PERAN SERTA PEMERINTAH DAN BERBAGAI ELEMEN MASYARAKAT

DALAM

UPAYA PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAM

X

MIA3

Anggota:

1. Nadhifa Muhammad Feponsa2. Kiki Budi Setiawan 3. Jihan Nabila Widodo4. Septyan Berliana Sumaki

EDELWEIS

HAMHak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah tuhan YME yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindung oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang.

Menyelidiki dan menangkap tersangka serta memberikanHukuman yang setimpal dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Peran Pemerintah

Peran Masyarakat

o Pengontrolan terhadap lingkungan setempat

o Tidak segan melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemui kasus pelanggaran HAM

Kemajuan HAM di Indonesia

Pada masa RIS ( 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 ), pengakuan dan penghormatan HAM, setidaknya secara legal formal, sangat maju dengan dicantumkannya tidak kurang dari tiga puluh lima pasal dalam UUD RIS 1949. Akan tetapi, singkat masa depan RIS tersebut tidak memungkinkan untuk melaksanakan upaya penegakan HAM secara menyeluruh.

Kemajuan yang sama, secara konstitusional juga berlangsung sekembalinya Indonesiamenjadi Negara kesatuan dan berlakunya UUDS 1950 yang dicantumkan tiga puluh delapan pasal di dalamnya. Pada masa berlakunya UUDS 1950 tersebut, penghormatan atas HAM dapat dikatakn cukup baik. Patu diingat bahwa pada masa itu, perhatian bangsa terhadap masalah HAM masih belum terlalu besar. Di masa itu, Indonesia menytakn meneruskan berlakunya beberapa konvensi Organisasi Buruh Internasional ( International Labor Organizatin / ILO ) yang telah diberlakukan pada masa Hindia Belanda oleh Belanda dan mengesahkan Konvensi Hak Politik Perempuan pada tahun 1952.

Prosedur Penyelesaian Pelanggaran HAM

a. Prinsip transparansi yaitu pembahasan naskah RUU harus terbuka, artinya DPR dan Presiden dalam membuat UU harus terbuka menerima masukan dari masyarakat.

b. Prinsip supremasi hukum yaitu kepastian hukum, persamaan kedududkan didepan hukum dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.

c. Prinsip profesionalisme yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum keikutsertaan dan perananan pakar-pakar hukum dan non hukum yang releVan harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas.

d. Internalisasi nilai-nilai HAM yaitu wujud nyata dari pengakuan rakyat dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan perundang-undangan.

Prosedur penyelesaian HAM

• A.) Penyelidikan

•Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM). Hal ini bertujuan adanya objektifitas hasil penyelidikan, apabila dilakukan oleh lembaga independen.

• B.) Penyidikan

• Penyidikan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

• C.) Penuntutan

• Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Syarat untuk diangkat menjadi penuntut umum sama halnya dengan syarat diangkat menjadi penyidik ad hoc. Penuntutan dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

•D.) Pemeriksaan di Pengadilan

• Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim ad hoc.

Terimakasih Atas Perhatiannya

Kami Dari KelompokEdelweis