Ruu bem unma subang 2013 ygrex

BADAN PENGAWAS KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG

NOMOR ... TAHUN 2013

TENTANG

PERATURAN KEUANGAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG

NO .... TAHUN 2013

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BADAN PENGAWAS KEUANGAN ORGANISASI MAHASISWA

Menimbang : 1. Dalam rangka menciptakan lembaga mahasiswa di lingkungan Universitas MANDIRI

SUBANG yang demokratis dan demi menjaga tetap berlangsungnya kepengurusan

lembaga di masa mendatang, maka perlu diadakan suatu mekanisme Pengawasan

Pengguna Dana Kemahasiswaan di kepengurusan Keluarga Mahasiswa Universitas

MANDIRI SUBANG.

2. Agar proses Pengguna Dana Kemahasiswaan di kepengurusan lembaga mahasiswa

Universitas MANDIRI SUBANG berjalan sesuai dengan aspirasi seluruh Mahasiswa

Universitas MANDIRI SUBANG, maka proses Pengguna Dana Kemahasiswaan Perlu

diadakan Pengawasan Lebih agar supaya kegiatan yang akan dilaksanakan lebih terarah

serta termenej dengan baik khususnya di lingkungan Mahasiswa Universitas MANDIRI

SUBANG.

3. Perlu adanya undang-undang yang menjadi dasar bagi terselenggaranya Pengauditan

Dana Kemahasiswaan di Universitas MANDIRI SUBANG.

Menimbang :

Mengingat : Beberapa Pasal Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas MANDIRI

SUBANG

Dengan Diketahui

Pembantu Ketua Bagian Kemahasiswaan (PUKET III)

Ketua Badan Pengawasan Keuangan Organisasi Mahasiswa Memutuskan:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG NOMOR 1

TAHUN 2013 PERATURAN KEUANGAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS MANDIRI

SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kegiatan BEM

1. Setiap Pengajuan Dana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BEM harus berdasarkan Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG;

2. Proposal Pengajuan Dana Kegiatan di sahkan oleh BPKOM, PUKET III dan Ketua Lembaga

3. Bentuk Kegiatan adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan,

manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah.

Pasal 2 Kegiatan Organisasi yang ada di Kampus

1. Setiap Pengajuan Dana Kegiatan harus Berdasarkan AD/ART BEM.

2. Proposal Pengajuan Dana Kegiatan disahkan oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, BEM, BPKOM,

PUKET III dan disetujui Oleh Ketua Lembaga.

3. Bentuk Kegiatan adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan,

manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah.

Pasal 3

Kegiatan diluar Organisasi yang diadakan di kampus

1. Setiap Pengajuan Dana Kegiatan harus Berdasarkan AD/ART BEM.

2. Pencairan Dana kegiatan yang bersangkutan dengan dana Kemahasiswaan diatur sepenuhnya Oleh

AD/ART BEM dan di sahkan oleh Puket III dan Lembaga.

3. Proposal Pengajuan Dana Kegiatan disahkan oleh Ketua Pelaksana, Sekretaris Pelaksana, BEM, BPKOM,

PUKET III dan disetujui Oleh Ketua Lembaga.

4. Melampirkan Surat Perizinan kegiatan serta surat-surat sponsor yang berkaitan dengan kegitan.

5. Bentuk Kegiatan adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi,

kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan

berahlakulkarimah serta mngandung sifat mmpromosikan Kampus.

