i

MAKALAH

Problem Kebangsaan

Wacana hukuman mati bagi koruptor

Disusun Oleh:

Ika Nurrohmah 125150201111069

Dosen Pengampu :

Muhammad Anas, M.Phil

PROGRAM STUDI INFORMATIKA/ILMU KOMPUTER

PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2014

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Bahwa penulis dapat menyelesaikan makalah

tugas akhir PKn dengan judul “Problem Kebangsaan Wacana hukuman mati bagi koruptor”.

Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan .

Dalam penyusunan makalah ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun

penulis juga menyadari bahwa penulisan makalah ini jauh dari sempurna. Penulis juga

menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan makalah ini tidak lain berkat bantuan,

dorongan dan bimbingan orang tua, dosen dan rekan-rekan mahasiswa sehingga kendala-

kendala yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima

kasih kepada semua pihak yang telah membantu .

Penulis berharap makalah ini dapat bermanfat dan dapat membantu para pembaca

untuk lebih memahami tentang maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia sampai terdapat

wacana hukuman mati bagi koruptor .Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari

pembaca sehingga untuk penciptaan karya tulis yang lain kami bisa memberikan yang lebih

baik lagi.

Malang, 02 Juni 2014

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... ii

DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Korupsi............................................................................................. 2

2.2 Korupsi di Indonesia .......................................................................................... 3

2.3 Wacana Hukuman Mati Bagi Koruptor................................................................ 3

BAB III KESIMPULAN ................................................................................................... 5

DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................... 6

1

BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini sering sekali kita mendengar kata korupsi, bahkan kita mungkin

sampai bosan mendengar kata itu setiap hari. Korupsi adalah persoalan yang sudah

akut bagi Indonesia dan sampai saat ini belum ada cara yang efektif dan benar-benar

ampuh untuk menyembuhkannya. Sebagian besar para koruptor di negara ini adalah

para pemangku jabatan baik itu di pemerintahan daerah, maupun pejabat tinggi negara

bahkan seorang hakim dan penegak keadilan pun berani menjual keadilannya.

Korupsi adalah permasalahan bangsa yang memang sangat merugikan, bukan

hanya bagi negara tapi dampaknya pada masyarakat Indonesia. Dimana demi

kepentingan individu atau suatu kelompok yang diikutinya pelaku korupsi berani

mengambil harta yang bukan haknya tanpa memperdulikan nilai-nilai moral yang

dilanggar bahkan sangat bertentangan dengan lima dasar filosofis negara Indonesia

yaitu Pancasila.

Pancasila yang seharusnya sebagai sumber nilai, dasar moral dan etika bagi

negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat

legitimasi politik. Semua kebijakan dan tindakan penguasa mengatasnamakan

Pancasila bahkan kebijakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai

pelaksanaan pancasila yang murni dan konsekuen. Sehingga kebijakan yang ada saat

itu terlihat pada rakyat tetapi sebenarnya hanya tipuan untuk mendapatkan

keuntungan pribadi oknum tertentu saja tanpa memikirkan nasib rakyat Indonesia.

Sehingga karena kasus korupsi yang tidak ada habisnya ini para pemerhati

Negara berpikir untuk melaksanakan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang sampai

sekarang masih terjadi pro dan kontra di masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa Pengertian dari Korupsi?

2. Bagaimana korupsi di Indonesia?

3. Bagaimana Wacana hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif Pancasila?

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang

bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,memutarbalik, menyogok) adalah

tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain

yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal

menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk

mendapatkan keuntungan sepihak1.

Dampak negatif Korupsi bagi Negara dan Rakyat :

- Demokrasi

Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good

governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi

mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian

prosedur, penyedotan sumber daya, dan banyaknya pejabat yang diangkat

diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi.

- Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi suatu negara. Dana

yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan ekonomi rakyat miskin

disalahgunakan begitu saja oleh para koruptor hanya untuk kepentingan

individu atau kelompok semata.

- Kesejahteraan umum negara

Dengan adanya politik uang / pensogokan para pejabat pemerintahan

biasanya akan melindungi pihak dengan modal yang besar saja tanpa

mementingkan kepentingan rakyat menengah kebawah. 2

1 http://www.ti.or.id Transparency International

2 http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi Korupsi.

3

2.2 Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat mulai dari pejabat kecil

hingga pejabat tinggi. Tindak korupsi sudah menjadi penyakit di Indonesia sejak

dulu yang sangat sulit untuk disembuhkan. Sebenarnya peraturan perundang-

undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia

sudah ada, lembaga khusus yang menangani tentang korupsi yaitu KPK juga

sudah dibentuk akan tetapi masih saja tidak ada kata jera bagi pelaku tindak

korupsi di Indonesia .

Aparat hukum yang seharusnya tegas menangani kasus korupsi juga semakin

mudahnya disuap. Bisa kita lihat bahwa koruptor yang dipidana dalam sel

penjara bisa mendapatkan fasilitas mewah layaknya hotel berbintang. Mereka

hidup layaknya bukan dipenjara, dan hukumannya pun biasanya sangat ringan

yang tidak sebanding dengan pengelapan uang yang merugikan negara hingga

ratusan milyar. Sehingga pasti terdapat permainan politik uang di balik kasus

tindak pidana korupsi tersebut.

Pada tahun 2014 sudah lebih dari belasan kasus korupsi yang terjadi di

Indonesia. Salah satunya yang sekarang masih hangat diperbincangkan yaitu

kasus korupsi penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Menteri Agama

Suryadharma Ali.

2.3 Wacana hukuman mati bagi koruptor

Dengan semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia maka

muncullah wacana hukuman mati bagi koruptor yang sampai saat ini masih

menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak orang yang mendukung

wacana hukuman mati ini karena berharap bahwa dengan adanya hukuman mati

bagi koruptor akan menimbulkan efek jera bagi para pejabat atau orang yang

akan melakukan tindak korupsi.

Para koruptor yang telah banyak merugikan keuangan negara sudah

sepantasnya diberi hukuman mati. Sebab tanpa diterapkanya hukuman mati bagi

para koruptor maka para pelaku korupsi akan terus berkembang semakin subur

dan tidak akan pernah berhenti. Sehingga diperlukan ketegasan didalam

menerapkan hukuman mati bagi koruptor yang telah menghancurkan sendi-sendi

kehidupan berbangsa dan bernegara.

4

Sebaliknya para pihak kontra berpendapat bahwa wacana hukuman mati bagi

koruptor melanggar HAM, UUD 1945 dan Pancasila terutama sila kedua yang

berbunyi tentang “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Selain itu hukuman

mati juga tidak taat dengan Pasal 28 A dan 28 I UUD 1945 bahwa hak untuk

hidup tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun juga. Banyak para ahli HAM

berpendapat hukuman mati lebih kepada alasan pembalasan dendam kepada

penjahat yang telah membunuh dengan sadis. Namun hukuman mati tidak akan

memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana lainya dimana tidak ada

korelasi langsung antara hukuman mati dengan efek jera di Masyarakat.

2.4 Wacana hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif Pancasila

Wacana hukuman mati bagi para koruptor dalam perspektif Pancasila menurut

para pihak kontra yaitu

1. Melanggar Pancasila sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Islam Negara hukum menurut al-Qur’an dan sunnah, manusia hanya

memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun

“hak untuk mati” sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian

setiap manusia adalah wewenang Tuhan.

2. Melanggar Pancasila sila Kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hukuman mati dianggap merupakan pelanggaran HAM dan oleh karena itu

pemberlakuan hukuman mati harus dihapuskan karena hak untuk hidup dari

setiap manusia tidak dapat dicabut oleh hukum atau manusia yang lain. Selain

itu, hukuman mati menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki

diri.

5

BAB III

KESIMPULAN

Dengan semakin maraknya kasus korupsi di Indonesia sehingga di harapkan

dengan adanya wacana hukuman mati bagi koruptor bisa menimbulkan sedikit

ketakutan bagi pihak yang akan melakukan tindak korupsi. Sehingga wacana tersebut

tidak sampai dilaksanakan di Indonesia yang sampai saat ini masih menimbulkan pro

dan kontra di masyarakat.

Jika hukuman mati bagi koruptor akhirnya dilaksanakan maka hukuman

tersebut harus tepat pada sasaran yaitu para pelaku korupsi yang melakukan

pengelapan uang negara dengan jumlah yang besar dan dalam situasi yang darurat

misalnya, negara dalam keadaan terkena bencana atau yang lainnya sehingga tindak

korupsi tersebut tidak bisa ditolelir lagi dengan hukuman pidana biasa.

6

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi diakses pada 2 Juni 2014.

Alfin Latief. 2014. Hukum Mati Koruptor. http://alfinlatife.blogspot.

com/2014/01/hukum-mati-koruptor.html. diakses pada 2 Juni 2014.

Askar marlindo. 2014. Hukuman Mati Bagi Para Koruptor. http://writing-

contest.bisnis.com/artikel/read/20140401/376/216484/hukuman-mati-buat-para-

koruptor. diakses pada 2 Juni 2014.