Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi BPJS Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Dan Integrasi Pelayanan Publik

Romie Erfianto Kepala Divisi Pengembangan TI 12 November 2014

Pelayanan Publik Indonesia menuju Citizenship Oriented Approach

MASYARAKAT BPJS KETENAGAKERJAAN

PEMERINTAH & PELAYAN PUBLIK

Informasi Outcome Sosial

Pembiayaan

Pelayanan

Bayar iuran

Problems Pemberi Kerja/Pekerja: Ø  Akses terbatas, Manual, Duplikasi Administrasi,

orientasi ke kontak fisik, informasi terbatas Ø  Tidak fleksibel, pelayanan terkotak – kotak, Adak

komprehensif

Kualitas Layanan: Ø  Tumpang Andih manfaat Ø  Administrasi rumit Ø  Kualitas layanan ala kadarnya

Kebijakan dan Regulasi: Ø  Tumpang Andih Kebijakan dan regulasi Ø  Tidak terkoordinasi dan terintegrasi Ø  Pendanaan dan pembiayaan terbatas

Pelayanan Publik dan Jaminan Sosial Saat Ini

3

Sumber: PT. Martabat Prima Konsul5ndo

•  Administrasi penduduk dan peserta jamsos

Kelembagaan Publik yang Terkait Jaminan Sosial Saat Ini

4

PEMER

INTA

H

PUSA

T PE

MER

INTA

H

DAER

AH

LEMBA

GA LAIN

(SWAST

A, N

GO)

Kemenakertrans

Kemenkes

Kemensos

BPJS

Disnakertrans

Dinnkes

Dinsos

Program Lainnya

Keuangan Mikro

Perbankan

Pemberdayaan Masy.

CSR

Layanan/Manfaat 1, 2, 3












Kondisi Kebijakan Publik di Indonesia

PERL

INDUNGAN TER

INTE

GRA

SI KEP

ADA PEN

DUDUK

OUTC

OME

PEMBE

RDAY

AAN

OUTC

OME

KESE

HAT

AN

OUTC

OME:

PENDAPA

TAN

Bantuan Sosial

PNPM dan Kredit Usaha

Perpajakan

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur Kesehatan

Preventif dan Promotif

Pendidikan GIzi

Pensiun

Return to Work

K3 dan Prevention

Pasar Tenaga Kerja

5

Integrated Outcomes-‐Based Policy

No Wrong – Doors Service Delivery

Intelligent Processing CollaboraAve Governments

Sumber: IBM, Ci5zenship Service Delivery

Prinsip Pelayanan berorientasi Penduduk

6

Kebijakan yang Efek=f

Aksesibilitas Penduduk

Komitmen Pelayanan =nggi

Pelayanan terintegrasi

PUBLIC TRUST

CiAzenship – centered PerspecAve

Kolaborasi Pelayanan Publik

Integrasi Back Office System

Database Nasional Pelayanan publik

Pelayanan Publik yang Terintegrasi

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN dan ADMINISTRASI JAMINAN SOSIAL Adaptasi dari “Leadership in Customer Service : Delivering on the Promise”, Accenture

Unifikasi Program merubah Lanskap Perlindungan

7

Benchmarking Sistem Administrasi Jaminan Sosial di Berbagai Negara

INTEGRASI

KOMPLEKSITA

S TEKN

OLO

GI

Sede

rhan

a

Tidak ada Menyeluruh

Sumber: Adaptasi dari Layne and Lee’s four-‐stage model of e-‐Government

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Interaksi Administrasi Terpisah §  Administrasi terpisah §  Formulir dan kepesertaan

terpisah §  Tidak ada data exchange

Interaksi Database §  Administrasi terpisah §  Formulir dan kepesertaan

terpisah §  Data exchange kepesertaan

Interaksi Nomor Peserta §  Administrasi terpisah dengan

Common Reference Number §  Formulir dan kepesertaan

terpisah §  Tidak ada data exchange

Interaksi Sistem §  Administrasi terintegrasi §  Formulir dan kepesertaan

sama §  Interaksi sistem informasi

Note: Proses administrasi mencakup proses akuisisi, pendaEaran, perubahan data, koleksi iuran, inspeksi dan pengawasan Contoh: Malaysia

Contoh: Filipina

Contoh: Korea

Contoh: Belgia

Benchmarking Joint Operation di Negara Lain

Kompleks

9

Sistem administrasi kepesertaan benar – benar terpisah dan =dak ada interaksi diantara kedua organisasi

Pre Kondisi: Law Enforcement yang efek=f

+ 1.   Sistem administrasi sangat sederhana dan =dak

perlu ada interaksi sistem informasi 2.   Masing – masing BPJS dapat mengembangkan sistem

administrasi dan sistem informasi sesuai kebutuhannya

3.   Dapat segera diimplementasikan

-‐

Level 1 – Malaysia

1.   Masing – masing BPJS membangun infrastruktur administrasi kepesertaannya (SDM, sistem informasi, Kantor Representasi) à Kurang efisien

2.   Peserta berhubungan administrasi dengan dua BPJS (pendaVaran, perubahan data, koleksi iuran dan pengawasan)

3.   Masing – masing BPJS =dak mengetahui perbedaan data (profil peserta, upah dan perubahan data) di masing – masing BPJS

10

Level 2 – Filipina

CRN*

Sistem administrasi kepesertaan terpisah namun seluruh penyelenggara jaminan sosial memiliki desain kartu + chip yang sama dan dilengkapi dengan nomor iden=fikasi kepesertaan

yang sama (CRN) untuk seluruh peserta di seluruh penyelenggara

CRN: Common Reference Number

+ 1.   Sistem administrasi masih sederhana dan hanya

berinteraksi dalam hal kartu dan nomor kepesertaan yang menjadi embrio Single IdenIty Number

2.   Indonesia sudah memiliki NIK (di Kemendagri) sebagai cikal bakal penerapan CRN

3.   Pengeluaran Investasi utuk interaksi nomor kepesertaan =dak terlalu besar

4.   Efisiensi produksi kartu kepesertaan (1 peserta hanya memegang 1 Kartu Peserta)

-‐ 1.   Masing – masing BPJS membangun infrastruktur

administrasi kepesertaannya (SDM, sistem informasi, Kantor Representasi)

2.   Peserta berhubungan administrasi dengan dua BPJS (pendaVaran, perubahan data, koleksi iuran dan pengawasan)

3.   Belum ada interaksi pertukaran data seihingga masing – masing BPJS =dak mengetahui perbedaan data (upah dan perubahan data) di masing – masing BPJS

11

Level 3 – Korea

Sistem administrasi kepesertaan terpisah namun tersedia plafform interaksi data yang menjadi dasar implementasi “one enforcement system gate ” yang dilakukan oleh

Na=onal Health Insurance Corpora=on

+ 1.   Sistem administrasi terpisah dan sederhana 2.   Memiliki mekanisme interaksi data dan database

sharing di masing – masng penyelenggara (profil peserta, upah, pembayaran iuran)

3.   Terdapat mekanisme verifikasi data di masing-‐masing penyelenggara untuk memonitor kepatuhan peserta

4.   Efisiensi sistem enforcement yang dipusatkan di NHIC

5.   Investasi membangun interaksi dan sharing database bersama =dak besar (dapat menggunakan NIK)

-‐ 1.   Masing – masing BPJS membangun infrastruktur

administrasi kepesertaannya (SDM, sistem informasi, Kantor Representasi)

Sharing Database

12

Level 4 – Belgia

Sistem administrasi kepesertaan dipusatkan ke organisasi khusus (pendaVaran, perubahan data dan bayar iuran) untuk berbagai organisasi jaminan sosial dan melayani “one stop data service” untuk pelayan

publik lain

+ 1.   Sistem administrasi tersentralisasi dan sangat

memudahkan peserta (dan penduduk) 2.   Memiliki mekanisme interaksi data yang terintegrasi

termasuk sentralisasi layanan bayar iuran 3.   Bisnis proses layanan publik dan penggunaan

resource (SDM, sistem informasi dan kantor representasi) sangat efisien

4.   Terdapat integrasi sistem informasi dengan layanan publik lain

5.   Investasi membangun interaksi dan sharing database bersama =dak besar (dapat menggunakan NIK)

-‐ 1.   Membangun ins=tusi baru di Indonesia (kecuali ada

badan Pemerintah yang dapat diberdayakan, misal: Pemda)

