Nama : Randy Prasetyo

NIM : 125030100111183

Kelas : H

Resume Buku Teori-teori Ekonomi Politik (james Coperasp dan Levine)

Pendekatan Berbasis Negara dalam Ekonomi Politik

Dalam bab 8 ini, di bahas mengenai pendekatan – pendekatan dalam ekonomi politik

yang di pusatkan pada ide tentang negara yang berperan aktif dimana negara memiliki agenda

– agenda yang tidak dapat direduksi menjadi kebutuhan – kebutuhan yang ada di dalam

wilayah pribadi (perekonomian). Para pemikir berfokus pada hubungan antara negara dengan

perekonomian atau otonomi negara. Dan hal ini yang menjadi pembeda dengan pendekatan

neoklasik lainnya. Istilah otonomi negara sendiri merujuk pada kemampuan negara untuk

mendefinisikan dan menjalankan agenda yang tidak didefinisikan semata – mata oleh

kepentingan pribadi dari individu – individu dalam masyarakat.

Definisi dari pendekatan yang berpusat pada negara dalam ekonomi politik di sini

adalah pendekatan yang memandang bahwa wilayah politik adalah wilayah negara atau

memandang bahwa agenda dari wilayah pribadi. Dalam pendekatan ini sering kali di gunakan

kata “masyarakat” (society) untuk menyebut dunia kepentingan pribadi, baik yang berbentuk

kepentingan pribadi, baik yang berbentuk individu maupun golongan. Ini membuktikan

bahwa pendekatan ini masih menganut ide pendekatan klasik yang masih membedakan antara

negara dengan masyarakat sipil.

Otonomi Negara

Ide tentang otonomi negara merujuk pada kemampuan negara unruk bertindak secara

independen dari faktor – faktor sosial (terutama faktor – faktor ekonomi). Ini tidak berarti

bahwa otonomi negara membuat masyarakat menjadi tidak relevan, melainkan berarti bahwa

pola dari faktor – faktor sosial tidaklah dapat sepenuhnya mengandalikan tindakan – tindakan

yang di ambil negara. Otonomi sendiri memiliki 3 konsekuensi, yaitu :

1. Bahwa negara yang dikatakan bebas akan mampu “menang dalam melawan” tekanan –

tekanan dari masyarakat sipil. Idenya adalah para pemimpin negara memiliki tujuan

sendiri yang berbeda dengan masyarakat.

2. Tindakan negara di pandang sebagai tidak di pengaruhi oleh satu kelompok manapun

atau koalisi antar kelompok manapun. Yang dimaksud bukanlah bahwa negara akan

menentang kepentingan – kepentingan ekonomi dalam masyarakat, karena pandangan

semacam itu tidak pernah di jelaskan oleh para pemikir dari aliran ini.

3. Negara dianggap mampu menolak atau menahan tekanan dari luar, dan konsep seperti

ini sangat banyak di anut oleh para pemikir tentang masalah pengambilan kebijakan.

Pandangan tentang otonomi negara seperti ini memiliki hubungan erat dengan literatur

“ negara kuat versus negara lemah”. Negara kuat adalah negara yang mampu menolak

tekanan dan menghasilkan inisiatif kebijakan publik sendiri, sementara negara lemah

adalah negara yang “tunduk” pada tekanan dari kepentingan – kepentingan ekomomi.

Pendekatan – Pendekatan Berbasis Masyarakat

Pendekatan Utilitarian

Dalam buku On the Autonomy of the Democratic State (Eric Nordlinger, 1981),

berusaha untuk menerapkan pendekatan utilitariian pada negar – negara yang bertindak

menurut agenda mereka sendiri. Istilah “negara” menurut Nordlinger merujuk pada semua

individu yang memegang jabatan dimana jabatan ini memberikan kewenangan kepada

individu – individu itu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang dapat

mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen – segmen dalam masyarakat. Dari

definisi tersebut tampak 2 hal penting mengenai negara. Pertama, negara terdiri dari beberapa

individu dan yang kedua, negara adalah terpisah dari masyarakat dimana masyarakat ini

terikat untuk mematuhi keputusan – keputusan negara.

Pendekatan – Pendekatan Marxian

Masalah yang terjadi dan menimpa utilitarianisme tentang, kenapa negara tidak

bisa dipandang sebagai kumpulan dari beberapa kepentingan pribadi ketika akan membuat

konsep otonomi negara. Pandangan bahwa negara adalah bentuk dari kepentingan –

kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai

tujuan tertentu (misalnya untuk melakukan proses tawar menawar) juga ada dalam

pendekatan Marxian, tapi tidak pernah dianggap sebagi pemikiran yang final, terutama oleh

para penganut Marxisme di era modern. Masalah yang di sampaikan di atas merujuk pada

satu masalah yang sama yaitu, masyarakat sipil. Di pahami sebagai sistem hubungan pribadi

antara individu – individu yang secara hukum independen satu sama lain, akan membuat

orang yang satu bersaing dengan orang lain.

Menurut Marxian, masyarakat sipil dalam artian tertentu mendorong para pelaku

di dalamnya untuk memandang kepentingan diri mereka dan hubungan mereka satu sama lain

secara sempit. Sempi disini maksudnya terjadi karena kesadaran para individu ini dibentuk

oleh kondisi sosial mereka dan bukan individu – individu ini yang berusaha memengaruhi

atau mengubah kondisi sosial itu, seperti yang di pahami oleh teori – teori utilitarian.

Statisme

Pendekatan ini dalam ekonomi politik membalik hubungan sebab akibat yang di

sebutkan teori di atas. Dalam teori – teori berbasis masyarakat (yaitu konsep negara dalam

teori utilitarian dan teori Marxis di atas), yang menjadi faktor penyebab atau pemicu adalah

pilihan pribadi (teori utilitarian) atau kondisi material yang di hadapi individu (teori Marxis)

yang kemudian menyebabkan terbentuknya tuntutan politik secara terorganisir (seperti lewat

kelompok kepentingan dan partai) yang di sodorkan kepada negara. Negara di minta untuk

memberikan respons terhadap tuntutan – tuntutan ini, yaitu menerjemahkan sekumpulan

keinginan pribadi ini menjadi beberapa kebijakan yang koheren. Pendekatan statisme

memandangnya secara terbalik, yaitu dengan bertolak dari sebuah agenda negara yang tidak

dapat direduksi menjadi kepentingan pribadi dan kemudian meneliti bagaimana para pelaku

politik menjalin hubungan dengan konstituen – konstituen mereka.

Pendekatan Transformasional terhadap Negara

Sampai saat ini, istilah “otonomi negara” di pahami dalam dua artian.

1. otonomi negara di pahami sebagai agenda negara yang berbeda dari agenda

kepentingan pribadi dan tidak bisa ditentukan berdasarkan kepentingan – kepentingan

pribadi dari individu – individu dalam masyarakat.

2. otonomi negara sejauh ini dianggap sebagai kemampuan negara untuk melaksanakan

kemauannya sendiri.

Dengan kata lain, otonomi negara berarti adanya kemampuan untuk membuat tujuan dan

kemudian mencapai tujuan itu. Menurut pandangan ini, ada dua jenis faktor penyebab yang

terjadi, yaitu faktor penyebab yang ada dalam negara itu sendiri dan faktor penyebab yang

ada di luar negara.