Upload
fizri-adiyesa
View
343
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
TINDAK PIDANA KORUPSI
Fizri Adiyesa
Siti Aisyah
Asya Azizah
Materi Pembahasan
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Struktur Organisasi KPK
KPK (Komisi Pemberantas Korupsi)
Hakim Pengadilan TPK
▪ Dasar Hukum ▪ Definisi ▪ Macam Macam Perbuatan TPK
▪ Fungsi ▪ Wewenang
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
▪ Definisi
“Korupsi”
adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain
▪ Definisi
“Pemberantasan tindak pidana korupsi”
adalah serangkaian tindakan untuk mecegah dan memberantas TPK melalui upaya :
1. Koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
2. Peran serta masyarakat
▪ Macam macam perbuatan TPK
Dilakukan oleh individu Dilakukan oleh pegawai negeri lainnya
Dilakukan oleh penyelenggara negara
Dilakukan oleh hakim jaksa, dan advokat
Contoh:
Mengambil jatah uang bayaran sekolah
Contoh:
Kasus penyuapan anggota DPR
Contoh:
Penyuapan agar lulus Pegawai Negeri Sipil
Contoh:
Penyuapan hakim agar tuntutan dapat dikurangi
STRUKTUR ORGANISASI KPK
Ketua
Wakil Bidang Pencegahan
Pegawai KPK
Wakil Bidang
Pengawasan
Internal
Wakil Bidang
Informasi dan
Data
Wakil Bidang Penindakan
4 orang Tim penasehat
KPK
Fungsi
Penyelidik.Penyidik.
Penuntut Umum.
▪ K P K
Wewenang Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK,
yang:
• Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, orang lain yang berhubungan dengan itu
• Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
• Menyangkut kerugian minimal Rp. 1000.000.000
▪ Dasar Hukum
TAP MPR No. XI/MPR/1998
Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
UU No. 28/1999
Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN
UU No. 20/2001
Tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang PTPK
Tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)
UU No. 30/2002
▪ Hakim Pengadilan TPK
Terbagi menjadi 2
Hakim Pengadilan Negeri Setempat
Hakim Ad Hoc
Ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung
Diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung