Laporan Akhir EKPD 2009 Kepulauan Riau

Laporan Akhir EKPD Provinsi Kepulauan Riau 2009 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Evaluasi Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).

2 Laporan Akhir EKPD Provinsi Kepulauan Riau 2009

1.2. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi:

• Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

• Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

1.3. Metodologi Evaluasi 1.3.1. Kerangka Kerja EKPD 2009 Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes)

Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes)


terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

• Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;

• Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;

• Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;

• Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;

• Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;

• Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi:

A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. C. Tingkat Pembangunan Ekonomi. D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. E. Tingkat Kesejahteraan sosial.


Gambar 1. Kerangka Kerja EKPD 2009

(2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 2 yaitu:

• Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya.

• Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah.

• Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs).

• Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan.

• Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.


• Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan.

• Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian. Gambar 2. Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi


(3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah. Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. Tahap keenam, Bappenas melakukan perbandingan kinerja terkait hasil evaluasi di atas berupa review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai terendah.

1.3.2. Metodologi Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut:

(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).

(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.

(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.

(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah.


(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:

• persentase penduduk miskin

• tingkat pengangguran terbuka

• persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

• presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia

• presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4). Sehingga: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui:

Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait.

Pengumpulan Data Primer

Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan

BAB II HASIL EVALUASI Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah. 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI

2.1.1. Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa


Analisis Relevansi Analisis efektifitas

2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

2.2.1. Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas

2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol

2.2.3. Rekomendasi Kebijakan 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI

2.3.1. Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas

2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol

2.3.3. Rekomendasi Kebijakan 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

2.4.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi


Analisis efektifitas 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol

Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol

2.4.3 Rekomendasi Kebijakan BAB III. KESIMPULAN Menyimpulkan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional


BAB II HASIL EVALUASI

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002, namun peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2004. Provinsi termuda ini memiliki 2 408 buah pulau besar dan kecil; 354 buah diantaranya (14,7 persen) sudah dihuni. Wilayahnya meliputi luas 252.599,7 Km2. 96,13 persen daerahnya terdiri dari perairan, selebihnya berupa daratan dengan luas hanya mencapai 2, 67 persen. Secara administrative, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki motto “Berpancang Amanah, Bersauh Marwah”, terdiri dari 4 Kabupaten: Bintan, Karimun, Natuna, dan Lingga serta 2 Kota, yaitu Batam dan Tanjungpinang. ‘Berpancang Amanah’ bermakna menunjukkan sikap teguh untuk mempertahankan adat bersednikan syara’, syara’ bersendikan kitabulllah guna mencapai akhlak mulia. ‘Bersauh Marwah’ bermakna menjaga adat dan budaya guna menata masa depan yang lebih baik menuju cita-cita luhur untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Kepulauan Riau (Perda No. 1 tahun 2005 tentang Lambang dan Motto Daerah Provinsi Kepulaua Riau).

Sebagai Provinsi yang relative baru di mekarkan, Masyarakat Provinsi kepulauan Riau telah berazam untuk mewujudkan visinya “menjadi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan payung budaya Melayu dan memiliki masyarakat yang sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri akan menjalankan tiga misi utama yaitu ; 1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kepulauan

Riau yang akan menumbuhkembangkan kegiatan industri dan pariwisata yang berbasis kelautan

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kehidupan yang makmur, sejahtera, sehat, berbudaya dan berkeadilan

3. Menciptakan sumber daya manusia (SDM) pelaku pembangunan yang unggul dan berakhlak mulia.


Ketiga misi tersebut akan dijalankan dengan senantiasa berpedoman kepada Arah dan Kebijakan Umum Provinsi Kepulauan Riau: 1. Peningkatan prasaranan dan sarana pemerintah 2. peningkatan sumberdaya manusia aparatur pemerintah 3. Peningkatan kemampuan keuangan daerah 4. Memperkecil kesenjanan ekonomi antara wilayah 5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 6. Penguatan wilayah perbatasan 7. Pengembangan Budaya Melayu

Diskusi informal berkenaan dengan isu-isu strategik pembangunan Provinsi Kepri diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja pembangunan provinsi Kepri dinilai cukup baik 2. Isu-isu strategik dipandang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan Kepri

adalah jumlah dan mutu SDM yang belum memadai sehingga akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan

3. Efisiensisi dan efektivitas pemanfaatan dana pembangunan untuk mensejahterakan masyakat masih rendah

4. Kendatipun demikian, Komitmen Pemerintah Kepri untuk memajukan daerah melalui pembangunan manusia sangat tinggi.

5. Tidak ada konflik sosial yang menghambat pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Kepri. Kendatipun demikian, masalah Trafficking, Prostitusi, dan Penyeludupan diprediksi akan sangat berpotensi mempengaruhi capaian kinerja pembangunan Provinsi Kepulauan Riau bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi dan tindakan pengendalian yang jitu.

6. Namun demikian ke depan dalam perpektif pengembangan wilayah Kepri menjadi Free Trade Zone (FTZ), isu-isu krusial tentang Trafficking, Prostitusi, Penyeludupan, dan perdagangan dan peredaran narkoba perlu diantsisipasi secara dini.


2.2 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.4. Capaian Indikator

Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa sebagai berikut:

Analisis Relevansi Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang pelayanan publik dan demokrasi termasuk kategori relevan, dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Analisis efektifitas Efektifitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam bidang pelayanan publik dan demokrasi dapat dikategorikan efektif, dilihat dari capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.1.5. Rekomendasi Kebijakan

• Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel • Menghilangkan egoisme sektoral antara Dinas/instansi


• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan kantor pelayanan satu atap • Menyelenggarakan pilkada serentak • Meningkatkan akurasi data base kependudukan dari daerah sampai nasional.

2.4. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.4.1. Capaian Indikator

Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa sebagai berikut :

Analisis Relevansi Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini pembanguan daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang kualitas sumberdaya manusia termasuk kategori relevan, dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Analisis efektifitas Efektifitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dibidang kualitas sumberdaya manusia dapat dikategorikan efektif, dilihat dari capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol dari aspek IPM sebgaai berikut:


• Meningkan mutu pembangunan bidang pendidikan melalui pengadaan sarana dan prasarana sekolah, penambahan dan peningktan kualitas tenga pendidik (guru), serta distribusi pendidik secara merata

• Meningkatkan pemerataan pendidikan termasuk program beasiswa keluarga miskin

• Meningkatkan ketersediaan alat pembelajaran, mutu guru dan fasilitas publik

• Meningkatkan mutu pembangunan bidang kesehatan melalui pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana RS, puskesmas dan Pustu, pengadaan peralatan medis alat kesehatan dan obat-obatan pendistribusian secara merata tenaga medis dan medis rekrutmen.


2.5. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.5.1. Capaian Indikator

Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa sebagai berikut:

Analisis Relevansi Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini pembanguan daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang ekonomi termasuk kategori relevan, dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

Analisis efektifitas Efektifitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dibidang ekonomi termasuk kategori kurang efektif dapat, dilihat dari capaian pembangunan daerah yang berfluktuasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2.5.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol

Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol dalam pertumbuhan sebagai berikut:



• Singkronisasi dan penyederhanaan aturan penanaman modal

• Memperbaiki data base ekonomi dan bisnis

• Meningkatkan promosi investasi sesuai dan potensi (pengolahan hasil pertanian dan pariwisata), jasa dan industri dengan value added yang tinggi

• Memperbaiki data base ekonomi dan bisnis

• Meningkatkan promosi investasi sesuai dan potensi (pengolahan hasil pertanian dan pariwisata), jasa dan industri dengan value added yang tinggi

• Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya inestasi swasta di dalam pembangunan daerahnya

2.5 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

• Penambangan pasir laut yang banyak dilakukan dan dikirim ke Singapura membawa konsekuensi pada menurunnya kualitas lingkungan laut jika dilakukan secara serampangan. Sesungguhnya arus Selat Malaka terus menerus membawa gerusan pasir di dasar lautnya yang merupakan sumber daya alam yang penting. Eksploitasi pasir ini jika diatur dan diawasi dengan ketat baik dari unsur kelestarian lingkungan, maupun pemanfaatannya bagi pendapatan masyarakat dan negara bisa saja dilakukan.

