I-1

BAB.I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah. RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 3 prioritas lainnya, yaitu: 1. Kesejahteraan Rakyat 2. Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Perekonomian Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi

I-2

pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran

No. Tujuan Sasaran Keluaran 1. Untuk melengkapi baseline

data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

2.Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah

1. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.

2.Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah.

3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

1.Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

2.Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

I-3

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penanggungjawab Tim EKPD Provinsi NTB : Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D Koordinator Tim EKPD Provinsi NTB : Prof. Ir. Suwardji, M.App., Ph.D Anggota Tim EKPD Provinsi NTB : 1. Prof. Dr. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., Ph.D

2. Dr. Hailuddin, SE 3. Prof. Dr. Ir. R. Soegeng Prasetyo, M.Agr.S. 4. Dr. Prayitno Basuki, MA 5. Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum 6. Ir. Saptono Waspodo, M.Si

II-1

BAB.II. RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI

A. Rencana Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Sebagai upaya evaluasi terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan merangkum indikator kinerja Prioritas Nasional 2010 dan 2011 yang terimplementasi di Provinsi NTB;

2. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB dan SKPD terkait dengan capaian indikator termaksud dalam rangka melengkapi capaiannya Tahun 2010 dan 2011;

3. Merencanakan untuk pelaksanaan FGD dalam rangka konfirmasi data dan informasi yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya.

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

Isu Strategis

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKPD 2011

Analisis Relevansi Rekomendasi

1.Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah. Produk unggulan wilayah Nusa Tenggara didominasi oleh komoditas primer dengan nilai tambah kecil. Pengembangan mata rantai industri unggulan yang berbasis komoditas unggulan wilayah selain meningkatkan nilai tambah domestik juga menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat strategis karena wilayah ini merupakan wilayah terpadat kedua secara nasional setelah Jawa-Bali. Kedekatan geografisnya dengan Jawa-Bali juga merupakan peluang terbangunnya koridor pengembangan ekonomi dan pariwisata.

2. Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste hingga kini masih menyimpan kerawanan sosial politik dengan tingginya dinamika masyarakat melintasi perbatasan kedua negara. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, kerawanan ini bisa berkembang ke arah ketegangan sosial politik yang berpotensi untuk mengganggu hubungan diplomatik. Potensi konflik juga terdapat dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di wilayah laut.

3. Rendahnya interkonektivitas domestik pulau-pulau di wilayah Nusa Tenggara. Wilayah Nusa Tenggara yang berbentuk kepulauan masih dilayani oleh prasarana dan sarana perhubungan yang minim. Akibatnya,

II-2

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKPD 2011

Analisis Relevansi Rekomendasi

keterkaitan antarpulau masih lemah. Oleh karena itu, penguatan interkonektivitas domestik wilayah sangat strategis dalam upaya memperkuat integrasi perekonomian wilayah, memperlancar perdagangan antarpulau dan mobilitas tenaga kerja, serta meningkatkan skala ekonomi.

4. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan. Jika merujuk pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008, kualitas sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara dapat dikatakan tertinggal dari wilayah-wilayah lain. Dari total 33 provinsi, peringkat IPM provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 32 dan 31. Jika di NTB tingkat kesehatan masyarakat yang menjadi permasalahan utama, di NTT tingginya kemiskinan merupakan penghambat utama pembangunan sumber daya manusia.

5. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola. Kinerja aparat birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik dirasa semakin penting bagi pengembangan daerah-daerah tertinggal. Tata kelola yang baik akan memastikan alokasi sumber daya secara adil tanpa mengabaikan efektivitas dan efisiensi. Pelayanan publik dan regulasi yang berkualitas juga berpotensi meningkatkan daya tarik daerah bagi berlangsungnya investasi.

6. Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa. Tingginya frekuensi konflik di masayarakat menunjukkan tipisnya modal sosial. Tiadanya rasa saling percaya menjadi penghambat terbentuknya kerjasama produktif yang justru diperlukan bagi suatu komunitas untuk berkembang. Di sisi lain, modal sosial juga berperan dalam mengurangi biaya transaksi ekonomi.

7. Ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut. Wilayah kepualaun Nusa Tenggara mempunyai potensi flora dan fauna, di darat dan di laut. Namun wilayah kepulauan juga memiliki kerentanan relatif tinggi terhadap perubahan cuaca dan pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Untuk itu, pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan secara arif akan sangat strategis dalam memastikan terjaganya daya dukung lingkungan.

II-3

Sasaran

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKPD 2011

Analisis Relevansi Rekomendasi

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita.

2.Meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Nusa Tenggara.

3.Meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Nusa Tenggara.

4.Berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara wilayah Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur.

5.Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa Tenggara.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan RPJMN 2010-2014

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKPD 2011

Analisis Relevansi Rekomendasi

1. Optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

a.mengembangkan sentra produksi rumput laut.

b.mengembangkan sentra produksi jagung. c. mengembangkan sentra produksi kakao. d.mengembangkan sentra produksi

peternakan. e.mengembangkan sentra produksi

perikanan tangkap.

2. Pengembangan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan komoditas unggulan dan pariwisata, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a.mengembangkan industri pengolahan

rumput laut. b.mengembangkan industri pengolahan

jagung. c.mengembangkan industri pengolahan

kakao. d.mengembangkan industri pengolahan

II-4

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKPD 2011

Analisis Relevansi Rekomendasi

peternakan. e.mengembangkan industri pengolahan

perikanan tangkap. 3. Pengembangan pariwisata bahari dengan

strategi pengembangan sebagai berikut: a. meningkatkan aksesibilitas dari sentra-

sentra produksi di Bayan, Keruak, Batukliang dan sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi darat dan laut.

b. mengembangkan objek pariwisata. c.meningkatkan kinerja pembangunan

kepariwisataan di sekitar Gili Trawangan, Air dan Meno yang memiliki potensi sangat besar melalui pengembangan fasilitas pendukung berstandar internasional.

d.mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan tambang dan perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan pelabuhan internasional Teluk Kupang.

e.meningkatkan aksesibilitas kota Kupang ke sentra-sentra produksi di sekitarnya.

f.mengembangkan sentra produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan tangkap, wisata lingkungan, serta wisata bahari.

4. Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a.meningkatkan stabilitas keamanan

kawasan perbatasan. b.mengembangkan kegiatan ekonomi di

kawasan perbatasan. c. mengembangkan kawasan perbatasan

secara terpadu untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional.

d.menguatkan peran pemerintah daerah dalam penanganan batas wilayah dan pengembangan kawasan.

5. Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a.mengembangkan jaringan jalan lintas

Nusa Tenggara. b.meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau

terpencil dan terdepan/terluar.

II-5

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKPD 2011

Analisis Relevansi Rekomendasi

c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan antar pulau (pelabuhan).

d.mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan (pelabuhan) Lembar dan Sape.

e.mengembangkan jaringan prasarana transportasi penyeberangan (pelabuhan) Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, dan Maropko.

f.mengembangkan jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai Pelabuhan Nasional di Lembar dan Bima.

g.meningkatkan sarana tranportasi untuk melayani rute daerah tertinggal.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan erpendidikan tinggi, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a.meningkatkan akses pelayanan

pendidikan dan keterampilan kerja. b.meningkatkan produktivitas angkatan

kerja dan mengembangkan ekonomi lokal. c.menyebarkan pembangunan fasilitas

pendidikan ke wilayah Nusa Tenggara. d.meningkatkan fasilitas pendidikan non

formal.

7. Peningkatan akses fasilitas kesehatan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a.menyebarkan pembangunan fasilitas

kesehatan.

8. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a.meningkatkan kualitas regulasi dan

peraturan daerah. b.meningkatkan penegakan hukum dan

Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk penanganan kasus korupsi.

c.meningkatkan kualitas pelayanan publik.

9. Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a.menguatkan kelembagaan kerjasama

antara aparat kepolisian, tokoh agama dan adat dalam penyelesaian konflik antar golongan.

b.mengembangkan simpul kerja sama antara kelompok masyarakat, lembaga

II-6

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKPD 2011

Analisis Relevansi Rekomendasi

pemerintah, dan swasta. c.menegakkan hukum yang adil, tidak

diskriminatif terhadap pelaku kejahatan. 10. Peningkatan daya dukung dan

keberlanjutan lingkungan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: a.meningkatkan kualitas rencana tata

ruang wilayah. b.meningkatkan pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

C. Evaluasi Tematik

Dalam rangka evaluasi tematik di Provinsi NTB akan digunakan beberapa kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, baik universitas, lembaga donor maupun kerjasama diantaranya. Adapun beberapa kajian tersebut antara lain:

1. Kerjasama antara AUSAID (Australian Assisstent For International Develipment) – World Bank – Lembaga Penelitian Universitas Mataram dengan tema Public Analysis Expenditure Di Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB, Tahun 2009;

2. Rekomendasi EKPD Provinsi NTB Tahun 2009 dan 2010; 3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program “Pijar” (Sapi – Jagung – Rumput Laut) Provinsi

NTB Tahun Anggaran 2010; dan 4. LKPJ (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah) Provinsi NTB Tahun 2010.

III-1

BAB.III. PENUTUP

Sampai saat ini, Tim EKPD Provinsi NTB-Universitas Mataram telah mengumpulkan dokumen perencanaan dan laporan pencapaian kinerja untuk masing-masing SKPD di tingkat provinsi. Selain itu, tim telah melakukan pendekatan kepada pihak penyedia data dalam hal ini BPS Provinsi NTB yang secara prinsip akan bersedia bekerjasama untuk menyediakan kebutuhan data dalam rangka penyusunan EKPD Provinsi NTB. Data dan informasi yang dibutuhkan akan disediakan dalam bentuk dokumen yang telah dipublikasi maupun data olahan sementara yang dimiliki oleh BPS.

Beberapa minggu ke depan, tim akan berkordinasi dengan Bappeda Provinsi NTB untuk bekerjasama pelaksanaan focus group discussion (FGD) sebagai upaya konfirmasi data dan informasi yang telah terkumpul. Secara rinci langkah yang telah dan akan dilakukan oleh tim EKPD Univeristas Mataram dapat dilihat pada jadwal kegiatan sebagai berikut:

III-2

Tabel.1. Jadwal Rencana Kegiatan Tim EKPD Universitas Mataram

No. Rincian Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Review RPJMN dan PJMD

2. Pengumpulan Data dan Informasi

a. Data sekunder

b. FGD

3. Penyusunan Laporan

a. Laporan Awal

b. Draft Laporan Akhir

c. Laporan Akhir 4. Seminar Nasional 5. Perbaikan Laporan