View
252
Download
8
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presented by Sudariyono (Ministry of Environment Republic of Indonesia) on ICCC Coffee Morning on Climate Change series on Drivers of Forest Fires: Identification of Comprehensive Solution, April 15, 2014 at Indonesia National Council on Climate Change, Jakarta, Indonesia. Presented in Indonesian.
Citation preview
TANTANGAN DAN PELUANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN :
KEBAKARAN HUTAN
Oleh :
Sudariyono Deputi MENLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan
Disampaikan pada Acara :
ICCC COFFEE MORNING ON CLIMATE CHANGE “DRIVERS OF FOREST FIRES : IDENTIFICATION OF COMPREHENSIVE SOLUTION”
Diselenggarakan oleh :
Dewan Nasional Perubahan Iklim Jakarta, 15 April 2014
MANDAT KELEMBAGAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (UU 32/2009) : 1. Tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
2. Penaatan hukum lingkungan administratif, perdata, pidana.
I. PENGEMBANGAN SISTEM PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN
1. Program Penegakan Hukum Terpadu (MOU : MENLH-KAPOLRI-Jaksa Agung, 26 Juli 2011)
PPNS-LH (pusat, propinsi, kabupaten/kota); Penyidik POLRI (Mabes, Polda, Polres, Polsek); Jaksa (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri).
2. Program Sertifikasi Hakim Lingkungan (MOU antara KLH dengan MA tanggal 18 Juni 2010) : Peningkatan
kapasitas Hakim Agung & Hakim (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi TUN, Pengadilan TUN).
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 134/KMA/SK/IX/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan hidup
II. PENANGANAN KASUS LINGKUNGAN 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat & sanksi administratif 2. Penyelesaian Perkara Perdata : Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan 3. Penyelesaian Kasus Pidana.
KEPUTUSAN MENLH NO. 209 TAHUN 2011 tentang Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, Kerjasama antara PPNSLH-POLRI-Jaksa : 1. Personil PPNS-LH, Laboratorium Lingkungan 2. Bantuan Ahli 3. Bantuan laboratorium forensik 4. Identifikasi & psikologi pemeriksaan 5. Personil penyidik POLRI & Peralatan 6. Upaya paksa 7. Penitipan tahanan dan/atau pengamanan 8. Asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum yang dapat dilakukan sebelum dimulainya penyidikan atau selama proses penyidikan berlangsung.
Second line Enforcement :
Pasal 73 UU 32/2009 Menteri Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penganggung-jawab usaha / kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan terjadi “pelanggaran serius” di bidang perlindungan & pengelolaan LH.
Pasal 77 UU 32/2009 Menteri Lingkungan Hidup dapat menerapkan Sanksi Administratif
terhadap penanggung-jawab usaha dan / atau kegiatan, jika Gubernur/Bupati/Walikota secara sengaja tidak menerapkan Sanksi Administratif terhadap “pelanggaran serius” di bidang perlindungan & pengelolaan LH.
“Pelanggaran Serius” : mengakibatkan pencemaran dan/ atau Kerusakan LH yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Kerjasama penanganan kasus SDA & lingkungan dengan pendekatan :“Multidoors” (inisiasi oleh UKP4 : KLH, Kehutanan, Kejaksaan Agung, POLRI, Keuangan) : penerapan 11 Undang-Undang (UU PPLH, Kehutanan,Keuangan dll).
Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tentang Pedoman Penanganan Perkara SDA dan Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Multi-door, ditandatangani tanggal 20 Desember 2012.
Tindak lanjut NKB tersebut pada tanggal 20 Mei 2013 menandatangani Peraturan Bersama tentang Pedoman Teknis Multi-door.
1. KASUS KARHUTLA JUNI 2013 DI RIAU :
a. PT. SRL : 731 ha (2 orang Tersangka/ TSK): “multidoor” (P-19)
b. PT. RUJ : 966 ha (2 TSK) ): “multidoor” (P-19)
c. PT. SPM : 1500 ha (2TSK). (P-19))
d. PT. JJP : 700 ha (1 TSK) (P-19)
e. PT. BNS : 50 ha (1 TSK) (P-19)
f. PT. BBH : 50 ha (1 TSK) (P-19))
g. PT. LIHi : 50 ha (1 TSK) (PP-19)
2. KASUS KARHUTLA FEBRUARI – MARET 2014 DI RIAU :
Dari PULBAKET terhadap 46 perusahaan :
* 23 perusahaan akan diteruskan ke Tahap Penyidikan, mulai dilakukan pemanggilan Saksi untuk dimintakan keterangan (14 HTI; 7 perkebunan sawit; 1 HPH; 1 untuk kawasan industri).
* 19 perusahaan perlu pendalaman lebih lanjut (6 HTI; 8 perkebunana sawit; 5 HPH)
* 4 perusahaan tidak ditemukan kebakaran
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN oleh KLH (tuntutan pidana & gugatan perdata)
RAWA TRIPA ACEH :
Tuntutan pidana (orang & korporasi) untuk PT. Kalista Alam (sedang proses persidangan di Meulaboh) dan PT. Surya Panen Subur (penyerahan Tahap II kepada Kejaksaan Negeri Meulaboh).
Gugatan perdata PT. Surya Panen Subur : 439 M (sedang proses persidangan di PN. Jakarta Selatan); Gugatan perdata untuk PT. Kalista Alam (putusan PN. Meulaboh : PT. Kalista Alam membayar denda 366 M, sita jaminan untuk 5.000 ha & 1.000 ha areal kebakaran dilarang di pergunakan untuk perkebunan kelapa sawit.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN oleh KLH (tuntutan pidana & gugatan perdata)
PENGAJUAN GUGATAN PERDATA & TUNTUTAN PIDANA KASUS LINGKUNGAN MEMERLUKAN POLA KERJA : CERMAT & TEPAT : “scientific evidance” menjadi “legal evidance” 1. Pemahaman / persepsi yang sama terhadap
norma & ketentuan hukum pasal-pasal UU 32/2009, antara : PPLH/PPLHD, PPNS-LH, Jaksa Pengaca Negara / JPN, Jaksa Penuntut umum / JPU, Kuasa Hukum, Saksi Ahli & Hakim.
2. Diperlukan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk PULBAKET / Penyelidikan, Penyidikan & Analisis Labortatorium
3. Ketersediaan Saksi Ahli yang handal (integritas dan kapabilitas)
4. Kemampuan untuk penyusunan materi gugatan perdata & tuntutan pidana.
5. Tidak adanya Kendala psikologis.
Terima Kasih E-mail : [email protected]
SMS Pengaduan : 0811-932-932 Telp : 021-8590953
Deputi Penaatan Hukum Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup