HUKUM DI INDONESIA

KELOMPOK 2:Fadli Nur Rahmat

Muhammad Dely KusumaMuhammad Syayid Abdullah

Maretha AnisaNabila Aisyah Rani Anggraeni

Hukum:Hukum Indonesia adalah keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku sekarang di Indonesia.

Subyek hukum Indonesia adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia.

Tujuan dan FungsiTujuan hukum Indonesia adalah menjaga dan membuat negara Indonesia menjadi tertib, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari :a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakatb. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batinc. Sebagai sarana penggerak pembangunand. Sebagai fungsi kritis

Penggolongan Hukum Indonesia

MENURUT SUMBER:

• Menurut sumbernya hukum dapat dibagi dalam:• 1) Undang-undang : Undang-undang adalah hukum yang tercantum

dalam peraturan perundang-undangan.• 2) Kebiasaan : Kebiasaan adalah hukum yang terletak di dalam

peraturan-peraturan kebiasaan (adat).• 3) Traktat : Traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-

negara di dalam suatu perjanjian antarnegara. Perjanjian tersebut biasanya meliputi bidang-bidang politik dan ekonomi.

• 4) Yurisprudensi: Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Keputusan hakim kemudian dijadikan rujukan oleh hakim pada selanjutnya untuk memutuskan sesuatu perkara.

• 5) Hukum ilmu: Hukum ilmu adalah hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh.

MENURUT BENTUK:

• 1) Hukum tertulis:• Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai

peraturan perundangan.contoh : Hukum pidana dituliskan pada KUHP Pidana , Hukum perdata dituliskan di KUHP Perdata

• 2) Hukum tidak tertulis: • Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam

keyakinan di masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan). Hukum tidak tertulis tidak termaktub dalam suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh: Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR.

MENURUT SIFAT:

• 1) Hukum yang memaksa: • Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam

keadaan bagaimanapun juga harus dilakukan dan mempunyai paksaan mutlak.

• 2) Hukum yang mengatur (hukum pelengkap) :• Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat

dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara perdataan.

MENURUT TEMPAT BERLAKUNYA:

• 1) Hukum nasional : Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.

• 2) Hukum internasional : Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

• 3) Hukum asing : Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain.

MENURUT WAKTU BERLAKUNYA:

• 1) Ius Constitutum (Hukum positif) : Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya UUD 1945.

• 2) Ius Constituendum : Hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan). Contohnya Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945.

• 3) Ius Naturale/Hukum Asasi (Hukum alam) : Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Contohnya keadilan.

MENURUT ISI

• 1) Hukum privat (hukum sipil) • Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu

dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.  • a) Hukum perorangan • b) Hukum keluarga • c) Hukum harta kekayaan• d) Hukum warisan• e) Hukum dagang

• 2) Hukum publik (hukum negara)•  Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat

perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara). Hukum publik itu terdiri dari:

•  • a) Hukum tata negara • b) Hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan• c) Hukum internasional yang meliputi hukum perdata internasional dan hukum publik

internasional.• d) Hukum pidana

Jenis hukum menurut cara mepertahankanya

• Menurut cara mempertahankannya hukum dibedakan menjadi :Hukum material, yaitu peraturan hukum yang berisi

perintah dan larangan untuk mengatur kepentingan bersama.

Hukum formal, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara pelaksaan hukum material

Jenis hukum menurut wujudnya

• Menurut wujudnya hukum dibedakan menjadi :Hukum obyektif, yaitu peraturan hukum yang berlaku

umum dalam suatu Negara.Hukum subyektif, yaitu peraturan hukum yang muncul

dari hukum obyektif teapi hanya berlaku pada orang tertentu. Hukum subyektif juga disebut sebagai hak.

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Sumber-sumber hukum diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Sumber hukum materiil2. Sumber hukum formil

Sumber Hukum:

SUMBER HUKUM MATERIL:

yaitu sumber hukum yang menentukan isi suatu norma hukum. Sumber hukum materil dapat ditinjau dari banyak sudut pandang, misalnya sudut pandang ahli sejarah; sudut pandang ahli sosiologi; dan sebagainya.

SUMBER HUKUM FORMIL: yaitu sumber hukum ditinjau dari

bentuk dan tata cara penyusunannya. Yang termasuk sumber hukum formil adalah sebagai berikut:

Undang-Undang (statute), Kebiasaan (custom), Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudensi), Traktat (treaty), dan Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

Tata Urutan Perundang-undangan: Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

• Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut :1. Undang-undang Dasar 1945 ; 2. Ketetapan MPR-RI ; 3. Undang-undang ;4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ;5. Peraturan Pemerintah ;6. Keputusan Presiden ; dan7. Peraturan Daerah.

Tata Urutan Perundang-undangan: Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

• UUD 1945• Ketetapan MPR• Undang undang atau Perpu• Peraturan Presiden• Peraturan Daerah Provinsi• Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

• Undang Undang 1945• Ketetapan MPR• Undang Undang• Peraturan Pemerintah• Keputusan Presiden• Peraturan pelaksana yang terdiri dari :• Peraturan menteri dan Intruksi Mentri

TAP MPR No. III/MPR/2000

• Undang Undang 1945• TAP MPR• UU• Peraturan pemerintah pengganti UU• Peraturan Pemerintah• Keputusan Presiden• Peraturan Daerah

Undang Undang No. 10 Tahun 2004

• Undang Undang 1945• UU atau Peraturan Pusat• Peraturan Pemerintah• Peraturan Presiden• Peraturan Daerah

TERIMA KASIH