Upload
dadang-solihin
View
11.682
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
3 Oktober 2013 Capacity Building Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Puri Ayuda Hotel-Puncak
Citation preview
Materi
• Pengertian
• Indikator Kinerja dan Log-Frame
• Perumusan Isu Strategis SKPD
• Perumusan Visi-Misi SKPD
• Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah SKPD
• Renstra SKPD
• Evaluasi Kinerja Pembangunan
4 dadang-solihin.blogspot.com
Pengertian
• Rencana Strategis adalah:
– Kerangka atau rencana skala besar yang mengintegrasikan tujuan-tujuan
kebijakan dan tindakan/program organisasi (termasuk lingkungan),
– Rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu
organisasi di masa datang,
– Pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan,
– Pilihan tentang apa yg ingin dicapai (tujuan) dan bagaimana cara mencapainya.
• Indikator Kinerja Pembangunan adalah:
– Uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang
mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati
dan ditetapkan,
– Sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post),
– Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.
dadang-solihin.blogspot.com 5
INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT OUTCOME OUTPUT INPUT
Indikator Kinerja
dan Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 6
ABK
AT
KPJM
Alur Pikir Logic Model
7
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubah IMPACTS
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output
Apa yang ingin
dicapai OUTCOMES
Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)
OUTPUTS
Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan
Apa yang
dikerjakan ACTIVITIES
Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang
digunakan dalam
bekerja INPUTS
Metode
Pelaksanaan
Me
tod
e P
en
yu
su
na
n
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
dadang-solihin.blogspot.com
Matriks Logic Model
Level Uraian Kriteria Sukses Indikator Kinerja
Impacts
Outcomes
Outputs
Activities
Inputs
Needs
(permasalahan,
penyebab)
dadang-solihin.blogspot.com 8
A
B
C
D
Apa Itu Isu Strategis?
• Isu Strategis adalah
– Isu paling pokok
– Tidak hanya masalah tapi juga harus aktual dan mendesak
– Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif terhadap
isu lainnya
• Isu Strategis akan menjadi perhatian dalam pengembangan wilayah
untuk 5 tahun mendatang.
dadang-solihin.blogspot.com 10
Tolok Ukur Penentuan Strategis
dadang-solihin.blogspot.com 11
1. Apakah isu ini sedang jadi pusat perhatian?
2. Apakah isu ini mendesak?
3. Apakah isu ini sesuai dengan kebutuhan stakeholders?
4. Apakah isu ini sesuai dengan visi dan misi daerah?
5. Apakah isu ini jika dibahas akan membantu
pembangunan daerah?
6. Dapatkah stakeholders berpartisipasi dalam isu ini?
7. Apakah isu ini aman dari dampak negatif?
Aktual
Urgensi
Relevansi
Dampak +
Kesesuaian
Inklusi
Sensitivitas
Tujuan dan Prinsip
dadang-solihin.blogspot.com 12
• Mendapatkan kepastian isu
strategis apa yang disepakati
untuk diangkat dan
menjadikan arah fokus
pembangunan untuk jangka
panjang,
• Yang selanjutnya dijadikan
sebagai acuan dalam
mengidentifikasi dan
merumuskan visi, misi serta
agenda pembangunan daerah
Prinsip-Prinsip
1. Penetapan isu strategis didasarkan atas
pertimbangan matang setelah
mensinergikan hasil kajian dari aspek
politis, teknokratis, partisipatif, top-down
dan bottom up
2. Rancangan visi daerah jangka panjang
perlu tegas, jelas arahnya, ringkas,
realistis dan aplikatif, serta mampu
menjawab tantangan dan permasalahan
menjadi isu strategis
3. Rumusan misi harus mempunyai
keterkaitan jelas dengan pencapaian visi
Tujuan
Keluaran • Rumusan isu-isu strategis yang diorganisasikan sesuai klasifikasi
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
• Yang diperkirakan akan menghambat perwujudan good governance
dan pembangunan berkelanjutan,
• Terutama yang berkaitan dengan
1. Ekonomi:
• Pertumbuhan dan pengembangan daya saing daerah
• Hambatan-hambatan dalam investasi penanaman modal
• Ekonomi biaya tinggi
dadang-solihin.blogspot.com 13
1/2
Keluaran 2. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang:
• Konflik-konflik pemanfaatan ruang daerah dan perkembangan
ruang terbangun
• Kerusakan Sumber Daya Alam
• Degradasi kelestarian lingkungan dan bencana alam
3. Perlindungan Sosial:
• Tantangan ketenagakerjaan dan pengangguran
• Konflik-konflik sosial
4. Pelayanan Umum
• Pelayanan Publik
• Hambatan Penyelenggaraan otonomi daerah
• Pemekaran wilayah
dadang-solihin.blogspot.com 14
2/2
Metode dan Langkah
dadang-solihin.blogspot.com 15
Metode
• Kajian analitis
dan diskusi antar
Tim Penyusun
• Dialog atau
diskusi melalui
