Upload
grazio-beegirl
View
525
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
HASIL PUTUSAN SIDANG PPKI
SEJARAHSMKN 1 PURWOSARI | XI
MULTIMEDIA1
PENGESAHAN UUD 1945SIDANG PERTAMA
Hukum dasar tertulis di Indonesia dirancang oleh BPUPKI dalam sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pekerjaan tersebut kemudian dirampungkan dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 diumumkan dalam berita RI tahun ke-2 Nomor 7 Tahun 1946. Sistematika UUD 1945 terdiri atas berikut ini :
• Pembukaan (mukadimah) yang meliputi empat alinea (paragraph)
• Batang Tubuh UUD yang merupakan isi dan terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan.
• Penjelasan UUD yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
PENGESAHAN UUD 1945SIDANG PERTAMA
Sebelum PPKI mengesahkan UUD 1945, Soekarno dan Hatta menugaskan Ki Bagus Hadikusumo, K.H Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singo Dimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk membahas rancangan Pembukaan UUD tersebut dinamakan sebagai Piagam Jakarta. Namun, rancangan tersebut telah menimbulkan kebertan dari sejumlah pihak karena adanya satu kalimat yang dianggap dapat merintangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah dilakukan perundingan, akhirnya mereka sepakat mengganti kalimat tersebut dengan : “Ketuhanan Yang Maha Esa”
PENGESAHAN UUD 1945SIDANG PERTAMA
Setelah PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945, Ir. Soekarno lalu mengeluarkan pernyataan : “ Dengan ini
tuan-tuan sekalian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta peraturan peralihan telah sah
ditetapkan. Dengan demikian pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan
kehidupan bernegara, yang meliputi dasar Negara yakni sebuah Undang- Undang Dasar yang kita kenal
dengan nama Undang-Undang Dasar 1945”.
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAPRESSIDANG PERTAMA
Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945, pemimpin pemerintahan di Indonesia dipegang oleh seorang presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Dalam sidang pertama PPKI, Otto Iskandardinata mengusulkan pemilihan presiden dan wapres dilakukan secara aklamasi. Usul ini disetujui dan PPKI kemudian memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI.
Sebuah Negara dapat berdiri apabila memenuhi syarat – syarat, yakni:• Ada wilayahnya• Ada rakyatnya• Ada pemerintahan yang
berdaulat• Mendapat pengakuan
dari Negara-negara lain.
PEMBENTUKAN PEMDASIDANG KEDUA
Setelah menjadi presiden, Sukarno kemudian menunjuk sembilan orang anggota PPKI sebagai
panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Yang beranggotakan : Soebardjo, Sayuti Melik, Iwa
Kusumasumantri, Wiranata Kusumah, Dr. Amin, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi dan Ketut Pudja. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah Negara
Indonesia.Presiden Soekarno juga telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Kasman Singodimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi
merumuskan bentuk departemen bagi Pemerintahan RI, tetapi bukan personalianya (pejabatnya).Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19
Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto
Iskandardinata.
PEMBENTUKAN PEMDASIDANG KEDUA
Hasil keputusan panitian kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata :1. membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8
Provinsi. Masing-masing Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, yakni :Sumatra : Mr. Teuku Mohammad HassanJawa Barat : Sutarjo KartohadikusumoJawa Tengah : R. Panji SurosoJawa Timur : R.A. SuryoSunda kecil : Mr. I Gusti Ktut PujaMaluku : Mr. J. LatuharharySulawesi : Dr. G. S. S. J. RatulangiKalimantan : Pangeran Mohammad NoorDisamping delapan wilayah tersebut, masih ditambah D.I Yogyakarta dan Surakarta (Mr. Assaat)
2. Adanya Komite Nasional (Daerah)
PEMBENTUKAN PEMDASIDANG KEDUA
Sedangkan hasil sidang dari panitia yang dianggotai oleh Mr. Ahmad Subarjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman memutuskan untuk menetapkan 12 kementrian yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.• Departemen Dalam Negeri :
Wiranata Kusumah• Departemen Luar Negeri : Ahmad
Subardjo• Departemen Kehakiman : Dr.
Soepomo• Departemen Keuangan : A.A
Maramis• Departemen Kemakmuran : Ir.
Surachman Tjokrodisuryo• Departemen Pengajaran : Ki Hajar
Dewantara• Departemen Penerangan : Amir
Syarifudin• Departemen Sosial : Iwa
Kusumasumantri• Departemen Pertahanan : Supriyadi• Departemen Kesehatan : Boentaran
Martoatmodjo• Departemen Perhubungan :
Abikusno Tjokrosujoso• Departemen Pekerjaan Umum :
Abikusno Tjokrosujoso
PEMBENTUKAN PEMDASIDANG KEDUA
Sedangkan hasil sidang dari panitia yang dianggotai oleh Mr. Ahmad Subarjo, Sutardjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman memutuskan untuk menetapkan 12kementrian yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.• Menteri Negara : Wachid Hasyim• Menteri Negara : R.M Sartono• Menteri Negara : M. Amir• Menteri Negara : R. Otto
Iskandardinata
TERIMA KASIH!
SMKN 1 PURWOSARI | XI MULTIMEDIA1