PAPARAN DINAS PENDIDIKAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN SKPD TERKAIT KOMISI A DPRD

KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIHAL MUTASI KEPALA KEPALA SEKOLAH.

Pandan, 7 Juli 2015

DATA SEKOLAH

JENJANGPENDIDIKAN

STATUS

TOTALNEGERI SWASTA

TK 7 35 42

SD 290 16 306

MI 7 18 25

SMP 56 22 78

MTS 2 19 21

SMA 13 11 24

MA 3 6 9

SMK 9 12 21

DATA GURU

JENJANGPENDIDIKAN

PNS NON PNS TOTAL

L P L P L P

TK - 17 - 46 - 63

SD 572 1532 433 897 1005 2429

SMP 186 336 233 418 419 754

SMA 113 187 84 103 197 290

SMK 58 54 101 124 159 178

TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH /MADRASAH

PERMENDIKNAS NO.13 Th 2007

PERMENDIKNAS NO.28 Th 2010

DASAR :

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

• Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 1

Kepala Sekolah : Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin

TK/RA,SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA, dan SMK,

Guru :

Pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah.

GURU SYARATKEPALA SEKOLAH

SYARAT UMUM : • kualifikasi akademik

minimal S1/D-IV kependidikan atau nonkependidikan.

• Usia max 56 pada tahun pengangkatan pertama

• Memiliki sertifikat pendidik pengalaman mengajar min 5 tahun kecuali TK Min.3 Thn

• Memiliki Golongan 2 min III/c bagi PNS dan guru Non PNS disetarakan kepangkatan

SYARAT KHUSUS :• Berstatus sebagai guru

pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah atau madrasah tempat bersangkutan diberi tugas tambahan

• Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalaman nya sebagai pendidik yang di terbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal

Pasal 2

PENYIAPAN KEPALA SEKOLAH/ MADRASAH

Pasal 3

1. Rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.

2. Kepala dinas sesuai kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah/madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 4

1. Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau pengawas.

Pasal 5

1. Dinas melakukan seleksi administratif dan akademik melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 ayat (2).

2. Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Harus Mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.

Pasal 7

1. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensidimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang dilaksanakan dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.2. Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara

3. Sertifikat kepala sekolah/madrasah dicatat dalam database nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyiapan calon kepala sekolah/madrasah diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

1. Pengangkatan kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.

2. Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya

3. Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan.

4. Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan.

5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/ Madrasah

4. Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan.

5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.

2. Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja

3. Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki prestasi yang istimewa

Pasal 10

MASA TUGAS

Pasal 10

Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik.

Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila : a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau b. memiliki prestasi yang istimewa

Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 11

Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal.

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 12

Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.

Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah

Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: usaha pengembangan sekolah/madrasah peningkatan kualitas sekolah/madrasah berdasarkan 8

(delapan) standar nasional Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala

sekolah/madrasah;

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 13

Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 14

Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena: a. permohonan sendiri; b. masa penugasan berakhir; c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional gurud. diangkat pada jabatan lain;e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat; f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada Pasal 12 g. berhalangan tetap; h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/ataui. meninggal dunia

KOPETENSI HARUS DIMILIKI KEPALA SEKOLAH BERDASARKAN PERMENDIKNAS NO 13 Thn 2007

KEPRIBADIAN

Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.

Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai

kepala sekolah/madrasah Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan

sebagai kepala sekolah/ madrasah. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

MANAJERIAL

Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.

Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.

Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal.

Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.

Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.

Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah.

Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.

Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsi p pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah.

Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.

Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.

Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

KEWIRAUSAHAAN

Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.

Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.

Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.

Pantang menyerah dan se lalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.

Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

SUPERVISI

Merencanakan progr am supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Melaksanakan s upervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.

Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah

Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

SOSIAL

TERIMA KASIH