Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan

Ady Purnomo - 11301020003

Pengertian dan Tujuan Pendidikan

Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh

dunia,meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering

disebut sebagai civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut

sebagai democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam

mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Berdasarkan

rumusan "Civic International” (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk

perturnbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan

pemerintahan demokrasi (Mansoer,2005).

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Keputusan DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan pendidikan

Kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi dan kompetensi sebagai berikut.

Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai

dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan

mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan

pada suatu reafitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang

harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air dan

bangsanya.

Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu

mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-

nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan

bermoral.

Kewarganegaraan Halaman 1


Filsafat Pancasila1. Pengertian Filsafat

Filsafat adalah satu bidang ilmu yang senahtiasa ada dan menyertai kehidupan

manusia. Secara etimalogis istilah "filsafat" berasal dari bahasa Yunani "philein" yang

artinya "cinta" dan "sophos" yang artinya "hikmah" atau "kebijaksanaan" atau "wisdom"

(Nasution, 1973). Jadi secara harfiah istilah filsafat adalah mengandung makna cinta

kebijaksanaan. Hal ini nampaknya sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan,

yang sebelumya di bawah naungan filsafat. Jadi manusia dalam kehidupan pasti memilih

apa pandangan dalam hidup yang dianggap paling benar, paling baik dan membawa

kesejahteraan dalam kehidupannya, dan pilihan manusia sebagai suatu pandangan dalam

hidupnya itulah yang disebut filsafat.

2. Pengertian Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan system filsafat. Yang

dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan,

saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu

kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suatu kesatuan bagian-bagian

2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri

3. Saling berhubungan, saling ketergantungan

4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan

sistem)

5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich,

1974:22).

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila setiap sila pada

hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri-sendiri tujuan tertentu, yaitu

suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. lsi sila-sila Pancasila

pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat Negara Indonesia terdiri atas

lima sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradabab: Namun demikian sila-

sila Pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, setiap sila

menupakan suatu unsur (bagian yang mutlak) dari kesatuan Pancasila. Maka dasar



filsafat negara Pancasila adalah merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk

tunggai (majemuk artinya jamak) (tunggal artinya satu). Konsekuensinya setiap sila tidak

dapat berdiri sendiri terpisah dari sila yang lainnya.

3. Kesatuan Nilai – Nilai Pancasila

a. Susunan Pancasila yang bersifat Hierarkis dan Berbentuk Piramidal

Susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal.

Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan

hierarkhi sila-sila dari Pancasila dalam urut-urutan luas (kwantitas) dan juga

dalam hal sifat-sifatnya (kwalitas).

b. Kesatuan Sila-sila Pancasila yang saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam

hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan

hierarkhis piramidal tadi.

1. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan

yang berkemanusiaan yang adi) dan-beradab, yang

berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

2. Sila kedua : kemanusiaan yang adil dan beradab adalah

kemanusiaan yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang

berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

3. Sila ketiga : persatuan Indonesia adalah persatuan yang berke-

Tuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan

beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakiIan, yang

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratanlpenwakilan, adalah

kerakyatan yang Berketuhanan Yang Maha Esa,



berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan

Indonesia, yang berkeadilan sosiai bagi seluruh rakyat

Indonesia.

5. Sila kelima : keadiian sosial bagi seluluh rakyat Indonesia

adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa,

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan. (Notonagoro, 1975:43,44).



Identitas Nasional

1. Pengertian Identitas Nasional

Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi sekarang ini mendapat tantangan yang

sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger

dalam The Capitalis Revolution, era globalisasi sekarang ini ideology kapitalislah yang

akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu per satu dan

menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-

bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib, sosial, politik dan kebudayaan.

Perubahan global ini menurut Fukuyama membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari

ideologi partikular ke arah ideologi universal dan dalam kondisi seperti ini

kapitalismelah yang akan menguasainya.

Istilah “Identitas Nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh

suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.

Berdasarkan pengertian yang demikian ini, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki

identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa

tersebut. Demikian pula, hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa

tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “Identitas Nasional”

sebagaimana dijelaskan di atas, maka identitas nasional suatu bangsa atau lebih populer

disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas, sebenarnya pertama kali muncul dari

para pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami manakala ia terlepas dari

manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia dalam melakukan interaksi dengan individu

lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku sertakarakter yang khas

yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian, pada

umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan

atau totalitas dari faktor-faktor biologis,psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah

laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter

yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang

lainnya. Oleh karena itu, kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku

seseorang dalam hubungan dengan manusia lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian kepribadian sebagai suatu identitas

nasional suatu bangsa, adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-



individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu, pengertian

identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian “Peoples

Character”, “National Character”, atau “National Identity”.

2. Sejarah Budaya Bangsa Sebagai Akar Identitas Nasional

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang.

Berdasarkan kenyataan objektif tersebut, maka untuk memahami jati diri bangsa

Indonesia serta identitas nasional Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dengan akar-

akar budaya yang mendasari identitas nasional Indonesia.

3. Faktor Faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan

sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran

identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas

nasional bangsa Indonesia, meliputi:

1. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis,

2. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang

dimiliki bangsa Indonesia.

Robert de Ventos mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu

bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu:

1. Faktor Primer, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya.

Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama

wilayah, serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda

dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang

masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu

persekutuan hidup bersama, yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak

menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka

Tunggal Ika.

2. Faktor Pendorong, meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya

angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara.

Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta pembangunan negaradan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional



yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia proses pembentukan

identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan

prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan Negaranya. Dalam

hubungan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah yang

sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia.

3. Faktor Penarik, mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi,

tumbuhnnya birokrasi dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa

Indonesia unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional,

sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi Negara dan bangsa

Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di

Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki

bahasa daerah masing-masing.

4. Faktor Reaktif, meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif

melalui memori kolektif rakyat. Penderitaan dan kesengsaraan hidup serta

semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang

sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan,

pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.


Education

Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan