Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
PUBLIC POLICY PUBLIC POLICY
KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK
Citizen/Society
Executive
Demand & Support
Accountability
Local Dev. & Public Service
Participation
Legislation & Control
Accountability
TUGAS NEGARATUGAS NEGARA
TUGAS DARI NEGARA / PEMERINTAH TUGAS DARI NEGARA / PEMERINTAH TIDAK SEKEDAR MELAKSANAKAN TIDAK SEKEDAR MELAKSANAKAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK, TAPI PELAYANAN KEPADA PUBLIK, TAPI
LEBIH DARI ITU, IALAH HARUS LEBIH DARI ITU, IALAH HARUS BERUPAYA BAGAIMANA NEGARA ITU BERUPAYA BAGAIMANA NEGARA ITU
MENGKREASIKAN NILAI MASYARAKAT MENGKREASIKAN NILAI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
DAYA SAING GLOBAL DIMANA DAYA SAING GLOBAL DIMANA MEREKA BERADA. MEREKA BERADA.
WAJAH DARI SUATU NEGARA WAJAH DARI SUATU NEGARA AKAN AKAN TERCERMINTERCERMIN DARI WAJAH DARI WAJAH
KEBIJAKAN PUBLIK – NYA.KEBIJAKAN PUBLIK – NYA.
KARENA ITU KEBIJAKAN KARENA ITU KEBIJAKAN PUBLIK DAPAT MERUPAKAN PUBLIK DAPAT MERUPAKAN ESENSI DARI KEBERADAAN ESENSI DARI KEBERADAAN
SUATU NEGARA.SUATU NEGARA.
KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK
KEBIJAKAN PUBLIK SEBENARNYA KEBIJAKAN PUBLIK SEBENARNYA MERUPAKAN BENTUK KONKRET MERUPAKAN BENTUK KONKRET
DARI ADANYA PROSES YANG DARI ADANYA PROSES YANG MENYANGKUT MENYANGKUT
PERTAUTAN / HUBUNGAN ANTARA PERTAUTAN / HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN RAKYATNYA NEGARA DENGAN RAKYATNYA
IF YOU’RE REACTING TO CHANGE, IF YOU’RE REACTING TO CHANGE, YOU’RE TOO LATE.YOU’RE TOO LATE.
YOU MUST ANTICIPATE CHANGE.YOU MUST ANTICIPATE CHANGE.
YOU MUST UNDERSTAND CHANGE AS YOU MUST UNDERSTAND CHANGE AS AN OPPORTUNITY AND MAKE IT AN OPPORTUNITY AND MAKE IT
HAPPEN.HAPPEN.
(JACK & SUZY WELCH)(JACK & SUZY WELCH)
BUKU – BACAAN.BUKU – BACAAN.
1. THOMAS R. DYE, 20021. THOMAS R. DYE, 2002 Understanding Public Policy, Tenth Edition. Understanding Public Policy, Tenth Edition. Prentice Hall, New Jersey – U.S.A. 07458Prentice Hall, New Jersey – U.S.A. 07458
2. JAMES E. ANDERSON, 19972. JAMES E. ANDERSON, 1997 Public Policy Making, Third EditionPublic Policy Making, Third Edition Houghton Mifflin Coy, Boston – U.S.A.Houghton Mifflin Coy, Boston – U.S.A.
3. RIANT NUGROHO DWIJOWIJOTO, 20033. RIANT NUGROHO DWIJOWIJOTO, 2003 Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. P.T. Elex Media Komputindo, Jakarta.P.T. Elex Media Komputindo, Jakarta.
4. FADILLAH PUTRA, 2003.4. FADILLAH PUTRA, 2003. Paradigma Kritis Dalam Kebijakan Publik, Cetakan kedua.Paradigma Kritis Dalam Kebijakan Publik, Cetakan kedua. Pustaka Pelajar Offset, Surabaya.Pustaka Pelajar Offset, Surabaya.
5. BUDI WINARNO, 2004.5. BUDI WINARNO, 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Cetakan kedua.Teori dan Proses Kebijakan Publik, Cetakan kedua. MedPrint Offset, Yogyakarta, 55292.MedPrint Offset, Yogyakarta, 55292.
THE OLDEST PROFESSION IS NOT THE OLDEST PROFESSION IS NOT PROSTITUTION BUT PROSTITUTION BUT
ADMINISTRATION.ADMINISTRATION.
(Edgar N. Gladen )(Edgar N. Gladen )
DALAM MASA ERA GLOBALISASI DALAM MASA ERA GLOBALISASI PERSAINGAN AKAN TERJADI SECARA PERSAINGAN AKAN TERJADI SECARA KETAT DAN PERAN NEGARA DALAM KETAT DAN PERAN NEGARA DALAM
SITUASI INI AKAN SEMAKIN KURANG, SITUASI INI AKAN SEMAKIN KURANG, KARENA DALAM PROSES GLOBALISASI KARENA DALAM PROSES GLOBALISASI
YANG AKAN BERSAING ITU BUKAN YANG AKAN BERSAING ITU BUKAN PEMERINTAH TAPI PRIVAT.PEMERINTAH TAPI PRIVAT.
(Kenichi Ohmae, The Borderless World`1990 (Kenichi Ohmae, The Borderless World`1990 & The End of the Nation State, 1995).& The End of the Nation State, 1995).
DALAM ERA GLOBALISASI PERAN NEGARA DALAM ERA GLOBALISASI PERAN NEGARA JUSTRU SEMAKIN PENTING, YAITU DALAM UPAYA JUSTRU SEMAKIN PENTING, YAITU DALAM UPAYA MEMBANGUN LINGKUNGAN DAN KONDISI YANG MEMBANGUN LINGKUNGAN DAN KONDISI YANG
DAPAT MENUMBUHKAN DAYA SAING SETIAP DAPAT MENUMBUHKAN DAYA SAING SETIAP AKTOR DALAM SEMUA BIDANG KEHIDUPAN. AKTOR DALAM SEMUA BIDANG KEHIDUPAN.
DALAM UPAYA UNTUK MEMBANGUN LINGKUNGAN DALAM UPAYA UNTUK MEMBANGUN LINGKUNGAN DAN KONDISI YANG DAPAT MENINGKATKAN DAN KONDISI YANG DAPAT MENINGKATKAN
DAYA SAING ITU HANYA DAPAT DIBANGUN OLEH DAYA SAING ITU HANYA DAPAT DIBANGUN OLEH PEMERINTAH MELALUI PEMERINTAH MELALUI “KEBIJAKAN”“KEBIJAKAN” YANG YANG
DIAMBILNYA.DIAMBILNYA.
(Phillip Kottler, Marketing the Nations, 1996 & (Phillip Kottler, Marketing the Nations, 1996 & Competitive Adventage of the Nations, 1998).Competitive Adventage of the Nations, 1998).
PERBEDAAN STRUKTUR PEMERINTAHANPERBEDAAN STRUKTUR PEMERINTAHAN
NoNo Abad 20Abad 20 Abad 21Abad 21
11 UNIFORMITAS UNIFORMITAS (KETUNGGALAN)(KETUNGGALAN)
PLURALISME PLURALISME (KEANEKARAGAMAN)(KEANEKARAGAMAN)
22 ARISTOKRAT (FEODAL)ARISTOKRAT (FEODAL) EGALITER (KERAKYATAN)EGALITER (KERAKYATAN)
33 SENTRALISMESENTRALISME DESENTRALISMEDESENTRALISME
44 OTORITEROTORITER DEMOKRASIDEMOKRASI
55NASIONALISTIK INWARD NASIONALISTIK INWARD
LOOKINGLOOKING
REGIONALISME – GLOBALISME REGIONALISME – GLOBALISME dan HUMANISMEdan HUMANISME
PENGERTIAN KEBIJAKAN PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIKPUBLIK
DARI:DARI:
1.1. MUSTOPADIDJAJAMUSTOPADIDJAJA
2.2. THOMAS R. DYETHOMAS R. DYE
3.3. JAMES ANDERSONJAMES ANDERSON
MUSTOPADIDJAJA MUSTOPADIDJAJA (Manajemen Proses kebijakan Publik, (Manajemen Proses kebijakan Publik,
2003).2003).
Kebijakan Publik: “Keputusan yang Kebijakan Publik: “Keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan.negara dan pembangunan.
THOMAS R. DYE THOMAS R. DYE (Understanding Public (Understanding Public Policy, 1992)Policy, 1992)
Public Policy: “Is whatever governments choose to do or no do”Public Policy: “Is whatever governments choose to do or no do”IMPLIKASI DARI PENDAPAT THOMAS R. DYE:
Pemerintah (government) merupakan badan pembuat kebijakan public.
Jadi keputusan-keputusan (decisions) yang dibuat oleh perusahaan swasta, organisasi sosial, kelompok kepentingan (interest group), individu-individu
dan kelompok-kelompok sosial lainnya bukanlah merupakan kebijakan publik.
2. kebijakan public meliputi keputusan (choices) mendasar dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa-apa (do nothing).
.
PENGERTIAN KEBIJAKAN PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIKPUBLIK
JAMES ANDERSON JAMES ANDERSON (Public Policy (Public Policy Making, 1979)Making, 1979)
Public Policy: “A purpose course of action Public Policy: “A purpose course of action followed by government ini dealing with some followed by government ini dealing with some
problem or matter of concern).problem or matter of concern).
IMPLIKASI DARI PENDAPAT JAMES ANDERSON:
Keputusan-keputusan kebijakan seringkali diambil oleh sekumpulan aktor-aktor.
Dengan demikian kebijakan bukan saja merupakan multiple
decisions (keputusan-keputusan jamak), tetapi suatu multiple decisions yang dibuat oleh multiple decisions makers
(pembuat keputusan jamak), yang seringkali terpisah-pisah yang tersebar di dalam organisasi pemerintah yang kompleks.
Anderson menekankan pada keterkaitan antara tindakan dan persepsi pemerintah mengenai keberadaan problem atau perhatian yang membutuhkan tindakan
INTISARI DARI KEBIJAKAN PUBLIKINTISARI DARI KEBIJAKAN PUBLIK
1.1. BERBENTUK SEBAGAI KEPUTUSAN YANG BERBENTUK SEBAGAI KEPUTUSAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH MENGENAI SESUATU DILAKUKAN PEMERINTAH MENGENAI SESUATU HAL.HAL.
2.2. MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.
3.3. TINDAKAN YANG DIAMBIL ITU DITUJUKAN TINDAKAN YANG DIAMBIL ITU DITUJUKAN KEPADA SELURUH MASYARAKAT ATAU KEPADA SELURUH MASYARAKAT ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU DAN BERSIFAT MENGIKAT.BERSIFAT MENGIKAT.
4.4. TINDAKAN TERSEBUT DIORIENTASIKAN UNTUK TINDAKAN TERSEBUT DIORIENTASIKAN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK.KEPENTINGAN PUBLIK.
PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSANPROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
OPPORTUNITYOPPORTUNITY THREATTHREATSTRENGTHSTRENGTH WEAKNESSWEAKNESS
ANALISIS SWOTANALISIS SWOT
KREASI KREASI MENENTUKANMENENTUKAN
BERBAGAIBERBAGAIALTERNATIFALTERNATIF
KEPUTUSANKEPUTUSAN
IMPLEMENTASIIMPLEMENTASI
NILAI-NILAINILAI-NILAIMANAJERIALMANAJERIAL
PERTANGGUNGPERTANGGUNG JAWABAN SOSIALJAWABAN SOSIAL
ANALISISANALISIS INTERNALINTERNAL
ANALISISANALISISEKSTERNALEKSTERNAL
KEKUATANKEKUATANDANDAN
KELEMAHANKELEMAHAN
PELUANGPELUANGDANDAN
ANCAMANANCAMAN
KUNCI KUNCI KEBERHASILANKEBERHASILAN
KEMAMPUANKEMAMPUANKHUSUSKHUSUS
DANANDJAJA, 1986
NILAI-NILAINILAI-NILAIPRIBADIPRIBADI
KEBUTUHAN-KEBUTUHAN-KEBUTUHANKEBUTUHAN
SIKAP DANSIKAP DANKEYAKINANKEYAKINAN
NILAI-NILAINILAI-NILAIBUDAYABUDAYA PERILAKUPERILAKU
POLICY POLICY ENVIRONMENTENVIRONMENT
PUBLIC PUBLIC POLICIESPOLICIES
CrimeCrimeInflationInflationUnemploymentUnemploymentDiseriminationsDiseriminationsUrban SqualorUrban Squalor
Law Law EnforcementEnforcementEconomicEconomicWelfareWelfarePersonnelPersonnelUrbanUrban
POLICY SYSTEM :POLICY SYSTEM :THE OVERALL INSTITUTIONAL PATTERN WITHIN WHICH POLICIES THE OVERALL INSTITUTIONAL PATTERN WITHIN WHICH POLICIES ARE MADE, INVOLVES INTERRELATIONSHIPS AMONG THEE ELEMENTS; ARE MADE, INVOLVES INTERRELATIONSHIPS AMONG THEE ELEMENTS; PUBLIC POLICY, POLICY STAKEHOLDERS AND POLICY ENVIRONMENTS PUBLIC POLICY, POLICY STAKEHOLDERS AND POLICY ENVIRONMENTS (Dunn,1992):(Dunn,1992):
Policy AnalystPolicy AnalystCitizen’s GroupsCitizen’s GroupsLabour UnionsLabour UnionsPartiesPartiesAgenciesAgencies
POLICY POLICY STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS
SISTEM KEBIJAKANSISTEM KEBIJAKAN
SISTEM KEBIJAKAN MERUPAKAN TATANAN KELEMBAGAAN YANG SISTEM KEBIJAKAN MERUPAKAN TATANAN KELEMBAGAAN YANG BERPERAN DALAM MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN ATAU BERPERAN DALAM MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN ATAU KESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN (FORMULASI, IMPLEMENTASI KESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN (FORMULASI, IMPLEMENTASI DAN EVELUASI) DENGAN MENGAKOMODASIKAN KEGIATAN TEKNIS DAN EVELUASI) DENGAN MENGAKOMODASIKAN KEGIATAN TEKNIS (TECHNICAL PROCESS) DAN SOSIOPOLITIS (SOCIOPOLITICAL (TECHNICAL PROCESS) DAN SOSIOPOLITIS (SOCIOPOLITICAL PROCESS) SERTA SALING BERHUBUNGAN DENGAN FAKTOR NILAI PROCESS) SERTA SALING BERHUBUNGAN DENGAN FAKTOR NILAI DAN FAKTOR DINAMIS DARI SISTEM KEBIJAKAN ITUDAN FAKTOR DINAMIS DARI SISTEM KEBIJAKAN ITU( Mustopadidjaja, 2003)( Mustopadidjaja, 2003)
LKLK KPKP
KSKS
PKPK
Interaksi Sistem KebijakanInteraksi Sistem Kebijakan
Keterangan :LK : Lingkungan KebijakanPK : Pengelola Kebijakan KP : Kebijakan KS : Kelompok SasaranF : FormulasiI : ImplementasiE : Evaluasi
F I E
Keterangan :LK : Lingkungan KebijakanPK : Pengelola Kebijakan KP : Kebijakan KS : Kelompok SasaranF : FormulasiI : ImplementasiE : Evaluasi
PROSES KEBIJAKANPROSES KEBIJAKAN
Feed Back
Feed Forward
TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK.TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK.
A.A. TAHAP BAGAIMANA MASALAH-MASALAH YANG ADA TAHAP BAGAIMANA MASALAH-MASALAH YANG ADA BISA MASUK KERUANG PEMERINTAH.BISA MASUK KERUANG PEMERINTAH.
B.B. TAHAP BAGAIMANA PEMERINTAH MELAKUKAN TAHAP BAGAIMANA PEMERINTAH MELAKUKAN TINDAKAN KONKRET DALAM MENYIKAPI MASALAH-TINDAKAN KONKRET DALAM MENYIKAPI MASALAH-MASALAH TERSEBUT.MASALAH TERSEBUT.
C.C. TAHAP TINDAKAN PEMERINTAH ITU MASUK KE TAHAP TINDAKAN PEMERINTAH ITU MASUK KE MASALAH DILAPANGAN.MASALAH DILAPANGAN.
D.D. TAHAP KEMBALINYA KEBIJAKAN KE PEMERINTAH TAHAP KEMBALINYA KEBIJAKAN KE PEMERINTAH DALAM RANGKA MELAKUKAN UPAYA PENINJAUAN DALAM RANGKA MELAKUKAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI DARI KEBIJAKAN TSB. DAN DIADAKAN KEMBALI DARI KEBIJAKAN TSB. DAN DIADAKAN PERUBAHAN BILA DIANGGAP PERLU. (Charles O. PERUBAHAN BILA DIANGGAP PERLU. (Charles O. Jones)Jones)
TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIKTAHAP-TAHAP PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK
1.1. PENYUSUNAN AGENDA (Agenda Setting).PENYUSUNAN AGENDA (Agenda Setting).
2.2. FORMULASI KEBIJAKAN (Policy Formulation).FORMULASI KEBIJAKAN (Policy Formulation).
3.3. ADOPSI KEBIJAKAN (Policy Adoption).ADOPSI KEBIJAKAN (Policy Adoption).
4.4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Pol. Implement.).IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Pol. Implement.).
5.5. EVALUASI KEBIJAKAN (Policy Evaluation)EVALUASI KEBIJAKAN (Policy Evaluation)
(William N. Dunn) (William N. Dunn)
NILAI-NILAI YANG MELANDASI PEMBUAT KEPUTUSANNILAI-NILAI YANG MELANDASI PEMBUAT KEPUTUSAN
1.1. NILAI POLITIS (Political Value): NILAI POLITIS (Political Value): Keputusan yang dibuat atas dasar kepentingan politik dari parpol atau Keputusan yang dibuat atas dasar kepentingan politik dari parpol atau kepentingan tertentu.kepentingan tertentu.
2.2. NILAI ORGANISASI (Organization Value):NILAI ORGANISASI (Organization Value):Keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, misal: Keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, misal: mengenai reward dan punish.mengenai reward dan punish.
3.3. NILAI PRIBADI (Personal Value):NILAI PRIBADI (Personal Value):Keputusan yang dibuat atas dasar nilai pribadi pembuat keputusan.Keputusan yang dibuat atas dasar nilai pribadi pembuat keputusan.
4.4. NILAI KEBIJAKAN (Policy Value): NILAI KEBIJAKAN (Policy Value): Keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan secara moral dapat Keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan secara moral dapat dipertanggung jawabkan.dipertanggung jawabkan.
5.5. NILAI IDEOLOGI (Ideological Value):NILAI IDEOLOGI (Ideological Value):Keputusan dibuat atas dasar ideologi negara, misal: keputusan yang bersifat Keputusan dibuat atas dasar ideologi negara, misal: keputusan yang bersifat nasional.nasional.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERSULIT FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERSULIT PEMBUATAN “KEBIJAKAN”PEMBUATAN “KEBIJAKAN”
(GERALD E. CAIDEN, 1971)(GERALD E. CAIDEN, 1971)
1.1. SULITNYA MEMPEROLEH INFORMASI YANG SULITNYA MEMPEROLEH INFORMASI YANG DIPERLUKAN.DIPERLUKAN.
2.2. BUKTI-BUKTI SULIT DISIMPULKAN.BUKTI-BUKTI SULIT DISIMPULKAN.
3.3. ADANYA BERBAGAI MACAM KEPENTINGAN YANG ADANYA BERBAGAI MACAM KEPENTINGAN YANG BERBEDA.BERBEDA.
4.4. DAMPAK KEBIJAKAN DIKETAHUI PADA MASA YANG DAMPAK KEBIJAKAN DIKETAHUI PADA MASA YANG AKAN DATANG.AKAN DATANG.
5.5. FEEDBACK DARI SUATU KEBIJAKAN SULIT DIKETAHUI FEEDBACK DARI SUATU KEBIJAKAN SULIT DIKETAHUI DENGAN SEKSAMADENGAN SEKSAMA
The Policy Process as a Hierarchy
(Daniel W. Bromley)
POLICY LEVEL
ORGANIZATION LEVEL
OPERATIONAL LEVEL
Institutional arrangements
Patterns of interaction
Outcomes
Assesment
Institutional arrangements
STRATIFIKASI STRATIFIKASI KEBIJAKANKEBIJAKAN
Kebijakan UmumKebijakan Umum( Policy Level )( Policy Level )
Kebijakan OperasionalKebijakan Operasional( Technical ) ( Technical )
Kebijakan ManajerialKebijakan Manajerial( Strategic – Tactical )( Strategic – Tactical )
Action PlanAction Plan( Cross Functional & Team Work ) ( Cross Functional & Team Work )
ImplementasiImplementasi
EvaluasiEvaluasi
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUMUSAN KEBIJAKAN.PERUMUSAN KEBIJAKAN.
1.1. TEKANAN-TEKANAN DARI LUARTEKANAN-TEKANAN DARI LUAR
2.2. KEBIASAAN LAMA (KONSERVATIF)KEBIASAAN LAMA (KONSERVATIF)
3.3. PENGARUH SIFAT PRIBADI (NILAI)PENGARUH SIFAT PRIBADI (NILAI)
4.4. KELOMPOK LUARKELOMPOK LUAR
5.5. PENGARUH MASA LALUPENGARUH MASA LALU
CIRI – CIRI NEGARA:CIRI – CIRI NEGARA:
1.1.MEMPUNYAI PEMERINTAHAN YANG MEMPUNYAI PEMERINTAHAN YANG BERDAULATBERDAULAT
2.2.MEMPUNYAI WILAYAH DENGAN BATAS-MEMPUNYAI WILAYAH DENGAN BATAS-BATASNYA YANG TEGAS DAN JELASBATASNYA YANG TEGAS DAN JELAS
3.3.MEMPUNYAI RAKYATMEMPUNYAI RAKYAT
4.4.MEMPEROLEH PENGAKUAN DARI DUNIA MEMPEROLEH PENGAKUAN DARI DUNIA INTERNASIONAL YANG DIWAKILI OLEH INTERNASIONAL YANG DIWAKILI OLEH P.B.B.P.B.B.
PERAN NEGARA ADALAH : PERAN NEGARA ADALAH :
MENGELOLA MENGELOLA (TO MANAGE)(TO MANAGE) KEGIATAN KEGIATAN PUBLIK BESERTA MASALAH-MASALAHNYA PUBLIK BESERTA MASALAH-MASALAHNYA DAN MENANGANI ASPEK-ASPEK KEHIDUPAN DAN MENANGANI ASPEK-ASPEK KEHIDUPAN MANUSIA (ASPEK POLITIK,SOSIAL, MANUSIA (ASPEK POLITIK,SOSIAL, EKONOMI, HANKAM) EKONOMI, HANKAM)
THE E-V-R CONGRUENCE MODELTHE E-V-R CONGRUENCE MODEL( THOMPSON-STRATEGIC MANAGEMENT )( THOMPSON-STRATEGIC MANAGEMENT )
RESOURCES ENVIRONMENT
THE STRATEGY
VALUES
RESOURCES ENVIRONMENT
VALUES
THE UNCONCIOUSLY COMPETENT ORGANIZATION
THE CONCIOUSLY INCOMPETENT ORGANIZATION
ENVIRONMENT
VALUES
RESOURCES
STRATEGIC DRIFT
ENVIRONMENT
VALUES
RESOURCES
RESOURCES ENVIRONMENT
VALUES
THE LOST ORGANIZATION
Forms of PolicyForms of Policy
REALIZEDREALIZEDPOLICYPOLICY
EMERGENT POLICY
EMERGENT POLICY
UNREALIZEDUNREALIZEDPOLICYPOLICY
DELIBERATE POLICY
DELIBERATE POLICY
INTENDED
INTENDEDPOLICY
POLICY
Diagnosis of Symptoms to Find Cause Diagnosis of Symptoms to Find Cause ( In Public Sector)( In Public Sector)
OBSERVED SYMPTOMSOBSERVED SYMPTOMS
Target Sumber Target Sumber PAD Tdk TercapaiPAD Tdk Tercapai
Efektivitas KerjaEfektivitas Kerja Pegawai MenurunPegawai Menurun
Pelayanan YgPelayanan Yg Tidak BaikTidak Baik
Kebijakan Publik Kebijakan Publik Tidak EfektifTidak Efektif
POTENTIAL CAUSESPOTENTIAL CAUSES
Pelaksanaan fungsi Pelaksanaan fungsi MGT tdk efektifMGT tdk efektif
3 Pilar Kebijakan3 Pilar KebijakanPublik Tdk EfektifPublik Tdk Efektif
Kepemimpinan yg Kepemimpinan yg Tdk EfektifTdk Efektif
Pemberdayaan Peg Pemberdayaan Peg Tdk EfektifTdk Efektif
SystematicSystematicDiagnosisDiagnosis
3 Pilar Stratejik 3 Pilar Stratejik MGT Tdk EfektifMGT Tdk Efektif
Diagnosis of Symptoms to Find Cause Diagnosis of Symptoms to Find Cause ( In Public Sector)( In Public Sector)
OBSERVED SYMPTOMSOBSERVED SYMPTOMS
Target Sumber Target Sumber PAD Tdk TercapaiPAD Tdk Tercapai
Efektivitas KerjaEfektivitas Kerja Pegawai MenurunPegawai Menurun
Pelayanan YgPelayanan Yg Tidak BaikTidak Baik
Kebijakan Publik Kebijakan Publik Tidak EfektifTidak Efektif
POTENTIAL CAUSESPOTENTIAL CAUSES
Pelaksanaan fungsi Pelaksanaan fungsi MGT tdk efektifMGT tdk efektif
3 Pilar Kebijakan3 Pilar KebijakanPublik Tdk EfektifPublik Tdk Efektif
Kepemimpinan yg Kepemimpinan yg Tdk EfektifTdk Efektif
Pemberdayaan Peg Pemberdayaan Peg Tdk EfektifTdk Efektif
SystematicSystematicDiagnosisDiagnosis
3 Pilar Stratejik 3 Pilar Stratejik MGT Tdk EfektifMGT Tdk Efektif
Governance System in Local OtonomyGovernance System in Local Otonomy
Citizen/Society
Executive
Demand & Support
Accountability
Local Dev. & Public Service
Participation
Legislation & Control
Accountability
Local Representative
