Upload
eko-budi
View
1.754
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pengantar Kuliah PPKN
Citation preview
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL
( UU RI No. 20/2003)
“KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT :
a. PENDIDIKAN AGAMAb. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
c. BAHASA( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 )
“KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT :
d. PENDIDIKAN AGAMA;e. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN;
f. BAHASA.”( Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)
2
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU No.
20/2003)
“Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003:
“Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”
3
4
• Azyumardi Azra : “PKn adlh pendidikan yg mengkaji & membahas ttg pemerintahan, konstitusi, lembaga2 demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi.”
• Zamroni : “PKn adalah pendidikan demokrasi yg bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis & bertindak demokratis.”
• Merphin Panjaitan : “PKn adlh pendidikan demokrasi yg bertujuan utk mendidik generasi muda menjadi warganegara yg demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yg dialogial.”
• Tim ICCE UIN Jakarta : “PKn adlh suatu proses yg dilakkn olh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.”
KOMPETENSI DASARMK. PKN
5
CIVIC KNOWLEDG
E
CIVIC CONFIDENCE
CIVIC COMMITTMEN
T
CIVIC SKILLS
CIVIC COMPETENC
E
CIVIC DISPOSITION
SSMART &
GOOD CITIZENSHIP
KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
6
BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI :
~ Kemampuan berfikir,
~ Bersikap rasional, dan dinamis,
~ Berpandangan luas sebagai
manusia intelektual.
Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki :
a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk :
- bela negara.
- cinta tanah air.
b. Wawasan kebangsaan, untuk : - kesadaran berbangsa
- mempunyai ketahanan nasional.
c. Pola pikir, sikap yang komprehensif- Integral pada seluruh aspek kehidupan nasional.
7
TUJUAN MATA KULIAHPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No.
38/DIKTI/Kep./2002 )
Agar mahasiswa :
1. Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan,
2. Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik.
3. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.
8
TUJUAN
KULIAH
PKN
MEMBENTUK KECAKAPAN PARTISIPATIF YG BERMUTU & BERTANGGUNG JAWAB DLM POLITIK & BRMASYRKT (LOKAL, NAS, REG & GLOBAL )
MENJADIKAN WN YG BAIK & MAMPU JAGA PERSATUAN & INTEGRITASBANGSA GUNA WUJUDKN IND. YG KUAT, SEJAHTERA & DEMOKRATIS
MENGHASILKAN MAHASISWA BERPIKIR KOMPREHENSIF, ANALITIS &KRITIS & BERTINDAK DEMOKRATIS
MENGEMBANGKAN KULTUR DEMOKRASI : KEBEBASAN, PERSAMAAN, KEMERDEKAAN, TOLERNSI, PUAN MENAHAN DIRI, NEGOSIASI
MEMBENTUK MAHASISWA MJD GOOD & RESPONSIBILITY CITIZEN MLLPENANAMAN MORAL & KETERAMPILAN ( SKILL )
9
RUANG LINGKUP
Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006 cakupan materi Pend. Kewarganegaraan meliputi :
1. Filsafat pancasila2. Identitas nasional3. Politik dan strategi4. Demokrasi Indonesia5. HAM dan rule of law6. Hak dan kewajiban warga Negara7. Geopolitik Indonesia8. Geostrategic Indonesia
PARADIGMAPKN
(CIVIC EDUCATION)
1. Mahasiswa2. Dosen3. Materi4. Manaj Dik
Paradigma Feodalistik
-PT sbg tempat mmpersiapkan generasi masa datang-Mhssw sbg obyek-Dosen sbg sumber ilmu, kebenaran & info, otoriter & birokratis-Materi disusun Scr Rigid -Sentralistik-Dogmatis
Hasil :-Mjd manusia robot-Tdk kreatif-Tdk demokratis-Otoriter
ParadigmaHumanistik
-Mhssw sbg subyek & objek-Dosen sbg fasilitator & mitra dialog-Materi brdasar kebutuhan serdik, fleksibel, dinamis & fenomenologis-Orientasi pembelajaran learning to know, to be, to do, to live together
11
NO MATERI METODE PEMBELAJARAN
ALOKASI WAKTU
BOBOT NILAI
1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan
Ceramah interaktif dengan ilustrasi
1 kali pertemuan
5%
2 Nilai-nilai dan Filsafat Pancasila
Ceramah singkat,studi kasus dan diskusi.
2 kali pertemuan
10%
3 Identitas Nasional Bangsa Indonesia
Ceramah singkat,dikusi kelompok kecil dan simulasi.
1 kali pertemuan
10%
4 Demokrasi Ceramah singkat, studi pustaka dan diskusi.
2 kali pertemuan
15%
5 Hak & Kewajiban Warga Negara
Ceramah singkat,dikusi kelompok kecil dan simulasi.
2 kali pertemuan
15%
6 Ham & Rule of Law Ceramah singkat,dikusi kelompok kecil dan simulasi.
3 kali pertemuan
15%
7 Ketahanan Nasional Ceramah singkat,dikusi kelompok kecil dan simulasi.
2 kali pertemuan
15%
8 Politik dan Strategi Nasional.
Ceramah, bedah kasus, diskusi. 3 kali pertemuan
15%
JUMLAH15 kali
pertemuan100%
RENCANA PEMBELAJARAN MK. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
SASARAN PEMBELAJARAN PKN
12
WAWASAN KEWARGA- NEGARAAN INDONESIA
PERCAYA DIRI SBG BANGSA
KOMITMEN BELA
NEGARA
KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN
PARTISIPASI SOSPOL
SIKAP DAN TANGGUNG
JAWAB DEMOKRATIS
WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN
BAIK
KOGNITIF/ INTELEKTUAL
AFEKTIF/WATAK, SIKAP
PSIKOMOTOR/AKTIFITAS
HOLISTIK (Komprehensif
- integral )
VISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI(Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
13
~ SUMBER NILAI DAN
~ PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN
MAHASISWA, UNTUK
~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU
WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF
~ MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU
MASYARAKAT MADANI
MISIPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI PERGURUAN TINGGI( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 )
14
Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu :
~ mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia,
~ mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara,
~ menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.
HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI
CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969, SMA 1969
PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975,
1984. PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an - 2000-an PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an - 2001 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) :
SD, SMP, SMU 1994-Sekarang PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 - sekarang (rintisan) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No.20 Thn 2003 ttg
SISDIKNAS)15
HISTORIS ….(LANJUTAN)
CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2000
- Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) :
~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter~ Di beberapa PTN.~ 1970-an~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti :
Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsj).
~ sertifikatnya Tamtama Cadangan.
- Pendidikan Perwira Cadangan :
~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, 08-
12-1973.~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu,
- sarjana muda ( eqivalen 90 sks)- diberi pangkat Letnan Dua.
16
MUATAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
17
DOMAIN KAJIAN ILMIAH
DOMAIN SOSIAL-
KULTURAL
DOMAIN KURIKULER
SMART & GOOD
CITIZENSHIP
18
PARADIGMA DASAR
1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY
THINMINIMUM
KNOWING CITIZENSHIPDEMOCRACY
2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/DEMOCRACY
MODERATE
DOING CITIZENSHIPDEMOCRACY
3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACY THICKMAXIMUM
BUILDING CITIZENSHIPDEMOCRACY
PARADIGMA KONSENTRIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
19
EDUCATION FOR
DEMOCRACY
EDUCATION THROUGH
DEMOCRACY
EDUCATION ABOUT
DEMOCRACY
PKN SD,SMP,SMA PKN DIKTI
20
ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA
• BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA,• BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB,• BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA,• DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL,
• BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA,
• BERBHINNEKA TUNGGAL IKA,• MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN
KEWAJIBAN AZASI MANUSIA,• MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA.
REFERENSI BUKU - BUKUPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
21
1. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang
Rambu-rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi.
3. Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan.
Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
4. Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). Pendidikan Kewarganegaraan :
Demokrasi, Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta :
ICCE UIN Jakarta & Pena Media
5. Winarno, Spd, M. Si. (2012). Paradigma Baru Pendidikan
kewarganegaraan. Jakarta : Bumi Aksara