1

KEWARGANEGARAAN“Materi UTS”

Dosen:

Drs. Sueb Karseno

POLITEKNIK NEGERI PADANG

UNIVERSITAS ANDALAS

TA 2011/2012

2

BAB I

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. LAHIR NKRI

Diproklamirkan 17 Agustus 1945 telah dibayar dengan harga mahal berjuang

tanpa mengenal lelah, memberikan segalanya baik jiwa raga maupun harta benda untuk

satu tekad dan satu tujuan Indonesia merdeka. Dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan

YME, Iklas berkorban merupakan kekuatan mental spritual.

Semangat perjuangan mengalami pasang surut sesuai dinamika kehidupan

bangsa, dipengaruhi globalisasi paham individualis, matrialis dan semangat primordialis

dan paham-paham sempit lainnya.

Perjuangan kemerdekaan mengalami pasang surut demi cinta tanah air

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan pancasila dan Undang-

undang dasar 1945 diperlukan konstruksi kesadaran dan pengembangan wawasan bela

negara, partisipasi pembangunan melalui pendidikan kewarganegaraan.

B. PENDIDIKAN KWN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL

PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Ps 3 UU RI No. 20

tahun 2003).

PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN:

Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

3

dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab (Ps 3 UU RI No. 20

tahun 2003).

C. PENJELASAN PASAL 37 AYAT (1) UU RI NO. 20 TAHUN 2003

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

VISI :

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (menurut Skep

Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep/2002)

- Sumber Nilai dan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi dalam

Mengantarkan Mahasiswa Untuk:

- Mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang berperan aktif

- Mengembangkan demokrasi menuju masyarakat madani.

MISI: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)

- Mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia.

- Mewujudkan kesadaran bangsa dan bernegara.

- Menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusiaan.

Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)

BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI:

- Kemampuan berfikir,

- Bersikap rasional, dan dinamis

- Berpandangan luas sebagai manusia intelektual

4

MENGANTARKAN MAHASISWA SELAKU WARGANEGARA

a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk:

- Bela negara

- Cinta tanah air

b. Wawasan kebangsaan, untuk:

- Kesadaran berbangsa

- Mempunyai ketahanan nasional

c. Pola pikir, sikap yang komprehensif-Integral pada seluruh aspek

kehidupannasional.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002)

Agar mahasiswa:

1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan,

2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan

serta ke pentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/ masyarakat dan

warganegara yang terdidik.

3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa

dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

HISTORIS

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sejak 1960-an sampai saat ini:

Pendidikan Kewiraan: PT 1960-an – 2000

Walawa (Wajib Latih Mahasiswa)

- Ekstra Kurikuler, tetapi intra Universiter

5

- Di beberapa PTN

- 1970-an

- Resimen mahasiswa berdasarkan teritorial (seperti: Yon Maha Jaya,

Maha Surya, dsj).

D. Dinamika Perkembangan Materi Pendidikan Kewarganegaraan

1. Awal 1997, materi disusun oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan

Ditjen Dikti yang terdiri atas Wawasan Nusantara (Wasantra), Ketahanan

Nasional (Tanas), Politik dan Strategis Nasional (Poltranas).

2. Tahun 1985, Diadakan penyempurnaan oleh Lemhannas dan Ditjen Dikti.

3. Tahun 1995, nama mata kuliah berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Tahun 2001, materi disusun oleh Lemhannas, dengan materi Pengantar dan

tambahan materi demokrasi, HAM, Otonomi Daerah (otoda).

5. Tahun 2002, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 materi

Pengantar yangmembahas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai dasar MPK,

Demokrasi, HAM, Belanegara, Otoda, Wawasan Nusantara.

6. Tahun 2006, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 materi

meliputi Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Politik dan Strategi, Demokrasi

Indonesia.

6

Wawancara Konseptual Pendidikan Kewarganegaraan di Dunia

Istilah:

Nama Negara

1. Civics, Civic Education

2. Citizenship Education

3. Ta’limatul Muwwatanah,

Tarbiyatul Al Watoniyah

4. Educacion Civicas

5. Sachunternicht

6. Civics, Social Studies

7. Social Studies

8. Life Orientation

9. People And Society

10. Civics And Moral Education

11. Obscesvovedinie

12. Kewarganegaraan

USA

UK

TIMTENG

MEXICO

JERMAN

AUSTRALIA

USA NEW ZEALAND

AFSEL

HONGARIA

SINGAPURE

RUSIA

INDONESIA

E. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut “CIVIS” selanjutnya dari

kata “CIVIS” ini dalam bahasa Inggris disebut “Civic” artinya mengenal warga

negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata “Civics”, Ilmu

Kewarganegaraan dan Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan.

Pelajaran “Civics” mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun

1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika atau yang terkenal dengan

“theory of Americanization”. Sebab seperti diketahui bahwa bangsa Amerika

berasal dari berbagai bangsa yang datang ke Amerika Serikat, dan untuk

menyatukan menjadi bangsa Amerika inilah perlu diajarkan Civics bagi warga

negara Amerika Serikat. Dalam taraf tersebut pelajaran Civics membicarakan

masalah “government” hak dan kewajiban warganegara dan Civics merupakan

bagian dari ilmu politik. Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah

7

komunikasi politik (negara), dan dengannya membawa hak untuk berpartisipasi

dalam politik.

BAB II

PANCASILA DALAM KONTEKS

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

Secara etimologi filsafat berasal dari bahasa Yunani “philen” yang

artinya cinta dan “sophos” yang artinya hikmah atau kebijaksanaan (Wisdom)

atau kebenaran.

Filsafat dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

1. Filsafat sebagai produk = hasil mencakup jenis ilmu pengetahuan, konsep,

pemikiran-pemikiran prinsip zaman dahulu misalnya berbentuk rasionalisme,

materialisme dan pragmatisme.

2. Sebagai suatu proses diartikan dalam bentuk suatu kegiatan dalam proses

pemecahan suatu objek.

Pembagian lain filsafat dari sudut pandang

1. Metoda berfikir dan menganalisis, digunakan untuk mencari jawaban tentang

sesuatu yang diselidiki.

2. Pandangan yang berisikan sistem pemikiran nilai-nilai yang digunakan sebagai

ideologi.

8

B. SYARAT-SYARAT KEILMUAN

1. Berobjek, memiliki objek material dan objek formal. Objek material yang

diteliti adalah realitas baik yang nampak maupun dalam pemikiran dan yang ada

dalam kemungkinan. Objek formal adalah sudut pandang yang dipakai sebagai

alat untuk melihat realitas tersebut.

2. Bermetoda, lebih rumit dan lebih banyak macamnya. Metoda berkaitan erat

dengan objek formal dan objek material. Logika sebagai azas berfikir, metoda

yang dipakai secara umum.

3. Sistematis, menggunakan sistem yang berbeda-beda tergantung pada objek

formal dan metoda yang dipakai dalam usaha meneliti objek material.

4. Universal, sebuah ilmu harus universal, tidak terikat pada ruang dan waktu dan

berlaku di semua tempat.

C. CARA BERFIKIR FILSAFAT

Ciri berfikir inilah yang membedakan filsafat dengan ilmu-ilmu lain:

1. Berfikir kritis: tidak dengan mudah menerima data, fakta dan informasi dalam

bentuk apapun dan dari sumber mana pun. Filsafat mengharuskan kita untuk

meragukan dan menganalisa semua realitas.

2. Berfikir sistematis: menelaah dan memeriksa hubungan antar unsur dan meneliti

kesahihannya/keabsahannya. Dan menyimpulkan secara berkesinambungan.

3. Berfikir runtut: meneliti seluruh unsur yang digunakan sebagai argumen awal

satu demi satu hingga kesimpulan akhir.

4. Berfikir radikal: langsung meneliti akar permasalahan atau menuju objek

material tanpa terpengaruh fenomena yang melingkupi kenyataan, berusaha

menyingkap kenyataan yang terdalam.

9

5. Berfikir komprehensif: secara integralistik, global bukan situsional, kondisional

dan lokasional, harus diteliti secara menyeluruh.

D. MENCABANGI ILMU FILSAFAT

Objek formal harus dipakai sebagai sudut tertentu terhadap objek

material, menyebabkan muncul percabangan dalam ilmu filsafat. Objek formal

meneliti secara lebih detil realitas/objek material tertentu hingga menimbulkan

sebuah pemahaman yang terpilah-pilah atas objek tersebut sehingga munul

cabang-cabang sebagai spesialisasi dari ilmu filsafat.

1. Metafisika adalah cabang filsafat yang meneliti dasar dari segala sesuatu.

Metafisika ingin menyingkap sesuatu di balik semua yang nampak.

2. Ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang memiliki kebenaran (eksistensi).

Misalnya apakah sesuatu itu.

3. Antropologi Metafisik adalah meneliti tentang apakah atau siapakah manusia itu.

4. Kosmologi adalah meneliti apakah ruang itu apakah waktu itu.

10

5. Epistemologi adalah cabang filsafat yang meneliti tentang ilmu pengetahuan.

6. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang menyelidiki nilai (value) segala

sesuatu, juga berusaha menyingkap semua konsep yang mendasari sebuah nilai,

sebuah tindakan penilaian dan pemaknaan.

7. Etika adalah konsep nilai dan penilaian

8. Yang menyangkut konsep kebaikan dan keburukan

9. Estetika adalah menyangkut konsep keindahan.

10. Logika adalah meneliti tentang alur berpikir secara nalar & argumentasi.

E. FILSAFAT DALAM SILA-SILA PANCASILA

Filsafat dipahami sebagai metoda berfikir menuju kebenaran sejati, maka mulanya

pancasila dan hubungan dengan filsafat disebabkan (Causa):

1. Causa materialis (asal mula bahan), sebelum Pancasila dirumuskan sebagai azas

kehidupankenegaraan, unsur-unsurnya telah terdapat dalam kehidupan suku-

suku bangsa di nusantara. Misalnya adat istiadat, kebudayaan dan agama.

2. Causa formalis (asal mula bentuk), bentuk Pancasila terdiri dari 5 kalimat

dicetuskan oleh PPKI dan Mr. M. Yamin. Ir. Soekarno, serta Prof. Soepomo.

3. Causa efisien (asal mula karya), proses pemikiran dari mulai perumusan unsur-

unsur Pancasila hingga pengesahannya sebagai dasar negara.

4. Causa finalis (asal mula tujuan), tujuan dirumuskan dan disahkannya pancasila

sebagai filsafat adalah mendasari berdirinya suatu organisasi bernama Indonesia.

F. PENGERTIAN PANCASILA

Pengertian Pancasila secara etimologis, perkataan Pancasila dari bahasa

“sankskerta” memiliki dua makna arti:

Pancasila artinya Lima

11

Syila artinya batu sandi, azas, atau dasar. Syilla artinya peraturan tingkah

laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.

Pancasila menurut Mr. M. Yamin (29 Mei 1945) sebagai berikut:

• Peri Kebangsaan

• Peri kemanusiaan

• Peri Ketuhanan

• Peri Kerakyatan

• Kesejahteraan Rakyat.

Penyampaian pancasila dalam Pidatonya berbeda dengan tulisan yang disampaikannya

kepada PPKI antara lain:

• Ketuhanan YME

• Kebangsaan Persatuan Indonesia

• Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaran

perwakilan.

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila menurut Dr. Soepomo

Menyampaikan pidatonya tanggal 30 Mei 1945.

Pancasila menurut Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Rumusannya sebagai berikut:

1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

12

4. Kesejahteraan sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa Pancasila bisa di Peras menjadi Tri sila

sebagai berikut:

1. Sosio nasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme

2. Sosio demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat

3. Ketuhanan YME.

Trisila bisa diperas menjadi eka sila yaitu: “Gotong royong” dan selesai

menyampaikan pidatonya, beliau mengatakan pidato saya namanya Panca Dharma

tetapi oleh teman saya (tidak disebutkan namanya) sebaiknya Pidato saya namanya

Pancasila.

Rumusan Panitia 9

Yang terdiri dari :

1. Ir. Soekarno

2. M. Yamin

3. M. Hatta

4. Max Maramis

5. KH. Wahid Hasyim

6. H. Agus Salim

7. Abikoesno Tjokrosejoso

8. Abdulkahar Muzakkir

9. Mr. Achmad Soebardjo.

Merumuskan pancasila sebagai berikut:

13

1. Ketuhanan diwajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan

permusyawaratan/perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan ini tidak diterima oleh 2 orang anggota panitia sehingga Pancasila tidak

jadi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari proklamasi sehingga panitia

musyawarah kembali dan kata-kata “diwajibkan menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya diganti dengan Yang Maha Esa sehingga rumusan tersebut

sebagai berikut:

Merumuskan pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan

permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan pancasila yang telah diperbaiki terdapat di dalam pembukaan UUD 1945

pada alinea 4. Kata-kata dengan diwajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

merupakan catatan sejarah yang bernama Piagam Jakarta.

a. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi lainnya.

Dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi

yang berbeda, sebagai berikut:

14

1. Nilai dasar. Nilai yang ada dalam ideologi Pancasila merupakan representasi

dari nilai norma-norma dalam masyarakat, bangsa dan negara.

2. Nilai instrumental. Nilai yang merupakan pendukung utama dan nilai dasar.

Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman dalam negeri atau luar

negeri.

3. Nilai Praktis. Nilai yang harus ada dalam praktek penyelenggaraan negara. Sifat

nilai ini abstrak, artinya berupa semangat para penyelenggara negara dari pusat

hingga yang terbawah.

b. Fungsi dan Peranan Pancasila dalam Kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.

2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.

3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

5. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia.

6. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.

7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

8. Pancasila sebagai moral pembangunan

9. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

c. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat

Pancasila harusmenjadi petunjuk hidup warganegara, menuju daya saing bangsa

1. Implementasi sila pertama “Ketuhanan YME”:

15

a. Beriman, menghormati dan bekerjasama antar umat beragama, tidak

memaksakan agama kepada orang lian.

b. Takwa secara sadar, patuh melaksanakan peritah Tuhan

c. walaupun agama berbeda, bekerjasama dalam bidang sosial,

perekonomian, keamanan lingkungan.

d. Setiap pemeluk agama tidak boleh menghalang-halangi ibadah

agama lain

e. Toleransi beragama dikembangkan sejak dini.

2. Implementasi sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”

a. sesama manusia tidak saling melecehkan

b. sesama manusia punya rasa memiliki

c. setiap manusia menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

d. kegiatan kemanusiaan, misal: donor darah, menyantun anak yatim,

e. kebenaran dan keadilan, taat hukum dan tidak diskriminatif.

3. Implementasi sila Ketiga “Persatuan Indonesia”:

a. Kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dang olongan.

b. Berkorban, bekerja keras dan membayar pajak.

c. Cinta tanah air, meningkatkan prestasi di segala bidang

d. Bangga sebagai bangsa Indonesia, berani dan percaya diri sebagai

warga negara indonesia.

4. Implementasi sila Keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”:

a. Masyarakat harus mengawasi wakil rakyat.

16

b. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat

c. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

d. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk

kepentingan bersama.

e. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat

kekeluargaan.

f. Hasil musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan

tanggung jawab dengan penuh akal sehat sesuai dengan hati nurani

g. Keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral

kepada Tuhan YME.

5. Implementasi sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”:

a. Perbuatan yang menerminkan sikap dan suasana kekeluargaan

dan kegotongroyongan.

b. Bersikap adil antar manusia untuk tidak saling pilih kasih.

c. Menghormati orang lain, tidak menghalanginya.

d. Menghormati hak-hak orang lain danmemberikan peluang-peluang

untuk mencapai hak.

e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

g. Tidak bersikap boros.

h. Tidak bergaya mewah

i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum

j. Suka bekerja keras, tidak mudah menyerah.

K. Menghargai karya orang lain.

l. bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan

17

berkeadilan sosial.

BAB III

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian

Identitas berasal dari kata “identity” yang artinya ciri-ciri, tanda-tanda atau jati

diri yang melekat pada seseorang atau yang membedakan dengan orang lain. Dalam

terminologi antropologi identitas adalah sifat khas yang menerangkan dari sesuatu diri

pribadi sendiri, golongan kelompok atau negara.

Identitas Nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan

berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan cirikhas dan dengan cirikhas

tersebut suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain.

B. Parameter Identitas Nasional

Suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah

menjadi cirikhas suatu bangsa seperti norma-norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi,

juga geografi. Indikatornya yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pola perilaku aktivitas masyarakat sehari-hari seperti adat istiadat, tata kelakuan,

dan kebiasaan, serta ramah tamah, hormat kepada orang tua, serta gotong

royong.

2. Lambang-lambang, secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa,

misalnya bendera, bahasa, lagu kebangsaan.

3. Alat-alat perlengkapan, digunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya:

bangunan, gereja, masjid, pura, candi dan peralatan lain.

4. Tujuan, yang ingin dicapai suatu bangsa bersumber pada tujuan yang bersifat

dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, bulu tangkis dan BPPT.

18

Parameter Sosiologi:

a. Suku Bangsa. Indonesia dikenal dengan banyak suku bangsa + Suku.

b. Bahasa. Bersumber dari bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan sehingga

bahasa tersebut menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia.

c. Kebudayaan termasuk kesenian, ilmu pengetahuan teknologi dan adat istiadat.

Kebudayaan merupakan milik bersama dalam suatu kelompok dan bangsa.

Kondisi Geografi

Merupakan identitas yang bersifat alamiah, Indonesia terdiri dari beribu-ribu

pulau dari barat ke timur.

C. Unsur-unsur pembentuk Identitas Nasional

1. Unsur Sejarah: Kejayaan Indonesia dari Sriwijaya dan Majapahit berkembang

dan mulai tumbuh kerajaan-kerajaan kecil serta dijajah oleh Belanda dan Jepang.

Ini menyebabkan bangsa Indonesia, perjuangan demi perjuangan bangsa

Indonesia pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa

bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sekaligus

semangat juang yang dimiliki oleh bangsa menjadi kebanggaan identitas

nasional bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain.

2. Unsur Kebudayaan: Aspek kebudayaan menjadi unsur pembentuk identitas

nasional meliputi tiga:

a. Akal budi: sikap dan perilaku yang dimiliki bangsa dalam

sesama interaksi horizontal dan vertilkal pimpinan, staf anak buah.

saling hormat menghormati.

b. Peradaban: dilihat dari beberapa aspek (ipoleksosbudhankam)

c. Pengetahuan dan teknologi (Knowledge) meliputi:

19

prestasi anak bangsa (bulu tangkis) dan karya anak bangsa, teknologi

penerbangan.

3. Semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan: kita harus bisa, kita harus

berbuat baik, kalau orang bisa kita harus bisa.

4. Suku bangsa: adanya suku bangsa yang majemuk + 300 suku dengan bahasa dan

dialeg yang berbeda, populasinya cukup banyak.

5. Agama: Masyarakat agamais memiliki hubungan umat seagama dan antar umat

beragama.

6. Bahasa: Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan

bahasa penghubung, berbagai etnis yang mendiami kepulauan Indonesia.

20

BAB IV

DEMOKRASI

A. Pengertian

Demokrasi berasal dari kata Yunani “Demo” dan “Kratos”. “Demos” artinya

Rakyat, “Kratos” artinya kekuasaan dan pemerintahan.

Hakekat Demokrasi:

Sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberi penekanan,

keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan maupun

pemerintahan.

Manfaat demokrasi:

Kesetaraan sebagai warganegara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan

kompromi, penjamin hak-hak dasar, dan pembauran kehidupan sosial.

a. Kesetaraan sebagai warganegara

b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum

c. Pluralisme dan kompromi

d. Menjamin hak-hak dasar

e. Pembaharuan kehidupan sosial

Kekuasaan Pemerintah Berada di Tangan Rakyat Mengandung:

Merupakan identitas yang bersifat alamiah, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari

barat ke timur:

21

a. Pemerintah Dari Rakyat (Government of The People)

b. Pemerintah Oleh Rakyat (government by people)

c. Pemerintah Untuk Rakyat (Government For People)

Ketiga bentuk pemerintahan demokrasi di atas dijalankan ditegakkan dalam tata

pemerintahan.

