HUBUNGAN PEMILU DENGAN DEMORASI DALAM

MEMBENTUK GOOD GOVERNANCE

Teori Governance

Anggota Kelompok 4 Randy Prasetyo

(125030100111183) M. Arif. Rusli (125030107111117) Amanda Mahardika Jelita (125030107111133) Maria Shelvianita Natalia (125030100111085) A. Syaifur Rahman () Agung Dwi P. (125030100111200) Husen Al-Hamid

(125030107111118) Windha ()

Latar Belakang Masalah• Lembaga menjadi hal yang penting dalam

kemajuan sebuah negara, lembaga menjadi sebuah pelayanan, pengembang, dan penjamin hak-hak setiap masyarakat dalam bernegara.

• Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif.

Lanjutan..• Kelembagaan independen dalam indonesia yang

menangani pemilihan kepala negara/kepala daerah adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

• KPU dibentuk agar pemilihan umum berjalan dengan baik tidak ada pelanggaran dalam pemilihan umum.

Administrasi publik menjadi sarana utama untuk meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi.

Kata governance kini menjadi satu idiom yang dipakai secara luas, sehingga dapat dikatakan juga menjadi konsep payung dari sejumlah terminologi dalam kebijakan dan politik.

4 Terminologi Menurut Frederickoson: Governance, menggambarkan bersatunya sejumlah

organisasi atau institusi baik itu dari pemerintah atau swasta yang dipertautkan (linked together) secara bersama untuk mengurusi kegiatan-kegiatan publik.

Governance sebagai tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku - bahkan disebut sebagai hiper pluralitas - untuk membangun sebuah konser antar pihak-pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak (stake holders) dapat berupa: partai politik, badan-badan legislatif dan divisinya, kelompok kepentingan, untuk menyusun pilihan-pilihan kebijakan seraya mengimplementasikan.

Governance berpautan dengan kecenderungan kekinian dalam literatur-literatur manajemen publik utamanya spesialisasi dalam rumpun kebijakan publik, dimana relasi multi organisasional antar aktor-aktor kunci terlibat dalam implementasi kebijakan.

Governance dalam konteks administrasi publik kental dengan sistem nilai-nilai kepublikan. Governance menyiratkan sesuatu hal yang sangat penting.

Governance dalam konteks administrasi publik adalah merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh aktor : pluralitas organisasi, dengan sifat hubungan yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horisontal, disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif, kreatif.

Menurut UNDP ada 14 prinsip good governance: Wawasan ke Depan (visionary); Keterbukaan dan Transparansi  (openness and transparency); Partisipasi Masyarakat (participation); Tanggung Gugat (accountability); Supremasi Hukum (rule of law); Demokrasi (democracy); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism and competency); Daya Tanggap (responsiveness); Keefisienan dan Keefektifan (efficiency and effectiveness); Desentralisasi (decentralization); Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (private Sector and

civil society partnership); Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (commitment to reduce

Inequality); Komitmen pada Lingkungan Hidup (commitment to environmental

protection); Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market);

Pemilihan Umum

Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Penyelenggaraan PemiluSetiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya.

Donald L. Horowitz menyatakan pemilihan sistem pemilihan umum harus mempertimbangkan hal-hal berikut: 

Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara Akuntabilitasnya bagi Konstituen (Pemilih) Memungkinkan pemerintah dapat bertahan Menghasilkan pemenang mayoritas Membuat koalisi antaretnis dan antaragama Minoritas dapat duduk di jabatan publik

Pengaruh Minat Masyarakat dalam Pemilu

Setiap perhelatan demokrasi atau pemiihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi dalam membentuk sebuah pemerintahan yang baik.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Permasalahan dalam Pemilu Biaya yang mahal Golput Penetapan daftar pemilih tetap Money politic (politik uang) Kampanye yang tidak sesuai jadwal Intimidasi Menggunakan fasilitas Negara 

Kesimpulan:

Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah.

THANK YOU