BAB II

TATA CARA

Pasal 4

Pembuatan Proposal

1. Pengajuan Dana Kegiatan minimal 1 bulan sebelum kegiatan berlangsung.

2. Pengajuan Proposal Kegiatan wajib mencantumkan tanda tangan Presma atau Wapresma BEM

3. Pengajuan Kegiatan akan di kaji ulang menurut AD/ART BEM oleh BPKOM.

4. Arsip Proposal Kegiatan harus ada 3 :

a. Arsip PUKET III

b. Arsip BPKOM

c. Arsip BEM

5. Format penulisan Proposal harus sama sesuai yang telah di tentukan

a. Format Proposal Terlampir

b. Jenis tulisan Time new Roman

c. Ukuran tulisan 12

d. Ukuran kertas menggunakan A4

e. Margins kertas Top : 4 cm, Left : 4 cm, Botton : 3 cm, Right : 3 cm

Pasal 5 Pembuatan LPJ

1. Penyerahan LPJ Kegiatan minimal 1 minggu setelah kegiatan berlangsung.

2. Penyerahan LPJ Kegiatan wajib mencantumkan tanda tangan Presma atau Wapresma BEM

3. Penyerahan LPJ Kegiatan akan di kaji ulang menurut AD/ART BEM oleh BPKOM.

4. Arsip LPJ Kegiatan harus ada 3 :

d. Arsip PUKET III

e. Arsip BPKOM

f. Arsip BEM

5. Format penulisan LPJ harus sama sesuai yang telah di tentukan

f. Format LPJ Terlampir

g. Jenis tulisan Time new Roman

h. Ukuran tulisan 12

i. Ukuran kertas menggunakan A4

j. Margins kertas Top : 4 cm, Left : 4 cm, Botton : 3 cm, Right : 3 cm

Pasal 6

Pencalonan PRESMA dan WAPRESMA

Kandidat Independen untuk calon PRESMA dan WAPRESMA dapat menjadi peserta Pemilu apabila

memenuhi syarat:

1. memiliki pendukung dengan ketentuan :

a. terdiri dari mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG yang terdaftar secara akademik pada jenjang S1

Reguler dan Swadaya/ekstensi;

b. calon PRESMA dan WAPRESMA, berjumlah sebanyak minimal 80 orang dari minimal 4 jurusan yang

berbeda, dengan jumlah minimal 15 orang pada tiap jurusan

c. Pendukung dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang sah dan masih berlaku;

2. Memiliki visi dan misi perseorangan dalam bentuk tertulis serta sejalan dengan apa yang diharapkan oleh

Lembaga;

3. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ketiga di Universitas MANDIRI SUBANG dengan

menunjukkan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa yang sah dan masih berlaku.

4. Tidak menjabat Kepengurusan Organisasi External Kampus atau di luar Keorganisasia BEM, UKM dan

HMJ.

Pasal 7

Pemilihan Ketua UKM dan HMJ

1. Kandidat UKM dan HMJ dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat:

a. Memiliki pendukung minimal sebanyak 15 orang dari jurusannya yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu

Tanda Mahasiswa yang sah dan masih berlaku;

b. Memiliki visi dan misi perseorangan dalam bentuk tertulis serta sejalan dengan apa yang diharapkan oleh

Lembaga;

c. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ketiga yang terdaftar secara akademik pada jenjang

S1 reguler atau swadaya/ekstensi di jurusan yang bersangkutan dengan menunjukkan fotokopi Kartu

Tanda Mahasiswa yang sah;

2. Jumlah kandidat UKM dan HMJ dibatasi maksimal 3 kandidat di tiap UKM dan HMJ.

3. Mekanisme pemilihan kandidat UKM dan HMJ diserahkan kepada UKM dan HMJ masing-masing.

Pasal 8

1. Jadwal waktu maupun format pendaftaran peserta Pemilu dari kandidat Independen, dan kandidat UKM dan

HMJ ditetapkan oleh KPU;

2. Penetapan nomor urut kandidat Independen, dan kandidat UKM dan HMJ sebagai peserta Pemilu dilakukan

melalui undian oleh KPU yang dihadiri oleh seluruh peserta Pemilu dan panitia pengawas Pemilu.

Pasal 9

1. kandidat Independen maupun kandidat UKM dan HMJ yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, 7, dan 8 tidak dapat menjadi peserta Pemilu;

2. KPU menetapkan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, dan 8, dan penetapan

yang dimaksud bersifat final dan mengikat;

3. KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana

dimaksud pada Pasal 6, 7 dan 8.

BAB III

DANA KEMAHASISWAAN

Pasal 10

1. Dana hanya dipergunakan untuk kesejahteraan Mahasiswa Universitas Mandiri Subang dengan Ketentuan

sebagai berikut :

a. Dipergunakan hanya oleh Organisasi yang disahkan BEM dan MPM;

b. Organisasi yang merupakan UKM dan HMJ dengan dibawah Naungan BEM

c. Kegiatan yang bersangkutan dengan lembaga demi kemajuan kampus

2. Pencairan dana kemahasiswaan wajib ditanda tangani oleh Presma dan atau Wapresma, BPKOM, Puket III

dan Ketua Lembaga.

3. Wajib mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4 dan 5.

BAB IV

HAK MEMILIH

Pasal 11

Seluruh mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG yang terdaftar secara akademik pada jenjang S1

Reguler dan Swadaya/ekstensi dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku memiliki

hak pilih.

Pasal 12

Pemilih menggunakan hak pilihnya pada Tempat Pemungutan Suara yang ditetapkan pada waktu pelaksanaan

Pemilu oleh KPU.

BAB V

PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 13

1. Pemilu diselenggarakan oleh KPU berdasarkan Undang-undang tentang Pemilu;

2. Calon anggota KPU dipilih oleh Ketua BEM;

3. Penetapan KPU dilakukan oleh Ketua BEM atas persetujuan MPM berdasarkan Undang-undang tentang

Pemilu;

4. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan tertulis dalam setiap tahap penyelenggaraan

Pemilu kepada Ketua BEM dan Ketua MPM.

Pasal 14

Penanggung jawab Pemilu adalah Ketua BEM, Ketua MPM dan Puket III

Pasal 15

KPU bertanggung jawab kepada Ketua BEM, Ketua MPM dan Puket III.

Pasal 16

1. Keanggotaan KPU terdiri dari

a. Perwakilan BEM.

b. Perwakilan UKM dan HMJ.

c. Perwakilan Mahasiswa diluar Kepengurusan BEM, UKM dan HMJ.

2. Komposisi dari anggota KPU adalah maksimal 1 orang dari tiap lembaga yang disebut pada ayat 1.

3. Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota;

4. Keanggotaan KPU terdiri atas minimal seorang ketua merangkap anggota, dan struktur kepengurusan di

bawahnya yang pembentukannya diserahkan kepada forum KPU.

5. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama;

6. KPU dapat memilih sekretariat di dalam lingkungan Universitas MANDIRI SUBANG atas persetujuan Ketua

BEM dan Ketua MPM.

Pasal 17

Syarat untuk menjadi anggota KPU :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada angkatan 3 tahun terakhir Universitas MANDIRI SUBANG

pada jenjang S1 reguler atau swadaya/ekstensi yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda

Mahasiswa yang sah dan masih berlaku;

2. Merupakan utusan yang sah dari lembaga sebagaimana dijelaskan pada pasal 15 yang dibuktikan dengan

surat keterangan ketua lembaga yang bersangkutan;

3. Sehat jasmani dan rohani;

4. Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, adil, dan bertanggung jawab;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus External Organisasi Mahasiswa;

6. Tidak mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu.

7. Tidak memiliki catatan perilaku buruk.

Pasal 18

Untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas, KPU menyusun kode etik yang disetujui Ketua BEM

dan Ketua MPM bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPU .

Pasal 19

Keuangan KPU bersumber dari Anggaran Pemilu MPM yang disetujui oleh BPKOM, Puket III dan Ketua

Lembaga.

Pasal 20

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU mengucapkan sumpah di hadapan publik yang dihadiri oleh

Ketua BEM dan Ketua MPM.

2. Sumpah anggota KPU adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU dengan sebaik-baiknya,

sejujur-jujurnya, seadil-adilnya dan penuh tanggung jawab;

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Keluarga Mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa

pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Keluarga

Mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur,

adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta

mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 21

Tugas dan wewenang KPU adalah :

4. Membentuk Panitia Pelaksana Pemilu;

5. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu;

6. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;

7. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu;

8. Menetapkan daftar pemilih;

9. Menetapkan peserta Pemilu;

10. Menetapkan lokasi TPS

11. Menetapkan calon anggota MPM, jumlah kursi MPM, calon DPM, dan calon ketua BEM;

12. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;

13. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan dan anggota MPM, DPM, dan ketua BEM terpilih;

14. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;

15. Melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur Undang-Undang Pemilu;

16. Menyusun peraturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pemilu atas persetujuan Ketua BEM

dan Ketua MPM.

Pasal 22 KPU berkewajiban:

1. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu;

2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Pemilu;

3. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU;

4. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu kepada mahasiswa Universitas MANDIRI SUBANG;

5. menghormati keberadaan Panitia Pengawas Pemilu, Pemantau Independen, Jurnalis Independen Pemilu,

dan Mahkamah Pemilu ;

6. melaporkan seluruh pelaksanaan pemilu secara tertulis kepada Ketua BEM dan MPM selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kongres Mahasiswa;

Pasal 23

1. Panitia Pelaksana Pemilu dibentuk oleh KPU sesuai pasal 20;

2. Tugas, wewenang, dan kewajiban panitia Pelaksana Pemilu diatur oleh keputusan KPU;

Pasal 24

1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara

cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan efektivitas anggaran;

2. Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU;

3. Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh KPU;

4. Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan

pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 25

1. Anggota KPU berhenti antar waktu karena:

d. meninggal dunia;

e. mengundurkan diri;

f. melanggar sumpah;

g. melanggar kode etik; atau

h. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

2. Pemberhentian dan penggantian anggota KPU dilakukan oleh Ketua BEM atas persetujuan MPM.

BAB VI

PENCALONAN KETUA BEM, DPM, DAN ANGGOTA MPM

Pasal 26

1. Calon ketua BEM harus memenuhi syarat :

a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ke 3 di Universitas MANDIRI SUBANG pada

jenjang S1 reguler atau swadaya/ekstensi yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa

yang sah dan masih berlaku;

b. Menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk dipilih dan mematuhi segala ketentuan Pemilu;

c. Bersedia untuk tidak mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan/atau Kerja Praktek (KP) selama

menjabat sebagai Ketua BEM ;

d. Dicalonkan oleh partai mahasiswa atau mencalonkan diri sebagai kandidat Independen;

e. Sanggup untuk tidak meninggalkan kewajiban sebagai Ketua BEM selama 15 hari berturut- turut atau

lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. Merancang Program Kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun masa kepengurusannya bila

terpilih sebagai ketua BEM yang baru.

g. Memiliki IPK minimal 2,40 dan sanggup mempertahankan kualitas akademiknya tersebut selama

menjalankan tugasnya sebagai Ketua BEM h. Jika terjadi penurunan kualitas kademik tersebut dengan sebab yang relevan dan logis, ia masih dapat

melanjutkan periode kepemimpinannya dengan kesepakatan Kongres.

2. Calon anggota MPM harus memenuhi syarat :

a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ke 3 di Universitas MANDIRI SUBANG

UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG pada jenjang S1 reguler atau swadaya/ekstensi yang dibuktikan

dengan fotokopi KTM yang sah dan masih berlaku;


c. Dicalonkan oleh mahasiswa maupun kandidat UKM dan HMJ.

d. Bersedia untuk tidak meninggalkan kewajiban sebagai anggota MPM selama 15 hari berturut-turut

atau lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

e. Memiliki IPK minimal 2,50 dan sanggup mempertahankan kualitas akademiknya tersebut selama

menjalankan tugasnya.

f. Jika terjadi penurunan kualitas kademik tersebut dengan sebab yang relevan dan logis, ia masih dapat

melanjutkan periode kepengurusannya dengan kesepakatan Kongres.

3. Calon DPM harus memenuhi syarat :

a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif maksimal tahun ke 3 di Universitas MANDIRI SUBANG

UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG pada jenjang S1 reguler atau swadaya/ekstensi yang dibuktikan

dengan fotokopi KTM yang sah dan masih berlaku;


c. Mencalonkan diri sebagai kandidat independen calon DPM .

d. Bersedia untuk tidak meninggalkan kewajiban sebagai anggota DPM selama 15 berturut- turut hari

atau lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Memiliki IPK minimal 2,45 dan sanggup mempertahankan kualitas akademiknya tersebut

selama menjalankan tugasnya.

f. Jika terjadi penurunan kualitas kademik tersebut dengan sebab yang relevan dan logis, ia masih dapat

melanjutkan periode kepengurusannya dengan kesepakatan Kongres.

Pasal 27

Setiap mahasiswa hanya dapat mengajukan satu calon ketua BEM dan minimal lima calon anggota MPM atau

hanya mengajukan minimal lima calon anggota MPM .

Pasal 28

1. Mahasiswa peserta Pemilu yang mengajukan calon ketua BEM dan anggota MPM atau hanya mengajukan

minimal lima calon anggota MPM wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan, ditandatangani oleh pimpinan partai mahasiswa;

b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon;

c. daftar riwayat hidup setiap calon;

d. wajib menyerahkan syarat-syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

e. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

2. Kandidat Independen yang mencalonkan diri sebagai ketua BEM wajib menyerahkan:

a. surat pencalonan, ditandatangani oleh yang bersangkutan;

b. daftar riwayat hidup;

c. wajib menyerahkan syarat-syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

d. surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

3. Kandidat Independen yang mencalonkan diri sebagai Calon DPM wajib menyerahkan:





4. Kandidat UKM DAN HMJ yang mencalonkan diri sebagai anggota MPM wajib menyerahkan:





Pasal 29 Format pengisian data calon sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 30

Nama calon beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), (2), (3), dan (4) diserahkan

kepada KPU.

Pasal 31

Bila dalam Pemilu tidak ada mahasiswa Universitas Mandiri Subang yang mencalonkan diri sebagai calon DPM

dan anggota MPM maka pemilihan DPM dan anggota MPM dipilih dengan mekanisme lain. Mekanisme lain pemilihan DPM adalah:

1. Ketua BEM merekomendasikan 3 nama atau lebih mahasiswa UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG

sebagai calon DPM .

2. Calon tersebut akan dipilih melalui uji kelayakan yang diselenggarakan oleh MPM .

3. Penetapan DPM dilaksanakan dalam Rapat Pleno MPM .

Pasal 32

Apabila terdapat calon anggota MPM dari kandidat UKM dan HMJ yang terpilih melalui mekanisme di luar

Pemilu, maka calon anggota MPM tersebut wajib menyerahkan surat mandat dari UKM dan HMJ terkait

sebelum dilaksanakan kongres pada tahun tersebut maksimal 7 hari sebelum kongres.

BAB VII

DAERAH PEMILIHAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 33

1. Daerah pemilihan berada di Universitas MANDIRI SUBANG.

2. Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS di jurusannya masing-masing

Pasal 34

1. Pendataan pemilih dilakukan oleh KPU;

2. Daftar pemilih diklasifikasikan berdasarkan program studi.

BAB VIII

KAMPANYE

Pasal 35

1. Dalam penyelenggaraan Pemilu, dapat diadakan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu;

2. Dalam kampanye Pemilu, calon pemilih mempunyai hak untuk menghadiri kampanye;

3. Seluruh kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Pemilu dan diatur oleh KPU;

4. Materi kampanye Pemilu berisi program peserta Pemilu yang mengacu kepada kemajuan Universitas

Mandiri Subang;

5. Penyampaian materi kampanye Pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif, tidak

menggangu jadwal perkuliahan, serta tidak megandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan ;

6. Peraturan dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU.

7. lokasi kampanye ditetapkan oleh KPU.

Pasal 36

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat umum;

f. rapat umum; dan

g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan Pemilu.

Pasal 37

Tata cara kampanye Pemilu lebih lanjut diatur oleh keputusan KPU

BAB IX

PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA, DAN PENETAPAN HASIL PEMILU

Pasal 38

1. Pemungutan suara Pemilu ketua BEM UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG, DPM, dan

anggota MPM UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG diselenggarakan secara serentak selama 3 hari;

2. Calon anggota MPM kandidat jurusan hanya dapat dipilih oleh pemilih dari jurusan dimana calon berasal

dan hanya pada TPS jurusan calon berasal

3. Tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan ketua BEM , DPM dan anggota MPM untuk semua

daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU;

4. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh KPU setelah pelaksanaan Pemilihan Selesai;

5. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu,

pemantau Independen, dan civitas akademika UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG yang hadir dapat

menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara;

6. KPU menetapkan hasil Pemilu untuk ketua BEM , DPM dan anggota MPM selambat-lambatnya 10 jam

setelah pemungutan suara.

Pasal 39

Tata cara pemberian dan pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilu lebih lanjut diatur oleh keputusan KPU.

BAB X

PANITIA PENGAWAS PEMILU

Pasal 40

1. Panitia pengawas pemilu dibentuk oleh MPM ;

2. Panitia Pengawas pemilu bertanggungjawab kepada Ketua MPM dan di laporkan kepada Ketua Lembaga;

3. Masa keanggotaan Panitia Pengawas pemilu adalah sejak ditetapkan sampai dengan pelaksanaan pemilu

berakhir.

Pasal 41

1. Jumlah maksimal Panitia Pengawas Pemilu ditentukan oleh MPM

2. Keanggotaan Panitia Pengawas Pemilu terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan para anggota;

3. Ketua Panitia Pengawas Pemilu dipilih dari dan oleh anggota;

4. Setiap anggota Panitia Pengawas Pemilu mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 42

1. Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang :

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;

b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;

c. meneruskan temuan dan/atau laporan kepada Mahkamah Pemilu;

d. menasehati dan memberi peringatan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan

pemilu sesuai peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku, dan

e. melaksanakan proses penyidikan dan penuntutan dalam proses peradilan dalam Mahkamah Pemilu.

2. Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang terkait harus memberikan

kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundang-undangan

Pemilu.

BAB XI

PEMANTAU INDEPENDEN

Pasal 43

1. Pemantau Independen berasal dari unsur publik, dengan maksimal 2 orang tiap Prodi

2. Jika terdapat prodi yang tidak memenuhi kuota maksimal, maka dipilih dari orang yang mendaftar paling

cepat.

3. Pemantau Independen berhak melakukan pengawasan;

4. Pemantau Independen wajib mendaftarkan diri kepada KPU;

5. Pemantau Independen dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan menyempaikan

laporan hasil pemantauannya kepada Panitia Pengawas Pemilu;

6. Pemantau Independen wajib mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh KPU dan Peraturan

Perundang-undangan UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG;

7. Pemantau Independen yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau tidak

lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPU, dicabut haknya sebagai Pemantau Independen;

8. Tata cara untuk menjadi Pemantau Independen dan tata cara pemantauan Pemilu ditetapkan oleh KPU.

BAB XII

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 44

1. Panitia Pengawas Pemilu dapat meminta dan menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilu;

2. Panitia Pengawas Pemilu dapat meminta dan menerima laporan pelanggaraan Pemilu yang diajukan oleh :

a. Pemilih;

b. Pemantau Independen;

c. Peserta Pemilu.

d. KPU

e. Panitia Pelaksana Pemilu

3. Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :

a. Nama, alamat, dan nomor kontak pelapor;

b. waktu dan tempat kejadian perkara;

c. nama dan alamat pelanggar;

d. nama dan alamat saksi-saksi;

e. uraian kejadian.

4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilu selambat-

lambatnya 8 jam sejak terjadinya pelanggaraan Pemilu;

5. Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 45

1. Panitia Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;

2. Panitia Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah laporan diterima; dan

3. Dalam hal Panitia Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi

laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari

setelah laporan diterima.

BAB XIII

MAHKAMAH PEMILU

Pasal 46

1. Mahkamah Pemilu dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua BEM atas persetujuan MPM ;

2. Mahkamah Pemilu bertanggung jawab kepada Ketua BEM dan Ketua MPM ;

3. Masa keanggotaan Mahkamah Pemilu adalah sejak ditetapkan sampai pelaksanaan Pemilu berakhir.

Pasal 47

1. Jumlah anggota Mahkamah Pemilu adalah 3 (tiga) mahasiswa;

2. Keanggotaan Mahkamah Pemilu terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan para anggota;

3. Setiap anggota Mahkamah Pemilu mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 48

1. Mahkamah Pemilu mempunyai tugas dan wewenang :

a. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu dari Panitia Pengawas

Pemilu;

b. menyelesaikan perkara atau sengketa pada proses penyelenggaraan Pemilu;

3. Keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah pemilu bersifat final (keputusan peradilan

tertinggi/tidak ada naik banding)

4. Keputusan yang dietapkan oleh mahkamah pemilu bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat

5. Untuk menunjang pelaksanaan Peradilan Pemilu, penyelenggara Pemilu yang terkait harus

memberikan kemudahan kepada Mahkamah Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai peraturan

perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 49

1. Calon dan/atau peserta Pemilu yang melanggar peraturan yang dibentuk oleh KPU akan mendapat

sanksi yang berlaku

2. Sanksi yang dimaksud pada pasal 37 adalah sanksi yang terdapat pada Peraturan KPU yang telah

disetujui oleh Ketua BEM dan Ketua MPM

Pasal 50

Penggunaan Dana Kemahasiswaan :

1. Jika kegiatan tersebut tidak terealisasi atau tidak terlaksana maka Dana Kemahasiswaan tersebut wajib di kembalikan 100% kepada Puket III dengan Pelaporan Pembatalan Kegiatan.

2. Dana Kemahasiswaan tidak untuk Organisasi di Luar Naungan Lembaga, BEM dan UKM atau HMJ, jika didapat penggunaan Dana Kemahasiswaan dipergunakan Oleh Organisasi Luar Naungan Lembaga, BEM dan UKM atau HMJ maka Pihak terkait wajib mengembalikan Dana tersebut 150% kepada Puket III dengan Pelaporan Pembatalan Kegiatan.

3. Jika kegiatan yang telah di tetapkan sesuai AD/ART BEM, UKM atau HMJ tidak dapat menepati sesuai dengan Pasal 4 dan 5 maka kegiatan tersebut tidak boleh diagendakan pada tahun berikutnya.

4. Pelaporan LPJ disertakan dengan Kwitansi bukti pengeluaran dan jika didapat tidak memenuhinya maka kegiatan tersebut tidak boleh diagendakan pada tahun berikutnya.

Pasal 51

Keorganisasian UKM dan HMJ :

1. Dalam membentuk UKM sebagai mana pasal 7, 8 dan 9 tidak dipenuhi maka tidak dapat didirikan dan dihapus selamanya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas

MANDIRI SUBANG Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Universitas MANDIRI SUBANG dan

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Fakultas Keluarga Mahasiswa Univesitas

MANDIRI SUBANG dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53 1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian dalam ketetapan MPM .

Disahkan BPKOM dengan diketahui oleh

Ketua Lembaga

UNIVERSITAS MANDIRI SUBANG

Pada tanggal : Februari 2013

Ketua Badan Pengawas Keuangan

Oerganisasi Mahasiswa


.........................................

Ketua Lembaga


.....................................

Education

Ruu bem unma subang 2013 ygrex