FGD
Langkah-langkah
1. Review kembali draft rumusan strategis
2. Bandingkan dengan catatan-catatan atau rumusan hasil
FGD untuk semua aspek pembangunan yang telah
dibahas
3. Tetapkan rumusan yang menjadi isu strategis daerah
4. Berdasarkan rumusan isu strategis kemudian susun
rumusan alternatif
• Rumusan/kesepakatan hasil jaring aspirasi Isu dan Harapan Masyarakat
• Hasil rumusan/formulasi analisis secara teknis terhadap profil dan prediksi
perkembangan daerah
• Rumusan hasil FGD yang telah disepakati
Informasi yang Disiapkan
V I S I
• Visi Pembangunan Daerah dalam
RPJMD adalah Visi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih
yang disampaikan pada waktu
pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),
• Visi tersebut seharusnya
mengambarkan arah pembangunan
atau kondisi masa depan daerah
yang ingin dicapai dalam masa
jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi
yang diemban.
17 dadang-solihin.blogspot.com
Kriteria Rumusan Visi
1. Mengambarkan dengan jelas tentang kondisi masa depan yang
ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu
startegis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah.
3. Disertai penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah menjadi
acuan bagi perumusan startegi, kebijakan dan program
4. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah,
relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan
daerah.
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang
daerah.
18 dadang-solihin.blogspot.com
M I S I
• Misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan Visi.
• Rumusan misi merupakan hal yang
penting memberikan kerangka bagi
tujuan dan sasaran dan arah kebijakan
yang ingin dicapai dalam menentukan
jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai misi
19 dadang-solihin.blogspot.com
Kriteria Perumusan Misi
1. Menunjukkan dengan jelas upaya-
upaya yang akan dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka
mewujudkan visi daerah.
2. Disusun dengan memperhatikan
faktor-faktor lingkungan strategis
eksternal dan internal daerah.
3. Disusun dengan menggunakan
bahasa yang ringkas, sederhana dan
mudah diingat.
20 dadang-solihin.blogspot.com
Hirarki dari Visi ke Program
Visi
Misi
Strategi
Kebijakan
Program
• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.
• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.
• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan/
Sasaran
• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi
dadang-solihin.blogspot.com 21
Visi Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program KINERJA
PRIMA
Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program (Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Kebingungan X Misi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Visi X Frustrasi Sasaran Strategi Kebijakan Program
Tidak
Terarah Visi Misi X Strategi Kebijakan Program
Visi Misi Sasaran Tidak
Efektif X Kebijakan Program
Strategi Program Salah
Langkah X Visi Misi Sasaran
Kebijakan Tidak
Efisien X Strategi Visi Misi Sasaran
dadang-solihin.blogspot.com 22
Yang Harus Diingat
• Konsistensi Internal (dalam dokumen itu sendiri):
– Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Program Kegiatan Pagu Indikatif.
• Konsistensi Ekternal :
– Apakah sudah mengacu/selaras kepada dokumen diatasnya
seperti RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra Provinsi/K/L dan lain-
lain
dadang-solihin.blogspot.com 23
Tujuan dan Sasaran
• Tujuan dan sasaran adalah
tahapan perumusan sasaran
strategis yang menunjukkan
tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan
jangka menengah daerah
• Yang selanjutannya akan
menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan
daerah secara keseluruhan.
24 dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan
• Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu
strategis daerah dan permasalahan pembangunan.
• Kriteria Tujuan:
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan visi,
2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa
tujuan,
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah,
4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti
25 dadang-solihin.blogspot.com
Sasaran
• Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.
• Kriteria Sasaran:
1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan.
2. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran.
3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
4. Memenuhi kriteria SMART
26 dadang-solihin.blogspot.com
27
Merumuskan Indikator
yang Memenuhi Kriteria SMART
Specific (Spesifik/khusus)
Menyebutkan dengan jelas data dan kemudahan
akses untuk mendapatkannya.
Measureable (Terukur)
Indikator yang dapat terukur baik secara kuantitatif
atau kualitatif.
Accountable
(Dapat Dipertanggungjawabkan)
Memperhitungkan kemampuan unit pelaksana dalam
mencapai target kinerja yang ditetapkan.
Berada dalam rentang kendali/pertanggungjawaban
akuntabilitas unit kerja yang bersangkutan.
Result-oriented (Relevan)
Relevan /terkait langsung dengan Program/Kegiatan
yang diukur.
Uji dengan “Jika-Maka”: Jika digunakan Indikator
Kinerja tertentu, maka informasi mengenai tercapai
atau tidaknya sasaran strategis dari suatu
Program/Kegiatan akan dapat diketahui.
Time-bound (Periode Waktu Tertentu)
Memperhitungkan rentang atau periode waktu
pencapaian, untuk analisa perbandingan kinerja
dengan masa-masa sebelumnya.
dadang-solihin.blogspot.com
Langkah Penyusunan Tujuan dan Sasaran
1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan
melihat kesesuaian dengan program Kepala Daerah terpilih.
2. Menguji apakah rancangan pernyataan dapat memecahkan isu-isu
strategis dalam jangka menengah.
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran pada
setiap tujuan
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap
sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi kriteri indikator kunci.
5. Menyelaraskan rancanan pernyataan-pernyataan sasaran dan
capaian indikator yang terukur.
29 dadang-solihin.blogspot.com
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran
30 dadang-solihin.blogspot.com
Visi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misi Tujuan Sasaran
Misi 1: . . . . . . . . . . Tujuan . . . . . . Sasaran . . . . . .
Contoh dari Misi ke Tujuan
31 dadang-solihin.blogspot.com
Visi 2013-2018: “Riau Maju, Sejahtera dan Ihsan"
Misi Tujuan
Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga.
Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.
Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Mewujudkan kehidupan warga yang dinamis, inovatif,kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan.
• Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan.
• Memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.
Mewujudkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara.
Strategi dan Arah Kebijakan
• Strategi dan Arah Kebijakan
merupakan rumusan perencanaan
komperhensif tentang bagaimana
Pemerintah Daerah mencapai
Tujuan dan Sasaran RPJMD
dengan efektif dan efisien
32 dadang-solihin.blogspot.com
Strategi
• Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
• Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arah kebijakan
• Langkah-Langkah dalam merumuskan Strategi:
1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dan dapat
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menetukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan langkah yang paling tepat
antara lain menggunakan metode SWOT.
33 dadang-solihin.blogspot.com
Arah Kebijakan
• Arah Kebijakan adalah Pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran dari waktu-kewaktu selama 5 (lima) tahun.
• Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar
memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya
• Kriteria Arah Kebijakan:
1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu
2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau
setelah alternatif strategi dibuat,
3. Membantu menghubungkan tiap-tiap startegi kepada sasaran secara
lebih rasional,
4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan
sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
34 dadang-solihin.blogspot.com
Contoh dari Visi sampai Program
Meningkatkan
kehidupan
sosial
masyarakat
melalui
layanan
pendidikan
dan kesehatan
Menurunkan angka
kematian bayi per
1000 kelahiran
Meningkatnya
usia harapan
hidup
Misi Tujuan/
Sasaran Strategi
Meningkatkan APM
SMP/MTS/Paket
Meningkatkan
Jumlah Penduduk
>15 tahun melek
huruf
Meningkatnya
angka rata-rata
lama sekolah
Menurunkan angka
kematian ibu
melahirkan per
100.000 kelahiran
Kebijakan
Penyediaan
sarana dan
prasarana
kesehatan
masyarakat yang
berkualitas
Peningkatan
tingkat
pendidikan
tenaga
kesehatan
masyarakat
Peningkatan
Pemahaman
masyarakat
terhadap
kesehatan ibu
dan anak
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Program Promosi
Kesehatan dan
Kesehatan
Masyarakat
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin
Program
dadang-solihin.blogspot.com 36
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 37
1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 39
2/2
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 40
Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun
Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusun
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
e) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Renstra SKPD
Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
Pasal 40 PP 8/2008
dadang-solihin.blogspot.com 41
Sistematika Penulisan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 42
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD
dalam Perencanaan Daerah
1.5 Sistematika Penulisan
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
2.1 Struktur Organisasi
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
2.3 TUPOKSI
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain
yang perlu)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan dan capaian
terhadap Standar Pelayanan Minimal)
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang
dihadapi masa kini
3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
SKPD
3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
efektif)
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi SKPD
4.2 Misi SKPD
4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
Measurable, Achievable, Results Oriented,
Time Bound)
4.4 Strategi
4.5 Kebijakan
BAB 5 PROGRAM
5.1 Program SKPD
5.2 Program Lintas SKPD
5.3 Program Lintas Kewilayahan
5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan
BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 43
Persiapan
Penyusunan
Rancangan
Awal RPJMD
Penyusunan
Rancangan
Awal Renstra
SKPD
Pelaksanaan
Musrenbangda
Jangka
Menengah
1 Penyusunan
Rancangan
Akhir RPJMD/
Renstra SKPD
Penetapan
Perda tentang
RPJMD
3 5
2 4 6
Step by Step Penyusunan Renstra SKPD
Tahap Persiapan 1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10.Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11.Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12.Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13.Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 44
1
Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJM Daerah 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10.FGDs untuk setiap Topik
11.Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12.Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 45
2
Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 46
3
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
Menengah
• Musrenbang RPJMD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 47
4
5
Tahap Penetapan Peraturan
Daerah tentang RPJMD
• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
Provinsi
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
• Penetapan Ranperda menjadi Perda
• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
dadang-solihin.blogspot.com 48
6
Definisi Monitoring
• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan
pada saat kegiatan sedang berlangsung
mencakup aspek-aspek antara lain:
– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses
dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan
– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.
51 dadang-solihin.blogspot.com
Definisi Evaluasi
• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.
• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang
direncanakan, sedang berlangsung ataupun
yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)
52 dadang-solihin.blogspot.com
53
Jenis Evaluasi menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going)
Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
dadang-solihin.blogspot.com
Mengapa Perlu Monev
• Review perkembangan/progress
• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi
• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”
• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya
• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan
masalah
• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi
• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana
mencapainya
• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam
• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan
pembangunan yang positif
54 dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 55
1/3
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
.
3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .
mengantisipasi perubahan-perubahan,
kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 56
2/3
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.
.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
.
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 57
3/3
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.
.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah
dengan kendala fiskal SKPD. .
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD
.
Lampiran: Contoh Logframe Level Uraian Kriteria Sukses Indikator
Impacts Meningkatnya kesetaraan gender
Meningkatnya IPG dan IDG Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) dan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Gender Empowerment Measurement (GEM).
Outcomes Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum menjadi 18 kebijakan pada tahun 2014
Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang sosial, politik, dan hukum di tingkat nasional dan daerah
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi menjadi 31 kebijakan pada tahun 2014
Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi di tingkat nasional dan daerah
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan
Meningkatnya Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan menjadi 26 kebijakan pada tahun 2014
Meningkatnya Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan menjadi 100 persen pada tahun 2014
Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan
Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan
Level Uraian Kriteria Sukses Indikator
Output Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014.
5 K/L dan 19 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan pada tahun 2014
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan (K/L dan prov)
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014
5 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan pada tahun 2014
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan (K/L dan prov)
Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan menjadi 5 kebijakan pada tahun 2014
3 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan pada tahun 2014
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan (K/L dan prov)
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014
1 K/L dan 25 pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2014
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan (K/L dan prov)
Level Uraian Kriteria Sukses Indikator
Output Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan menjadi 9 kebijakan tahun 2014
3 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan pada tahun 2014
Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (K/L dan prov)
Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender
Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014.
17 K/L dan 33 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender pada tahun 2014
Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender (K/L dan prov)
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014
1K/L dan 23 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan pada tahun 2014
Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan (K/L dan prov)
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang
Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang menjadi 3 kebijakan pada tahun 2014.
10 K/L dan 15 pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2014.
Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (K/L dan prov)
Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak
Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak menjadi 4 kebijakan pada tahun 2014.
6 K/L dan 26 pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak tahun 2014.
Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak
Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)
Level Uraian Kriteria Sukses Indikator
Activities Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang
Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak
Input Dana
SDM
Level Uraian Keterangan
Needs
Kapasitas kelembagaan PUG masih terbatas dan pemberdayaan perempuan belum optimal
Lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan belum signifikan yang, antara lain, disebabkan oleh: (1) masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran antarprovinsi dan antarkabupaten/kota; (2) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; dan (3) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.
Perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.
Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan
Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan;
Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan
Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota
Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas
Masih terdapat permasalahan dalam perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi