Dra.Suminarsih,M.SiWidyaiswara LPMP Jawa TengahHP: 08122922062Email: suminarsih09@yahoo.co.id

LATAR BELAKANG • Pendidikan sesuai dengan UU no.32

tahun 2004 sudah didesentralisasikan sehingga semua aspek pendidikan sudah menjadi otonomi daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan bergantung kepada sumber daya manusia di daerah.

• Sumber daya pendidikan di daerah sangat bervariasi bergantung kepada kondisi dan situasi daerah masing-masing.

LATAR BELAKANG

• Otonomi pendidikan di daerah pelaksanaannya bergantung kepada kebijakan Bupati atau Walikota yang dalam beberapa kasus kurang menekankan kepada mutu.

• perlu dilakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan Nasional.

Latar Belakang

•bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;

•bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;

DASAR HUKUM 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Badan Hukum Pendidikan7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan8. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang

Guru9. dll

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 63 TAHUN 2009 

TENTANG 

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

 

Struktur Permendiknas no.63 tahun 2009 tentang SPMP

BAB I KETENTUAN UMUM

BAGIAN KETERANGANPASAL

TERKAIT

Kesatu Batasan Istilah 1

Kedua Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan

2

Ketiga Paradigma dan Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan

3

Keempat Cakupan Penjaminan Mutu Pendidikan

4

Kelima Pembagian Peran dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

5, 6, 7, dan 8

BAB II PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL

BAGIAN KETERANGANPASAL

TERKAIT

9

BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL

DAN NONFORMAL

BAGIAN KETERANGANPASAL

TERKAIT

Kesatu Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

10,11,12,dan 13

Kedua Kerangka Waktu Penjaminan Mutu Pendidikan

14, 15, dan 16

Ketiga Tanggung Jawab dan Koordinasi Pemenuhan Standar Mutu Pendidikan

17, 18 dan 19

Keempat Jenis Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan

20

Kelima Tanggung Jawab Menteri Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

21, 22,23,24 dan 25

BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL

DAN NONFORMAL

BAGIAN KETERANGANPASAL

TERKAIT

Keenam Tanggung Jawab Departemen, Departemen Agama, dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Lainnya Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

26, 27, 28, 29, 30 dan 31

Ketuju Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

32, 33, dan 34

kedelapan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten atau Kota Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

35, 36 dan 37

BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN FORMAL

DAN NONFORMAL

BAGIAN KETERANGANPASAL

TERKAIT

kesembilan

Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

38 dan 39

Kesepuluh Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan

40, 41, 42, 43, 44, 45 dan 46

BAB IVSANKSI

BAGIAN KETERANGANPASAL

TERKAIT

47

BAB VKETENTUAN PENUTUP

BAGIAN KETERANGANPASAL

TERKAIT

48 dan 49

TUGAS : I

1. Apa mutu pendidikan?2. Apa penjaminan mutu pendidikan ?3. Apa Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan?4. Apa standar mutu pendidikan?

Istilah Umum dalam SPMP

Mutu pendidikan

•tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

Istilah Umum dalam SPMPPenjaminan mutu pendidikan

•kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

•subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan

Standar Pelayanan Minimal

• jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Satuan pendidikan

•kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

•Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Satuan pendidikan

•Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

•Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Standar Nasional Pendidikan

•Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan.

Penjaminan dan Peningkatan Mutu

Pendidikan di Indonesia

22

Analisis & Pelaporan Mutu

Pendidikan

Pengkajian Mutu

Pendidikan (Pengumpulan

Data)

Peningkatan Mutu

Pendidikan

Standar Nasional

Pendidikan

Penjaminan Mutu

23

Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Isu Lokal

Perencanaan dan Implementasi

Program Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring Program

Pegembangan atau pemilihan

instrument pengumpulan data

Pengumpulan dan pencatatan

data

Verifikasi (internal dan eksternal) dan

analisa data

Laporan temuan

Indentifikasi pencapaian dan

aspek pengembangan

Pemembangan dan implementasi program

pengingkatan mutu

Moniot dan kajian hasil pelaksanaan program

peningkatan

Siklus Pejaminan Mutu dan Peningkatan Mutu

SPMPSPMPStrategi Pengumpulan DataStrategi Pengumpulan Data

DELAPAN STANDAR NASIONAL

PROGRAM PENJAMINAN DAN

PENINGKATAN MUTU

PENDIDIKAN

EVALUASI DIRI SEKOLAH (Dengan Validasi

Eksternal)

(Tahunanl)

MONITORING SEKOLAH OLEH KABUPATEN

(Tahunan-dalam bentuk laporan)

SEKOLAH TARGET KAJIAN

(Sesuai kebutuhan)

PENGUMPULAN DATA PADATI

(Tahunan)

PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH OLEH

PROPINSI

(Lima tahun)

SERTIFIKASI GURU, PEMUTAKHIRAN DAN

CPD

(Tahunan – Sedang berjalan)

PADATI: Pangkalan data dan informasi

LPMP Pelatihan SPMP dan FasilitasiPengembangan kapasitas untuk penjaminan mutu Memasukkan data ke dalam SIMP, dimana dibutuhkan Membantu propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menganalisa data dan mempersiapkan laporan Reviu, monitor , dan laporan tentang SP2MP Mengelola, memonitor, dan mengevaluasi block grants

KABUPATEN/KOTA/KANWILDEPAGMengumpulkan atau menerima data Memasukkan data ke dalam SPMP dimana dibutuhkan (Depdiknas) Riviu data dan informasi sekolahLaporan mengenai kinerja sekolah Mendukung peningkatan sekolah dan guru

PSP/DEPDIKNAS/ DEPAGSTANDAR NASIONAL BSNP

EVALUASI DIRI SEKOLAH - Dengan Validasi Eksternal

PROGRAM MONITORING

SEKOLAH, GURU & KEPALA SEKOLAH

– oleh Kabupaten/Kota

KAJIAN SEKOLAH TARGET

SERTIFIKASI GURU & PELATIHAN

AKREDITASI SEKOLAH OLEH

PROPINSI

PENGUMPULAN DATA

PADATI/EMIS

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

Alur Data dalam Penjaminan dan Analisa Mutu SPMP

TUGAS : 2

1. Apa tujuan penjaminan mutu pendidikan?

2. Apa paradigma penjaminan mutu pendidikan?

3. Apa prinsip penjaminan mutu pendidikan?

4. Apa cakupan mutu pendidikan

Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan•Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan

adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.

Tujuan Penjaminan Mutu PendidikanTujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP, meliputi:•terbangunnya budaya mutu pendidikan•pembagian tugas dan tanggung jawab•ditetapkannya secara nasional acuan mutu•terpetakannya secara nasional mutu pendidikan•terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan

Paradigma penjaminan mutu• pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan

tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun;

• pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan

• pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Prinsip penjaminan mutu pendidikan

• keberlanjutan;• terencana dan sistematis, dengan kerangka

waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal;

• menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal;

• memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin;

• SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

Cakupan mutu pendidikan• Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa

mencakup sekurang-kurangnya:▫ mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti,

dan kepribadian; ▫ kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik,

kinestetik, vokasional, serta kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi, dan minat masing-masing;

▫ muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi kehidupan;

▫ kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan; ▫ tingkat kemandirian serta daya saing, dan▫ kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan

lingkungannya

Tugas : III

1. Siapa penyelenggara satuan atau progam pendidikan, dan apa perannya?

2. apa penjaminan mutu informal?3. Apa peran pemerintah dalam penjaminan

mutu informal?

Penyelenggara satuan atau progam pendidikan•penyelenggara satuan atau program

pendidikan masyarakat;•pemerintah kabupaten atau kota;•pemerintah provinsi; •Pemerintah.(Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya penyelenggara satuan pendidikan)

Peran penjaminan mutu• Penyelenggara satuan atau program pendidikan

mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.

• Pemerintah kab/kota (provinsi, pemerintah) mensupervisi, mengawasi, mengevaluasi, dan dapat memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan sesuai kewenangannya dalam penjaminan mutu pendidikan.

Penjaminan mutu informal

•Penjaminan mutu pendidikan informal dilaksanakan oleh masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan.

Peran Pemerintah dalam penjaminan mutu informal

• pendirian perpustakaan & bahan pustaka• kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian

perpustakaan milik masyarakat seperti perpustakaan di tempat ibadah;

• kemudahan akses ke sumber belajar multi media• pemberian subsidi atau penghargaan kepada penulis buku

nonteks dan nonjurnal-ilmiah yang berprestasi dalam pendidikan informal;

• pemberian penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berprestasi atau kreatif dalam pembelajaran informal masyarakat ;

• pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat yang sukses melakukan pembelajaran informal secara otodidaktif

• pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan perundang-undangan; dll

Tugas IV

1. Apa tingkatan acuan mutu oleh satuan/program pendidikan?

2. Untuk apa S P M berlaku?3. Siapa yang menetapkan SPM, SNP dan

Smp?

Tiga tingkatan acuan mutu, yaitu

•SPM;•SNP; dan•Standar mutu pendidikan di atas SNP.

Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

•Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal

•Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.

SPM berlaku untuk:▫satuan atau program pendidikan; ▫penyelenggara satuan atau program pendidikan; ▫pemerintah kabupaten atau kota; dan ▫pemerintah provinsi.

• SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan.• Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau

program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP.

• Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses memenuhi SNP.

Penetapan SPM, SNP

•SPM ditetapkan oleh Menteri.•SNP ditetapkan oleh Menteri.•Standar mutu di atas SNP dipilih oleh

satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan.

Tugas : V

1. Digunakan untuk apa pemenuhan SPM oleh satuan pendidikan?

2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pemenuhan SMP bagi satuan pendidikan, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi?

3. Bagaimana kaitan antara SNP, SPM, Rencana strategik dan rencana tahunan?

4. Siapa penanggung jawan pemenuhan SPM?

SPM digunakan oleh satuan pendidikan

•dalam rangka memperoleh izin definitif pendirian satuan pendidikan atau pembukaan program pendidikan.

•paling lambat 2 (dua) tahun setelah satuan atau program pendidikan memperoleh izin prinsip untuk berdiri dan beroperasi.

•SPM yang berlaku bagi penyelenggara satuan pendidikan(pem kab/kota, pem provinsi) dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya SPM yang bersangkutan

Kaitan antara SNP, SMP di atas SNP, Rencana strategik dan rencana tahunan

Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab:•satuan atau program pendidikan

formal atau nonformal;•penyelenggara satuan atau program

pendidikan formal atau nonformal;•pemerintah kabupaten atau kota; dan •pemerintah provinsi.

Tugas : VI

1. Apa jenis kegiatan penjaminan mutu?2. Bagaimana pengukuran ketercapaian

program?3. Apa hub SNP. SPM, Audit kinerja,

akreditasi, sertifikasi dan dll

Kegiatan Penjami

nan Mutu

Pengukuran ketercapaian standar mutu acuan dilakukan melalui

Tugas VII

1. Bagaimana tanggung jawab menteri dalam penjaminan mutu pendidikan?

2. Bagaimana pemetaan SPM dilakukan?3. Bagaimana pula penyelengaraan ujian

nasional?4. Bagaimana mekanisme akreditasi satuan

atau program pendidikan?

Tanggung jawab Menteri dalam PMP

Regulasi

S P M S N P

Koordinasi PMPDlm

Renstra Depdikna

s

Evaluasi

Pemetaan SPM dan SNP

Balitbang(Pemetaan SPM dan

SNP)

Satuan Pend

Penyelenggara

Pemerintah Kab/kota

Pemerintah Propinsi

PAUDDikdas

• LPMP• P2PNFI,• BPPNFI,

•Departemen Agama, dan

Kementerian/ Lembaga

pemerintah lainnya

Tugas : VIII

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penjaminan mutu?

Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

•Regulasi •Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta

pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi kepada satuan atau program pendidikan:

•FORMAL•NON FORMALDengan pertimbangan:•Dewan Pendidikan, BAN S/M, BAN-PNF

LPMPP2PNF/BPPNF

Tanggung jawab pemprov

Tugas IX:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penjaminan mutu?

Tanggung jawab pemda Kab/Kota

Tanggung jawab satuan pendidikan dalam penjaminan mutu•tanggung jawab satuan atau program

pendidikan dan wajib didukung oleh seluruh pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan.

•dipimpin oleh pemimpin satuan atau program pendidikan.

•Komite sekolah/madrasah memberi bantuan sumberdaya, pertimbangan, arahan, dan mengawasi sesuai kewenangannya terhadap penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.

Tanggung jawab satuan pendidikan dalam penjaminan mutu•Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan

dilaksanakan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan untuk mendorong tumbuhnya budaya kreativitas, inovasi, kemandirian, kewirausahaan, dan akuntabilitas.

•Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai prinsip otonomi keilmuan.

•Satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu satuan atau program pendidikan

Satuan pendidikan wajib mengikuti:

SIMP, menghubungkan:

•penyelenggara satuan pendidikan;•pemerintah kabupaten atau kota yang

bersangkutan;•pemerintah provinsi yang bersangkutan;•Departemen Agama, bagi satuan atau

program pendidikan agama dan keagamaan;

•kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan atau program pendidikan; dan Departemen.

ICB: Internal Capacity Building