Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

Oleh :

RIZAL FARTCHURRACHMAN WACHID

143111183/PAI 5F

ته وبركا الله ورحمة عليكم م السال

Pengertian Pembiayaan Pendidikan

• Ditinjau dari sudut human capital , pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang. Baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan dan ketrampilan yang diperoleh dalam pendidikan sianggap sebagai investasi. Pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.

• Nanang Fatah menyatakan pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan supervisi pendidikan.

Sifat dan Karakteristik Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur pengembangan SDM. SDM dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, serta keterampilan sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat pengubah karakter manusia. Dengan pendidikan manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diakui oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Dengan demikian, peranan pembayaran pendidikan terlihat jelas dalam peningkatan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain. Baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global).

Ruang Lingkup Management Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 20/2003 tentang sisdiknas, manajemen pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan, dewasa ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

Sumber Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Pemeritah, pemerintah daerah dan masyrakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Sumber Dana Pendidikan 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Orang Tua Siswa 4. Orang Tua Asuh 5. Kelompok Masyarakat 6. Peserta Didik 7. Yayasan

1. Pemerintah Pusat Pemerintah pusat membantu keuangan sekolah melalui

beberapa cara, yaitu: hibah, BOS, membayar gaji guru, membantu sekolah mengadakan proyek penggalangan dana pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah.

2. Pemerintah Daerah Di negara kita urusan pendidikan dasar dan menengah

dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan sarana-prasarana dengan dana yang berasal dari APBD dan APBN.

3. Orang Tua Siswa

Kontribusi orang tua sebagai sumber dana antara lain: membayar biaya pendidikan yang ditentukan secara resmi, memberi kontribusi kepada komite sekolah, membayar sumbangan untuk membangun fasilitas tertentu, menyumbang tenaga dan keterampilan tertentu (pembangunan gedung dan pelatihan OR), membayar guru atas tambahan pelajaran diluar jam sekolah, membayar buku pelajaran, seragam, alat tulis dan kegiatan kesiswaan, mendanai kesejahteraan anaknya (uang transport dan makan).

4. Orang Tua Asuh Perorangan, keluarga, masyarakat yang bertindak memberikan biaya selaku wali anak kurang mampu. 5. Kelompok Masyarakat

Banyak sekolah swasta yang dibangun dan diselenggarakan kelompok-kelompok masyarakat denga memobilisasi dana.

6. Peserta didikPeserta didik merupakan sumber penggalangan dana yang

baik. (memelihara ayam petelur, membuat kerajinan, pameran, bazar, turnamen, dll)

7. YayasanAda sekolah yang didirikan oleh lembaga keagamaan atau

lembaga lain yang nonpemerintah. Yayasan ini memberikan dukungan secara finansial kepada sekolah.

Penanggung Jawab Pendanaan Penanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Dalam konteks pendidikan

nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah (pemerintah pusat  maupun pemerintah  daerah)  dan masyarakat (penyelenggara satuan pendidikan, peserta didik, orang tua/wali, dan pihak lain yang peduli terhadap pendidikan).

Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Orang tua/wali peserta didik (khususnya bagi peseta didik tingkat SLTA ke bawah). bertanggung jawab  atas biaya  pribadi peserta didik yaitu biaya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok maupun relatif dari peserta didik itu sendiri, seperti: transport ke sekolah, uang jajan, seragam sekolah, buku-buku penunjang, kursus tambahan, dan sejenisnya. Selain itu,  orang tua/wali peserta didik juga memikul sebagian biaya satuan pendidikan  untuk menutupi  kekurangan  pendanaan  yang  disediakan  oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan sekolah adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendaharawan harus membuat laporan

keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.

b. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang

sah, termasuk bukti penyetoran pajak (PPN dan PPh) bila ada.

c. Kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan berupa tanda

tangan penerima honorarium atau bantuan atau bukti pengeluaran lain yan

sah.

d. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk dipperiksa oleh tim

pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab XIII (Pendanaan Pendidikan) dengan empat pasal (pasal 46, 47, 48 dan 49). Bab ini mengatur tentang tanggung jawab pendanaan (pasal 46), sumber pendanaan (47), pengelolaan dana pendidikan (pasala 48), dan pengalokasian dana pendidikan (pasal 49)(Anwar Arifin, 2006:83-84).

Tanggung jawab pendidikan menurut pasal 46 :• Pendanaan pendidikan menjadi tanggung

jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

• Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan.

• Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan.

Sekian Presentasi Dari Kami Dan Terima Kasih

Wassallamua’laikum Wr. Wb