Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I

1. Konvensibidangkonservasidan kehati

2. Isu dantantangan utamaIndonesia

3. Data dan informasi

4. Strategike depan

5. Strategike depan

6. Penutup

KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

PADA TATARAN KONVENSI INTERNASIONAL

Didi SadiliKasubdit Pemanfaatan Kawasan dan Keanekaragaman Hayati LautDisampaikan pada rapat evaluasi hasil penelitian 2015 dan pemantauan penelitian 2016Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya IkanJatiluhur Purwakarta,Rabu 9 Februari 2016

Definisi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman diantara makhluk hidup dari daratan, lautan, dan ekosistem akuatik, serta kompleksitas ekologinya yang merupakan bagian dari keanekaraman.

Keanekaragaman hayati mencakup : keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis dan keanekaragaman genetika

Peraturan Perundangan Yang Terkait Dengan Keanekaragaman Hayati di Indonesia

1. Undang-Undang- UU no 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity- UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah- UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan- UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup- UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman- UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

2. Peraturan Pemerintah- PP No. 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman

Nasional, Taman Hutan Nasional dan Taman Wisata Alam- PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pelestarian Jenis Tumbuhan dan Satwa- PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar- PP No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru- PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom- PP No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan- PP No. 68 Tahun 1998 Tentang Suaka Alam dan Daerah Perlindungan Alam- PP No. 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di Dalam Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia

- PP No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

3. Keputusan Presiden- Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

1. KONVENSI/KONFERENSI BIDANG KONSERVASI

DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Konvensi Isi utama Posisi Indonesia Pertemuan

CITES Pengaturanperdagangan flora fauna liar

Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentangRatifikasi CITES

2 tahun sekali

CBDMulai berlaku: 29 Desember 1993

Konvensi tentangkeanekaragaman hayati

UU No 5/1994 tentangratifikasi CBD

2 tahun sekali

ProtokolCartagena mengenai Keamanan Hayatiatas Konvensimengenai KeanekaragamanHayati

untuk melindungikeanekaragaman hayatidari risiko potensialyang ditimbulkan oleh‘organisme hidup hasilmodifikasi’ akibat daribioteknologi

UU No 21/2004 tentangratifikasi ProtokolCartagena

2 tahun sekali

1. KONVENSI/KONFERENSI BIDANG KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI…..


RAMSAR konservasi danpenggunaan yang bijaksana atas lahanbasah dan sumberdayanya

Keputusan PresidenNo 48/1991 mengenai ratifikasiKonvensi Ramsar

3 tahun sekali

UNFCCC menentukan kerangkakerja menyeluruh bagiusaha antarpemerintahuntuk mengatasiperubahan iklim

UU No. 6/1994 tentang ratifikasiKonvensi KerangkaKerja PBB mengenai Perubahan Iklim

COP setiap tahun


ProtokolNagoya

Akses terhadapsumberdaya genetik danpembagian manfaatsecara adil danseimbang

UU No. 10/2013

CMSKonvensispesiesmigratory

melestarikan spesiesmigrasi hewan liar, termasuk spesies lauttertentu yang bermigrasi melaluiwilayah laut dalam dandi luar yurisdiksinasional

Pengamat/observer 3 tahun sekali


Konvensi Isi utama PosisiIndonesia

Pertemuan

FAO menaikkan tingkat nutrisi taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian; mempromosikan pembangunandi pedesaan; danmelenyapkan kelaparan.

Anggota 2 tahun sekali

IUCN Pengaturan tentang konservasi dan perlindungan sumberdaya alam

UU 5 tahun 1990

1 tahun sekali



RFMO Pengelolaan perikanan regional dikawasan perairan

Perpres no 9 tahun 1997 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), dan Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)


2. ISU DAN TANTANGAN INDONESIA

• Memenuhi target dan komitmen

dalam konvensi (misalnya untuk

kawasan konservasi target CBD

adalah 10% wilayah perairan laut

ditetapkan sebagai kawasan

konservasi).

• Memperjuangkan kepentingan

Indonesia dalam setiap pertemuan

para pihak (COP)

3. DATA DAN INFORMASI KEANEKARAGAMAN

HAYATI UNTUK PENGAMBIL KEPUTUSAN

Apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan KEHATI dirasa

belum cukup, yaitu diantaranya :

1. lokasi

data yang digai dan ditampilkan belum menyeluruh dan hanya

pada lokasi tertentu saja biasanya hanya dilokasi yang

mendapatkan bantuan proyek

2. enis Data

Kedalaman dan cakupannya tidak sama tergantung dengan

kebutuhan instansi masing-masing

3. Waktu

Tidak berkesinambungan

4. Sumber data

Sumber data tidak lengkap dan tidak bisa dijadikan bahan

pengambil keputusan

4. PERAN BADAN LITBANG KKP

• Masih overlapping dengan peran Kementerian LHK

khususnya untuk CITES.

• Aktif menjadi anggota DELRI dalam pertemuan

konvensi.

• Secara aktif bertanggung jawab untuk CBD tematik

Kelautan.

• Melakukan pencapaian 17.3 juta ha kawasan

konservasi laut.

• Menyediakan data dan informasi untuk

kepentingan negosiasi.

• Menyiapkan laporan-laporan Indonesia khususnya

untuk tema kelautan dan perikanan.

5. STRATEGI KEDEPAN

• Mengantisipasi penetapan KKP sebagai Management

Authority Cites Indonesia untuk spesies akuatik,

• Menyiapkan data dan informasi populasi spesies-

spesies akuatik yang menjadi appendix Cites dan/atau

yang diusulkan listing dalam appendix (misalnya

Maldive mengusulkan listing Allopias sp, negara eropa

mengusulkan listing Banggai cardinal fish dan

teripang),

• Memperkuat kapasitas SDM dan litbang dan

• Melengkapi peralatan-peralatan penunjang seperti lab

dan teknologi survai.

5. STRATEGI KEDEPAN…..

Kebutuhan data dan informasi litbang:

Konvensi Kebutuhan Status saat ini

CITES - Penyusunan non detrimental finding (NDF)

untuk semua spesies akuatik yang masuk

appendix Cites yang akan diperdagangkan

- Survai populasi, sebaran, dan biologi jenis-

jenis akuatik yang akan dinegosiasikan

(apakah downlisting apa uplisting atau

masuk dalam review Cites)

• Masih sangat terbatasinformasinya

• Belum ada yang secara spesifik fokuspada spesies tertentu

• Masih tergantungpada LIPI

CBD - Mendisain kawasan-kawasan konservasi

yang menjadi target CBD agar relevan

dengan kepentingan perikanan dan kehati

laut.

- Survai manfaat kawasan konservasi secara

biofisik dan sosekbud.

- Memenuhi target lainnya yang terkait

dengan budidaya, perikanan tangkap,

pencemaran, dan rehabilitasi ekosistem

• Disain kawasankonservasi masihfokus pada kehati laut

• Kajian manfaat sangatminim termasuksosialisasinya


Contoh kebutuhan data dan informasi litbang:

Konvensi Kebutuhan Status saat ini

Nagoya protocol

- Memperkuat data dan informasi

potensi dan manfaat sumberdaya

genetik dari laut

- Mendata masyarakat pesisir dan pulau

kecil yang memiliki kearifan dalam

pemanfaatan sumberdaya kelautan

dan perikanan

• Masih sangatterbatas

CMS - Mengevaluasi manfaat dan

kepentingan partisipasi lebih aktif

dalam konvensi migratory species

• Belum ada kajiansecarakomprehensif

Cartagena Protocol

- Kajian keberadaan produk perikanan

rekayasa genetik dan dampak

terhadap kehati spesies akuatik

Indonesia

• Belum ada kajian

Memenuhi mandat Pasal 2-PP.60/2007

dalam hal konservasi yaitu:

a.PENDEKATAN KEHATI-HATIAN;

b.PERTIMBANGAN BUKTI-BUKTI

ILMIAH;

c.Pertimbangan kearifan lokal

d.Pengelolaan berbasis masyarakat;

e.Keterpaduan pengelolaan wilayah

pesisir;


Memenuhi mandat Pasal 2-PP.60/2007

dalam hal konservasi yaitu:

f. PENCEGAHAN TANGKAP LEBIH;

g.Pengembangan alat penangkap ikan,

cara penangkapan ikan, dan

pembudidayaan ikan yang ramah

lingkungan;

h.Pertimbangan kondisi sosial ekonomi

masyarakat;

i. PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN

HAYATI YANG BERKELANJUTAN;



Beberapa kebutuhan dukungan litbang KP

mendesak saat ini:

- Menyelesaikan NDF untuk one go export bagi

napoleon di Anambas dan Natuna,

- Menyiapkan data populasi, teknologi budidaya,

dan sebaran Banggai Cardinal Fish, Allopias sp,

dan teripang yang akan dibahas dalam CoP Cites

Okt 2016 di Afsel,

- Menyiapkan bahan-bahan terkait dengan

pembahasan pasal 10 Protocol Nagoya terkait

mekanisme pemanfaatan sumberdaya genetik

yang berada pada kawasan lintas negara.

6. PENUTUP

• Peran KKP selama ini dalam pelaksanaanKonvensi terkait konservasi dankeanekaragaman hayati sangat penting danstrategis.

• Tantangan semakin besar dengan kebijakanKKP untuk meningkatkan manfaat konservasidan keanekargaman hayati bagi kesejahteraanmasyarakat

6. PENUTUP….

• Perubahan dalam pengaturan kewenanganselaku otoritas pengelola konservasisumberdaya ikan selain memperkuat posisiKKP juga membutuhkan sinergi antara DitjenPRL dengan Litbang, Pengawasan, danKarantina.

• Strategi ke depan lebih diarahkan untukmemperkuat data dan informasi, SDM litbang, kegiatan survai, peralatan analisis, danpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan parapihak.

Education

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I