1. Pemerintah Dari Rakyat (Government of The People)

Mengandung pengertian:

a. Pemerintahan yang sah dan diakui (Legitimate Government)

Pemerintah sah dan diakui berarti pemerintah mendapatkan pengakuan

dan dukungan dari rakyat. Ini sangat penting dalam pemerintah menjalankan

roda birokrasi dan program-programnya sebagai amanat rakyat. Kekuasaan

pemerintah diperoleh melalui pemilihan dari rakyat.

b. Pemerintahan yang tidak sah dan diakui (Unlegitimated Government)

Suatu pemerintahan tidak dapat dipangkuan dan dukungan dari rakyat

2. Pemerintahan Oleh Rakyat (Government by People)

Pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan keinginan

sendiri. Menjalankan kekuasaannya dalam pengawasan rakyat. Tunduk di bawah

pengawasan rakyat (social control) langsung maupun tidak. Social control akan

menghilangkan ambisi otoriterianisme para penyelenggara Negara (pemerintah

dan DPR)

3. Pemerintahan Untuk Rakyat (Government for People)

Diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat,

harus didahulukan dan diutamakan.

Pemerintah harus mendengarkan, mengkombinasikan aspirasi rakyat

dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program. Tidak sebaliknya,

menjalankan aspirasi keinginan sendiri, keluarga, kelompok. Pemerintah harus

22

membuat peluang kebebasan dan menjamin adanya kebebasan dalam

menyampaikan aspirasi melalui media p res atau secara langsung.

B. Nilai-nilai Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi: kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur dan pikiran

yang sehat, itikad kerjasama di antara masyarakat warga dan itikad baik, sikap

kedewasaan, pertimbangan moral.

Nilai-nilai demokrasi membutuhkan:

a. Kesadaran akan pluralisme, harus menjaga keragaman di masyarakat, menjamin

keseimbangan hak dan kewajiban setiap warganegara. Rakyat Indonesia sangat

beragam etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.

b. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Prinsip musyawarah mufakat dan

memperhatikan kepentingan masyarakat membutuhkan kejujuran logis atau

berdasarkan akal sehat, sikap tulus untuk beritikad baik.

c. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta

itikad baik.

d. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan, kesadaran, tulus menerima,

kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat untuk

memberikan kritik membangun cara yang sopan dan bertanggung jawab.

e. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral, cara mencapai kemenangan

sejalan dengan tujuan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara,

memerlukan pertimbangan moral dan keluhuran akhlak.

C. Prinsip dan Parameter Demokrasi

Pemerintahannya mewujudkanprinsip-prinsip demokrasi antara lain:

23

1. Kontrol atau kendali keputusan pemerintahan. Dikontrol oleh lembaga legislatif,

terlihat dalam penyusunan anggaran, peraturan perundang-undangan dan uji

kepatutan dan kelayakan.

2. Pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi aktif dari warganegara, teliti dan jujur

tentang apa yang dipilih di dasarkan pengetahuan warga yang cukup informasi

yang akurat dan jujur.

3. Hak memilih dan dipilih, memberikan pengawasan rakyat terhadap pemerintah.

Hak dipilih memberikan kesempatan setiap warga ber-kemampuan, berkemauan

serta memenuhi persyaratan untuk dipilih.

4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, berserikat, rasa aman.

5. Kebebasan mengakses informasi, setiap warganegara harus mendapatkan

informasi yang memadai.

6. Kebebasan berserikat yang berterbuka, memberikan dorongan pada warganegara

yang merasa lemah, membutuhkan teman atau kelompok.

D. Parameter Untuk Mengukur Demokrasi

1. Pembentukan pemerintah melalui pemilu, luber dan jurdil.

2. Sistem pertanggungjawaban pemerintah. Misal, presiden memberikan

pertanggung jawaban kepada MPR.

3. Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara. Beberapa aturan pembagian

kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

4. Pengawasan oleh rakyat. Cek and Balance terhadap kekuasaan yang dijalankan

eksekutif dan legislatif.

E. Jenis-jenis Demokrasi

Demokrasi ada beberapa jenis, perkembangan dalam pelaksanaan di berbagai

kondisi dan tempat.

24

1. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat:

a. Demokrasi langsung; rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan

untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

b. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan; dijalankan oleh rakyat

melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan

mellaui wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif.

c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat

merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan.

Rakyat memilih wakil untuk duduk di dalam lembaga, tetapi wakil rakyat dalam

menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

Misal di Swiss.

1) Referendum wajib: dilakukan ketika ada perobahan atau pembentukan norma

yang dibuat oleh lembaga perwakilan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan rakyat melalui pungutan suara terbanyak. Jadi referendum ini

dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat.

2) Referendum tidak wajib: dalam waktu tertentu, setelah rancangan undang-

undang diumumkan, rakyat mengusulkan diadakan referendum, jika dalam

waktu tertentu tidak ada permintaan rakyat, maka undang-undang dapat berlaku.

3) Referendum konsultatif: hanya sebatas meminta persetujuan, karena rakyat tidak

mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang

tersebut

2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas:

a. Demokrasi formal; secara hukum menempatkan semua orang kedudukan sama

dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi

kebebasan luas.

25

b. Demokrasi material; memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang

sosial ekonomi, persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas, dikembangkan

di negara sosialis komunis.

c. Demokrasi campuran; merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut.

Berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan

persamaan derajat dan hak orang-orang.

3. Demokrasi liberal

a. Memberikan kebebasan yang luas ke pada individu, campur tangan pemerintah

di minimalkan, bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi

(hukum)

b. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, bertujuan untuk mensejahterakan

rakyat. Negara tidak mengenal perbedaan klas, semua warganegara mempunyai

persamaan dalam hukum dan politik.

4. Berdasarkan kewenangan hubungan antar alat kelengkapan negara

a. Demokrasi sistem parlementer; ciri-cirinya:

1. DPR lebih kuat dari pada pemerintah

2. Kepala pemerintahan/ kepala eksekutif disebut perdana menteri

dan memimpin kabinet.

3. Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik

anggota parlemen

4. Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintahan,

hanya sebagai simbol negara, tugasnya bersifat seremonial.

Misalnya: melantik kabinet, duta, panglima.

26

5. Jika pemerintah tidak mampu, anggota DPR meminta mosi tidak

percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.

mayoritas anggota parlemen menyetujui pemerintah bubar,

kendali pemerintah dipegang oleh pemerintah sementara.

b. Demokrasi sistem presidentil; ciri-cirinya.

1. Negara dikepalai presiden

2. Kekuatan eksekutif presiden berdasarkan kedaulatan dipilih dari dan oleh

rakyat langsung.

3. Presiden mempunyai kekuasaan, mengangkat dan member-hentikan

menteri.

4. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada

presiden.

5. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga

negara dan tidak saling membubarkan.

F. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi parlementer (Liberal)

Dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949)

dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat |(RIS) 1949 dan UUDS

1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara Yuridis resmi berakhir pada

tanggal 5 Juli 1959.

2. Demokrasi Terpimpin

Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik

yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Maka pada tanggal

27

5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Di negara kita saat itu

digunakan Demokrasi Terpimpin.

Pokok-pokok Demokrasi Terpimpin antara lain :

1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator

2. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan

dasar hidup bangsa Indonesia

3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan

kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, sekonomi, dan sosial

4. Inti dari pada pimpinan dalam Demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun

diharuskan dalam Demokrasi Terpimpiin.

3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada

masa berlakunya Demokrasi parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Kedua jenis

demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan

dan gotong-royong. Demokrasi Pancasila dirasakan paling cocok diterapkan di

Indonesia, bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan

menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial.

Demokrasi pancasila yaitu :

a. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil

b. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

c. Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah

anggota PNS Depertemen Kehakiman

d. Kurangnya jaminan PNS kebebasan mengemukakan pendapat

e. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah

28

f. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme

g. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR

4. Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetep, Demokrasi

Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan peleksanaan dan praktik penyelenggaraan.

Beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini yaitu :

a. Pemilihan umum lebih demokratis

b. Partai politik lebih mandiri

c. Pengaturan hak asasi manusia (HAM)

d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi

e. Konsep Trias Politika (3 Pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat

otonom penuh.

G. Mengembangkan Sikap Demokrasi

1. Memberikan perhatian dengan serius pada anak yang sedang berusaha

menyampaikan perasaan, dan pendapat.

2. Mengusahakan menjadi pembicara yang baik

3. Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi

4. Menghormati anak. Anak-anak harus dihormati dan menghindari kesan

memerintah

5. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

Untuk pembelajaran Demokrasi di sekolah dan perkuliahan, maka ada beberapa hal

khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru dan Dosen, yaitu :

29

1. Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai subjek atau teman dalam proses

belajar atau perkuliahan.

2. Sebagai pendidik baik guru maupun Dosen, sebaiknya belajar untuk berlapang

dada dalam menerima kritik murud.

3. Guru dan Dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, dan bijaksana

dalam memberikan hukuman kepda murid dan mahasiswa yang bersalah

4. Guru dan Dosen sebaiknya menghindari mencaci-maki atau memarahi murid

dan mahasiswa di hadapan teman-temannya, karena harga diri mereka akan

terkoyak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh siswa dan mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Aktif mengungkapkan ide, gagasan, dan pikirannya kepada guru dan Dosen

2. Siswa dan mahasiswa mempunyai motivasi agar lebih maju dan dewasa

3. Mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya

4. Mengembangkan derajat kesehatan sehingga sehat secara jasmani dan rohani

5. Mengembangkan perasaan sehingga menjadi halus dan bisa memahami orang

lain

6. Mempunyai kemauan untuk belajar untuk mengetahui (to know), untuk

melakukan sesuatu (to do), dan menjadi diri sendiri (to be), dan untuk hidup

bersama (to live together)

7. Mempunyai kemauan untuk belajar berorganisasi melalui wadah yang ada di

sekolah dan perguruan tinggi

Hal-hal yang diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam proses belajar

Demokrasi antara lain :

1. Mendidik masyarakat untuk bersikap dewasa

2. Mendorong sikap ksatria dengan mengakui kekalahan, atau bersikap siap

menang dan siap kalah

30

3. Mengembangkan sikap menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pendapat

adalah suatu rahmat, dan keputusan bersama adalah pilihan yang terbaik yang

dihasilkan dari suatu kompromi

4. Menggunakan mekanisme demokrasi untuk mencari titik perbedaan pendapat

5. Menghilangkan penggunaan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu

permasalahan

6. Mengembangkan sikap yang sensitif dan empati terhadap kepentingan rakyat

yang lebih luas

7. Mengembangkan kerja sama antara anggota masyarakat dengan pikiran yang

logis dan itikad baik

8. Mengembangkan masyarakat untuk aktif dalam memberikan pengawasan.

Otonomi Daerah

1. Otonomi daerah dan desentralisdasi sering digunakan secara campur aduk

2. Secara akademik dapat dibedakan, secara praktis tidak dapat dipisahkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Desentralisasi

Yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah.

Visi Desentralisasi

a. Merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah

b. Ini merupakan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah

c. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi menjadi melakukan supervasi,

memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaanya.

31

Model-model Desentralisasi

Dekonsentrasi

Delegasi

Devolusi

Privatisasi

Dekonsentrasi

Yaitu pembagian kewenangan dan tanggung jawab administrasi antara

depatemen pusat dengan pejabat di lapangan tanpa adanya penterahan kewenangan

untuk mengambil keputusan atau keleluasaan membuat keputusan.

Delegasi

Yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan menejerial untuk melakukan

tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah

pengawasan pemerintah pusat.

Devolusi

Yaitu transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan keuangan dan

menejemen kepada unit otonomi pemerintahan daerah

Merupakan bentuk desentralisasi yang lebih efektif dan ideal

Privatisasi

Yaitu tindakan pemberian kewenangan dari pemerintahan kepada badan-badan

suka rela, swasta dan swadaya masyarakat.

Karakteristik Devolusi

Pemerintahan lokal bersifat otonom, mandiri secara terpisah

Pemerintahan lokal diakui memiliki batas-batas wilayah yang jelas dan legal

untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan

32

Pemerintahan daearah berstatus badan hukum

Pemerintahan daerah diakui warganya sebagai publik service

Terdapat hubungan yang saling menuntungkan antara pusat dengan daerah

Arti Penting Otonomi di Daerah Disentralisasi

Untuk terciptanya efisiensi / efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Sebagai sarana pendidikan politik

Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karier politik

Stabilitas politik

Kesetaraan politik

Konsep Dasar Otonomi

Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintah dalam hubungan

domestik kepada daerah

Penguatan peran DPRD sebagai refresentatif rakyat dalam pemilihan dan

penetapan kepala daerah

Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokrasi

menjamin tampilanya kepemimpinan yang berkualitas dan akseptabilitas baik

Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekitif

Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah

Perwujudan desentralisasi fiskal dan pembagian sumber-sumber pendapatan

daerah

Otonomi Daerah

Kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan

mengenai kepentingan daerahnya sendiri

Visi Otonomi Daerah

33

Secara Ekonomi

Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan

lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

Secara Sosial

Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di

sekitarnya.

Secara Politik

Harus difahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala

pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya

penyelenggaraan pemerintah yang responsif.

BAB V

HAK ASASI MANUSIA

Daftar isi

1. Latar Belakang UU No. 391/1999 à Dasar Pemikiran

2. Asas-asas dasar

3. Kebebasan Dasar Manusia

4. Kewajiban Dasar

5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

6. Pembatasan dan Larangan

34

7. KOMNASHAM

8. Bentuk Penyampaian Pendapat di muka umum

9. Syarat Penyampaian Pendapat di muka umum

10. Pemerintah Berkewajiban bertanggung jawab

11. Hak dan Kewajiban pengujuk rasa

12. Pengertian Umum

13. Hak Wanita

14. Hak Anak

Latar Belakang UU No. 39/1999 Dasar Pemikiran

– Tuhan YME Pencipta Alam dengan segala isinya.

– Manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan,

untuk kelanjutan hidupnya.

– Melindungi, mempertahankan, meningkatkan.

– HAM yang satu dibatasi HAM yang lain sehingga HAM bukanlah tanpa

batas.

– HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun

– Setiap HAM mengandung kewajiban untuk menghormati HAM yang

lain.

– HAM benar-benar harus dihormati dan dilindungi.

Kewajiban Dasar

Setiap orang wajib dan patuh pada peraturan perundang-undangan tak tertulis,

Internasional tentang HAM serta wajib ikut dalam pembelaan negara.

35

Wajib menghormati HAM orang lain, moral etika tata tertib bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Menjalankan hak dan kebebasan wajib tunduk

terhadap peraturan perundang-undangan.

Asas-Asas Dasar

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan

sederajat akal dan hati nurani.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan

hukum yang adil.

Setiap orang berhak punya perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia

tanpa diskriminasi \

Kebebasan Dasar

1. Hak Untuk Hidup : Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan

hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan : Setiap orang berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

yang sah, kehendak bebas calon suami dan istri.

3. Hak Mengembangkan Diri : Setiap orang berhak dalam pemenuhan

kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Berhak

atas perlindungan, pengembangan pribadinya, meningkatkan kualitas

hidupnya, bertaqwa, bahagia dan sejahtera.

4. Hak memperoleh keadilan : Tiap orang tanpa diskriminasi berhak

memperoleh keadilan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan

dalam pidana, perdata dan administrasi pada peradilan bebas dan tidak

memihak.

5. Hak atas Kebebasan Pribadi : Tidak seorang pun bisa diperbudak atau

diperhamba, segala perbuatan serupa dilarang, Setiap orang tidak boleh

36

menjadi objek penelitian tanpa persetujuan yang bersangkutan. Bebas

memeluk agama, beribadat, bebas memilih dan dipilih berdasarkan

keyakinan politiknya, bebas mengeluarkan pendapat secara lisan/tulisan,

berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk damai.

6. Hak atas Rasa Aman : Setiap orang berhak mencari suaka untuk

perlindungan politik dari negara lain, diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat dan hak milik.

Hak dan Kesejahteraan : Setiap orang berhak mempunyai milik

sendiri dan bersama-sama dan tidak boleh dilanggar.

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan : Berhak untuk memilih dan

dipilih melalui luber dan jurdil. Turut serta dalam pemerintahan

dan dapat diangkat pada setiap jabatan.

Hak Wanita : Harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan

persyaratan, memperoleh pendidikan disemua jenis dan jenjang

serta jalur. Seorang isteri mempunyai hak dan tanggungjawab

yang sama dengan suami terhadap anak, hak pemilikan dan

pengelolaan harta.

Hak Anak : Berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga

dan masyarakat. Hak anak diakui, dilindungi, sejak dalam

kandungan. Setiap anak berhak atas nama dan status

kewarganegaraan. Anak carat fisik/mental berhak atas perawatan,

pendidikan, pelatihan atas biaya negara, beribadah, berpikir dan

berekspresi, memiliki orang tua/wali dan berhak mengetahui

siapa orang tuanya, memperoleh perlindungan dari eksploitasi,

pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak,

penyalahgunaan narkoba.

37

Pembatasan & Larangan

Hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh undang-undang, menjamin

pengakuan dan kehormatan terhadap HAM, kesusilaan, ketertiban umum dan

kepentingan bangsa.

Hak Wanita

Sistem Pemilihan Umum, kepartaian, legislatif, eksekutif, dedikatif harus

menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan. Menikah dengan

seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status

kewarganegaraan. Memperoleh pendidikan dan pengajaran disemua jenis dan

jenjang jalur pendidikan sesuai persyaratan. Berhak memilih, dipilih, diangkat

dalam pekerjaan jabatan dan profesi.

Berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pekerjaan atau profesi.

Berkenaan dengan kesehatan dan fungsi reproduksi. Wanita telah

dewasa/menikah berhak melakukan perbuatan hukum kecuali ditentukan lain.

Berhak dan tanggungjawab yang sama berkenaan dengan kehidupan

perkawinan, anak-anak hak kepemilikan, pengelolaan harta benda. Setelah putus

perkawinan, mempunyai hak sama dengan mantan suaminya atau semua

berkenaan harta benda sesuai dengan peraturan.

Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya. Berhak untuk memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadi sesuai minat, bakat dan

tingkat kecerdasannya.

Berhak untuk istirahat, bergaul, bermain, berkreasi sesuai dengan minat,

bakat, dan kecerdasan anak. Berhak memperoleh perlindungan kegiatan

eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, penggunan

narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif lainnya.

Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan

hukuman tidak manusiawi. Hukuman mati, hukuman seumur hidup tidak dapat

dijatuhkan pada anak-anak. Anak orang tidak mampu boleh diasuh atau diangkat

oleh orang lain, dengan ketentuan undang-undang.

38

Pemerintah Berkewajiban & Bertanggungjawab

• Melindungi HAM

• Menghargai asas legalitas

• Menghargai prinsip asas praduga tak bersalah

• Menyelenggarakan pengamanan

Syarat Penyampaian Pendapat Dimuka Umum

• Diberitahukan secara tertulis kepada POLRI

• Yang bersangkutan pemimpin atau yang bertanggung jawab

• Selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum dimulai

• Tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah/keagamaan

Bentuk Penyampaian Pendapat Dimuka Umum

• Unjuk Rasa atau Demonstrasi

• Pawai

• Rapat Umum

• Mimbar Bebas

Pengertian Umum

1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat : Hak setiap warga negara

menyampaikan pendapat lisan/tulisan secara bebas dan bertanggung jawab.

2. Dimuka Umum : dihadapan orang banyak atau tempat yang dapat

didatangi/dilihat setiap orang.

Unjuk Rasa/Demonstrasi : Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/lebih

mengeluarkan pikiran lisan/tulisan secara demonstratif dimuka umum.

39

Pawai : Penyampaian pendapat dengan arak-arakan didepan umum.

Mimbar bebas : Penyampaian pendapat dimuka umum secara bebas terbuka

tanpa tema.

Ham Dan Kewajiban Pengunjuk Rasa

Hak mengeluarkan pikiran secara bebas

Memperoleh Perlindungan Hukum

Tanggungjawab, menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain,

menghormati aturan moral yang diakui umum, menaati hukum yang

berlaku, menjaga dan menghormati kemanan, ketertiban umum, menjaga

keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.

Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah Wajib menghormati, melindungi, menegakkan dan

memajukan HAM dibidang Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan

HANKAMNEG.

Komnasham

Tujuan :

Mengembangkan kondisi yang kondusif sesuai dengan Pancasila, UUD 1945,

Deklarasi HAM Universal.

Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna pengembangan pribadi

manusia Indonesia agar berpartisipasi.

40

BAB VI

“HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA”

POKOK BAHASAN

“DISIPLIN NASIONAL”

SUB POKOK BAHASAN :

1. Pengertian Disiplin Nasional

2. Kondisi Disiplin Nasional saat ini

3. Kondisi Nasional yang diinginkan

4. Masalah-masalah disiplin

5. Metode dan kendala

6. Permasalahan disiplin

7. Unsur-unsur pokok dan makna disiplin

Disiplin

Latihan bathin dan watak supaya segala perbuatannya mentaati tata tertib.

Disipliner = Disiplin

Disiplin

Ketaatan terhadap peraturan dan norma-norma kehidupan masyarakat berbangsa

dan bernegara yang berlaku dilaksanakan secara ikhlas lahir bathin, sehingga

timbul rasa malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap Tuhan YME.

41

Disiplin

Sikap hidup dan perilaku mencerminkan tangung jawab tanpa paksaan bahwa

itulah yang benar

- Bermanfaat pada diri sendiri/masyarakat

Alat menciptakan perilaku dan tata hidup tertib

- Sebagai perilaku, kelompok dan masyarakat

Berarti hukuman/sanksi berbobot mengatur/mengendalikan perilaku manusia

Jenjang Pengembangan Disiplin Nasional

Disiplin Nasional

Disiplin Daerah

Disiplin Lingkungan

Disiplin Keluarga

Disiplin Pribadi

Metode

Edukatif – Persuasive

Praktis – Pragmatis

Kuratif – Represif

Kondisi Disiplin Nasional Saat ini

a. Memprihatinkan à masyarakat kurang patuh dan kurang tertib

b. Budaya tertib ….. Tertib antri, semrawut

c. Budaya kerja à kurang produktif

42

d. Dibeberapa instansi pemerintah masih terjadi à penyalahgunaan wewenang,

pemborosan waktu dan dana, dll

e. Budaya bersih à buang sampaj sembarangan

Kondisi Disiplin Nasional Yang Diinginkan :

Rakyat dan aparatur memahami dan melaksanakan disiplin secara sadar dan

ikhlas.

Kedala

Kesenjangan sosial

Belum merata tingkat pendidikan

Era globalisasi, banyak yang bertentangan dengan nilai budaya Indonesia

Kemampuan sebagian masyarakat berpikir abstrak masih kurang

Unsur Pokok dan Makna

Disiplin nasional dapat merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap interagrasi

norma-norma yang telah ada semua POK. Etnik yang sampai sekarang tetap

mampu bertahan berkat adanya “rasa memiliki, sikap waspada dan berani serta

ikut melindungi pada setiap warga POK”.

Disiplin Nasional

Sikap mental seluruh warga dari suatu bangsa tercermin dalam perbuatan dan

perilaku pribadi à patuh, taat dilakukan ikhlas, sadar sehingga tumbuh yakin

bahwa tunas hanya dapat dicapai melalui disiplin nasional.

Terwujud melalui pemahaman, penghayatan, pengamatan, hukum dan norma-

norma

Permasalahan Disiplin

Bila disiplin tidak ada atau kurang memadai

43

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab

kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu, seseorang yang menjadi

anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat

oleh negara tersebut, pasal 28E ayat (1) UUD 1945:

a. Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.

b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara

sesuai dengan visi (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal

sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang ditujui yang diberikan

negara melalui kantor Imigrasi.

B. Asas Kewarganegaraan

UU No. 12 Tahun 2006, dikenal dua pedoman yaitu: (1) asas kewarganegaraan

umum dan (2) asas kewarganegaraan khusus.

1. Asas kewarganegaraan Umum

a. Asas kelahiran (Ius Soli)

Ius soli berasal dari bahasa latin; ius berarti hukum atau

pedoman, sedangkan soli dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau

daerah. Jadi ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan

berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.

b. Asas Keturunan (Ius Sanguinitas)

44

Sanguinitas berasal dari bahasa latin, sanguinis dar ikata sanguis

yang berarti darah atau keturunan. Jadi ius sanguinis adalah asas

kewarganegaraan yang berdasarkan daerah atau keturunan.

c. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang.

Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih

dari satu.

d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari 1

warganegara), ana-anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus

menentukan salah satu kewarganegaraannya.

2. Asas kewarganegaraan Khusus

a. Asas Kepentingan Nasional

Mengutamakan kepentingan nasional bertekad mempertahankan

kedaulatannya sebagai sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita

dan tujuannya sendiri.

b. Asas Perlindungan Maksimum

Pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga

negara dalam keadaan apapun, baik didalam maupun diluar negeri.

c. Asas persamaandi dalam hukum dan pemerintahan

Setiap warganegara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam

hukum dan pemerintahan.

d. Asas kebenaran substansif

Prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tapi

juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

e. Asas non-diskriminatif

45

Tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal suku, ras, agama,

golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, memuliakan

HAM.

f. Asas pengukuran dan penghormatan terhadap HAM

Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada

umumnya, dan hak warga negara pada khususnya.

g. Asas keterbukaan

Memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan

dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

h. Asas Publisitas

Segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan

secara terbuka

C. Masalah Status Kewarganegaraan

Terjadinya beberapa kemungkinan berikut ini:

1. Apatride

Adalah tidak memiliki status kewarganegaraan disebabkan karena lahir di

negara yang menganut asas ius sanguinis

2. Bipatride

Adalah memiliki dua kewarganegaraan. Dimungkinkan apabila orang tersebut

berasal dari orang tua yang negaranya menganut sanguinis sedangkan ia lahir di

negara yang menganut ius soli.

3. Multipatride

Memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang yang tinggal di

perbatasan antara dua Negara

Setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsipnya bersifat universal.

Melalui UU No. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa

cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah:

1) Karena kelahiran

2) Karena pengangkatan

46

3) Karena dikabulkan permohonan

4) Karena kewarganegaraan

5) Karena perkawinan, dan

6) Karena pernyataan.

D. Syarat dan Tata Cara Memperoleh

Kewarganegaraan Indonesia

Memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 62 Tahun 1958 di

perbaharui dalam UU No. 12 Tahun 2006 yangmeliputi delapan cara yaitu:

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.

2. Telah tinggal di negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling

singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD

negara RI tahun 1945.

5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.

6. Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.

7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap

8. Membayar uang perwarganegaraan ke Kas Negara.

Tata caranya sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan di Indonesia oleh permohonan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui

menteri.

2. Berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat.

3. Permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling

lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

4. Permohonan dikenai biaya yang besarnya diatur dengan peraturan pemerintah.

5. Presiden dapat menerima dan menolak permohonan.

47

6. Pengabulan permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3

bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan pemberitahuan

kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak Keputusan Presiden

ditetapkan.

7. Penolakan permohonan disertai alasan dan diberitahukan, oleh menteri paling

lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri.

8. Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung

sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

9. Paling lambat 3 bulan sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon,

pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah dan janji setia.

10. Apabila tidak hadir dalam pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka keputusan

Presiden batal demi hukum.

11. Apabila pelaksanaan sumpah/janji tidak dapat dilakukan karena kelalaian

pejabat, maka pemohon dapat menyatakan pengucapan sumpah/janji setia

dihadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri.

12. Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan sumpah/anji.

13. Paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, pejabat

menyampaikan berita aara yang tersebut.

14. Setelah pengucapan sumpah/janji, pemohon wajib menyerahkan dokumen

keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi paling lambat 14 hari.

15. Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan menjadi bukti sah

kewarganegaraan sah seseorang.

16. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan

dalam berita negara RI.

E. Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Hak Warga Negara Indonesia menurut UUD 1945:

a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

b. Berhak untuk hidup mempertahankan kehidupan.

c. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

48

d. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta

perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

e. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya.

f. Berhak mendapatkan pdndidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan/atau demi kesejahteraan

hidup manusia.

g. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

h. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

i. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan

yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

j. Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.

k. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

l. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak

kembali.

m. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran,

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

n. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat.

o. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

p. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

49

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi.

q. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik

dari negara lain.

r. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.

s. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan

keadilan.

t. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

u. Setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

v. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai

pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun.

w. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar

apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

diskriminatif itu.

x. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan zaman dan peradaban.

50

2. Kewajiban warga negara meliputi:

a. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama atau negara dengan warga negara

dan membela tanah air (Pasal 27).

b. Wajib membela pertahanan dan keamanan negara (Pasal 29).

c. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang

terutang dalam peraturan (Pasal 281).

d. Wajib menjunjung hukum dan pemerintah.

e. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

f. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

F. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah

Menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau

pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta

terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam

pembukaan UUD 1945.

1. Hak negara atau pemerintah adalah meliputi

a. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan

ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat.

b. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup

orang banyak.

c. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.

51

3. Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan

negara dalam pembukaan UUD 1945 (point a, b, c, d) dan kewajiban negara

menurut undang-undang serta UUD meliputi:

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

b. Memajukan kesejahteraan umum

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan

sosial.

e. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan

kepercayaannya.

f. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan

dasar.

g. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional.

h. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari

anggaran belanja negara dan belanja daerah.

i. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia.

j. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan

menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai budayanya.

k. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan

kebudayaan nasional.

l. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan

menguasai hidup orang banyak.

52

m. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.

n. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

o. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan.

p. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak

G. Karakteristik Warga Negara yang Bertanggung Jawab

Sejumlah sifat dan karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab.

Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan

melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bersikap kritis

Adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid (sah) serta

argumentasi yang akurat.

3. Melakukan diskusi dan dialog

Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah (problem

solving) hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari

kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi.

4. Bersikap terbuka

adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh masalah tersebut

tidak bersifat rahasia.

5. Rasional

Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran

yang sehat.

6. Adil

Adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat

kemanusiaan.

53

7. Jujur

Adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah dan akurat.

Karakteristik warga negara yang mandiri meliputi

1. Memiliki kemandirian.

2. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara.

3. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi.

4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang

santun.

5. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.

Untung-rugi berwarganegara ganda

“Keuntungannya, orang itu bisa dengan leluasa tinggal di kedua negara dengan

mengabaikan ketentuan-ketentuan imigrasi bagi orang asing, untuk bepergian ke

negara-negara tertentu. Kerugian untuk wajib militer yang berlaku bagi seluruh

warga negaranya. Ada juga kewajiban membayar pajak sehingga sangat

mungkin ia terkena dua kali”

54

BAB VIII

GEO POLITIK

A. Pengertian Geopolitik

Kata Geopolitik berasal dari geo dan politik.

“Geo” berarti bumi, dan “politik” berasal dari bahasa Yunani “politeia” berarti

kekuatan masyarakat yang berdiri sendiri, (yaitu, negara) dan teia, berarti urusan.

Sementara dalam Bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip),

keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.

Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan

umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip,

keadaa, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita

kehendaki.

Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara

kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. wawasan Nusantara ini dijiwai

dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta

menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai

tujuan nasional.

B. Latar Belakang Wawasan Nusantara

1. Falsafah Pancasila

Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan Wawasan Nasional,

antara lain memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama

masing-masing sebagai wujud nyata penerapan HAM. Mengutamakan

kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan.

55

2. Aspek Kewilayahan Nusantara

Kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau,

memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Mengandung

beranekaragam kekayaan alam (baik di dalam maupun di atas permukaan bumi)

dan jumlah penduduk yang besar.

3. Aspek Sosial Budaya

Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.

Menurut ahli antropologi, kebudayaan terdiri atas suku bangsa yang masing-

masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan. Antar golongan

masyarakat mengandung potensi konflik yang besar, terlebih lagi kesadaran

nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik

relatif terbatas.

3. Aspek Historis

Mempertahankan dan menjaga persatuan NKRI. Perjuangan suatu

bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan kembang dari latar

belakang sejarahnya

C. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

1. Kedudukan Wawasan Nusantara

a. Wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh

rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai

dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi

landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

b. Wawasan Nusantara dalam paradigma naionsal dapat dilihat dari spesifikasinya

sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan

sebagai landasan idiil.

56

2) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara;

berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

3) Wawasan Nusantara sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan

konseptual.

4) Ketahanan Nasional sebagai konsep nasional; berkedudukan sebagai

landasan konsepsional.

5) GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan

dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional

2. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta

rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan

perbuatan bagi penyelenggara negara.

3. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi dn segala

aspek kehidupan rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan.

D. Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara

Adalah posisi, cara pandang, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai

dirinya yang memiliki beragam suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi

lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945.

Posisi Indonesia berwujud negara ke pulauan, terletak di antara dua benua, (Asia

dan Australia) dan dua Samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) yang

mana dapat memberi keuntungan dan juga kerugian.

Keuntungan yang diperoleh dari kondisi di atas bagi negara Indonesia

adalah:

1. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional.

57

2. Meningkatkan penerimaan pajak

3. Memudahkan Indonesia berinteraksi dengan negara lain.

4. Mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

5. Mempercepat proses akselerasi budaya asing, sesuai dengan nilai luhur budaya

bangsa.

6. Membuka peluang bagi peran Indonesia dalam penyelesaian konflik politik yang

terjadi di antara negara tetangga.

7. Terganggunya ketertiban dan keamanan nasional

8. Terjadinya pencurian ikan

9. Terjadinya perompak atas kapal laut yang melewati jalur perdagangan.

Kerugian yang diterima oleh negara dan bangsa Indonesia adalah:

Secara hierarki sistem kehidupan nasional Indonesia, yaitu:

1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara

2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara

3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia

4. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia

5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam

pembangunan nasional.

Ordonantie (UU Belanda) tahun 1999:

Tanggal 26 Agustus 1939 di muat dalam staatblad No. 422 Tahun 1939,

tentang “Territoriale Zee en Maritieme Kriengen Ordonantie”. Penentuan lebar

laut wilayah sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal pulau/darat.

Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada

58

setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi

nasional. Dengan demikian, secara hukum dalam kantong-kantong laut nasional,

tidak berlaku hukum nasional.

Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957

Perdana Menteri Ir. Juanda, mengeluarkan pengumuman Pemerintah RI

tentang wilayah perairan negara RI yang dikenal dengan “Deklarasi

Juanda”yang pada hakikatnya adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan

ordonansi pada lembaran negara (staatblad) No. 422 Tahun 1939, sebagai

berikut:

1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut,

tetapi pada sistem penarikan garis lurus yang diukur dari garis yang

menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau atau bagian pulau

yang termasuk ke dalam wilayah negara R.

2. Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Deklarasi ini

pada hakikatnya adlaah menerapkan asas archipelago terkandung kepentingan

tujuan bangsa Indonesia, yaitu keutuhan wilayah negara di lautan.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) rezim hukum Internasional. Pada tanggal 21

Maret 1980, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengumuman tentang

ZEE selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Karena pengumuman tersebut, sampai saat ini telah ada lebih kurang 90 negara

yang telah mengeluarkan pernyataan pengakuan tentang ZEE atau pun Zona

Perikanan yang lebarnya 200 mil tersebut. Dengan adanya ZEE ini, sumber daya

hayati maupun sumber alam lainnya yang ada di permukaan laut, dasar laut, dan

bawah laut menjadi hak eksklusif negara RI. Artinya, semua kegiatan eksplorasi,

eksploitasi, serta penelitian di ZEE harus mendapat izin dari pemerintah

Indonesia.

Ajaran Wawasan Nasional Indonesia

Dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan

geopolitik Indonesia.

59

1. Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut

paham tentang perang dan damai: “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi

lebih cinta kemerdekaan”, tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan

adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benh-benih persengketaan dan

ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional menyatakan bahwa: ideologi

digunakan sebagai landasan idiil menentukan politik nasional, dihadapkan pada

kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan

nasionalnya. Tujuannya dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di

tengah-tengah perkembangan dunia.

2. Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di

Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta

disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia.

3. Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di

lingkungan Indonesia sendiri.

a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila.

b. Latar belakang pemikiran aspek Kewilayahan Nusantara

c. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia.

d. Latar belakang pemikiran aspek Kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara

1. Pemikiran Berdasarkan Filsafah Pancasila

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai

naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung

60

dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptaannya.

Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk mempertahankan

eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi, memiliki

motivasi menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta

menyelenggarakan keturunan dalam membina hubungan antar sesama.

2. Pemikiran Berdasarkan Aspek Kewilayahan Nusantara

Wilayah yang tersedia dan terbentuk secara alamiah oleh alam nyata,

geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan kondisi

obyektif geografis sebagai modal dalam pembentukan suatu negara merupakan

suatu ruang gerak hidup suatu bangsa yang didalamnya terdapat sumber

kekayaan alam dan penduduk yang mempengaruhi pengambilan

keputusan/kebijaksanaan politik.

Kondisi obyektif geografi Nusantara, yang merupakan untaian ribuan

pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi

silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara

lain. Teritoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939, di mana

lebar laut wilayah Indonesia adalah 30 ml diukur dari garis air rendah dari

masing-masing pantai pulau Indonesia. Penetapan lebar wilayah laut 3 mil

tersebut tidak menjamin kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“…berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan

bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau

yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya

adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan negara Indonesia

dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang

berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Penentuan batas lautan

teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-

titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Undang-undang Nomor: 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Maka sejak itu berubahlah luas wilayah dari + 2 juta km2 menjadi + 5 juta km2,

di mana + 65% wilayahnya terdiri dari laut/perairan.

61

Nusantara adalah kepulauan Indonesia yang terdiri dari batas-batas berikut:

Utara : 06 08 LU

Selatan : 11 15 LS

Barat : 94 45 BT

Timur : 141 05 BT

Dan Jarak Utara Selatan : + 1.888 km

Barat – Timur : + 5.110 km

Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Sosial budaya, sebagai salah satu aspek kehidupan nasional disamping

politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah faktor dinamik

masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang

memungkinkan berlangsungnya hubungan sosial di antara anggotanya.

Ciri kebudayaan yang sangat beragam perbedaan ciri alamiah antara

pulau sangat besar dalam hal ras dan enik. Secara universal, kebudayaan

masyarakat yang heterogen sama-sama mempunyai unsur penting sebagai

berikut:

Pertama, sistem religi,

Kedua, Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;

Ketiga, sistem pengetahuan;

Keempat, bahasa;

Kelima, keserasian

Keenam, sistem mata pencaharian

62

Pemikiran Berdasarkan Aspek Kesejahteraan

Cita-citanya pada umumnya tumbuh dan berkembang dari latar belakang

sejarahnya. Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, bertujuan mewujudkan

kesatuan wilayah, semangat bernegara, ditulis oleh Mpu Tantular: Bhineka

Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrva. Bhineka Tunggal Ika diangkat oleh

Bangsa Indonesia sebagai sesanti dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.

Penjajah mengakibatkan penderitaan dan kepahitan yang sangat panjang,

namun di sisi lain menimbulkan semangat, rasa senasib sepenanggungan untuk

bertekad memerdekakan diri. Organisasi Boedi Oetomo (20 Mei 1908), Sumpah

Pemuda (28 Oktober 1928), menghasilkan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warisan kolonial

Hindia Belanda di mana batas wilayah perairan ditentukan dan diakui

berdasarkan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie (TZMKO)

1939, selebar 3 mil laut dari garis pangkal masing-masing pulau. Melalui proses

perjuangan yang panjang kurang lebih 28 tahun, Indonesia berhasil mengubah

batas wilayah perairan dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut melalui Deklarasi

Djuanda (13 Desember 1957). Kata Nusantara itu sendiri berasal dari kata

“Nusa” yang berarti pulau dan “Antara”. Jadi, artinya adalah pulau-pulau yang

terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua Samudera (Pasifik

dan Hindia) dikukuhkan menjadi Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960,

yaitu:

a. Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman

Indonesia.

b. Laut wilayah Indonesia ialah jalur laut 12 mil laut.

c. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam

dari garis dasar, sebagai yang dimaksud pada ayat (2).

63

Konsep Nusantara berdasarkan matarnya masing-masing, yaitu Wawasan

Benua AD RI, Wawasan Bahari AL RI, Wawasan Dirgantara AU RI. Hasil

Seminar Hankam tahun 1966 dan diberi nama Wawasan Nusantara.

Pengertian Wawasan Nusantara

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah

Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan

aspek kesejahteraan sebagai berikut:

1. Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan Majelis Permusya-

waratan Rakyat Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut:

2. Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua Program

S 2 PKN-UI):

“Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai

diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan

yang beragam”.

3. Kelompok Kerja Wawasan Nusantara Lemhanas tahun 1999 adalah sebagai

berikut:

“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam

menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk

mencapai tujuan nasional”.

Dasar Ajaran Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah

“cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan

lingkungannya yang seberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati

64

kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan

nasional”

Landasan Idiil: Pancasila

Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang

terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya, Pancasila

mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan

kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan

nasional.

Landasan Konstitusional: UUD 1945

UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara

Wadah (Contour)

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi

seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan

aneka ragam budaya, memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah

berbagai kegiatan kenegaraan berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur

politik.

