2021178

PERKUMPULAN03.01

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 26/2 — 2021 No. 17.Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan

Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0006859.AH.01.07.TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PERKUMPULAN KELUARGA BESAR SULAWESI TENGAHMenimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TAJUDDIN,

SH., M.KN, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat oleh TAJUDDIN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELUARGA BESAR SULAWESI TENGAH tanggal 08 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020080865100479 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELUARGA BESAR SULAWESI TENGAH;

BNTBN ONLIN

E

1 / 28

2

178 PERKUMPULAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :KESATU : Membe r i k an penge sahan badan hukum :

P e r k u m p u l a n K e l u a r g a B e s a r S u l a w e s i T e n g a h Berkedudukan di KABUPATEN BULUNGAN, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 04 Agustus 2020 yang dibuat oleh TAJUDDIN, SH., M.KN, yang berkedudukan di KABUPATEN BULUNGAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta,Tanggal 27 Agustus 2020.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.196909181994031001

BNTBN ONLIN

E

2 / 28

PERKUMPULAN

3

178

AKTA PENDIRIAN

KELUARGA BESAR SULAWESI TENGAH

Nomor : 03

Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-08-2020 (empat Agustus dua ribu dua puluh), pukul 09.00 WITA (sembilan nol-nol Waktu Indonesia bagian Tengah).

Berhadapan dengan saya, Tajuddin, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bulungan, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :1. Tuan Syaripuddin, lahir di Mangkupadi, pada tanggal 11-04-1974

(sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Azizu Rahman, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6404041104740001.2. Tuan Adninsyah, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 01-05-1974

(satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Suprapto, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 007, Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6404050405740002.3. Nyonya Kasmawati, Sarjana Farmasi Apoteker, lahir di Tambun, pada

tanggal 23-04-1983 (dua puluh tiga puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Rukun Tetangga 046, Rukun Warga 017, Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6404056304830002.

3 / 28

4

178 PERKUMPULAN

4. Tuan Damrin, Sarjana Ekonomi, Magister Administrasi Publik, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Damrin, lahir di Ampibabo, pada tanggal 17-07-1979 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Binjai, Rukun Tetangga 092, Rukun Warga 034, Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6404051707790001.5. Tuan Noer Aulia Rahman, Sarjana Tekhnik yang tertulis dalam Kartu

Tanda Penduduk (KTP) Noer Aulia Rahman, lahir di Palu, pada tanggal 10-07-1990 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Sengkawit, Rukun Tetangga 037, Rukun Warga 013, Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7371131007900001.6. Nyonya Risna Nur Anggraini, Sarjana Akutansi yang tertulis dalam

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Risna Nur Anggraini, lahir di Malang, pada tanggal 22-09-1997 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit, Rukun Tetangga 037, Rukun Warga 013, Desa/Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara; Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3507046209970004.Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal.Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di

atas dengan ini menerangkan dalam akta ini :Bahwa Penghadap dan yang diwakilinya dengan ini telah

mengumpulkan dan memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai kekayaan awal Perkumpulan untuk mencapai tujuannya, maka dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

4 / 28

PERKUMPULAN

5

178

berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Pasal 1.

Perkumpulan ini bernama P e r k u m p u l a n K e l u a r g a B e s a r S u l a w e s i T e n g a h (selanjutnya dalam (selanjutnya cukup disebut Perkumpulan”) berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Perkumpulan ini dapat membuka Kantor Cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus.

Pasal 2.A z a s d a n l a n d a s a n

Perkumpulan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.M a k s u d d a n t u j u a n .

Pasal 3.

Maksud dan tujuan Perkumpulan adalah dibidang social kemasyarakatan non politik.

K e g i a t a n .

Pasal 4.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan ini menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :a. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia anggotasebagai

pelaku usaha kreatif;b. Memberikan konsultasi;c. Memberikan konsultasi perlindungan hukum Hak Kekayaan

Intelektual (Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten) bagi anggota atas kegiatan usaha;

5 / 28

6

178 PERKUMPULAN

d. Membangun sistem informasi usaha antara lain Penyediaan akses internet lewat jaringan dial-up terbuka untuk masyarakat guna menunjang promosi dan pemasaran produk

e. Mengadakan penelitian dan pengembangan mengenai produk dan penetrasi pasar (skala regional, nasional dan internasional).

J a n g k a w a k t u .

Pasal 5.

Perkumpulan ini didirikan sejak tanggal 09-03-2020 (sembilan Maret dua ribu dua puluh) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

K e k a y a a n . Pasal 6.

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai kekayaan awal Perkumpulan.

2. Selain Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :a. uang pangkal;b. iuran tetap anggota;c. sumbangan yang tidak mengikat;d. hibah;e. hibah wasiat;f. perolehan dari usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan

dengan anggaran dasar Perkumpulan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.3. Kekayaan Perkumpulan sebagaimana dimaksud diatas dipergunakan

untuk melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan Perkumpulan.

4. Pengelolaan kekayaan Perkumpulan dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

6 / 28

PERKUMPULAN

7

178

O r g a n P e r k u m p u l a n . Pasal 7.

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :a. Rapat Umum Anggota;b. Pengurus;c. Pengawas;

K e a n g g o t a a n .

Pasal 8.

1. Anggota perkumpulan terdiri atas :a. Anggota Biasa;b. Anggota Kehormatan.

2. Syarat-syarat Anggota Perkumpulan sebagai berikut :a. Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa menurut hukum dan

berdomisili di Kota/Kabupaten Propinsi Kalimantan Utara;b. Memiliki keahlian dibidang kerajinan border dan sulam;c. Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan ketentuan

yang berlaku dalam perkumpulan;d. Syarat-syarat lain dan kriteria Anggota perkumpulan serta tata

cara penerimaan Anggota perkumpulan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.3. Keanggotaan Perkumpulan diperoleh jika telah Memenuhi

persyaratan dan telah didaftar oleh Pengurus dalam buku daftar anggota Perkumpulan.

4. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.

Pasal 9.

1. Keanggotaan Perkumpulan berakhir karena :a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;b. Meninggal dunia;c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum;

7 / 28

8

178 PERKUMPULAN

d. Anggota karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan perkumpulan dan/atau merugikanperkumpulan dan/atau melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.2. Tata cara pengunduran diri dan pemberhentian Anggota akan

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

H a k d a n k e w a j i b a n a n g g o t a .

Pasal 10.

1. Kewajiban Anggota :a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta

Keputusan Perkumpulan.b. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan Perkumpulan

baik moril maupun materiil.c. Membayar uang pangkal dan iuran tetap; serta iuran lainnya yang

besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota.2. Hak Anggota :

a. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pelayanan dari Perkumpulan.

b. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas Perkumpulan dalam Rapat Umum Anggota.

c. Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih menjadi Pengawas Perkumpulan dalam Rapat Umum Anggota.3. Hak Anggota Perkumpulan tersebut dapat diperoleh dan dituntut

dengan syarat apabila anggota tersebut telah memenuhi kewajibannya.4. Pengaturan mengenai kewajiban dan hak anggota Perkumpulan

lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.R a p a t u m u m a n g g o t a

Pasal 11.

1. Rapat Umum Anggota (selanjutnya disebut RUA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.

8 / 28

PERKUMPULAN

9

178

2. RUA mempunyai kewenangan untuk :a. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Pengurus; dan Anggota

Pengawas Perkumpulan.b. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Perkumpulc. Memberi penilaian atas laporan pertanggung jawaban Pengurus

dan Pengawas mengenai pelaksanaan tugas masing-masing dalam RAU selama masa jabatannya.

d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan.

e. Menetapkan Kebijakan umum Perkumpulan berdasarkan Anggaran Dasar.

f. Merubah Anggaran Dasar Perkumpulan.g. Memutuskan pembubaran Perkumpulan.

3. RUA terdiri dari :a. RUA Tahunan;b. RUA Luar Biasa;

4. Istilah RUA dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUA Tahunan dan RUA Luar Biasa.

Pasal 12.

1. RUA tahunan adalah RUA yang diadakan sekali dalam setahun pada bulan ketiga dalam tahun takwim, dengan agenda acara utama (rutin) yaitu :a. Mengesahkan laporan tahunan mengenai kegiatan dan keuangan

Perkumpulan yang telah disampaikan oleh Pengurus setelah ditelaah oleh Pengawas.

b. Mengesahkan program kerja dan rencana Anggaran Tahunan Perkumpulan yang disampaikan oleh Pengurus.

c. Mengesahkan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya dalam RUA akhir masa jabatan.2. RUA Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan

kebutuhan Perkumpulan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

9 / 28

10

178 PERKUMPULAN

3. RUA Luar Biasa diadakan dengan syarat :a. Atas permintaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah

anggota; atau;b. Atas permintaan Pengurus atau Pengawas, melalu keputusan rapat.

T e m p a t , p e m a n g g i l a n d a n p i m p i n a n R U A .

Pasal 13.

1. RUA diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau ditempat perkumpulan melakukan kegiatan usahanya yang utama.

2. RUA diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada anggota dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraaan RUA tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUA.

4. Dalam Pemanggilan itu harus dicantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.

5. RUA dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus.6. Jika Ketua Umum Pengurus tidak hadir atau berhalangan karena

sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUA dipimpin oleh salah seorang Ketua Pengurus yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

7. Jika semua Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUA dipimpin oleh salah seorang Anggota Pengawas.

8. Jika semua anggota Pengawas tidak hadir atauberhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUA di pimpin oleh dan diantara anggota yang hadir dalam rapat.

K o r u m , h a k s u a r a d a n k e p u t u s a n R U A

Pasal 14.

1. RUA sah dan keputusan mengikat seluruh Anggota, jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Perkumpulan.

10 / 28

PERKUMPULAN

11

178

2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka RUA dapat ditunda dalam waktu 6 (enam) jam pada hari yang sama dan telah dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota Perkumpulan.

3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka RUA dapat dilaksanakan padahari berikutnya tanpa memperhatikan jumlah korum.

4. Setiap anggota berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat

tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lain dilakukan secara lisan.

6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara.

7. Setiap pengambilan keputusan RUA dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Apabila dengan cara demikian tidakdiperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah.

8. RUA harus dibuatkan notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris, kecuali notulen dibuat dihadapan notaris.

P e n g u r u s .

Pasal 15.

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari :a. Seorang Ketua;b. Seorang Sekretaris; danc. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

11 / 28

12

178 PERKUMPULAN

5. Pengurus Perkumpulan dipilih dari dan oleh Anggota dalam RUA dengan menggunakan tata cara pemilihan formatur tunggal yang akan diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga.

6. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :a. Warga Negara Indonesia;b. Setia pada Perkumpulan serta mentaati Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;c. Sehat jasmani dan rohani;d. Sudah menjadi anggota Perkumpulan sekurang-kurangnya 4 (empat)

tahun;e. Mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah

dalam melakukanpengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan dan masyarakat berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap7. Masa jabatan Pengurus Perkumpulan adalah 4 (empat) tahun

dan dapat dipilih/diangkat kembali.8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan

penggantian Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16.

1. Anggota Pengurus dapat menerima gaji, upah atau Honorarium yang diatur dengan keputusan RUA.

2. Ketua Umum Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perkumpulan melalui Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

3. Dalam hal jabatan Ketua Umum Pengurus mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan, RUA harus diselenggarakan untuk mengisi kekosongan itu, sedangkan dalam hal jabatan selain Ketua Umum Pengurus kosong karena suatu sebab yang sah, maka dalam jangka waktu paling lambat

12 / 28

PERKUMPULAN

13

178

3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan, Ketua Umum Pengurus berwenang mengangkat Penggantinya untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal terdapat penggantian Jabatan pada jajaran Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian tersebut, Pengurus yang baru wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

5. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas.

Pasal 17.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri;c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan;d. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan; putusan pengadilan

yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;e. Diberhentikan oleh Ketua Umum Pengurus dan disahkan berdasarkan

keputusan RUA;f. Masa jabatan berakhir;

K e u a n g a n

Pasal 18.

Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan anggota dalam bentuk : Uang tunai sebesar Rp. l0.000.000, (sepuluh juta rupiah) Selain kekayaan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) keuangan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :a. Iuran Anggota;b. Bantuan/Sumbangan Masyarakat;c. Hasil Usaha Perkumpulani;d. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing yang

tidak bertentangan dengan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13 / 28

14

178 PERKUMPULAN

e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum dan/atau anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah;

f. Keuangan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dikelola secara transparan dan akuntabel;

g. Dalam hal rnelaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perkumpulan menggunakan rekening pada Bank Nasional;

h. Perkumpulan dalam melaksanakan kegiatan, nya dapat mendirikan Badan Usaha sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

M e k a n i s m e p e n y e l e s a i a n m e k a n i s m e s e n g k e t a d a n p e n g a w a s a n i n t e r n a l

Pasal 19

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, Perkumpulan dapat mengajukan Permohonan Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah;

3. Dalam hal mediasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 20

1. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh Badan Pengawas Perkumpulan;

2. Pengawas adalah organ Perkurnpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkurnpulan.

3. Pengawas berfungsi untuk menegakan kode etik perkumpulan dan memberikan sanksi internal dalam Perkurnpulan;

4. Pengawas terdiri satu orang atau lebih anggota Pengawas.5. Pengawas dipilih untuk rnasa jabatan 3 (tiga);

14 / 28

PERKUMPULAN

15

178

6. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 21

1. Jabatan Pengawas berakhir apabila :2. Meninggal dunia;3. Mengundurkan diri;4. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

5. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota,6. Masa jabatan berakhir;

T u g a s d a n w e w e n a n g P e n g u r u s .

Pasal 22.

1. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Kepengurusan untuk kepentingan Perkumpulan dalam mewujudkan tujuannya.

2. Pengurus bertugas dan berwenang menyelenggarakan RUA, Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan Pengurus dengan Pengawas.

3. Pengurus Wajib menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan dengan berpedoman pada Kebijaksanaan Umum Perkumpulan sebagaimana yang telah disahkan oleh RUA.

4. Pengurus wajib menyampaikan Laporan pertanggung jawaban kepengurusan selama masa jabatannya kepada RUA.

5. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

6. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan anggota Perkumpulan dengan persetujuan/pengesahan RUA.

7. Setiap anggota Pengurus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib menjalankan kepengurusannya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

15 / 28

16

178 PERKUMPULAN

8. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

9. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank).

10. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;

11. Membeli atau dengan cara lain memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;

12. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan;

13. Pengurus harus mendapat persetujuan dari RUA.

Pasal 23.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

16 / 28

PERKUMPULAN

17

178

6. Struktur susunan Pengurus Perkumpulan dan pembagiantugas wewenangnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan Perkumpulan.

Pasal 24.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Perkumpulan dengan Anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seseorang Anggota Pengurus bertentangan dengan Perkumpulan, maka Anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka Anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

P e l a k s a n a P e n g u r u s h a r i a n

Pasal 25.

1. Dalam hal Pengurus memandang perlu untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan wewenang, maka Pengurus berwenang mengangkat Pelaksana Pengurus Harian (selanjutnya disebut PPH) Perkumpulan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

2. Struktur Organ Kepengurusan, pembagian tugas dan Kewenangan serta Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pengurus PPH dan lain sebagainya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

R a p a t P e n g u r u s .

Pasal 26.

1. Rapat Pengurus mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku;

2. Rapat Pengurus dilakukan oleh seluruh anggota;3. Pengurus yang tercatat dalam daftar anggota Pengurus;

17 / 28

18

178 PERKUMPULAN

4. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

5. panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;

6. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau tempat kegiatan Utama Perkumpulan.

7. Rapat Pengurus diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pengawas melalui Rapat Pengawas.

Pasal 27.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.

2. (satu) orang anggota Pengurus hanya dapat diwakilioleh 1 (satu) Anggota Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.

3. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :a. dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a

tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.4. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 7 (tujuh)

hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama.

5. Rapat Pengurus kedua ini dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat tanpa memperhatikan korum.

18 / 28

PERKUMPULAN

19

178

Pasal 28.

1. Keputusan rapat Pengurus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara terbuka.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

P e n g a w a s

Pasal 29.

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan Pengawasan terhadap Pengurus dalam menjalankan Kepengurusan Perkumpulan dan terhadap Anggota dalam menjalankan profesinya.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih dala jumlah ganjil anggota Pengawas.

19 / 28

20

178 PERKUMPULAN

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 30.

1. Pengawas Perkumpulan dipilih dari dan oleh anggota dalam RUA.2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagai

berikut :a. Warga Negara Indonesia;b. Sehat jasmani dan rohani;c. Mempunyai kemampuan dalam mengelola Perkumpulan, jujur,

loyal dan berdedikasi terhadap Perkumpulan;d. Sudah menjadi Anggota Perkumpulan sekurang-kurangnya 4 (empat)

tahun;e. Mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah

dalam melakukan Pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan dan masyarakat berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.3. Masa jabatan Pengawas Perkumpulan adalah 4 (empat) tahun

dan dapat dipilih/diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.4. Anggota Pengawas yang telah diangkat dicatat dalam Buku

Daftar Pengawas.5. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian

Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31.

1. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan RUA harus diselenggarakan untuk mengisi kekosongan itu dengan mengangkat Pengawas baru.

2. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perkumpulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

20 / 28

PERKUMPULAN

21

178

3. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perkumpulan, maka pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Perkumpulan, Pengurus wajib menyampaikan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

4. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 32.

1. Jabatan Pengawas berakhir apabila :a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri;c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan;d. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUA;f. masa jabatan berakhir.

T u g a s d a n w e w e n a n g P e n g a w a s

Pasal 33.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas Pengawasan terhadap kegiatan kepengurusan yang dijalankan Pengurus untuk kepentingan Perkumpulan dalam mewujudkan tujuannya dan terhadap kegiatan anggota dalam pelaksanaan tugas profesinya.

2. Dalam menjalankan Tugas Pengawasan tersebut Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.

3. Pengawas berwenang :a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan

Perkumpulan;b. Memeriksa dokumen;

21 / 28

22

178 PERKUMPULAN

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau;

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus dan anggota perkumpulan;

e. Memberi peringatan kepada Pengurus dan anggota perkumpulan.4. Anggota Pengurus, dan anggota Perkumpulan apabila anggota

Pengurus atau anggota Perkumpulan tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Perkumpulan.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pengurus atau Pengawas wajib menyelenggarakan RUA dengan memanggil anggota Pengurus atau anggota perkumpulan yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, RUA dengan keputusan wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara atau memberhentikan anggota Pengurus atau anggota Perkumpulan yang bersangkutan.

9. Dalam hal RUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan Pengurus yang bersangkutan menjabat kembali seperti semula atau terhadap anggota yang bersangkutan dengan mengembalikan status keanggotaannya.

R a p a t P e n g a w a s

Pasal 34.

Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Pengawas.

22 / 28

PERKUMPULAN

23

178

Ta h u n b u k u Pasal 35.

Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember dan pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perkumpulan ditutup.

L a p o r a n t a h u n a n Pasal 36.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku Perkumpulan ditutup.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :3. Laporan keuangan yang terdiri atas Neraca Akhir Tahun Buku yang

lampau, laporan arus kas dancatatan atas laporan keuangan tersebut;4. Laporan kegiatan Perkumpulan selama Tahun Buku yang lalu

serta hasil yang telah dicapai;5. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang

mempengaruhi kegiatan untuk mewujudkan tujuan Perkumpulan;6. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan

oleh Pengawas selama Tahun Buku yang lampau.7. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan

Pengawas.8. Dalam hal terdapat Pengurus dan Pengawas yang tidak

menandatangani laporan tersebut, Maka yang bersangkutan harus menyebutkan alas an tertulis.

9. Laporan tahunan disahkan dalam RUA.10. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan

standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Perkumpulan.

P e r u b a h a n a n g g a r a n d a s a r Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUA, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

23 / 28

24

178 PERKUMPULAN

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

tidak tercapai, maka keputusa ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RUA yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal RUA yang pertama.

5. RUA kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Anggota.

6. Keputusan RUA kedua sah, apabila diambil Berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir atau yang diwakili.

A n g g a r a n r u m a h t a n g g a

Pasal 38.

1. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan adalah merupakan ketentuan pelaksanaan dari Anggaran Dasar Perkumpulan mengenai hal-hal yang belum diatur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini, oleh karena itu Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan tidak boleh bertentangan atau Menyimpang dengan Anggaran Dasar ini.

2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan perubahannya ditetapkan oleh Rapat Gabungan Pengurus dan Pengawas;

P e m b u b a r a n

Pasal 39

1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarka :a. Keputusan RUA yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)

dari jumlah Anggota Perkumpulan dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir;

b. Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

24 / 28

PERKUMPULAN

25

178

2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a RUA menunjuk likiuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.

3. Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.

Pasal 40.

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang Perkumpulan.

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan pengadilanmaka pengadilan juga menunjuk Likuidator.

4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan.

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidator.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Pengurus.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pemgumuman hasil likuidasi

25 / 28

26

178 PERKUMPULAN

sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

C a r a p e n g g u n a a n k e k a y a a n s i s a h a s i l l i k u i d a s i Pasal 41.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan/Badan Hukum lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.

2. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan atau Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan tujuan Perkumpulan yang bubar.

P e r a t u r a n p e n u t u p

Pasal 42.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan akan diputuskan oleh RUA.

Selanjutnya rapat pendirian perkumpulan tersebut memutuskan :Kantor Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Sulawesi Tengah Provinsi

Kalimantan Utara.Untuk pertama kalinya mengangkat Pengurus dan Pengawas

Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :a. Pengurus : - Ketua Umum : Syaripuddin, tersebut; - Wakil Ketua : Adninsyah, tersebut; - Sekretaris Umum : Damrin, SE.,M.AP tersebut; - Wakil Sekretaris : Noer Aulia Rahman,ST, tersebut; - Bendahara : Kasmawati,S FARM.APT, tersebut; - Wakil Bendahara : Risna Nur Anggraini,S.Ak tersebut;b. Pengawas/Penasehat : - Ketua : Abdul Karim Sahoro; - Anggota : Asmuri,L; - Anggota : Sufyan,L;

26 / 28

PERKUMPULAN

27

178

Menurut keterangan para penghadap pengangkatan pengangkatan tersebut di atas ini telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa : Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi

semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima

segala akibat hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.

D e m i k i a n l a h a k t a i n i Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bulungan, pada

hari, tanggal, bulan, tahun serta jam tersebut dalam awal akta ini, dengan dihadiri oleh :1. Tuan Suharman, lahir di Buttu Batu, pada tanggal 31-05-1992

(tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan I. Gusti Ngurah Rai, RukunTetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7316023105920001;2. Nona Suriana, lahir di Nunukan, pada tanggal 11-12-1990 (sebelas

Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6404055112900001;Keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Tanjung

Selor, yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi;Akta ini sesudah saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap

dan kedua saksi, serta telah dimengerti dan dipahami seluruh isinya akta ini, maka lalu seketika itu juga ditandatangani oleh tiap-tiap penghadap, kedua saksi dan saya, Notaris;

27 / 28

28

178 PERKUMPULAN

Dikerjakan dengan tanpa perubahan;Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya;Notaris di Bulungan,

TAJUDDIN, S.H.,M.Kn.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyakPERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

*0301700178012021*

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

28 / 28