2.   Menuntut integrasi back-‐office system yang sangat komprehensif yang membutuhkan komitmen =nggi dan memakan waktu lama

3.   Membutuhkan investasi yang sangat mahal 4.   Memerlukan masa transisi yang sangat =nggi

Crossroad Bank for Social Security

Kependudukan

Jaminan Sosial Pajak

Layanan Publik Lain

13

Jaminan Sosial dan Administrasi Pelayanan Publik

UU 1945 Pasal 34 ay. 2

Negara menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan =dak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

UU 3/1992 Pasal 3 ay. 2

Se=ap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja

UU 13/2003 Pasal 99 ay. 1

Se=ap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

UU 32/2004 Pasal 22 ay. h

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial


Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia


Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melipu= jaminan sosial Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang 5dak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial

Usulan BPJS Ketenagakerjaan Implementasi Joint Operation Pelayanan Publik

15

Harmonisasi dan Penguatan peranan Pemda

Cakupan Perlindungan untuk seluruh rakyat: §  Membayar Iuran §  Menerima Bantuan Iuran

Membutuhkan kombinasi instrumen kebijakan sosial yang komprehensif dan lintas Departemen

Sistem monitoring dan evaluasi yang efekAf (termasuk akurasi targeAng PBI)

Sistem Administrasi yang efek=f, efisien dan akurat

Key Success Factor

Koordinasi Kelembagaan dan Antar Ins=tusi yang efek=f

Key Success Factor Implementasi Jaminan Sosial

16

Kartu Jaminan Sosial

(Ketenagakerjaan & Kesehatan)

SIM

Surat Keterangan Tidak Mampu

KTP

NPWP

Kartu Keluarga Miskin

Kartu Pintar

Perlu ada integrasi administrasi dalam rangka:

1. Harmonisasi penomoran untuk integrasi pelayanan publik

2. Akurasi data diantara berbagai insiAtusi pelayan publik

3. Pemanfaatan akses pelayanan publik dengan menggunakan ID tunggal atau Common Reference Number à unique iden5fica5on key

4. Meminimalkan potensi fraud dalam pemanfaatan pelayanan publik

5. Meminimalkan biaya dan beban administrasi

Fragmentasi Pelayanan Publik dan Penerbitan Kartu di Indonesia

17

Usulan BPJS Ketenagakerjaan Implementasi Joint Operation Pelayanan Publik

18

19

SEMUA LAYANAN E-‐SERVICE BPJS KETENAGAKERJAAN MEMANFAATKAN LAYANAN DATA KTP ELEKTRONIK

)

NOMOR IDENTITAS KEPEDUDUKAN (NIK) DIJADIKAN SEBAGAI NO PESERTA BPJSTK

Pemanfaatan Data KTP Elektronik

• Dapat menyimpan data personal, biometric, dll. • Data yang disimpan dapat disesuaikan dg kebutuhan (parameterized) • Mudah disimpan dan dipergunakan oleh pemegang kartu • Verifikasi data dapat dilakukan online maupun offline.

Flexibility

• Kekuatan kartu tahan lama: Terbuat dari bahan plasAk PVC • Modul chip contact tahan s/d 100.000 kali penggunaan. •  Data idenAtas peserta di phisical kartu tahan lama (tdk cepat hilang) • Proses pelayanan peserta cepat.

Durability

• Reader dan EDC sebagai media pembaca kartu sudah banyak tersedia di RS, Klinik, ApoAk, Laboratorium, Kelurahan dll

• Kartu dapat dipergunakan sebagai kartu discount atau loyalty bekerjasama dengan perusahaan farmasi, lab, apoAk dll.

