Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU
PAPER
“SURAT KEPUTUSAN PAJAK”
OLEH :
ANGGA KUSUMA
1201112466
JURUSAN ADMINISTRASI
PRODI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2013
DAFTAR ISI
Daftar Isi Halaman
Daftar Isi ................................................................................................. i
BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang.................................................................................... 1
BAB II. PEMBAHASAN........................................................................ 2
A.Pengertian Pajak................................................................................... 2
B. Fungsi Pajak…………………………………………………………..7
C.Yusdifikasi Pajak dan Prinsip Pemungutan Pajak................................ 8
D. Hukum Pajak………………………………………………………… 9
E.Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya...................................... 11
F. Surat Ketetapan Pajak………………………………………………. 12
BAB II. Kesimpulan................................................................................ 17
3.1 Kesimpulan................................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 19
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum
dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang
Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari
pengertian atau fakta diatas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk
memakmurkan rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera. Ideal pemerintah
tentang pajak sebagai usaha untuk mencapai kemakmuran belum berjalan dengan
baik karena didalam pelaksanaannya masih banyak terdapat ketimpangan-
ketimpangan yang menghambat proses tersebut. Menjadi suatu masalah yang
besar ketika Negara kehilangan kepercayaan dari rakyatnya karena pajak tidak
dapat mencapai tujuannya. Hal itu diakibatkan pengelolaan dan pelaksana
pengelolaan yang tidak transparaan serta adanya penyelewengan atau pelanggaran
ditubuh instansi yang mengurus pajak.
Jika Pajak didilihat dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber
daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan
gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah.
Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya
untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya
kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang
merupakan kebutuhan masyarakat. Ini juga berarti pemerintah mempunyai kuasa
monopoli di dalam perekonomian yang tercermin dalam UUD 1945 pasal 33 ayat
2. Yang mana sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak,
dikuasai dan dikelola oleh Negara. Pajak mempunyai fungsi Fungsi anggaran
(budgetair) merupakan sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin
negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai pengatur
pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian dalam hal yang
berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak
mempunyai andil dalam pembentukkan harga pasar.
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pajak
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus
menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat baik material maupun spriritual. Untuk dapat merealisasikan
tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam
pembiayaaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam
negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang
berguna bagi kepentingan bersama.
Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling pengting
bagi sebuah negara, banyak para ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya
tentang definisi tentang pajak. Berikut adalah definisi yang dikemukakan
beberapa ahli ekonomi :
Rifhi Siddiq
Pajak adalah iuran yang dipaksakn pemerintahan suatu negara dalam periode
tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib
pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
Leroy Beaulieu, seorang sarjana dari Perancis, dalam bukunya yang berjudul
Traite de la Science des Finances, 1906 mengemukakan “
“ Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh
kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja
pemerintah.”
Deutsche Reichs Abgaben Ordnung ( RAO – 1919 ), mendefinisikan pajak
sebagai bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak ada
kontraprestasinya), yang di pungut oleh bada yang ebrsifat umum(Negara), untuk
memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan),
yang karena undang-undang menimbulkan utang pajak. Artinya pajak merupakan
iuran yang dipaksakan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan tanda timbal
balik, karena berfungsi sebagai penambah penghasilan Negara demi
meningkatkan pembangunan suatu Negara.
3
Prof. Edwin R.A Seligman dalam Essay Taxation ( New York, 1925 )
menyatakan
“ Tax is compulsory Contribution from the person, to the goverment to defray the
expenses incurred in the common interest of all, without reference to special
benefit conferred.”
Banyak yang keberatan atas kalimat “ without reference “ karena bagaimana pun
juga uang pajak tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, sementara
“benefit” yang diperoleh akan diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah
ditunjukan apalagi secara perrangan.
Phillip E. Taylor dalam bukunya yang berjudul The Economics of Public
Finance, 1984 mengganti kata “without reference “ menjadi “ with little reference
“
dalam bukunya yang berjudul De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden
( 1949 ) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan
sepihak dan terutang kepada penguasa ( menurut norma-norma yang
ditetapkannya secara umum ), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata
digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.
Prof. Dr. M.J.H Smeets dalam bukunya de Economische Betekenis der
Belastingen, 1951 adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma
– norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi yang
dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual yang maksudnya adalah
untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “ Pajak
Berdasarkan Asas Gotong-Royong “, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964,
menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya
produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Prof. Dr. P.J.A Adriani beliau pernah menjabat guru besar hukum pajak pada
Universitas Amsterdam dan pemimpin International Bureau of Fiscal
Documentation di Amsterdam mengatakan bahwa:
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi
kembaliyang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaanya untuk membayai
4
pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggaraan
pemerintahan.”
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar - Dasar Hukum Pajak
dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal yang
langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
menurut Sommerfeld, pajak merupakan suatu pengalihan sumber-sumber yang
wajib di lakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan
peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar
pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.
menurut R. Santoso Brotodihadrjo, pajak adalah bantuan, baik secara
langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk
atau drai barang, untuk menutupi belanja pemerintah, yang artinya pajak
merupakan suatu pemungutan dari masyarakat yang berguna untuk kepentingan
Negara.
Mr. Dr. N.J Fieldmann dalam bukunya yang berjudul De overheidsmiddelen
van Indonesia, Leiden ( 1949 ) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi
yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa ( menurut norma-norma
yang ditetapkannya secara umum ), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-
mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara
ekonomis (pajak adalah sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah) atau pengertian secara yuridis ( pajak adalah iuran yang dapat
dipaksakan ) dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli tentang
unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan
perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat
ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak
kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang
tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
5
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun
pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib
pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundag-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran
Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi
mengatur / regulatif).
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada
pengertian pajak adalah sebagai berikut :
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai publik investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
Cara melaksanakan hukum pajak diantaranya sebagai barikut:
1. Pajak dapat dipaksakan
Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus untuk memaksa wp
untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab undang
undang menurut sanksi-sanksi pidana fiscal (pajak) sanksi administrative yang
kususnya diatur oleh undang-undang no 19 tahun 2000 termasuk wewenang
dari perpajakan untuk mengadsakan penyitaan terhadap harta bergerak/ tetap
wajib pajak.
6
Dalam hokum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu
wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu
menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat
menyandera wp dengan memasukkannya kedalam penjara.
2. Pajak tidak menerima kontra prestasi
Ciri kas pajak dibandiong dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib
pajak (tax payer ) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara
langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek
pajak ada menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan
masyarakat lainnya.
3. Untuk membiayai biaya umum pemerintah
Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk biaya khusus .
dipandang dari segi hokum maka pajak akan terutang apabila memenuhi
syarat subjektif dan syaratobjektif .
Syarat objektif : ,yang berhubungan dengan objek pajak misalnmya
adanya penghasilan atau penyeerahan barang kena pajak . syarat subjektif
adlah syarat yang berhubungan dengan subjek pajak , apakah orang pribadi
atau badan.
Struktur pajak di Indonesia berdasarkan urian diatas adalah sebagai
berikut:
1. pajak penghasilan (PPh)
2. pajak pertambahan nilaio barang dan jasa dan penjualan atas baeang
mewah
3. pajak bumi dan bangunan
4. pajak daerah dan retribbusi daerah
5. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
6. bea materai
Untuk mewujudkan pajak-pajak tersebut menjadi kenyataan, terdapat hokum
pajak formal yaitu UU RI NO 16 thn 2000 tentang perubahan kedua dari uu no 6
1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
7
Bagi wajib pajak yang menghindari pajak uu no 19 thn 2000 tentang
penagihan pajak dan surat paksa.
Bagi wajib pajak yang banding berdasarkan uu no 17 thn 1997 tentang badan
penyelesaian sengketa pajak BPSP tyelah disebutkan diatas telah diubah dan
diganti dengan uu no 14 thn 2002 tentang penaagihan pajak
B. Fungsi pajak
1. Fungsi budgetair
Fungsi budgeteir merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu
suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk
memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang
perepajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperkuan negara berdasarkan
undang-undang.
Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagi
berikut:
jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar
kewajiban pajaknya.
Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada
fiskus
Jangan sampai ada objek pajak dai pengamatan dan perhitungan
fiskkus yang terlepas
Perwujudan fungsi budgetair dalam kehidupan kenegaraan dapat terlihat
dalam APBN yang setiap tyahun disahkan dengan undang-undang. Penerimaan
negara selalu meningkat dari tahun ketahun khususnya setelah reformasi uu
perpajakan thn 1983/1984.
2. Fungsi regulerend
Atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh
pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , dan sebagainya
sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari
fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai
sebagai alat kebijakan, mis : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk
mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak
8
regulerend yang terdapat dalam UU No I tahun 1967 tentang penanaman
modal asing. Contoh:
a) Bea materai modal
b) Bea masuk dan pajak penjualan
c) Bea balik nama
d) Pajak perseroan
e) Pajak devident
C. Yusdifikasi Pajak Dan Prinsip Pemungutan Pajak
Dalam hal ini akan dikemukakan asas-asas pemungutan pajak dan alas an-
alasan yang menjdi dasar pembenaran pemungutan pajak oleh fiskus negara,
sehingga fiskus negara merasa punya wewenang untuk memungut pajak dari
penduduknya.
Teori asas pemungutan pajak:
a) Teori ansuransi
Negara berhak memungut pajak dari penduduk karena menurut teori ini
negara melindungi semua rakyat dan rakyat membayar premi pada negara.
b) Teori kepentingan
Bahwa negara berhak memungut pajak karena penduduk negara tersebut
mempunyai kepentingan pada negara, makin besar kepentingan penduduk
kepada negara maka makin besar pula pajak yang harus dibayarnya kepada
negara.
c) Teori bakti
Mengajarkan bahwa pwnduduk adalah bagian dari suatu negara oleh
karena itu penduduk terikat pada negara dan wajib membayar pajak pada
negara dalam arti berbakti pada negara.
d) Teori gaya pikul
Teori ini megusulkan supaya didalam hal pemungutan pajak pemerintah
memperhatikan gaya pikul wajib pajak.
e) Teori gaya beli
9
Menurut teori ini yustifikasi pemungutan pajak terletak pada akibat
pemungutan pajak. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk mrmbiayai
pengeluaran umum negara, karena akibat baik dari perhatian negara pada
masyarakat maka pemuingutan pajak adalah juga baik.
f) Teori pembangunan
Untuk Indonesia yustifikasi pemungutan pajak yang paling tepat adalah
pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur
Disamping itu terdapat juga asas-asas pemungutan pejak seperti:
Asas yuridis yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan
pada undang-undang
Asas ekonomis yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan
sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat
Asas finansial menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk
memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.
Prisip-prinsip pemungutan pajak:
Menurut Era Saligman ada empat Prisip pemungutan pajak:
Prisip fiscal
Prinsip Administrativ
Prinsip ekonomi
Prinsip Etika
D. Hukum Pajak
Adalah: Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang
pemerinth untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali
kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut
merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau
badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.
Hukum pajak dibedakan atas:
10
1. Hukum pajak material
Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan
siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak dan berapa harus dibayar.
2. Hukum pajak formal
Yaitu: memuat ketentuan-ketentuan bagaiman mewujudkan hukum pajak
material menjadi kenyataan.
Kutipan beberapa definisi Pajak dari para pakar. Prof. Erwin R.A. Seligman
dalam buku Esay in Taxation yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax is
compulsory Contribution from the person, to Government to depray the expenses
incurred in the common interest of all, without reference to special benefit
conperred” Secara garis besar terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan
kepada Negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan khusus pada seseorang,
bagaimanapun pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat.
Mr. Dr. N.J. Feldmann dalam bukunya De over heidsmiddelen Van Indonesia
(terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa
adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.
Menurut Nurmatu (2003) Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi penerimaan
(budgeter) dan fungsi mengatur (regular). Fungsi budgeter merupakan fungsi
pajak sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-
pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukannya pajak dalam APBN sebagai
penerimaan dalam negeri. Sedangkan fungsi regular merupakan fungsi pajak
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang
ekonomi dan social. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi
terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.
Ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifatnya dapat dipaksakan
11
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh masyarakat
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai
public investment.
5. Pajak dapat pula pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu
mengatur.
6. Retribusi
7. Sumbangan
E. Perbedaan Pajak Dan Jenis Pungutan Lainnya Pebedaan Hukum
Pajak Materiil Dan Hukum Pajak Formal
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku
pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Apabila memperhatikan materinya Hukum
Pajak diedakan menjadi:
1. Hukum Pajak Materiil
Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan , peristiwa
hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak
(subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul
dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hokum antara pemerintah dan wajib
pajak sebagai contoh : Undang-undang penghasilan
2. Hukum Pajak Formal
Memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hokum materiil menjadi
kenyataan, hokum pajak formal ini memuat antara lain
1. Tatacara penetapan utang pajak.
12
2. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan,
perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
3. Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh menyelenggarakan pembukuan /
pencatatan dan hak-hak wajob pajak mengajukan keberatan dan banding.
4.
F. Surat Ketetapan Pajak
Besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak sebagai ketetapan pajak
tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan surat ketetapan pajak.
Pengertian surat ketetapan pajak sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2007
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan(KUP) adalah surat
ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu
ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya
utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya
tercantum dalam surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini merupakan
tembusan dari kohir sehingga bentuk dan isi kohir sama dengan surat
ketetapan pajak. Dengan modernisasi administrasi, istilah kohir tidak
digunakan lagi, tetapi dalam pengadministrasian masih bermakna penting
sebagai pengawasan penagihan pajak terulang.
Dari tinjauan teori yang disampaikan oleh R.Soemitro (1988) membedakan
surat ketetapan pajak sebagai berikut.
- Surat Ketetapan Pajak Sementara
Surat ketetapan pajak sementara ini seperti yang pernah dijelaskan
sebelumnya sebagai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan otoritas pajak
pada awal tahun yang memuat besarnya pajak terutang sementara yang harus
dibayar. Dengan ketetapan sementara inilah diharapkan uang pajak dapat
segera masuk dalam kas Negara untuk pembiayaan pengeluaran Negara.
Ketetapan pajak ini juga menimbulkan banyak masalah, terutama banyaknya
ragam pengadministrasiannya dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk
untuk mengelola. Oleh karena itu, sistim ini diubah sejak adanya reformasi
pajak di Indonesia.
- Surat Ketetapan Pajak Primitif
13
Surat ketetapan pajak primitif adalah surat ketetapan pajak yang didasarkan
pada data yang diberikan Wajib Pajak tanpa adanya koreksi atau perubahan
dari pihak otoritas pajak.
- Surat Ketetapan Pajak Rampung
Surat ketetapan pajak rampung adalah sebagai kebalikan dari surat ketetapan
pajak sementara. Surat ketetapan pajak rampung diterbitkan pada akhir tahun
yang jumlahnya tentu dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil sehingga
wajib pajak dapat pula mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak
rampung ini
- Surat ketetapan pajak tambahan
Surat ini diterbitkan sehubungan dengan pemungutan pajak sebagai contoh
pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas pembayaran gaji yang sekarang
dikenal dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Surat ketetapan pajak ini
dimaksudkan agar pemberi kerja membayar kekurangan pajak yang telah
dipotong.
- Surat Ketetapan Pajak Tagihan Susulan
Surat ini diterbitkan apabila dikemudian hari ternyata ada hal baru yang
diketahui atau hal yang belum terungkap pada saat diterbitkan surat ketetapan
rampung.
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Definisi SKPKB
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(16), Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Penerbitan SKPKB
Menurut No.28 Tahun 2007 Pasal 13(1), SKPKB diterbitkan apabila :
a.Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar.
14
Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan tempat
kegiatan usaha Wajib Pajak.
b.Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
c.Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak
seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif
0% (nol persen) bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan
di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, yang
mengakibatkan pajak yang terulang tidak atau kurang dibayar dikenai sanksi
administrasi dengan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
ditambah dengan kenaikan 100%
d.Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatn tidak dipenuhi
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ;atau,
e. kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
Sanksi Administrasi
a.Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan pada poin 2a dan 2e, maka
jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
b.Apabila SKPKB dikeluarkan karena alas an pada poin 2b, 2c, dan 2d,
maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar :
50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak
100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut,
tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang
disetorkan.
100% dari PPN dan PPn BM yang tidak atau kurang bayar
Fungsi SKPKB
a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya
b. Sarana untuk mengenakan sanksi
15
c. Alat untuk menagih
2. Surat Ketetapan Pajak Nihil
Definisi SKPN
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(18), SKPN adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Penerbitan SKPN
SKPN diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau
jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan .Penerbitan SKPKBT ini didasarkan pada :
Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang
semula belum terungkap atau penerbitan SKPKBT ini dalam jangka waktu 5
tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,bagian tahun
pajak atau tahun pajak.Sebagai konsekuensinya jumlah pajak yang tidak atau
kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
Hasil penelitian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh keuatan
hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidanakarena melakukan tindak tindak
pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara.SKPKBT ini diterbitkan dalam jangka waktu 5
tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak,bagian tahun
pajak,tahun pajak sebagai konsekuensinya bahwa jumlah pajak yang tidak atau
kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
16
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.Dirjen pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak
lebih bayar (SKPLB) berdasarkan hasil penelitian terhadap kebenaran
pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak (pasal 17 UU KUP) terdapat
kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
17
KESIMPULAN
Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara
dalam pembiayaaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari
dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang
berguna bagi kepentingan bersama.
Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam
periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh
wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada
pengertian pajak adalah sebagai berikut :
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai publik investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (c.q. Kantor Pelayanan Pajak/KPP) berdasarkan hasil
pemeriksaan pajak maupun penelitian SPT (umumnya SKP diterbitkan
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT WP). SKP dapat berupa SKP-LB,
SKP-KB, SKP-KBT, atau SKP-Nihil.
1. SKP-LB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan
pajak yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak (Lebih
Bayar/LB).
2. SKP-KB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan
pajak yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran pajak (Kurang
Bayar/KB). Jumlah KB yang tercantum dalam SKP-KB jatuh tempo
18
dalam satu bulan sejak SKP tersebut diterbitkan. Namun jika Wajib Pajak
mengajukan Keberatan, maka KB tersebut belum dianggap sebagai utang
pajak dan jatuh tempo pembayarannya diundur hingga satu bulan setelah
terbitnya Surat Keputusan Keberatan.
3. SKP-KBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah
surat ketetapan pajak susulan setelah SKP-KB yang pertama diterbitkan.
SKP ini bisa muncul manakala kantor pajak mendapatkan
data/keterangan/informasi baru (novum) yang menyatakan adanya
kekurangan pembayaran pajak sementara terhadap Wajib Pajak tersebut
sebelumnya sudah diterbitkan SKP-KB.
4. SKP Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak yang dapat
diperhitungkan, alias tidak kurang maupun tidak lebih bayar.
19
DAFTAR PUSTAKA
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
Wikipidia.com/Pengertian Pajak.