• Pertambangan minyak dan gas lepas pantai di Natuna. Seperti halnya pada banyak kasus pertambangan migas di Indonesia, jumlah produksi migas di lepas pantai Natuna ini tidak jelas angkanya. Dengan demikian, jumlah pendapatan yang didapatkan oleh


negara dan pemerintah daerah pun menjadi samar-samar. Peluang terjadi KKN dalam masalah ini sangat besar.

• Perikanan laut dan pencurian ikan oleh nelayan asing. Kemampuan nelayan Indonesia yang rendah, dan iklim berusaha yang lesu antara lain karena sulit dan mahalnya bahan bakar, teknologi yang tertinggal, modal yang lemah menyebabkan mereka tidak maksimal dalam melakukan aktivitas perikanan di laut lepas. Jangkauan mereka pun terbatas dan karenanya tangkapannya juga terbatas. Akibatnya, nelayan asing lebih mendominasi penangkapan ikan dalam skala besar dan merugikan petani kita. Aktivitas pencurian ikan ini tidak maksimal ditangani oleh TNI AL sehingga pencurian ikan semakin marak.

• Kondisi lingkungan geografis Kepulauan Riau yang berbentuk kepulauan dengan garis pantai yang panjang sangat menguntungkan untuk Wisata bahari baik bagi turis domestik maupun asing. Jumlah luas perairan yang meliputi 96% dari luas total membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk pengelolaan laut.

• Penjualan pulau-pulau pada bangsa asing akhir-akhir ini menjadi isu besar. Banyak pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh beberapa orang warga Indonesia menjual asetnya kepada bangsa Asing untuk dijadikan daerah wisata dan kepentingan lainnya. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sangat lemah. Jika pengawasan ini tidak ketat dilakukan, bisa menjurus kepada penguasaan wilayah NKRI oleh bangsa asing sedikit demi sedikit.

• Isu tata ruang di daerah Kepulauan Riau erat kaitannya dengan perbatasan dengan negara tetangga. Wilayah Kepulauan Riau merupakan daerah batas dan pintu gerbang dengan negara Malaysia dan Singapura. Pemanfaatan tata ruang untuk mendapatkan keuntungan kompetitif daerah Kepri pada daerah berbatasan di untuk disuplai ke daerah hinterland dan sebaliknya dukungan daerah hinterland untuk meningkatkan aktivitas di Utara Kepri adalah isu penting pada tata ruang. Daerah FTZ (Free Trade Zone) di Batam yang melibatkan industri skala menengah dan besar dan perdagangan yang sangat ramai di Batam dengan melibatkan pihak mancanegara membuat kepentingan untuk penataan ruang di Kepri harus lebih antisipatif.


• Keseimbangan pembangunan antara wilayah yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura yang lebih maju pada satu sisi dan ketertinggalan pada daerah lain yang lebih jauh yang lebih kental nuansa Melayu nya harus dirancang sedemikian rupa. Kesenjangan bisa saja timbul antara daerah ini, baik dari bidang ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memerlukan perhatian khusus sehingga potensi daerahnya dapat digali lebih optimal sehingga taraf hidup masyarakat di sana dapat ditingkatkan lebih signifikan.

• Singapura yang memiliki keterbatasan lahan dalam jangka panjang akan memerlukan daratan tambahan yang mau tidak mau akan menggunakan pulau-pulau milik Indonesia yang berdekatan dengannya. Karena itu peningkatan potensi pulau Batam dan Bintan perlu dilakukan, misalnya antara lain dengan menyatukan kedua pulau tersebut dengan menggunakan jembatan. Daerah Batam dan Bintan perlu dipersiapkan untuk menjadi daerah alternatif investasi baik untuk industri maupun pariwisata, terutama terkait dengan keterbatasan lahan di Singapura.

• Infrastruktur jalan di Provinsi Kepulauan Riau adalah jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Provinsi Kepri ini tidak memiliki jalan nasional karena tidak menghubungkan antar provinsi. Transportasi antar pulau adalah isu utama untuk daerah kepulauan. Kepulauan Riau yang memiliki pulau-pulau yang tersebar pada wilayah lautan yang luas menuntut transportasi antar pulau yang lancar untuk memecah keisolasian pada pulau-pulau terpencil dan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan. Karena itu, pemerintah pusat harus mengkompensasi pembangunan jalan dan jembatan seperti yang terdapat pada provinsi lain kepada pembangunan dermaga, fasilitas penyebarangan, dan sarana lalu lintas air di provinsi ini demi keadilan dan pemerataan pembangunan.

• Dalam jangka panjang Jembatan penghubung antara Pulau Batam dan Pulau Bintan di sebelah timurnya harus dibuat untuk melancarkan perhubungan, mempercepat pembangunan dan mengefisienkan biaya antara dua pulau tersebut. Dua pulau ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memiliki nilai strategis yang besar bila digabungkan karena akan menyatukan potensi mereka di tengah lalu lintas dunia yang sangat sibuk.


2.5.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa sebagai berikut:

Analisis Relevansi Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini pembanguan daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang pengelolaan sumberdaya alam termasuk kategori relevan, dilihat dari tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Analisis efektifitas Efektifitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dibidang pengelolaan sumberdaya alam termasuk kategori efektif, dilihat dari capaian pembangunan daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


2.5.2 Rekomendasi Kebijakan

• Pengelolaan pesisir berbasis masyaakat

• Perbaikan sarana dan prasarana

• Meningkatkan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan sumber daya hutan dengan penegakan hukum yang tegas dan aparatur yang terampil

• Memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hutan.

• Mengembangkan pengendalian sumberdaya kelautan berbasis kemitraan dengan seluruh stakeholders

• Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur melalui pendidikan lanjutan

• Meningkatkan pemanfaatan & pengendalian tataruang laut dan wilayah pesisir.

• Penyediaan rumah murah

2.6 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.6.1 Capaian Indikator

Grafik capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial nasional sebagai berikut:


Analisis relevansi Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang Kesejahteraan Sosial termasuk kategori kurang relevan, dilihat tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Analisis efektivitas Efektifitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dibidang kesejahteraan sosial termasuk kategori kurang efektif, dilihat dari capaian pembangunan daerah yang berfluktuasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2.6.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol

Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol dapat dilihat pada grafik berikut ini.


2.6.3 Rekomendasi Kebijakan

• Meningkatkan program dan kegiatan mendorong komunitas miskin dalam penguasaan teknologi, permodalan, keterampilan dan pemasaran produk

• Mendorong pengembangan kelembagaan dan kegiatan pelayanan masyarakat & rahabilitasi sosial untuk anak-anak (terlantar, jalanan, nakal), lanjut usia, tuna-sosial, penyandang cacat, dan korban narkoba

• Meningkatkan kualitas/keterampilan pekerja sosial dan tenaga pelayanan kesejahteraan sosial.


BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal relevansi dan efektifitas capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

INDIKATOR OUTCOMES RELEVAN EFEKTIF

1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi RELEVAN EFEKTIF

2. Tingkat Kualitas SDM RELEVAN EFEKTIF

3. Tingkat Pembangunan Ekonomi RELEVAN KURANG EFEKTIF

4. Tingkat Pengelolaan SDA RELEVAN EFEKTIF

5. Tingkat Kesejahteraan Sosial KURANG RELEVAN

KURANG EFEKTIF

Education

Laporan Akhir EKPD 2009 Kepulauan Riau