Acceptability

Solusi Smart Card dalam Pelayanan Publik

Mengapa Smart Card ?

§  Verifikasi, Otentifikasi, Otorisasi §  Eligibilitas dan ID Portabilitas

IDENTITAS AKSES MULTI KANAL §  Counter, ATM, Perbankan §  Integrasi Layanan Publik

AKSES PELAYANAN §  Klaim, Fasilitas Kesehatan

(RS/Klinik)

§  Co - Branding §  E – Wallet, e – Toll, Flazz BCA,

Brizzi BRI , eMoney, Tapcash

PERBANKAN §  Wifi ID §  Telkomsel, Indosat, XL

TELEKOMUNIKASI §  Akses Angkutan Publik §  Alat Pembayaran

TRANSPORTASI §  Discount & Loyalty §  Food Benefit

FOOD

AKSES BENEFIT

OPERASIONAL & PELAYANAN

Multi Purpose Card dan Implementasi Joint Operation Pelayanan Publik

Collaborative Digital Ecosystem for Smart Community

Cross Merchant Redemption Services

Consumer Journey Download Apps - Select Choices of Merchants - Select Coupon - Redeem on retail

Loyalty Applications

E-Commerce Services

Merchants/Partners Dealer, Distribution, Food, etc

Online (Web & Mobile) Payment Services (Prepaid,Debit, CC) )

Micro Payment Agency

Mobile Adv. & Promotion (M-Coupon)

Community Database Profiling Services

BPJS-TK Smart Community

Konsep Smart Community

BPJS-‐TK Smart Community

Public TransportaAon

Banks

Healthcare

Fuels

NPWP & NIK (KTP-‐el)

NaA

onal Paymen

t Gatew

ay

Fasilitas Umum

Foods

Financing

Property

E-‐Money

Direct Debit

Financing

Loyalty Single IdenAty

TRANSAKSI

25

Keuntungan Pemanfaatan NIK dalam Administrasi Pelayanan Publik & Jaminan Sosial

1

1.  BIAYA, pelayanan lebih murah: §  Sistem administrasi terintegrasi §  Kebutuhan re-encoding

informasi lebih sedikit (electronic information exchange)

§  Beban administrasi minimal 2.  KUANTITAS, delivery layanan

publik lebih banyak §  Layanan terintegrasi, tersedia

dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan penyedia layanan dan penduduk

3.  KECEPATAN, pelayanan dapat lebih cepat (less time) §  Informasi akurat tersedia di

seluruh institusi §  Eligibilitas penduduk dapat

divalidasi diseluruh institusi

2 3

EFISIENSI EFEKTIVITAS SOSIAL

1.  KUALITAS, pelayanan lebih baik: §  Layanan publik yang

terintegrasi dapat lebih komperhensif

2.  JENIS LAYANAN, pemanfaatan data lebih optimal: §  Push system, eligibilitas atas

layanan publik dapat lebih terotomasi

§  Pemanfaatan data personal penduduk lebih optimal

3.  Alokasi anggaran negara untuk kesejahteraan dapat lebih terarah

4.  KEAMANAN, pemanfaatan data penduduk dapat lebih dikendalikan

1.  E-Government §  Re-engineering proses antar

institusi §  Back office integration untuk

penyediaan layanan publik §  Integrated & personalized front-

office service 2.  MONEV, pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pelayanan publik dengan database akurat dapat lebih efektif

3.  PERUBAHAN PERILAKU, penyediaan layanan publik yang lebih baik akan merubah perilaku dan budaya masyarakat

4.  FRAUD, meminimalkan kasus fraud dalam pelayanan publik

“Our ciAzens are much more important than customers.. We have to treat them even bemer than we would to customers”

Mats Sjostrand, Director General – Swedish NaAonal Tax Agency

11/11/14 26

Terima Kasih

Gedung BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan – 12930 T (021) 520 7797 F (021) 520 2310 www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Government & Nonprofit

Dialog Nasional TIK BPPT 12/11/'14 - Presentasi BPJS Ketenagakerjaan