Isi (Content)

Adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita

serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. mampu

menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan

nasional menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita

dan tujuan nasional.

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek

kehidupan nasional.

65

3. Tak Laku (Conduct)

Hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah

dan lahirlah. Batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas. Sedangkan

tata laku lahir tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa

Indonesia. Kedua hal tersebut akan mencerminkan kebersamaan yang memiliki

rasa bangga dan cinta kepala bangsa dan tanah air sehingga menumbuhkan

nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

Hakikat Wawasan Nusantara

Cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkungan nusantara

demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan

aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh

demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Kepentingan bangsa dan negara

Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan

daerah, golongan dan orang per orang.

Asas Wawasan Nusantara

1. Kepentingan yang sama. Menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain.

2. Keadilan yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah

usaha dan kegiatan baik yang perorangan, golongan, kelomok, maupun daerah.

3. Kejujuran, yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita

serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang

enak serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan

kurang enak didengarnya.

4. Solidaritas, yang berarti diperlukannya rasa setia kawan, mau memberi dan

berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-

masing.

5. Kerja sama berarti ada koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas

kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik yang kecil maupun kelompok yang

lebih besar.

66

6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan

Negara Indonesia.

Arah Pandang

Arah pandangan kedalam dan keluar:

Arah pandangan kedalam:

Bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan

nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arti harus peka mencegah

dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi

bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpelihara persatuan dan

kesatuan dalam kebhinekaan.

Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

1. Kedudukan

Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya

sebagai berikut:

1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar Negara berkedudukan

sebagai landasan idiil.

2) Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan

sebagai landasan konstitusional.

3) Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan

visional.

4) Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar

nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi

Berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam

menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi

67

penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat

Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Tujuan

Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat

Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan

individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.

Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara

dalam Kehidupan Nasional

1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan

iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan

tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.

3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan

menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan

menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan

hidup sekaligus karunia Sang Pencipta.

4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan

menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut

akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.

Pemasyarakatan/Sosialisasi Wawasan Nusantara

1. Menurut sifat/cara penyampaiannya, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.

b. Tidak langsung, yang terjadi dari media elektronik, media cetak.

68

2. Menurut metode penyampaiannya yang berupa:

a. Keteladanan, melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku

kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya terutama dengan memberikan

contoh-contoh berpikir, bersikap dan bertindak mementingkan kepentingan

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, sehingga

timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.

b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan

formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi,

pendidikan karier di semua strata dan bidang profesi, penataran atau kursus-

kursus, dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non formal dapat dilaksanakan di

lingkungan rumah/keluarga, di lingkungan permukiman, pekerjaan, dan

organisasi kemasyarakatan.

c. Komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan

mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan

tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang Wawasan

Nusantara.

d. Integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan Wawasan Nusantara akan

membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini

maupun di masa mendatang akan mendapatkan kesadaran untuk mengutamakan

kepentingan nasional dan cita-cita serta tujuan nasional.

H. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan dalam bernegara

sedang mengalami perubahan. Nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh

negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Wawasan Nusantara yang

sarat dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses panjang

sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan

kesatuan itu akan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan Bangsa.

69

Pemberdayaan Masyarakat

a. Global Paradox memberikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan peran

sebesar-besarnya kepada rakyatnya.

b. Kondisi nasional. Pembangunan Nasional secara menyeluruh belum merata,

sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunannya sehingga

menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya.

Dunia Tanpa Batas

Dibidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, dunia

seakan-akan sudah menyatu menjadi kampugn sedunia. Dunia menjadi

transparan tanpa mengenal batas negara. Dapat mempengaruhi pola pikir, pola

sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Keterbatasan kualitas SDM

Indonesia di bidang IPTEK merupakan tantangan serius mengingat penguasaan

IPTEK merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di percaturan global.

Era Baru Kapitalisme

Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan

dengan melakukan aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan

masyarakat memerlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan. Pancasila

yang mengamanatkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antara

individu, masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptaannya.

Hal ini sangat perlu diwaspadai karena merupakan tantangan bagi Wawasan

Nusantara.

Kesadaran Warga Negara

a. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan karena

merupakan satu kesatuan. Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian

sebaliknya. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.

Kepentingan umum masyarakat, bangsa dan negara harus lebih diutamakan

daripada ke pentingan pribadi atau golongan.

70

b. Kesadaran Bela Negara. Seluruh rakyat bersatu padu berjuang tanpa mengenal

perbedaan, pamrih dan sikap menyerah yang timbul dari jiwa heroisme dan

patriotisme karena perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan dalam

perjuangan fisik mengusir penjajah.

Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara

1. Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.

2. Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyeleng-garakan

kehidupan negara memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara.

71

BAB VIII

GEOSTRATEGI/KETAHANAN NASIONAL

A. Pengertian Geostrategi/Ketahanan Nasional

Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara

dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan cita-

cita proklamasi dan tujuan nasional.

B. Latar Belakang Geostrategi/Ketahanan Nasional

Proses geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan

kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia menjadi ajang persaingan

kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar. Secara langsung

maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap

aspek kehidupan dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI

C. Tujuan Geostrategi/Ketahanan Nasional

Menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan

ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya

pertahanan dan keamanan, terwujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial,

serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri.

D. Fungsi Geostrategi/Ketahanan Nasional

1. Daya Tangkal. Untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan,

dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara

Indonesia dalam aspek:

a. Ketahanan pada aspek ideologi. Menjamin kelangsungan kehidupan

ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

72

b. Ketahanan pada aspek politik. Proses perubahan atau modernisasi

penegakan hukum, dan menegakkan disiploin nasional.

c. Ketahanan pada aspek ekonomi. Produksi, distribusi dan konsumsi barang

dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu

maupun kelompok

d. Ketahanan pada aspek sosial budaya. Menghadapi ancaman dari luar

maupun dari dalam, kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan negara RI.

e. Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Kekuatan pertahanan

nasional melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya

kondisi kelangsungan hidup bangsa.

Berfungsi sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam

ideologi, politik, ekonomi, sosial budyaa, pertahanan dan keamanan (hankam) sehingga

tercapai kesejahteraan rakyat. Menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja

intersektor, antar sektor, dan multidisipliner.

E. Sifat Geostrategi/Ketahanan Nasional

Sifat-sifat Geostrategi: manunggal, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah

menurut waktu, mengubah sikap adu kekuasaan, percaya pada diri sendiri, dan

tidak tergantung pada pihak lain.

1. Manunggal

Membangun Ketahanan Nasional yang bersifat komprehensif-integral

antara trigatra dan pancagatra. Sifat integratif tidak mempunyai arti

mencampur-adukkan semua aspek sosial secara begitu saja, integrasi

dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan harmonis.

73

2. Mawas ke Dalam

Geostrategi/Ketahanan Nasional ditujukan ke dalam diri bangsa dan

negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat

nasionalnya.

3. Kewibawaan

Geostrategi/Ketahanan Nasional bertujuan untuk mewujudkan

kewibawaan nasional, dan harus diperhitungkan oleh pihak lain.

4. Berubah menurut Waktu

Bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi

bangsa.

5. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan

Adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara

maju pada umumnya.

6. Percaya pada Diri Sendiri

Geostrategi/Ketahanan Nasional dikembangkan dan ditingkatkan

berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri.

7. Tidak Tergantung pada Pihak Lain

Atas dasar kemampuan sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan

nasional.

F. Konsepsi Dasar Geosentris/Ketahanan Nasional

Melalui pembangunan seluruh aspek Ketahanan Nasional adalah meliputi aspek

trigatra (tiga gatra) dan aspek pancagatra (lima gatra) yang keduanya dikenal

dengan astagrata (delapan gatra).

74

I. Model Astagrata

Trigatra (Geografi, SDA, Demografi) dan Pancagatra (Ideologi, Politik,

Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Pertahanan, dan Keamanan).

K (n) = f (Trigatra, Pancagatra) t = f (G, D, A), (I, P, E, S, H)t

Keterangan:

K (n) = Kondisi Kekuatan Nasional yang Dinamis

G = Kondisi Geografi

D = Kondisi Demografi

A = Kondisi Kekayaan Alam

I = Kondisi Pemahaman dan Pengamatan Ideologi

P = Kondisi Sistem Politik

E = Kondisi Sistem Ekonomi

S = Kondisi Sistem Sosial Budaya

H = Kondisi Sistem Hankam

f = Fungsi dalam Pengertian Matematis

t = Dimensi

T = Kemampuan Industri

M = Kemampuan Militer

D = Kemampuan Demografi

C = Karakter Nasional

L = Moral Nasional

O = Kualitas Diplomasi

G. Komponen Strategi Astagatra

Komponen trigatra: geografi, SDM, dan penduduk.

75

a. Aspek Geografi

Pengaruh letak geografi terhadap politik melahirkan geopolitik

(Wawasan Nusantara) dan geostrategi (Ketahanan Nasional).

Wawasan Nasional pengaruh geografi adalah seperti:

1) Wawasan benua adalah cara pandangan negara dilandasi lingkungan negara

yang serba dataran (benua) atau yang dikenal dengan Land Locked Country.

2) Wawasan bahari adalah cara pandang negara yang dipengaruhi oleh kondisi

negara yang bersifat archipelago, tetapi negaranya sendiri bersifat daratan.

3) Wawasan dirgantara adalah cara pandang negara yang dipengaruhi oleh kondisi

wilayah dirgantara yang strategis bagi penempatan GSO (Geo Stationary Orbit).

4) Wawasan kombinasi adalah cara pandang negara yang dipengaruhi oleh kondisi

geografis negara yang memiliki wilayah daratan, lautan dan udara yang strategis

(relatif berimbang).

Wawasan Nasional di atas negara Indonesia menganut wawasan kombinasi atau

Wawasan Nusantara.

b. Sumber Daya Alam

Kekayaan yang terkandung dalam SDA: hewan, nabati, dan mineral.

1) Hewani (fauna) adalah sumber daya alam yang menjadi sumber bahan makanan

yang berasal dari binatang (hewan).

2) Nabati (flora) adalah sumber daya alam yang dapat menjadi sumber bahan

makanan yang berasal dari unsur tumbuh0tubuhan.

3) Mineral (tambang) adalah sumber daya alam yang memiliki nilai tambah bagi

devisa negara yang berasal dari eksplorasi dalam bumi.

Pola dasar pengelolaan sumber daya alam di atas, dilakukan berdasarkan pada

asas.

76

Asas pengelolaan SDA meliputi: asas maksimal, lestari, dan daya saing.

1) Maksimal, yaitu prinsip pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh

dan sungguh-sungguh seluruh elemen bangsa dan negara.

2) Lestari, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang mengutamakan kelangsungan

lingkungan hidup secara berkelanjutan (sustainable).

3) Daya saing, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang berorientasi pada kualitas dan

kuantitas yang bisa memiliki daya saing dengan produk SDA negara asing (luar

negeri).

Asas pengelolaan SDA meliputi: asas maksimal, lestari, dan daya saing.

1) Maksimal, yaitu prinsip pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh

dan sungguh-sungguh seluruh elemen bangsa dan negara.

2) Lestari, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang mengutamakan kelangsungan

lingkungan hidup secara berkelanjutan (sustainable).

3) Daya saing, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang berorientasi pada kualitas dan

kuantitas yang bisa memiliki daya saing dengan produk SDA negara asing (luar

negeri).

Mengatasi kesenjangan (gap) antara potensi SDA dengan penduduk, maka

diupayakan:

1) Menyusun pola pengelolaan SDA.

2) Mengembangkan IPTEK

3) Membina kesadaran nasional

4) Mengadakan program pembangunan yang serasi

5) Mengadakan pembentukan modal yang cukup

6) Menciptakan daya beli konsumen yang cukup

77

c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Masalah yang dihadapi dalam kependudukan adalah jumlah, omposisi,

dan distribusi penduduk.

Masalah yang dihadapi dalam kependudukan adalah meliputi:

1) Jumlah Penduduk. mKin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki

kualitas, baik dirinya, masyarakat, dan negara.

2) Komposisi penduduk. Menurut usia, jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan

pendidikan.

3) Distribusi Penduduk. Distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk yang

tidak merata ke seluruh wilayah negara (tanah air).

2. Pancagatra

Aspek pancagatra: ketahanan Naisonal dalam bidang ideologi, politik,

sosial budaya, dan hankam.

a. Ketahanan di Bidang Ideologi

Berintikan pemahaman dan pengalaman nilai ideologi Pancasila menjadi

landasan sikap dan perilaku untuk mengatasi segala ancaman, tantangan,

hambatan, dan gangguan dari luar negeri maupun dari dalam.

b. Ketahanan Nasional di Bidang Politik.

Berintikan kehidupan politik yang damai, tertib, adil, jujur, dan

demokratis, serta tercipta stabilitas politik, yang dapat untuk mengatasi

segala ATHG

c. Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi

Berintikan tersedianya pangan, sandang, lapangan kerja, perumahan,

menurunnya angka kemiskinan.

78

d. Ketahanan Nasional di Bidang Sosial dan Budaya

Berintikan tersedianya pendidikan murah dan berkualitas, hormat-

menghormati, sopan santun, beretika, dan bangga menjadi anak

Indonesia.

e. Ketahanan Nasional di Bidang Hankam

Berintikan adanya rasa aman, damai, tidak sengketa dengan bangsa dan

negara lain, percaya pada kemampuan sendiri.

H. Hubungan Komponen Strategi Antargatra

1. Komponen Strategi Trigatra

a. Gatra Geografi dan Sumber Kekayaan Alam

Menjadi sumber/tempat bagi tumbuh dan berkembangnya potensi

sumber kekayaan alam yang dapat nilai tambah bagi kesejahteraan

keseluruhan rakyat

b. Gatra Geografi dan Penduduk

Menjadi sumber/tempat bagi penduduk untuk memperoleh tambah dalam

meningkatkan taraf hidup, pendapatan perkapita, dan lingkungan hidup

yang sehat.

c. Gatra Kekayaan Alam dan Penduduk

Hubungannya adalah gatra kekayaan alam dapat menjadi sumber bagi

penduduk untuk memperoleh nilai tambah dalam meningkatkan taraf

hidup.

79

2. Hubungan antar komponen dalam Pancagatra

Kekayaan alam sumber penghasilan penduduk, sedangkan penduduk

melestarikan kekayaan alam.

Komponen ini bersifat intangible atau bersifat kehidupan sosial.

Komponen ini meliputI:

a. Gatra Ideologi

Ideologi bangsa dan negara, berfungsi mengarahkan perjuangan bangsa

mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

b. Gatra Politik

Hubungan gatra politik mempengaruhi aspek ideologi, ekonomi, sosial

budaya, dan hankam (EKSOSBUDHANKAM).

c. Gatra Ekonomi

Pengaruh yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan

keseimbangan antara pengadaan, permintaan dan distribusi barang dan

jasa.

d. Gatra Sosial Budaya

Dapat berkembang dalam situasi aman dan damai. Keadaan sosial yang

timpang serta adanya erosi dan kemerosotan warga negara dalam

memahami dan menghayati nilai-nilai luhur. Menimbulkan ketegangan

sosial.

I. Implementasi Ketahanan Nasional.

Melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan,

keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk

mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa kompetitif

dan dihormati di dunia.

80

Mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan,

dan accountable.

1. Implementasi Ketahanan Nasional dalam Bidang Politik.

Menghadapi globalisasi perlu peningkatan kompetensi diplomat menjadi

perunding internasional.

a. Menghadapi globalisasi, mengadakan proses perubahan atau modernisasi.

Peningkatan kompetensi diplomat.

b. Mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

c. Masalah disingetrasi dan otonom. Banyak kasus disintegrasi disebabkan ketidak

adilan politik, huukum, ekonomi, dan budaya. Masalah disintegrasi bangsa harus

diselesaikan dengan baik.

d. Penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintahan. Pengembangan

demokrasi berupa pemilihan umum langsung ternyata berjalan damai, baik DPR,

Presiden, maupun Kepala Daerah. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan warga

negara semakin tinggi.

e. Sistem birokrasi yang efisien. Penilaian kinerja yang adil dan terbuka sistem

numerasi yang memadai dan layak dalam bidang birokrasi juga perlu dilakukan

penataan peran lembaga pemerintahan dan penyempurnaan perundang-

undangan.

2. Implementasi Ketahanan Nasional dalam Bidang Ekonomi

a. Menata kebijakan fiskal.

b. Mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri.

c. Menggiatkan swasembada pangan.

d. Mengembangkan iklim investasi yang baik.

81

e. Mengembangkan isstem ekonomi kerakyatan dan mendorong usaha kecil dan

menengah dan mengembangkan kredit mikro dan penunjang yang memadai

seperti pengembangan informasi pasar dan teknologi.

f. Mengembangkan sistem pasar dengan mengurangi campur tangan pemerintah.

g. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien untuk menjadi

sumber permodalan.

h. Mengelola kebijakan mikro dan makro secara hati-hati sehingga tingkat inflasi

rendah dan tingkat suku bunga rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

i. Meningkatkan efisiensi BUMN dan BUMD dengan melakukan reorganisasi dan

restrukturisasi, sehingga fungsi dan tanggung jawab BUMN berjalan dengan

baik.

3. Implementasi Kethuanan Nasional dalam Bidang sosial dan Budaya

Implementasi ketahanan Nasional dalam bidang sosial dan budaya:

standarisasi pendidikan, kerukunan umat beragama, dan sistem jaminan

sosial.

a. Meningkatkan HDI Indonesia dengan melakukan: peningkatan mutu pendidikan

dengan penerapan standardisasi pendidikan.

b. Meningkatkan taraf pendidikan dari 60%.

c. Meningkatkan perbaikan lingkungan.

d. Meningkatkan disiplin masyarakat dengan upaya pemberian penyuluhan tentang

kedisiplinan.

e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, kerukunan umat beragama, dan

mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dengan upaya

peningkatan toleransi antarumat beragama, dialog, dan kerjasama antar umat

beragama.

82

f. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga

g. Mengembangkan kebebasan berekspresi dalam bidang kesenian, kebudayaan

dan pariwisata dengan memperhatikan etika, moral, estetika, dan agama.

h. Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik dan ekonomi sesuai

dengan peranan kaum pria.

4. Implementasi Kethuanan Nasional dalam Bidang Hukum

Implementasi ketahanan Nasional dalam bidang hukum profesionalisasi aparat

hukum, pemberantasan korupsi, dan HAM.

a. Meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sarana

penunjang yang memadai.

b. Meningkatkan pemberantasan korupsi. Indonesia dikenal sebagai negara dengan

tingkat korupsi yang tinggi, maka pemberantasan korupsi harus membuat efek

jera.

c. Meningkatkan kesadaran HAM

d. Mengembangkan budaya hukum di semualapisan masyarakat

e. Menyelenggarakan proses pengadilan yang cepat, mudah, murah, dan terbuka

untuk meningkatkan kepastian hukum.

Keberhasilan dari implementasi. Ketahanan Nasional juga ditentukan oleh

beberapa faktor yaitu:

a. Kepercayaan diri akan kompetensi, kemampuan, dan kekuatan sendiri yang

disadari sikap jujur dan disiplin.

b. Kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

c. Menjaga keseibangan diri antara tuntutan hak dan menjalankan kewajiban.

d. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman

dan mendayagunakan terhadap kebutuhan masyarakat.

83

e. Meningkatkan etos kerja, pengabdian, disiplin, dlaam rangka meningkatkan

kesadaran akan cinta tanah air.

f. Mengembangkan kepribadian yang berisi semangat kerja sama tim (team work)

dan beriman kepada Tuhan.

HAKIKAT TANNAS DAN KONSEPTUAL TANNAS INDONESIA

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan

merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial. Tanpa

kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat

berlangsung.

2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu

Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa

secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral).

3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

a. Mawas Ke Dalam

Menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan berdasarkan nilai-

nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat

kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.

b. Mawas Ke Luar

Mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan

strategis luar negeri. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan

kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar.

84

4. Asas Kekeluargaan

Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong,

tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa,

dan bernegara

SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Mandiri

Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta

pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah

menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian

bangsa.

2. Dinamis

Dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi

bangsa, negara serta lingkungan strategisnya. Diorientasikan ke masa

depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan

nasional yang lebih baik.

3. Wibawa

Keberhasilan pembinaan secara berlanjut dan berkesinambungan akan

meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat

Ketahanan Nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan dan

tingkat daya tingkat yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

4. Konsultasi dan Kerjasama

Tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak

mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih

mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai

dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa