A. UNDANG-UNDANG N0 18 TAHUN 2003
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi
jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat
berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela, dan melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga
lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi
yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan
administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar
dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode
etik profesi dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang
diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan
alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang
merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya
ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum
yang diterima oleh Advokat berdasarkan
kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat
berkewarganegaraan asing yang menjalankan
profesinya di wilayah negara Republik Indonesia
berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang
diberikan oleh
Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak
mampu.
10.Menteri adalah menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan
perundang-undangan.
B. UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau
5. badan-badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau
badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah :
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik
milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan pekerja/buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain
yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan
membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
7. Perencanaan tenaga kerja adalah
proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis yang
dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan
kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program
pembangunan ketenagakerjaan yang
berkesinambungan.
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan,
rangkaian, dan analisis data yang berbentuk
angka yang telah diolah, naskah dan dokumen
yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu
mengenai ketenagakerjaan.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan
untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,
serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja
pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi
jabatan atau pekerjaan.
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja
setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja
yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem
pelatihan
kerja yang
diselenggarakan secara terpadu antara
pelatihan di lembaga pelatihan dengan
bekerja secara langsung di bawah bimbingan
dan pengawasan instruktur atau
pekerja/buruh yang lebih berpengalaman,
dalam proses produksi barang dan/atau jasa
di perusahaan, dalam rangka menguasai
keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah
kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja
dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja
dapat mem- peroleh pekerjaan yang sesuai
dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan
pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhannya.
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara
asing pemegang visa dengan maksud bekerja
di wilayah Indonesia.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara
pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem
hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa
yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah
organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di
luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab
guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum
komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan hubungan industrial di
satu perusahaan yang anggotanya
terdiri dari pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum
komunikasi, konsultasi dan musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang
anggotanya terdiri dari
unsur organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang
dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan.
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian
yang merupakan hasil perundingan antara
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat
pada instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,
atau beberapa pengusaha atau
perkumpulan pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua
belah pihak.
22. Perselisihan hubungan industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, dan perselisihan pemutusan
hubungan kerja serta perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan.
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh
yang direncanakan dan dilaksanakan secara
bersama-sama dan/atau oleh serikat
pekerja/serikat buruh untuk menghentikan
atau memperlambat pekerjaan.
24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah
tindakan pengusaha untuk menolak
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk
menjalankan pekerjaan.
25. Pemutusan hubungan kerja adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha.
26. Anak adalah setiap orang yang berumur
dibawah 18 (delapan belas) tahun.
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00
sampai dengan pukul 18.00.
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh
empat) jam.
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi
kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.
31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu
pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan
yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja, yang
secara langsung atau tidak langsung dapat
mempertinggi produktivitas kerja dalam
lingkungan kerja yang aman dan sehat.
32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan.
C. Undang-Undang No 14 Tahun 2001
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di
bidang teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri Invensinya
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke
dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk
atau proses, atau penyempurnaan dan
pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau
beberapa orang yang secara bersama-sama
melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam
kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Pemohon adalah pihak yang mengajukan
Permohonan Paten.
5. Permohonan adalah permohonan Paten yang
diajukan kepada Direktorat Jenderal.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik
Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari
pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar
Umum Paten.
7. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
8. Pemeriksa adalah seseorang yang karena
keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri
sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan
ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantif
terhadap Permohonan.
9. Menteri adalah menteri yang membawahkan
departemen yang salah satu tugas dan tanggung
jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak
Kekayaan Intelektual, termasuk Paten.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah
departemen yang dipimpin oleh Menteri.
11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan
administratif.
12. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk
mengajukan Permohonan yang berasal dari
negara yang tergabung dalam Paris Convention
for the protection of Industrial Property atau
Agreement Establishing the World Trade
Organization untuk memperoleh pengakuan
bahwa tanggal penerimaan di negara asal
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan
yang juga anggota salah satu dari kedua
perjanjian itu selama pengajuan tersebut
dilakukan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan berdasarkan Paris Convention
tersebut
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang
Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Paten yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat
tertentu.
14. Hari adalah hari kerja.
D. Undang-Undang No 28 Tahun 2014
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang
timbul secara otomatis berdasarkan prinsip
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang
yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas
dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang
dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau
keahlian yang diekspresikan dalam bentuk
nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai
pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak
tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak
lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak
yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan
Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi
pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau
lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau
beberapa orang yang secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama menampi]kan dan
mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan
hukum yang pertama kali merekam dan
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan
perekaman suara atau perekaman bunyi, baik
perekaman pertunjukan maupun perekaman
suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara
Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik,
lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran
komunitas maupun lembaga Penyiaran
berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,
fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat
instruksi yang diekspresikan dalam bentuk
bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk
apapun yang ditujukan agar komputer bekerja
melakukan fungsi tertentu atau untuk
mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek
manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran,
pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan
alat apapun baik elektronik atau non elektronik
atau melakukan dengan cara apapun sehingga
suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau
dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau
cara menggandakan satu salinan Ciptaan
dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan
dalam bentuk apapun, secara permanen atau
sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat
didengar, perekaman gambar atau keduanya,
yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau
dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan
atau suara lainnya, atau representasi suara,
yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang
tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan
audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu
Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel
sehingga dapat
diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh
dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya
disebut Komunikasi adalah pentransmisian
suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram
melalui kabel atau media lainnya selain
Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik,
termasuk penyediaan suatu Ciptaan,
pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses
publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran,
dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau
produk Hak
Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual,
atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta,
Pemegang
Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan
Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh
Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait
kepada pihak lain untuk melaksanakan hak
ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak
Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak
Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak
Terkait yang diterima oleh pencipta atau
pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi
yang berbentuk badan hukum nirlaba yang
diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna
mengelola hak ekonominya dalam bentuk
menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan
dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah
dan pendistribusian barang hasil penggandaan
dimaksud secara luas untuk memperoleh
keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah
pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan ekonomi dari berbagai sumber
atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang
yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran
hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta
dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan
putusan pengadilan perkara perdata atau
pidana yang berkekuatan hukum tetap atas
kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak
Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan
hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.
E. Undang-Undang No 39 Tahun 1999
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat
kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak
memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi
manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,
atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan,
penyimpangan atau penghapusan pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit
atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun
rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan
atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga,
dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang
telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh
seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan
yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi,
apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut
ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan
persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau
pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila
hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk
aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja
atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak
mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya
disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri
yang kedudukannya setingkatdengan lembaga
negara lainnya yang berfungsi melaksanakan
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan
mediasi hak asasi manusia.
F. Undang-Undang No 23 Tahun 2004
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk
mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah
tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam
rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan
dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup
rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan
untuk memberikan rasa aman kepada korban
yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan
yang langsung diberikan oleh kepolisian
dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum
dikeluarkannya penetapan perintah
perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan
perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan
perempuan
G. Undang-Undang No 23 Tahun 2002
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau
keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau
ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu
angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai
orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi
kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental,
spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang
mengalami hambatan fisik dan/atau mental
sehingga mengganggu pertumbuhan dan
perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang
mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki
potensi dan/atau bakat istimewa.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang
sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang
atau lembaga, untuk diberikan bimbingan,
pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan
kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu
orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh
kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk
mengasuh, mendidik, memelihara, membina,
melindungi, dan menumbuhkembangkan anak
sesuai dengan agama yang dianutnya dan
kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang
tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13 Masyarakat adalah perseorangan, keluarga,
kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi
kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai
kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang
diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak
yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonom i dan/atau seksual, anak
yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak
korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak
yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan
salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
H. Undang-Undang No 9 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan
dalam rangkamenyediakan, mengumpulkan,
memberikan, ataumeminjamkan Dana, baik
langsung maupun tidak langsung, dengan
maksud untuk digunakan dan/atauyang diketahui
akan digunakan untuk melakukan kegiatan
terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala
perbuatan yang
memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur
pemberantasan tindak pidana terorisme.
3.Setiap Orang adalah orang perseorangan
atau korporasi.
4.Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum.
5.Transaksi adalah seluruh kegiatan yang
menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau
menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih.
6. Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait
Pendanaan
Terorisme adalah:
a.transaksi keuangan dengan maksud
untuk digunakan dan/atau yang
diketahui akan digunakan untuk melakukan
tindak pidana terorisme; atau
b.transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang
berdasarkan daftar terduga teroris dan
organisasi teroris.
7.Dana adalah semua aset atau benda bergerak
atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun
yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa
pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam
format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan,
atau keterkaitan dengan semua aset atau benda
tersebut,termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit
bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh
bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas,
obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
8.Pemblokiran adalah tindakan mencegah
pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran,
penempatan, pembagian, perpindahan, atau
pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.
9.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentangPencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya
disingkat PJK adalah Setiap Orang yang menyediakan
jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait
dengan keuangan, baik secara formal maupun
nonformal.
11. Pengguna Jasa Keuangan adalah pihak yang
menggunakan jasa PJK.
12. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang
selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang
memiliki kewenangan pengawasan pengaturan,
dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
13. Personel Pengendali Korporasi adalah setiap
orang yangmemiliki kekuasaan atau wewenang
sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki
kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi
tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari
atasannya.
14. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi
yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda
fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam
secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada:
a. tulisan, suara, atau gambar;
b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi
yang memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu membaca atau
memahaminya.
I. Undang-Undang No 26 Tahun 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang
didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempatmanusia dan makhluk lain hidup,
melakukankegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola
ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang
dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan
yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan,
dan pengawasan penataan ruang.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut
Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya
pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
penataan ruang.
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja penataan ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya
pencapaian tujuan penataan ruang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata
ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata
ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola
ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada
tingkat wilayah.
19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang
dan pola ruang yang mempunyai jangkauan
pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi
utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber dayaalam
dan sumber daya buatan.
22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan
atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.
24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri
atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah
perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan
hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan
sistem agrobisnis.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan
yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang
berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan
kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling
memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan
dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang
terintegrasi dengan jumlah penduduk secara
keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu
juta) jiwa.
27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang
terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan
metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan
membentuk sebuah sistem.
28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanandan keamanan negara,
ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai
warisan dunia.
29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan.
30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan
karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial,
budaya, dan/atau lingkungan.
31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.
32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang
dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
J. Undang-Undang No 32 Tahun 2014
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan
bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang merupakan
kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap
unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
dan hukum internasional.
2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut
dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi
dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan
permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan
pulau- pulau kecil.
3. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk
secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di
atas permukaan air pada waktu air pasang.
4. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk
bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau
tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang
hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga
pulau- pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya
itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi,
pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki
atau yang secara historis dianggap sebagai
demikian.
5. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya
terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat
mencakup pulau-pulau lain.
6. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan
yang memberi arahan dalam pendayagunaan
sumber daya Kelautan untuk mewujudkan
pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan,
dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir
dan Laut.
7. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut,
baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak
dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif serta dapat
dipertahankan dalam jangka panjang.
8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan
kegiatan, penyediaan,pengusahaan, dan
pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta
konservasi Laut.
9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang
Laut.
10. Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut,
pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan
bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan
pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
11. Pencemaran Laut adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.
12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kelautan.
TUGAS MID HUKUM PIDANA
Disusun oleh :
nama : Muh Takdir S.R
nim : 10400114248
kelas : E (Ilmu Hukum)
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014/2015
Recommended
