Upload
zenoz
View
280
Download
16
Embed Size (px)
Citation preview
PEDOMAN UMUM
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2011
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2011
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman i
KATA PENGANTAR
Melalui gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA),
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bermaksud memadukan tiga konsepsi
pendekatan pembangunan, yaitu: (a) pendekatan revitalisasi dan
pengembangan perekonomian berbasis pada komoditas pertanian unggulan,
(b) pendekatan fungsi ruang dalam hirarki pusat pertumbuhan (Desa-Kota-
Metro) serta, (c) pendekatan sektoral pembangunan infrastruktur dasar (sarana
dan prasarana) kawasan. Merujuk pada ketiga pendekatan tersebut, saat ini
Pemerintah Provinsi sedang mengkaji tentang pengembangan 4 (empat)
kawasaan agropolitan, yaitu: Kawasan Wilis, Ijen, Bromo serta Madura.
Konsepsi terhadap pengembangan kawasan tersebut sinergis dengan
kesembilan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jatim Nomor 188 Tahun
2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011. Hal tersebut didukung pula oleh Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.
Di Jawa Timur saat ini telah terbentuk kawasan agropolitan mandiri yaitu
Kota Batu. Secara historis terbentuknya Kota Batu ini merupakan peningkatan
status administratif dari kawasan agro di Kabupaten Malang (Kecamatan Batu),
menjadi Kota Batu pada tahun 2001. PKA sebagai salah satu pendekatan
pembangunan telah dimulai sejak tahun 2003 dengan menetapkan 3 (tiga)
kawasan rintisan, yaitu Kabupaten Mojokerto, Ngawi dan Banyuwangi.
Selanjutnya, dalam pengembangannya sampai dengan tahun 2011 telah
bertambah sebanyak 18 (Delapan Belas) kawasan pengembangan baru, yang
meliputi: Kabupaten Lumajang, Bangkalan, Tulungagung, Trenggalek,
Pamekasan, Pasuruan, Madiun, Blitar, Ponorogo dan Pacitan, Nganjuk,
Probolinggo, Malang, Lamongan, Tuban, Bondowoso, Bojonegoro, Jombang
dan Kota Batu sebagai kawasan agropolitan mandiri. Sehingga jumlah kawasan
agropolitan di Jawa Timur menjadi 22 (Dua puluh dua) lokasi.
Dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan kedepan, diperlukan
Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, yang senantiasa
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman ii
dilakukan up-date sesuai dengan kondisi yang berkembang dilapangan. Buku
pedoman umum tahun 2011 ini, bertujuan untuk memberikan pedoman
terhadap kawasan-kawasan yang telah habis masa fasilitasinya oleh
pemerintah, kawasan-kawasan yang masih dalam masa fasilitasi, maupun
kawasan-kawasan yang akan dikembangkan di tahun-tahun mendatang,
khususnya dalam melakukan review, monitoring dan evaluasi atas
pengembangan kawasan agropolitan yang sudah dilaksanakan.
Buku Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan ini,
merupakan dokumen panduan secara umum dan bersifat konseptual. Oleh
karena itu, sangat diperlukan panduan teknis operasional, sesuai dengan
bidang teknis masing-masing unsur instansional yang terkait.
Akhirnya, berkat kerjasama yang baik antara unsur pemerintah, swasta,
para ahli serta masyarakat, seraya mengucap syukur kehadirat Allah
Subhanahu Wata’alla karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya buku
Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan ini tersusun. Semoga
Pedoman Umum ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan
kebijakan operasional pengembangan kawasan agropolitan di Provinsi Jawa
Timur.
Surabaya, Pebruari 2011
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Dr. Ir. ZAINAL ABIDIN, MM Pembina Utama Madya
NIP. 19540822 198503 1 006
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman iii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar..................................................................................... . i
Daftar Isi …………………….……………………………………................. iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Falsafah agropolitan………………………………………………………… 1
B. Maksud & Tujuan …………………………………………………………… 2
C. Fungsi pedoman……………………………………………………………. 3
D. Landasan Hukum ………………………………………………………….. 3
E. Pengertian………………………………………………………………….. . 4
BAB II PENGEMBANGAN KAWASAN ………................................ 7
A. Visi dan Misi Gerakan PKA ………………………………………………. . 7
B. Sosialisasi …………………………………………………………………… 7
C. Pengembangan Kawasan Agropolitan ….……………………………….. 8
D. Strategi dan Sasaran Pengembangan …………………………………… 10
BAB III TIPOLOGI & MANAJEMEN
PENGEMBANGAN KAWASAN .....................................………....... .. 13
A. Tipologi Kawasan …………………………………………………………… 13
B. Manajemen Pengembangan Kawasan ………………………………….. 14
BAB IV PENDANAAN …………………………………………………….. 17
BAB V PEMANTAUAN & PELAPORAN ……………………………. 18
BAB VI PENUTUP …………………………………………………………. 19
LAMPIRAN ……………………………………………………………………. 20
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. FALSAFAH AGROPOLITAN
Pembangunan Perdesaan sebagai produsen hasil pertanian masih kurang optimal dibandingkan pembangunan perkotaan sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, telah mendorong aliran sumber daya dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan secara tidak seimbang. kesenjangan sosial dan kehidupan masyarakat desa dan kota yang semakin melebar. Disisi lain pergeseran fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, kepemilikan lahan pertanian yang relatif menyempit, minimnya infrastruktur perdesaan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan, kesemuanya merupakan refleksi perekonomian di perdesaan. Untuk itu diperlukan strategi dalam membangkitkan pembangunan ekonomi yang mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi mayoritas penduduk di perdesaan yang hidup di sektor pertanian melalui pengembangan kawasan agropolitan.
Mensikapi berbagai tantangan dalam pembangunan pertanian yang sejalan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat maupun swasta. Untuk hal tersebut, Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan salah satu pendekatan pembangunan perdesaan berbasis pertanian dalam artian luas (termasuk kegiatan agrowisata, minapolitan dan sebagainya), dengan menempatkan ‘kota-tani’ sebagai pusat kawasan dan ketersediaan sumberdayanya, sebagai modal tumbuh dan berkembangnya kegiatan saling melayani dan mendorong usaha agrobisnis antar desa-desa kawasan (hinterland) dan desa-desa sekitarnya. Sehingga terwujudnya sistem usaha agribisnis antara perkotaan dan perdesaan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.
Kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintah, tetapi lebih ditentukan oleh economic of scale dan economic of scope. Untuk itu penetapan kawasan agropolitan dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agrobisnis yang ada di setiap daerah. Pada akhirnya, konsep gerakan agropolitan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif konsep pembangunan kawasan yang mampu mendorong perekonomian daerah, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi; menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah yang lebih berimbang; mengatasi masalah-masalah pembangunan wilayah perdesaan; dan pengelolaan pertanian.
Penataan ruang kawasan perdesaan (dapat berbentuk kawasan agropolitan) diantaranya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat perdesaan melalui beberapa upaya, antara lain adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 2
perdesaan, termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan perkebunan.
Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) pada prinsipnya bukan merupakan kegiatan yang bersifat ‘exclusive’ tetapi lebih bersifat ‘complement’ terhadap 3 (tiga) agenda prioritas pembangunan di Jawa Timur, tahun 2009 – 2014, yaitu:
1. Meningkatkan percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian di perdesaan
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perubahan pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang.
Hasil evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Jawa Timur menunjukkan beberapa kendala dan permasalahan antara lain:
a. Pemahaman para stakeholder terhadap hakekat konsepsi pengembangan kawasan agropolitan belum tersosialisasikan sampai tataran yang paling rendah, oleh karena perangkat organisasi dan tata-laksana operasionalnya belum memiliki landasan legal operasional (Norma, Standar, Pedoman dan Manual) yang memadai.
b. Koordinasi lintas institusi di tingkat lokal, regional maupun nasional masih belum optimal.
c. Pengendalian kegiatan belum tertata dengan baik, oleh karena belum dimilikinya pedoman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan PKA. Terbukti pada beberapa daerah yang sudah habis masa stimulasinya oleh Pemerintah Pusat / Provinsi, tetapi belum dilakukan evaluasi.
Berbagai permasalahan tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memantapkan pelaksanaan pembangunan perdesaan di bidang pertanian melalui pendekatan PKA dengan menyusun pedoman umum dan pedoman operasional PKA, sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam tata-laksana implementatif di daerah kabupaten/kota.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Maksud penyusunan Pedum PKA adalah untuk memberikan pedoman kepada daerah dalam pengelolaan pertanian dan pengembangan kawasan perdesaan yang melingkupi perencanaan lokasi, pemasaran komoditas pertanian serta pengembangan dan penataan infrastruktur perdesaan berbasis pada komoditas unggulan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disepakati.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 3
2. Tujuan
Tujuan pedoman umum adalah - Memberikan motivasi kepada daerah (stakeholder terkait) dalam
menggerakkan perekonomian perdesaan, meningkatkan pengelolaan kawasan, mengoptimalkan sumber daya pertanian serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian melalui kegiatan agribisnis.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi lokal dan kemitraan secara proporsional, efektif dan efisien, transparan dan berkesinambungan.
C. FUNGSI PEDOMAN
1. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan acuan atau panduan pengelolaan Pengembangan Kawasan Agropolitan secara menyeluruh dan terpadu dalam perspektif tata ruang, pengembangan agribisnis dan pemberdayaan Sumber daya manusia di perdesaan.
2. Pedoman ini berfungsi dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian/ pengawasan PKA di suatu daerah.
D. LANDASAN HUKUM
Perundangan dan peraturan hukum yang melandasi pedoman ini adalah:
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 – tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 20014.
9. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2023
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 4
10. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur
11. Permendagri Nomor 9 tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah.
12. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 144/OT.210/A/V/2002 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan.
13. Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan Agropolitan Departemen Pertanian Tahun 2002.
E. PENGERTIAN
Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam konsepsi pengembangan kawasan agropolitan antara lain sebagai berikut:
1. Kawasan
Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budidaya.
2. Agropolitan
Kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (sektor usaha pertanian dalam artian luas) di wilayah sekitarnya.
3. Minapolitan
Konsep minapolitan adalah daerah yang diciptakan dengan basis ekonomi sektor pertanian - sub sektor perikanan, yang direncanakan mampu tumbuh dan berkembang sejalan dengan komoditas unggulan dan usaha agribisnis yang dikembangkan.
4. Kawasan Agropolitan
Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan satuan sistem permukiman dengan sistem agribisnis. Embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian.
5. Pengembangan Kawasan Agropolitan
Pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan perdesaan (agropolitan), yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 5
6. Agropolis
Pusat pelayanan yang berfungsi melayani kegiatan perdagangan; pengolahan komoditas pertanian setengah jadi menjadi produk jadi; dan jasa seperti keuangan, asuransi, komunikasi dan informasi global. Agropolis harus mempunyai akses yang baik dengan Ibu Kota Provinsi dan atau Ibu Kota Provinsi lain yang terdekat, Pasar Regional dan Internasional, dengan tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang memadai.
7. Hinterland
Merupakan wilayah-wilayah sentra produksi pertanian yang terletak di sekitar agropolis, dapat berupa desa, kecamatan atau kabupaten.
8. Perdesaan
Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (UU no. 26 tahun 2007).
9. Sistem dan Usaha Agribisnis
Sistem dan usaha agribisnis adalah suatu sistem tentang pertanian yang memiliki lima subsistem yang saling terkait dan terintegrasi satu sama lain. Lima subsistem tersebut adalah:
a. Subsistem Hulu atau penyediaan agroinput/ sarana produksi, mencakup seluruh kegiatan ekonomi untuk memproduksi dan mendistribusikan sarana produksi yang dibutuhkan dalam proses usaha tani;
b. Subsistem on farm atau budidaya, merupakan kegiatan produksi menggunakan sarana produksi yang disediakan oleh subsektor agribisnis hulu dan teknologi spesifik lokalita untuk menghasikan komoditas primer yang berdaya saing;
c. Subsistem pengolahan, merupakan seluruh kegiatan ekonomi mengolah hasil kegiatan on farm untuk menghasilkan produk olahan antara, dan produk olahan akhir;
d. Subsistem pemasaran, mencakup distribusi, promosi dan informasi pasar, intelinjen pasar, kebijakan perdagangan dan struktur pasar serta memasarkan komoditas primer yang dihasilkan petani;
e. Subsitem jasa pendukung, mencakup seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan beroperasinya keempat subsistem sebelumnya diatas. Termasuk kedalam sistem ini adalah: Lembaga Keuangan; Infrastruktur; Penelitian dan Pengembangan; Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian, Konsultasi Agribisnis dan Kebijakan Pemerintah.
10. Sentra Produksi
Adalah sub kawasan dimana terletak pusat pelayanan lokal, baik sebagai pelayanan terhadap sub kawasan budidaya maupun pelayanan terhadap Kota Pertanian. Pelayanan yang bisa diberikan oleh kawasan ini adalah
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 6
pengolahan produksi yang menjadi produk jadi atau setengah jadi, serta sebagai pendukung subsistem agribisnis hulu.
11. Komoditas Unggulan
Komoditas pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan) yang dibudidayakan oleh mayoritas masyarakat, terjamin ketersediaannya secara terus menerus, masih dalam bentuk primer, atau produk olahan sementara, atau produk olahan akhir, telah diusahakan dalam industri kecil atau menengah atau besar, berdaya saing dan mempunyai pangsa pasar baik lokal, regional maupun internasional dan akan atau menjadi ciri khas daerah kawasan.
10. Master Plan
Adalah suatu dokumen formal rencana induk pengembangan kawasan termasuk di dalamnya penataan ruang spatialnya, yang dipakai arahan dan pedoman para stakeholder dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. Master Plan Agropolitan mengintegrasikan pembangunan desa dan kota yang ada kedalam konsep pengembangan wilayah.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 7
BAB II
PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROPOLITAN
A. VISI & MISI GERAKAN PKA
VISI GERAKAN PKA
Visi dari Gerakan PKA adalah “Terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat”.
MISI GERAKAN PKA
Misi Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah:
1. Menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian
2. Membuka lapangan pekerjaan baru khusus bagi masyarakat perdesaan sehingga dapat mengurangi urbanisasi
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan
4. Mewujudkan tata ruang ideal antara perkotaan dan perdesaan yang saling mendukung, melengkapi dan memperkuat.
B. SOSIALISASI
Proses awal sebelum terbentuknya suatu kawasan agropolitan adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu upaya untuk memasyarakatkan gagasan, ide, atau konsep agar dapat diterima dan ditangkap oleh masyarakat dengan pemahaman yang sama.
Upaya sosialisasi pengembangan agropolitan dimaksudkan untuk menyamakan dan menyatukan persepsi, penilaian, pemahaman, dan gerak langkah dalam mengembangkan agropolitan. Sosialisasi ini penting sebagai langkah awal karena pengembangan agropolitan melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan, sehingga sasaran sosialisasi adalah jajaran pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat/ kelompok petani khususnya yang berada di kawasan.
Sosialisasi dapat diwujudkan dalam bentuk lokakarya, konsultasi, sarasehan, seminar, dan forum diskusi. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan melalui publikasi di media cetak (leaflet, selebaran, brosur, koran, dan lain-lain) dan media elektronik (televisi, radio, dan internet). Indikator upaya sosialisasi ini adalah interaksi antar stakeholder dalam suatu pemahaman dan penerapan yang sama untuk mengembangkan agropolitan.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 8
1. Sosialisasi di Provinsi
Sosialisasi dilakukan di tingkat provinsi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi para stakeholders dalam mengembangkan kawasan agropolitan di Jawa Timur sedangkan nara sumber dapat terdiri dari Tim POKJA Pusat, Tim POKJA Provinsi dan Tim POKJA Kabupaten/ Kota sedangkan peserta terdiri dari Tim POKJA Kabupaten/ Kota, Dunia Usaha, KADIN Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
2. Sosialisasi di Kabupaten/ Kota / Kawasan:
Sosialisasi dilakukan di tingkat Kabupaten/ Kota / Kawasan pengembangan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi bagi para stakeholders dalam mengembangkan kawasan agropolitan di Jawa Timur sedangkan nara sumber dapat terdiri dari Tim POKJA Pusat, Tim POKJA Provinsi dan Tim POKJA Kabupaten/ Kota sedangkan peserta terdiri dari Tim POKJA Kabupaten/ Kota, Dunia Usaha, KADIN Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
C. PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
Konsep pembangunan kawasan agropolitan bukanlah konsep baru tetapi merupakan optimalisasi hasil-hasil pembangunan kawasan andalan baik yang berupa kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan prioritas tertentu lainnya dan juga menyertakan optimalisasi hasil-hasil program sejenis yang lebih dahulu diimplementasikan seperti program Bimas, Program Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK), Program Penyediaan Prasarana Dan Sarana Perdesaan (PPSD), dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dengan demikian pengembangan kawasan agropolitan harus komplementer dan sinergis dengan berbagai program baik yang berasal dari pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota. Maka mekanisme pengembangan kawasan agropolitan merupakan kesatuan kegiatan sosialisasi dengan aspek-aspek sebagai berikut:
1. Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan
a. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian (dalam arti luas) dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari:
1). Subsistem usaha tani/ pertanian primer (on farm agribusiness) yang mencakup usaha: tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
2). Subsistem agribisnis hulu (up stream agribusiness) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian pupuk, dan lain-lain.
3). Subsistem agribisnis hilir (down stream agribusiness) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 9
4). Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
b. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa (urban-rural linkages) yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling membutuhkan, di mana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budi daya (on farm) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm) sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budi daya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian, dan lain sebagainya.
c. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didomonasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor bila dimungkinkan), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
d. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan sama dengan suasana kehidupan di perkotaan, karena prasarana dan infrastruktur yang ada di kawasan agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan di kota.
2. Persyaratan Kawasan Agropolitan
Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan agropolitan harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memiliki komoditas unggulan yang sudah berkembang dengan prioritas untuk didukung oleh sektor hilirnya.
b. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian (yaitu komoditi unggulan tersebut).
c. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana, irigasi/pengairan, sumber air baku, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
d. Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan agropolitan secara mandiri.
e. Usaha agribisnis yang dimiliki masyarakat tani di kawasan mampu dikembangkan lebih baik lagi serta berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan dan daerah sekitarnya.
f. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup tercapai guna menjamin budi daya kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem yang berkelanjutan dalam RTRK/ RDTRK yang disepakati.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 10
3. Penetapan Kawasan Agropolitan
Berdasarkan master plan /nama lain yang telah disusun oleh pemerintah Kabupaten/ Kota maka syarat bahwa suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan agropolitan oleh Gubernur Jawa Timur adalah sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Penetapan Lokasi dan Komoditas Unggulan Daerah.
b. Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Agropolitan beserta Sekretariat POKJA Agropolitan Kabupaten/ Kota.
c. Penyusunan dan Pengesahan Master plan Kawasan Agropolitan Kabupaten/ Kota.
Master plan merupakan rencana pengembangan kawasan yang bersifat komprehensif yang dapat disusun untuk kurun waktu tertentu, biasanya 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun tergantung dari kepentingan dan kondisi masing-masing daerah, masterplan harus menjadi bagian dari pembangunan wilayah dan penyusunannya harus melibatkan masyarakat, praktisi, dan pakar setempat. Pada akhirnya masterplan merupakan produk kesepakatan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha serta disyahkan sekurang-kurangnya oleh Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota).
Selanjutnya, ketiga dokumen tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada BAPPEDA PROV Jawa Timur masing-masing 4 (empat) eksemplar, selanjutnya Tim POKJA provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi ke wilayah yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ciri dan syarat kawasan agropolitan.
D. STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN
1. Strategi PKA
Ada 5 (lima) strategi / upaya pokok sebagai kunci keberhasilan dalam membangun agropolitan, yaitu: (1) sumber daya manusia yang unggul; (2) terbangunnya sistem dan usaha agribisnis yang kuat; (3) berkembangnya investasi dan permodalan agribisnis; (4) terbangunnya sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung kegiatan agribisnis; dan (5) adanya keserasian tata ruang dan regulasi yang kondusif bagi terciptanya sistem dan usaha agribisnis. Oleh karena itu pengembangan kawasan agropolitan haruslah mampu melihat kedepan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan melalui:
a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengembangan SDM pertanian dapat ditempuh melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, pengembangan kelembagaan masyarakat yang diarahkan dan terfokus untuk pengembangan kawasan agropolitan, dan lain sebagainya. Pengembangan SDM di kawasan agropolitan menjadi tangung jawab bersama, antar pemerintah, swasta, dan masyarakat.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 11
b. Pengembangan Agribisnis
Strategi pengembangan agribisnis yang utuh dan bertahap disetiap daerah memerlukan pendekatan berbeda untuk setiap kawasan agropolitan. Para pelaku agribisnis dan petani di kawasan agropolitan harus mampu menganalisis keuntungan usaha taninya dengan mengembangkan model usaha tani terpadu dan berkelanjutan, pengolahan produk pertanian yang mampu memiliki nilai tambah dan daya saing, dll.
c. Pengembangan Investasi dan Permodalan
Strategi ini dapat diterapkan dengan bantuan modal dan kredit yang dilakukan dengan prinsip mendidik terstruktur, dan sistematis. Bantuan langsung dalam bentuk bergulir atau cuma-cuma dalam bentuk uang/ modal kerja yang diberikan haruslah berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat kawasan agropolitan dan mengarah kepada masyarakat. Untuk itu, sebelumnya harus dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat kawasan. Kredit ini hendaknya tidak dibatasi untuk usaha budidaya saja, tetapi bisa digunakan untuk segala macam usaha baik on farm maupun off farm.
d. Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pengembangan sarana prasarana yang perlu dikembangkan harus berwawasan lingkungan pertanian, dengan demikian perlu memperhatikan aspek kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat Provinsi maupun kabupaten. Prasarana dan sarana yang dikembangkan perlu diarahkan untuk menunjang: (1) peningkatan produktivitas pertanian (on farm); (2) pengolahan hasil, sebagai upaya untuk mendapatkan nilai tambah atas produk hasil pertanian (off farm); dan (3) pemasaran hasil, sebagai upaya menunjang pemasaran hasil yang dapat memperpendek mata rantai tata niaga hasil pertanian.
2. Sasaran Pengembangan
Sasaran Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah sebagai berikut:
1. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis
2. Pengembangan komoditas unggulan pertanian
3. Pengembangan kelembagaan petani dan penyelia jasa pertanian
4. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha tani dan investasi
5. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran PKA maka arah pengembangan agropolitan sebagai berikut:
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 12
a. Pemberdayaan masyarakat agrobis dalam meningkatkan kualitas pengusaha (petani dan aparatur), sehingga mampu memanfaatkan potensi atau peluang ekonomi yang ada di perdesaan.
b. Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan lokalita, yang saling mendukung dan menguatkan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam secara efisien dan ekonomis.
c. Menjamin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian.
d. Pengembangan kelembagaan petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.
e. Pengembangan kelembagaan keuangan termasuk kelembagaan keuangan mikro.
f. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian.
g. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri pertanian secara lokalita.
h. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang bersifat strategis.
i. Peningkatan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/sub terminal agribisnis dan pusat lelang hasil pertanian.
BAB III
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 13
TIPOLOGI & MANAJEMEN
PENGEMBANGAN KAWASAN
A. TIPOLOGI KAWASAN
Kawasan agropolitan memiliki tipologi kawasan sesuai klasifikasi sektor usaha pertanian dan agribisnisnya masing-masing, adapun tipologi kawasan tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut:
No. Sektor Usaha
Pertanian Tipologi Kawasan Persyaratan Agroklimat
1. Tanaman Pangan
Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan tekstur lahan yang datar, memiliki sarana pengairan (irigasi) yang memadai.
Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
2. Holtikultura Dataran rendah dan dataran tinggi dengan tekstur lahan datar dan berbukit dan tersedia sumber air yang memadai.
Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
3. Perkebunan Dataran tinggi, dengan tekstur lahan berbukit, dekat dengan kawasan konservasi alam.
Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
4. Peternakan Dekat kawasan pertanian dan perkebunan, dengan sistem sanitasi yang memadai.
Lokasi tidak boleh berada dipermukiman dan memperhatikan aspek adaptasi lingkungan.
5. Perikanan Darat (Minapolitan)
Terletak pada kolam perikanan darat, tambak, danau alam dan danau buatan, daerah aliran sungai baik dalam bentuk keramba maupun tangkapan alam.
Memperhatikan aspek keseimbangan ekologi dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada.
6. Perikanan Laut Daerah pesisir pantai Memperhatikan aspek
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 14
(Minapolitan) hingga lautan dalam hingga batas wilayah zona ekslusif perairan NKRI
keseimbangan ekologi dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada.
7. Agrowisata Pengembangan usaha pertanian dan perkebunan yang disamping tetap berproduksi dikembangkan menjadi kawasan wisata alam tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai lahan pertanian poduktif.
Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
B. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN
Mengingat pengembangan kawasan agropolitan melibatkan berbagai unsur dan membutuhkan sinergi dan keterkaitan berbagai kegiatan dalam pengembangan potensi yang ada, maka perlu pengelolaan dengan manajemen yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Untuk hal tersebut maka diperlukan Kelompok Kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/ kota yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tingkat Provinsi
Kelompok Kerja Provinsi Meliputi:
Bappeda Prov sebagai ketua Tim POKJA, sedangkan Anggota Tim POKJA Provinsi adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi daerah UMKM, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Biro Administrasi Sumber Daya Alam, Bidang Pengembangan Regional Bappeda Prov, Bidang Praswil Bappeda Prov, Bidang Pemas Bappeda Prov serta dibantu Sekretariat POKJA di Bappeda Prov dan Konsultan Manajemen Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur (KM–PKA Jatim).
Tugas POKJA Provinsi:
Merumuskan Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur
Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan kawasan agropolitan
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan
Memberikan pelayanan informasi pengembangan kawasan agropolitan
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 15
Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan
Membentuk sekertariat sesuai kebutuhan
Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur
Dalam menjalankan tugas-tugasnya Tim POKJA Provinsi dibantu oleh Konsultan Manajemen Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur .
2. Tingkat Kabupaten
Kelompok Kerja Kabupaten meliputi:
BAPPEDA Kabupaten sebagai Ketua Tim POKJA, sedangkan anggota Tim POKJA Kabupaten adalah Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan, Bagian Perekonomian, Bidang Praswil Bappeda Kabupaten, Bidang Sosial Budaya serta dibantu sekretariat POKJA di Bappeda Kabupaten dan Konsultan Manajemen Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten (KM–PKA Kabupaten).
Tugas POKJA kabupaten:
Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan kawasan agropolitan
Melakukan koordinasi dan sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan
Memberikan pelayanan informasi pengembangan kawasan agropolitan
Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan
Membentuk sekertariat sesuai kebutuhan
Menyusun usulan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan, yang merupakan penjabaran dari Master Plan/ RPJM Agropolitan/ nama lain sebagai bahan Musrenbang
Menyusun base line study
Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (cq. Bappeda Prov Jawa Timur).
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 16
BAGAN I
Skematik Pengelolaan Pengembangan Kawasan Agropolitan
Bupati /
Walikota
Tim Pokja PKA Provinsi
Tim Pokja PKA Kab/Kota
MITRA KERJA / KELOMPOK SASARAN
Konsultan
Manajemen PKA Prov
Ketua (Kepala Bappeda Prov)
Anggota (Dinas Teknis/SKPD)
Anggota (Dinas Teknis/ SKPD)
Ketua (Kepala Bappeda Kab/kota)
Gubernur
Jawa Timur
Pemerintah Pusat
Tim Pokja PKA Pusat
Ketua (Kepala BP SDM Deptan)
Sekretaris (Dirjen CK - DepPU)
Keterangan :
Garis hubungan struktural
Garis hubungan koordinasi & konsultasi
Garis hubungan pendampingan
Konsultan
Manajemen PKA Kab
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 17
BAB IV
PENDANAAN
Pengembangan kawasan agropolitan merupakan kegiatan bersama yang diprakarsai oleh Pemerintah Pusat yakni Departemen Pertanian dan Departemen Pekerjaan Umum sedangkan Pemprov memfasilitasi PKA yang telah ada pada masing-masing Kabupaten dengan merealisasikan dan mengoptimalisasikan budidaya yang berbasis pertanian.
Konsep gerakan agropolitan direncanakan pada lokasi pengembangan sesuai dengan potensi masing-masing daerah sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu menempatkan gerakan ini sebagai gerakan dukungan pada masyarakat sebagai pelaku utamanya, dengan cara mensinergikan berbagai potensi yang ada di masyarakat, swasta maupun pemerintah sesuai dengan kesepakatan dan semangat otonomi daerah pembagian pembiayaan untuk fasilitasi gerakan pengembangan kawasan agropolitan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tetap mengacu pada kemampuan dan tugas fungsi serta kewenangan masing-masing instansi, berupa fasilitasi oleh pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/ Kota melalui satuan kerja perangkat daerah untuk kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Kementerian/ Lembaga untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBN.
Sedangkan untuk merealisasikan kegiatan, Tim POKJA kabupaten menyusun usulan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten/ Kota melalui mekanisme usulan kegiatan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), sedangkan usulan dimaksud merupakan penjabaran dari master plan Agropolitan/ nama lain telah yang dituangkan dalam usulan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan.
Pada prinsipnya pembiayaan di PKA dilakukan oleh masyarakat karya tani /pelaku pemasaran, pelaku penyedia agroinput, pelaku pengolah hasil, dll, yang didukung oleh fasilitasi pemerintah berupa APBN dan APBD. Pembiayaan pemerintah lebih diarahkan pada sarana dan prasarana yang bersifat publik (seperti pembuatan / peningkatan jalan, irigasi, sanitasi, pengelola sarana dan prasarana, listrik, telepon dll) dan kegiatan-kegiatan strategis seperti pelatihan, membantu penyediaan saprodi pertanian yang dibutuhkan oleh pelaku agrobis, pendidikan, penguatan kelembagaan petani dll.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 18
BAB V
PEMANTAUAN & PELAPORAN
Pemantauan dilakukan secara berkala oleh kelompok kerja pengembangan kawasan agropolitan baik dari kelompok kerja tingkat Kabupaten/ Kota maupun kelompok kerja di tingkat provinsi dengan maksud sebagai bahan evaluasi. Bahan Evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan perkembangan kawasan.
Pemantauan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengembangan kawasan agropolitan sedangkan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Kabupaten/ Kota kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Tim POKJA Provinsi yang dilakukan secara berkala pada bulan Juni dan bulan Desember, dengan maksud laporan per semester.
Substansi laporan sekurang-kurangnya berisi tentang:
1. Alokasi dana kegiatan pengembangan kawasan agropolitan baik anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten/ Kota, APBD Provinsi dan APBN.
2. Jenis dan volume kegiatan
3. Lokasi kegiatan yaitu desa dan kecamatan
4. Satuan kerja pelaksana kegiatan
5. Kendala dan permasalahan dalam pengembangan kawasan agropolitan serta saran pemecahan masalah.
Disamping pelaporan sebagaimana dimaksud di atas, secara berkala Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi juga melakukan evaluasi dengan aspek sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas SDM
2. Peningkatan pendapatan stakeholder
3. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana
4. Pengembangan komoditas unggulan, serta keberlanjutan kawasan
5. Terbukanya akses masyarakat terhadap permodalan, teknologi dan jaringan pemasaran
Metode dan indikator evaluasi lebih rinci bagaimana format terlampir.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 19
BAB VI
PENUTUP
Tingkat keberhasilan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:
1. Investasi POKJA Provinsi di bidang pertanian tumbuh dan berkembang dengan baik;
2. Infrastruktur baik fisik, sosial, maupun ekonomi di bidang pertanian berkembang dan memadai;
3. Meningkatnya pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian yang diiringi dengan meningkatnya nilai tukar petani;
4. Lapangan pekerjaan tumbuh dengan baik;
5. Tumbuh dan berkembangnya kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan pertanian dalam skala industri;
6. Pengelolaan lahan dilakukan secara berkelanjutan.
7. Meningkatnya kualitas SDM stakeholder kawasan agropolitan yang kreatif, innovatif, berjiwa wirausaha dan profesional.
Pedoman Umum pengembangan kawasan agropolitan ini merupakan panduan umum baik bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota maupun masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan pengembangan kawasan agropolitan.
Pedoman ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan pedoman operasional pengembangan kawasan agropolitan.
Apabila dipandang perlu pedoman umum ini akan diadakan penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 20
LAMPIRAN
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 21
Setiap kabupaten pelaksana program pengembangan kawasan agropolitan,
perlu menyusun Indikator Keberhasilannya berupa dampak dan output yang
diharapkan dari pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan.
Indikator keberhasilan tersebut perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi
daerah masing-masing.
Sebagai bahan acuan untuk penyusunan Indikator Keberhasilan, bersama ini
disampaikan ukuran Indikator keberhasilan yang tentunya perlu disesuaikan
dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing (baik jenis indikator
maupun angka-angka presentasenya), yaitu:
1. Dampak
a. Pendapatan masyarakat dan pendapatan keluarga petani meningkat,
minimal 5% di kawasan agropolitan (di Kota dan di Desa-Desa lokasi
program).
b. Produktivitas lahan meningkat minimal 5% di kawasan agropolitan lokasi
program.
c. Investasi masyarakat (petani, swasta, BUMN) meningkat minimal 10% di
kawasan agropolitan lokasi program.
2. Output
a. 80% dari kelembagaan petani (kelompok tani, koperasi, kelompok usaha) di
kawasan agropolitan yang dibina mampu menyusun usaha yang berorientasi
pasar dan lingkungan
b. Tiap desa dan kecamatan di lokasi kawasan agropolitan menyusun program/
rencana tiap tahun secara partisipatif dan disetujui bersama untuk
dilaksanakan
c. Matrik Program (Rencana Kegiatan) Jangka Panjang dan Detail Engineering
Design untuk pelaksanaan fisik sarana dan prasarana di kawasan
agropolitan disetujui bersama untuk dilaksanakan, dan 70% dapat
dilaksanakan di kawasan agropolitan.
d. Jaringan bisnis dari petani/ kelompok petani terbentuk dan aktif di kawasan
agropolitan.
e. Tim Penyuluh multi disiplin dan profesional terbentuk dan operasional di
kawasan agropolitan lokasi program.
f. 80% dari Kontak tani maju terpilih, yang dilatih mampu menjadi tempat
belajar bagi petani di lingkungannya.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 22
PE
TA
SE
BA
RA
N K
AW
AS
AN
AG
RO
PO
LIT
AN
2011
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 23
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kota
Batu
Lokas
i :
Kec
amat
an B
atu
, B
um
iaji
, Ju
nre
o
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abu
pat
en
: K
awas
an M
and
iri
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: K
awas
an M
and
iri
SK
. P
OK
JA
: K
awas
an M
and
iri
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nu
r :
Kaw
asan
Man
dir
i
Pro
duk U
nggula
n
: A
pe
l, S
ayu
ran
dan
Ta
nam
an
Hia
s
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 24
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n M
ojo
ker
to
Lokas
i :
Kec
amat
an P
acet
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abu
pat
en
: N
o.1
88
.45
/45
1/H
K/4
16
-012
/20
03-t
gl
24 A
pri
l 2
00
3
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o.
050
/ 3
86
7/
41
6-0
20
/ 2
002
-tg
l 3
Des
200
2
SK
. P
OK
JA
: N
o.
188
.45
/45
0/H
K/4
16
-01
2/2
00
3-t
gl
22
Ap
ril
200
3
SK
Pen
etap
andar
i G
uber
nur
: K
awas
an R
inti
san
Pro
duk U
nggula
n
: P
ad
i lo
kal
(org
an
ik),
Sap
i P
era
h,
Jagung,
Ubi Jala
r, B
aw
ang
Putih,
Baw
ang
Me
rah,
Baw
ang
Pre
i,
Tom
at,
Wort
el,
Aspara
gus,
Cengkeh,
Kela
pa D
ala
m,
Lebah M
adu,
Kam
bin
g/
Sapi B
ibit, S
api P
oto
ng, A
yam
Ras.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 25
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n N
gaw
i
L
okas
i :
Kec
amat
an P
aro
n d
an N
gra
mb
e
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: K
awas
an R
inti
san
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Gub
ern
ur
: K
awas
an R
inti
san
SK
. P
OK
JA
: K
awas
an R
inti
san
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nu
r :
Kaw
asan
Rin
tisa
n
Pro
duk U
nggula
n
: P
ad
i O
rgan
ik,
Sa
pi
Po
ton
g,
Ked
ela
i,
Pem
bu
ata
n
Tem
pe
dan
T
ah
u,
Pem
bu
ata
n
bah
an
b
an
gu
nan
beru
pa
teg
el, in
du
str
i kecil b
aja
.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 26
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n B
an
yu
wan
gi
L
okas
i :
Kec
amat
an B
ang
ore
jo
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: K
awas
an R
inti
san
Srt
.Per
mohonan
kep
ada
Guber
nur
: K
awas
an R
inti
san
SK
. P
OK
JA
: K
awas
an R
inti
san
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: K
awas
an R
inti
san
Pro
duk U
nggula
n
: P
ad
i, P
isan
g,
Ja
gu
ng
, J
eru
k S
iam
, N
an
as
, K
ela
pa,
Kap
uk
Ran
du
, J
ati
, S
ap
i P
oto
ng
, A
yam
Pete
lur.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 27
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Ka
bu
pate
n L
um
aja
ng
L
okas
i :
Kec
amat
an S
end
uro
dan
Psr
uja
mb
e
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/100
28
.6/
02
1/2
00
4 -
tg
l 3
1 D
es. 2
00
4
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
88
.45
/498
/42
7.1
2/2
003
- t
gl
1 J
uli
20
03
SK
. P
OK
JA
: 18
8.4
5/1
61
/427
.12
/200
7
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/078
/42
7,5
2/2
004
- t
gl
9 A
gt
20
04
Pro
duk U
nggula
n
: P
isa
ng
Ag
un
g S
em
eru
, P
isa
ng
Ma
s K
iran
a,
Ka
mbin
g E
taw
a,
Man
ggis
, K
enta
ng
, K
ubis
, B
aw
ang D
aun
, W
ort
el, K
opi, S
api
pera
h.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 28
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n T
ulu
ngagu
ng
L
okas
i :
Sen
dan
g
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/568
4/2
01
.2/
20
05
- t
gl
30
Sep
tem
ber
20
05
SK
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 5
22
tah
un
20
04
- t
gl
18 J
uni
200
4
SK
. P
OK
JA
: N
o. 5
24
tah
un
20
04
-
Tan
gg
al 1
8 J
un
i 2
00
4
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/765
/40
7.2
01
/200
5 -
tg
l 1
Agu
stu
s 2
00
5
Pro
duk U
nggula
n
: P
isa
ng
Ag
un
g S
em
eru
, P
isa
ng
Ma
s K
iran
a,
Ka
mbin
g E
taw
a,
Man
ggis
, K
enta
ng
, K
ubis
, B
aw
ang D
aun
, W
ort
el, K
opi, S
api
pera
h.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 29
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n B
an
gk
ala
n
L
okas
i :
Kec
amat
an S
oca
h,
Bo
rneh
dan
Ban
gk
alam
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/240
3/2
01
.2/
20
05
- t
ang
gal
25
Ju
li 2
00
5
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o.1
88
.45
/558
/Kp
ts/4
33
.01
3/2
00
4-t
gl
22
Ok
t 0
4
SK
. P
OK
JA
: N
o. 0
50
/131
/43
3.2
01
/200
5 -
tang
gal
25
Ju
ni
20
05
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 1
88
.45
/ 55
9/
Kp
ts/
433
.01
3/
200
4-t
gl
22 O
kt
04
Pro
duk U
nggula
n
: S
ala
k,
Sa
pi
Po
ton
g,
Bu
ng
a M
ela
ti,
Kacan
g t
an
ah,
Ja
gu
ng,
Ram
buta
n,
Ja
mb
u M
en
te,
Melin
jo,
Aya
m p
oto
ng.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 30
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n T
ren
ggale
k
L
okas
i :
Kec
amat
an B
end
ung
an d
an W
atu
lim
o
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 0
50
/507
4/2
01
.2/
20
06
-ta
ngg
al 1
2 J
un
i 2
00
6
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
2 t
ahu
n 2
00
6 -
tan
gg
al 1
1 A
pri
l 20
06
SK
. P
OK
JA
: N
o. 2
28
tah
un
20
06
- T
angg
al 1
1 A
pri
l 20
06
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/ 2
40
/ 4
06
.07
1/
20
06
- t
gl
28
Apri
l 2
00
6
Pro
duk U
nggula
n
: S
ap
i p
era
h,
Cen
gk
eh
, U
sa
ha
pe
nan
gka
pa
n
ika
n
(ton
gkol,
tun
a,
layur,
lo
bste
r),
Ja
gun
g,
Padi, U
bi
Kayu,
Ko
pi, K
ela
pa,
Kakao
, P
isa
ng,
Du
rian
, S
ala
k,
Ma
ng
gis
.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 31
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n P
am
ekasa
n
L
okas
i :
Kec
amat
an W
aru
, p
eng
ante
nan
< K
adu
r d
an P
ako
ng
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/943
1/0
22
1/
20
06
- t
gl.
31
Ju
li 2
00
6
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 0
50
/208
/44
1.4
02
/200
6 -
tg
l. 2
Mei
200
6
SK
. P
OK
JA
: N
o. 1
88
/160
/44
1.1
12
/200
6 -
Tan
gg
al 3
Ju
ni
20
06
SK
Pen
etap
an d
ari
guber
nur
: N
o. 1
88
/229
/44
1.1
12
/200
4 -
tg
l. 1
3 A
gt
200
4
Pro
duk U
nggula
n
: T
em
baka
u,
Ca
be J
am
u,
Padi, J
agu
ng, S
api P
oto
ng, K
am
bin
g,
Ungg
as,
Em
po
n-e
mpo
n
(Ja
he
, Le
ng
kuas,
Kunyit,
Kencur,
Te
mu I
reng
, L
aos,
Tem
ula
wak)
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 32
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n P
asu
ruan
L
okas
i :
Kec
amat
an T
utu
r, P
urw
od
adi,
Pu
spo,
To
sari
, K
ejay
an,W
ono
rejo
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/102
69
/20
1.2
/200
6 -
tg
l 3
0 A
gst
. 2
00
6
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 0
50
/ 5
62
/ 4
24
.08
7/
20
06
- t
gl
28
Juli
200
6
SK
. P
OK
JA
: N
o. 5
00
/545
/HK
/42
4.0
22
/20
06
- t
gl
19 J
uni
20
06
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
:
No
. 5
00
/544
/HK
/42
4.0
22
/20
06
- t
gl
19 J
uni
20
06
Pro
duk U
nggula
n
: K
ap
uk
ran
du
, A
pel,
Pa
di,
Ja
gu
ng,
Ke
dela
i,
Te
bu,
Ke
na
ng
a,
Duri
an,
Kenta
ng
, K
ubis
, P
aprika, S
api P
era
h.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 33
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n M
ad
iun
L
okas
i :
Kec
amat
an D
agan
gan
, D
olo
po
, K
ebo
nsa
ri, d
an G
eger
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 0
50
/41
/201
.2/
20
07
- T
gl
24
Jan
uar
i 2
00
7
SK
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: S
K.
BP
T.
No.
27
1 T
ahu
n 2
00
5 -
tg
l. 1
9 A
gu
stu
s 2
00
5
SK
. P
OK
JA
: N
om
or
272
Tah
un 2
005
- t
gl.
19
Agu
stu
s 2
00
5
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/486
/40
2.2
06
/200
6 -
Tgl.
15
Jun
i 2
00
6
Pro
duk U
nggula
n
: K
aka
o,
Sa
pi
po
ton
g,
Teb
u,
Ika
n
Ko
lan
(g
ura
me,
nila
, le
le,
lobste
r a
ir
taw
ar)
, B
uah E
ksotik T
ropis
(Ja
mb
u B
iji,
Jam
bu A
ir,
Nan
gka
, P
ep
aya,
Jeru
k,
Duku,
Man
gga
, P
isa
ng,
Se
man
gka, R
am
bu
tan, d
an
Du
rian
)
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 34
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n P
on
oro
go
L
okas
i :
Kec
amat
an N
geb
el
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/562
0/2
01
.2/
20
07
-tg
l 16
Ju
li 2
007
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
54
9 T
ahu
n 2
00
5 -
tgl.
30
Des
emb
er 2
00
5
SK
. P
OK
JA
: N
o. 1
55
0 T
ahu
n 2
00
5 -
tgl.
30
Des
emb
er 2
00
5
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/605
/40
5.5
2/2
007
- tg
l 8 M
aret
200
7
Pro
duk U
nggula
n
: K
aka
o,
Du
ria
n,
Pa
di, U
bi
Ka
yu
, C
eng
keh
, K
opi, P
anili
, Ik
an K
ola
m (
Nila
,
Lele
), M
ang
gis
, Jeru
k,
Ma
ng
ga, C
ab
e,
dan
Kacang
pa
nja
ng.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 35
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n B
lita
r
L
okas
i :
Kec
amat
an K
anig
oro
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/562
1/2
01
.2/
20
07
-tg
l 16
Ju
li 2
007
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 2
97
Tg
l 3
0 D
esem
ber
20
05
SK
. P
OK
JA
: N
o. 2
61
Tg
l 7
Mei
200
7
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/264
/40
9.2
07
/V/2
00
7
Pro
duk U
nggula
n
: B
ua
h B
elim
bin
g,
Ika
n H
ias
, Ik
an
Ko
nsu
msi,
Aya
m P
oto
ng,
Ayam
Pete
lur,
Telu
r P
uyu
h, S
api P
era
h, B
uah L
angse
p
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 36
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n P
aci
tan
L
okas
i :
Kec
amat
an B
and
ar d
an N
awan
gan
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 0
50
/448
1/2
01
.2/
20
08
- t
gl.
28
Ju
li 2
00
8
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
88
.45
/98.A
/40
8.1
1/2
00
7 -
tg
l. 2
1 M
aret
20
07
SK
. P
OK
JA
: N
o. 1
88
.45
/100
.A/4
08
.16
/20
07
- t
gl.
21
Mar
et 2
007
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/650
/40
8.4
6/2
007
- t
gl.
27
Ju
ni
200
7
Pro
duk U
nggula
n
: Jan
gg
ela
n,
Bio
farm
ak
a,
Ja
gun
g,
Ubi
Kayu,
Du
ria
n,
Pis
an
g,
Jeru
k K
ep
rok,
Sala
k, K
am
bin
g P
E, C
en
gke
h, K
opi, P
anili
, N
ilam
.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 37
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n N
gan
juk
L
okas
i :
Kec
amat
an N
gan
juk
dan
Suk
om
oro
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/127
/20
1.2
/200
9 -
tg
l. 2
9 J
anu
ari
200
9
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
88
/84
/K/4
11
.10
1.0
3/2
007
-tg
l. 8
Jun
i 2
00
7
SK
. P
OK
JA
: N
o. 1
88
/85
/K/4
11
.10
1.0
3/2
007
- t
gl.
8 J
un
i 20
07
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/683
/41
1.3
02
/200
7 -
tg
l. 1
1 D
es. 2
00
7
Pro
duk U
nggula
n
: B
aw
an
g M
era
h,
Pad
i, J
ag
un
g,
Tern
ak S
api, B
eb
ek,
An
gsa s
ert
a p
erikan
an
air t
aw
ar
sepe
rti N
ila, G
ura
mi da
n L
ele
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 38
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n P
rob
oli
nggo
L
okas
i :
Kec
amat
an G
adin
g,
Tir
is,
Kru
cil,
Suk
apu
ra,
To
ng
as,
Su
mb
er, L
um
ban
g
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/128
/20
1.2
/200
9 -
tg
l. 2
9 J
anu
ari
200
9
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 4
40
/159
3/4
26
.12
/200
7-t
gl.
1 O
kto
ber
200
7
SK
. P
OK
JA
: N
o. 4
40
/159
4/4
26
.12
/200
7-t
gl.
1 O
kto
ber
200
7
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/797
/42
6.6
02
/200
7-t
gl.
7 N
ov
emb
er 2
00
7
Pro
duk U
nggula
n
: S
ap
i P
era
h, K
en
tan
g,
Ma
ng
ga,
Ma
ng
gis
, K
eri
pik
Pis
an
g, K
eri
pik
Ken
tan
g.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 39
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n M
ala
ng
L
okas
i :
Kec
amat
an P
on
cok
usu
mo
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/186
/20
2.2
/200
9 -
tg
l. 1
0 P
ebru
ari
20
09
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
80
/114
6/K
EP
/42
1.0
13
/2007
-tg
l. 9
Ag
st. 2
00
7
SK
. P
OK
JA
: N
o. 1
80
/114
5/K
EP
/42
1.0
13
/2007
-tg
l. 9
Ag
st.
200
7
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/313
2/4
21
.20
2/2
007
-tg
l. 2
4 A
gu
stu
s 20
07
Pro
duk U
nggula
n
: A
pel, P
ad
i, J
ag
un
g,
Ba
wa
ng
Mera
h,
Baw
an
g P
rei,
Belim
bin
g,
Bu
ng
a P
oto
ng,
Cab
e,
Kenta
ng
, K
ele
ng
ken
g, K
ubis
, M
anis
a,
Pepaya, S
api P
oto
ng,
Sapi P
era
h.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 40
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n L
am
on
gan
L
okas
i :
Kec
amat
an N
gim
ban
g
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/118
1/2
02
.2/2
009
- t
angg
al 1
2 M
ei 2
00
9
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
88
/284
/Kep
/41
3,0
13
/200
8 -
tg
l. 2
0 N
ov
. 2
00
8
SK
. P
OK
JA
: N
o. 5
21
/027
/41
3.2
01
/200
9 -
tg
l. 1
4 J
anu
ari
200
9
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 1
88
/91
/Kep
/413
.013
/20
08
- t
gl.
7 A
pri
l 2
00
8
Pro
duk U
nggula
n
: T
em
bak
au
, J
ag
un
g, U
bi
Kay
u,
Ub
i Jala
r, T
eb
u,
Kela
pa,
Pete
rnakan
Sa
pi, K
am
bin
g d
an
Ayam
Ras.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 41
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n T
ub
an
L
okas
i :
Kec
amat
an S
eman
din
g d
an P
alan
g
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 0
50
/323
3/2
02
.2/2
009
- t
gl
31
Agu
stu
s 2
00
9
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
88
.45
/127
/KP
TS
/41
4.0
12
/20
09
- t
gl
25
Mei
200
9
SK
. P
OK
JA
: N
o. 1
88
.45
/89
/KP
TS
/414
.01
2/2
00
8 -
16
Ju
li 2
00
8
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/187
4/4
14
.10
2/2
009
- t
ang
gal
17
Jun
i 2
00
9
Pro
duk U
nggula
n
: D
uk
u
Pru
ng
ga
ha
n,
Ka
ca
ng
T
an
ah
, Ja
gu
ng
, S
rik
ay
a,
Industr
i B
atik
Tulis
G
ed
og,
Siw
ala
n,
Belim
bin
g
Tasik
M
ad
u,
Tern
ak
Sapi
dan
Pe
rika
nan
Ta
ngka
p
besert
a
ola
han
nya.
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 42
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n B
on
dow
oso
L
okas
i :
Kec
amat
an T
log
osa
ri, S
uk
osa
ri, S
um
ber
wri
mg
in d
an S
empo
l
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/160
0/2
02
.2/2
010
- t
angg
al 1
9 A
pri
l 20
10
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 6
50
/730
/43
0.4
2/2
009
- t
angg
al 2
9 J
un
i 2
00
9
SK
. P
OK
JA
: N
o. 6
50
/705
/43
0.4
2/2
009
- t
angg
al 2
9 J
un
i 2
00
9
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/857
/43
0.9
1/2
009
- t
angg
al 1
5 O
kto
ber
200
9
Pro
duk U
nggula
n
: K
op
i, S
traw
berr
y,
Alp
oka
t, M
ac
ad
am
ia,
Duria
n, S
ayu
ran
dan T
ana
ma
n B
unga
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 43
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n B
ojo
neg
oro
L
okas
i :
Kec
amat
an K
apas
< K
alit
ud
u, dan
dan
der
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 5
20
/882
1/2
02
.2/2
010
- t
gl.
29
Des
emb
er 2
01
0
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 1
88
/183
A/K
EP
/412
.12
/20
08
- t
gl
24
Ju
ni
20
08
SK
. P
OK
JA
: N
o. 1
88
/25
/KE
P/4
12
.11/2
010
- t
gl.
03 P
ebru
ari
20
10
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 0
50
/663
/20
2.4
12
/201
0 -
tan
gg
al 1
5 M
aret
20
10
Pro
duk U
nggula
n
: T
em
baka
u V
irg
inia
, P
ete
rna
ka
n,
Te
bu
, S
ala
k,
Blim
bin
g,
Perikan
an B
udid
aya (m
ina
-
padi)
dan P
ert
ania
n (
Pa
di, J
ag
ung
, K
ed
ela
i)
P e d o m a n U m u m Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur
Halaman 44
Pet
a P
engem
ban
gan
Kaw
asa
n A
gro
poli
tan
Kab
up
ate
n J
om
ban
g
L
okas
i :
Kec
amat
an W
on
osa
lam
, B
aren
g,
Mo
jow
arno
, d
an N
go
ro
SK
. P
enet
apan
dar
i K
abupat
en
: N
o. 1
88
.4.4
5/1
89
/41
5.1
0.1
0/2
01
0
Srt
. P
erm
ohonan
kep
ada
Guber
nur
: N
o. 0
50
/746
/20
2.2
/201
1
SK
. P
OK
JA
: N
o. 1
18
8.4
.45/1
16
/415
.10
.10
/20
10
SK
Pen
etap
an d
ari
Guber
nur
: N
o. 5
20
/800
/20
2.2
/201
1 t
gl.
14
Mar
et 2
01
1
Pro
duk U
nggula
n
: H
ort
iku
ltu
ra (
To
mat
Baw
ang M
era
h,
Cab
e,
Tero
ng
), P
ete
rnaka
n,
Perk
eb
un
an
(K
opi,
Ceng
ke
h, N
ilam
, B
limbin
g),
Peri
ka
na
n B
ud
iday
a,
pert
an
ian
(P
adi, jag
un
g, K
edela
i)