Upload
wien-adithya
View
80
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pkn Lembaga Peradilan Indonesia
Citation preview
Lembaga Peradilan di IndonesiaLembaga Peradilan di Indonesia
Mencari peranan Lembaga Peradilan di Indonesia
Mencari wewenang dan kewajiban lembaga peradilan di Indonesia
Adaptif
Peranan Lembaga Peradilan di Indonesia
Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri)
Menurut UU no. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum, pengadilan negeri dibentuk oleh menteri kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi 1 kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan UU No. 8 tahun 2004, maka pembentukan pengadilan umum beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung.
Adaptif
Fungsi Pengadilan Tingkat Pertama adalah : Memeriksa tentang sah/tidaknya suatu penangkapan
atau penahanan oleh tersangka, keluarga/kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya
Tugas Wewenang Pengadilan Negeri : Menyatakan sah (tidak penangkapan/penahanan, dll) Tentang ganti rugi/rehabilitasi bagi seseorang yang
perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan
Adaptif
Tugas dan kewenangan Peradilan di Indonesia
1) Menyatakan syah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyelidikan atau tuntutan
2) Tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan/penuntutan
3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta
4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris dan jurusita didaerah hukumnya
5) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
Adaptif
6) Memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan menuntut perkara
7) Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris didaerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasan atas pekerjaan notaris didaerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua Pengadilan Tinggi, ketua Mahkamah Agung dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris