Upload
stenly-mandagi
View
238
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASIUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Dinas (Pasal 217 )
(1) Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:a. dinas tipe A yang dibentuk untuk
mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.
Badan (Pasal 219)(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat
(1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:a. perencanaan;b. keuangan;c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;d. penelitian dan pengembangan; dane. fungsi lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 231
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 407
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGANNO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSIDAERAH
KAB/KOTA1 Penyelenggaraan
Pangan BerdasarkanKedaulatan danKemandirian
a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional.
b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.
Penyediaan infrastruktur danseluruh pendukungkemandirian pangan padaberbagai sektor sesuaikewenangan Daerah provinsi
Penyediaan infrastrukturdan seluruh pendukungkemandirian pangan padaberbagai sektor sesuaikewenangan Daerahkabupaten/kota.
............. BIDANG PANGANNO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KAB/KOTA2 Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan
a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.
b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat.
c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen.
d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok.
e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain.
a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.
c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.
a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.
c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
............. BIDANG PANGANNO SUB URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KAB/KOTA3 Penanganan
KerawananPangan
a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional.
c. Penanganan kerawanan pangan nasional.
d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.
a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.
b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.
c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.
b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.
c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.
............. BIDANG PANGAN
NO SUB URUSAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DAERAHKAB/KOTA
4 Keamanan Pangan
Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.
Pelaksanaan pengawasankeamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.
Pelaksanaan pengawasankeamanan pangan segar.
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Pasal 13 (1)Dinas Daerah provinsi merupakan unsur
pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas Daerah provinsi dipimpin oleh kepala dinas Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.
(3)Dinas Daerah provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah provinsi.
Dinas Daerah Provinsi
(4) Dinas Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 54 (1)Dalam hal kemampuan keuangan Daerah atau ketersediaan
aparatur yang dimiliki oleh Daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan.
(2)Berdasarkan pertimbangan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dinas atau badan tipe C dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 (empat ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis, dapat digabung dengan dinas atau badan tipe C menjadi 1 (satu) dinas atau badan tipe B, atau digabung dengan dinas atau badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A, atau digabung dengan dinas atau badan tipe A, menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 (lima) bidang.
PP 18/2016
TIPE ORGANISASI
Pasal 81 Tipe A 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.- Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian- Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi
Pasal 82 Tipe B 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian- Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi
Pasal 83 Tipe C 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang. - Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian- Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi
ORGANISASI DINAS DAERAH PROVINSI
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH URUSAN PANGAN DAN DINAS DAERAH URUSAN PERTANIAN
Pasal 19(1) Pada dinas Daerah provinsi dapat dibentuk unit
pelaksana teknis dinas Daerah provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
(3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi
kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(4) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
Lanjutan ...........
Pasal 41 1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas A
untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan b. unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota kelas B
untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(4)Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
Lanjutan ...........
TIPE ORGANISASI TIPE ORGANISASIProvinsi (Pasal 65) Kab/Kota (Pasal 84)
Tipe A 1 (satu) subbagian tata usaha terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional.
Tipe A 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
Tipe B 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
Tipe B pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
Tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan dan rumah sakit.
Tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit.
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Ayat KELAS ESELON JABATAN5 A IIIb
atau jabatan administrator
Kepala cabang dinas Daerah provinsi, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi.
6 B IVa atau jabatan pengawas
Kepala subbagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi.
7 B IVb atau jabatan pengawas.
Kepala subbagian pada cabang dinas Daerah provinsi dan kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi, serta kepala subbagian pada satuan pendidikan provinsi.
JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSIPasal 94, ayat (5, 6, 7)
Ayat ESELON JABATAN5 IVa atau
jabatan pengawas
Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan.
6 IVb atau jabatan pengawas.
Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan.
JABATAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTAPasal 95, ayat (5, 6)
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA
NO
UNIT PEMBINA
PUSATUPT PUSAT
UPTD
PROVINSIKRITERIA
UPTD
KAB/KOTAKRITERIA
1 Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Produk Hewan (Bogor)
Balai pelayanan Kesmavet
Balai Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan
Jumlah produk hewan yang beredar
Jumlah pelaku usaha pemotongan, pemrosesan dan penjualan
Memiliki fasilitas lab Jumlah produk
hewan yang beredar Jumlah pelaku usaha
pemotongan, pemrosesan dan penjualan
Memiliki fasilitas lab PMHP Jumlah unit usaha
pengolahan
UPTD Rumah Potong Hewan
Balai pelayanan kesmavet
Jumlah rata-rata pemotongan hewan/hari
Jumlah fasilitas penunjang pemotongan hewan
Jumlah jenis SDM yang tersedia (Juru sembelih halal, Keurmaster, Animal welfare officer, pengawas kesmavet, petugas pemeriksa AM//PM, dokter hewan berwenang)
........
BIDANG KETAHANAN PANGAN
MATRIK KELEMBAGAAN UPT/UPTD BIDANG PERTANIAN PUSAT/PROPINSI /KABUPATEN/KOTA
NO
UNIT PEMBINA
PUSAT
UPT PUSAT
UPTD
PROVINSIKRITERIA
UPTD
KAB/KOTAKRITERIA
1Badan Ketahanan Pangan
Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
Balai Pengembangan Cadangan Pangan
(untuk penanganan stabilisasi pasokan, harga dan penanganan rawan pangan)
jumlah Pelaku usaha. Jumlah Objek
Pengawasan Peredaran Pangan Segar
Verifikasi oleh OKKPP
Memiliki Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Inspektor Keamanan Pangan, Evaluator
Memiliki Laboratorium pengujian
Jumlah cadangan pangan bersumber dari potensi sumberdaya lokal
Memiliki gudang Memiliki Analis
Ketahanan Pangan
Balai Pengembangan Cadangan Pangan
Instalasi Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (Bagian dari UPTD Provinsi)
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/Permentan/OT.010/8/2016TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS URUSAN PANGAN DAN DINAS URUSAN PERTANIAN DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA
DINASKETAHANAN
PANGAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN
BIDANG KEAMANAN
PANGAN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN
BIDANGDISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUMSUBBAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET
SEKSIKETERSEDIAAN PANGAN
SEKSIKERAWANAN PANGAN
SEKSISUMBERDAYA
PANGAN
SEKSIDISTRIBUSI PANGAN
SEKSICADANGAN PANGAN
SEKSIHARGA PANGAN
SEKSIKONSUMSI PANGAN
SEKSIPENGEMBANGAN PANGAN LOKAL
SEKSIPROMOSI
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN
PANGAN
SEKSI KERJASAMA DAN
INFORMASI KEAMANAN PANGAN
SEKSIPENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN
Keterangan:Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan
Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian
UPTD
Lampiran I Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan ProvinsiTipe A
DINASKETAHANAN PANGAN
BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN
BIDANGDISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN
SEKSIKETERSEDIAAN
PANGAN
SEKSIKERAWANAN PANGAN
SEKSIDISTRIBUSI PANGAN
SEKSIHARGA PANGAN
SEKSIKONSUMSIPANGAN
SEKSIPENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN
Keterangan:Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan
Pangan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian
UPTD
SEKSISUMBERDAYA
PANGAN
SEKSICADANGAN PANGAN
SEKSIKEAMANAN
PANGAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIATDINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran IGambar 1.2. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan ProvinsiTipe B
DINASKETAHANAN
PANGAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
BIDANGKETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
SEKRETARIATDINAS
Keterangan:Kelompok jabatan fungsional Pengawas
Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan
UPTD
SEKSIKETERSEDIAAN
PANGANSEKSI
DISTRIBUSI PANGAN
SEKSIKONSUMSI PANGAN
SEKSIPENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN
SEKSIKERAWANAN
PANGANSEKSI
KEAMANAN PANGAN
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran I Gambar 1.3. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan ProvinsiTipe C
DINASKETAHANAN PANGAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN PANGAN
BIDANG KEAMANAN
PANGAN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN
BIDANGDISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUMSUBBAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET
SEKSIKETERSEDIAAN PANGAN
SEKSIKERAWANAN PANGAN
SEKSISUMBERDAYA
PANGAN
SEKSIDISTRIBUSI PANGAN
SEKSICADANGAN PANGAN
SEKSIHARGA PANGAN
SEKSIKONSUMSI PANGAN
SEKSIPENGEMBANGAN PANGAN
LOKAL
SEKSIPROMOSI
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN
PANGAN
SEKSI KERJASAMA DAN
INFORMASI KEAMANAN PANGAN
SEKSIPENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN
Keterangan:Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan
Pangan,Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Analis Pasar Hasil PertanianUPTD
Lampiran I Gambar 2.1. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
Tipe A
DINASKETAHANAN
PANGAN
BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN BIDANG
KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
BIDANGDISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN
SEKRETARIAT DINAS
SEKSIKETERSEDIAAN
PANGAN
SEKSIKERAWANAN PANGAN
SEKSIDISTRIBUSI PANGAN
SEKSIHARGAPANGAN
SEKSIKONSUMSIPANGAN
SEKSIPENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN
Keterangan :Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan
Pangan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian
UPTD
SEKSISUMBERDAYA
PANGAN
SEKSICADANGAN PANGAN
SEKSIKEAMANAN
PANGAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran IGambar 2.2. Susunan Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
Tipe B
DINASKETAHANAN
PANGAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BIDANG KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN
BIDANGKETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
SEKRETARIATDINAS
Keterangan : Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu
Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan
UPTD
SEKSIKETERSEDIAAN
PANGAN
SEKSIDISTRIBUSI PANGAN
SEKSIKONSUMSI PANGAN
SEKSIPENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN
SEKSIKERAWANAN
PANGANSEKSI
KEAMANAN PANGAN
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran IGambar 2.3. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota
Tipe C
DINASPERTANIAN
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN
ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UPTD
BIDANGPENYULUHAN
BIDANG PRASARANA DAN
SARANA
SEKSILAHAN DAN IRIGASI
SEKSIPUPUK, PESTISIDA, DAN
ALSINTAN
SEKSIPEMBIAYAAN DAN
INVESTASI
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik
Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan;2. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet3. Bidang Perlindungan Tanaman;4. Bidang Penyuluhan Pertanian
BIDANG TANAMAN PANGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANG PERKEBUNAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIKELEMBAGAAN
SEKSIMETODE DAN INFORMASI
SEKSIKETENAGAAN
BIDANG HORTIKULTURA
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSIPERBIBITAN DAN PRODUKSI
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSIKESMAVET,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
Lampiran I Gambar 3.1. Susunan Organisasi Dinas Pertanian
Provinsi/ Kabupaten/Kota Satu Dinas Tipe A
DINASPERTANIAN
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANUMUM
UPTD
BIDANGPENYULUHAN
BIDANG PRASARANA DAN
SARANA
SEKSILAHAN DAN IRIGASI
SEKSIPUPUK, PESTISIDA, ALAT
DAN MESIN
SEKSIPEMBIAYAAN DAN
INVESTASI
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik
Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian. - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian
Antara lain:1. Bidang Perbenihan dan
Perbibitan;2. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet3. Bidang Perlindungan Tanam4. Bidang Penyuluhan Pertanian;
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSI PRODUKSI
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIKELEMBAGAAN
SEKSIMETODE DAN INFORMASI
SEKSIKETENAGAAN
BIDANG PERKEBUNAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBIBITAN DAN PRODUKSI
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSIKESMAVET, PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN SEKSI
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
Lampiran I Gambar 3.2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian
Provinsi/ Kabupaten/KotaSatu Dinas Tipe B
DINASPERTANIAN
SEKRETARIAT DINAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
UPTD
BIDANG PERKEBUNAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIPERBIBITAN DAN
PRODUKSI
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner,
Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan. - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan;2. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet3. Bidang Perlindungan Tanaman; 4. Bidang Penyuluhan Pertanian
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSIKESMAVET,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBENIHAN DAN
PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSILAHAN DAN IRIGASI
SEKSIPUPUK, PESTISIDA, ALAT DAN MESIN
SEKSIPENYULUHAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
Lampiran IGambar 3.3. Susunan Organisasi Dinas Pertanian
Provinsi/ Kabupaten/KotaSatu Dinas Tipe C
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
SUBBAGIANUMUM
DINASTANAMAN PANGAN
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN
ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UPTD Antara lain:1. Bidang Perbenihan2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Penyuluhan Pertanian
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
BIDANG PRASARANA DAN
SARANA
SEKSISEREALIA
BIDANG PRODUKSI
SEKSIANEKA KACANG
SEKSIANEKA UMBI
SEKSIPERBENIHAN
SEKSIPROTEKSI
BIDANGPENYULUHAN
SEKSI PENGOLAHAN DANPEMASARAN
SEKSIKELEMBAGAAN
SEKSIMATERI DAN INFORMASI
SEKSIKETENAGAAN
BIDANG PERBENIHAN, PROTEKSI,
PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN
SEKSILAHAN DAN IRIGASI
SEKSIPEMBIAYAAN DAN
INVESTASI
SEKSIPUPUK, PESTISIDA
DAN ALSINTAN
Lampiran I Gambar 4.1. Susunan Organisasi Dinas
Tanaman Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe A
DINAS PERKEBUNAN, HORTIKULTURA, DAN
PETERNAKANSEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN
UPTDKeterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan.- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner,
Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbenihan Tanaman;2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Perbibitan Ternak;4. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet5. Bidang Penyuluh Pertanian
BIDANG HORTIKULTURA
SEKSIPERBENIHAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERLINDUNGAN
SEKSILAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SEKSIPUPUK, PESTISIDA,
DAN ALSINTAN
SEKSIPENYULUHAN
BIDANG PERKEBUNAN
SEKSIPERBENIHAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERLINDUNGAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIPERBIBITAN DAN
PRODUKSI
SEKSI KESEHATAN HEWAN
Lampiran IGambar 4.2. Susunan Organisasi Dinas
Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe A
SEKSIKESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURASEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PENYULUHAN
BIDANG TANAMAN PANGAN
UPTD
BIDANG HORTIKULTURA
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbenihan;2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Penyuluhan Pertanian
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBENIHAN DAN
PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSILAHAN DAN IRIGASI
SEKSIPUPUK, PESTISIDA, DAN
ALSINTANSEKSI
PRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANG PRASARANA SARANA
SEKSIKELEMBAGAAN
SEKSIKETENAGAAN
SEKSIPEMBIAYAAN DAN
INVESTASISEKSI
METODE DAN INFORMASI
Lampiran IGambar 4.3. Susunan Organisasi Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe A
DINASPERKEBUNAN DAN
PETERNAKANSEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UPTD
BIDANG PENYULUHAN,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSIPENGOLAHAN
SEKSIPEMASARAN
SEKSIPENYULUHAN
Antara lain:1. Bidang Perbenihan;2. Bidang Perlindungan;3. Bidang Perbibitan;4. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet;5. Bidang Penyuluhan Pertanian
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner,
Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian.
BIDANG PERKEBUNAN
SEKSIPERBENIHAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERLINDUNGAN
BIDANG PRASARANA DAN
SARANA
SEKSILAHAN DAN IRIGASI
SEKSIPEMBIAYAAN DAN
INVESTASI
SEKSIPUPUK, PESTISIDA
DAN ALSINTAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIPERBIBITAN DAN
PRODUKSI
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Lampiran IGambar 4.4. Susunan Organisasi Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe A
DINASPERKEBUNAN
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN
ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UPTD Antara lain:1. Bidang Perbenihan2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Penyuluhan Pertanian
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
BIDANG PRASARANA DAN
SARANA
SEKSIPERBENIHAN
BIDANG PERBENIHAN, PRODUKSI,
DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERLINDUNGAN
SEKSIBIMBINGAN USAHA
SEKSIPENGOLAHAN
BIDANGPENYULUHAN
SEKSIPEMASARAN
SEKSIKELEMBAGAAN
SEKSIMATERI DAN INFORMASI
SEKSIKETENAGAAN
BIDANG PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSILAHAN DAN IRIGASI
SEKSIPEMBIAYAAN DAN
INVESTASI
SEKSIPUPUK, PESTISIDA
DAN ALSINTAN
Lampiran IGambar 4.5. Susunan Organisasi Dinas
Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe A
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PETERNAKAN SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN
BIDANG TANAMAN PANGAN
UPTD
BIDANG HORTIKULTURA
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan.- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner,
Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbenihan Tanaman;2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Perbibitan Ternak;4. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet5. Bidang Penyuluh Pertanian
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBENIHAN DAN
PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSILAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SEKSIPUPUK, PESTISIDA,
DAN ALSINTAN
SEKSIPENYULUHAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIPERBIBITAN DAN
PRODUKSI
SEKSI KESEHATAN HEWAN
Lampiran IGambar 4.6. Susunan Organisasi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe A
SEKSIKESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik
Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian,
dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbibitan Ternak;2. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet3. Bidang Penyuluh Pertanian
SEKRETARIAT DINAS
UPTD
BIDANG PENYULUHAN
BIDANG PRASARANA DAN
SARANA
BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI
SEKSILAHAN DAN IRIGASI SEKSI
PERBIBITAN
SEKSIRUMINASIA
SEKSINON RUMINASIA
SEKSI KELEMBAGAAN
SEKSIKETENAGAAN
SEKSIMETODE DAN INFORMASI
SEKSIPAKAN
SEKSIPEMBIAYAAN DAN
IVESTASI
BIDANG KESEHATAN HEWAN,
KESMAVET,PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSI KESEHATAN HEWAN
SEKSIKESEHATAN
MASYARTAKAT VETERINER
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
SUBBAGIANKEUANGAN DAN
ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Lampiran IGambar 4.7. Susunan Organisasi
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe A
DINASTANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNANSEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN
BIDANG TANAMAN PANGAN
UPTD
BIDANG HORTIKULTURA
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbenihan;2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Penyuluhan Pertanian
SEKSI
PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBENIHAN DAN
PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSILAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SEKSIPUPUK, PESTISIDA, DAN
ALSINTAN
SEKSIPENYULUHAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANGPERKEBUNAN
SEKSIPERBENIHAN DAN
PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
Lampiran I Gambar 4.8. Susunan Organisasi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe A
DINASTANAMAN PANGAN
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN
ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UPTD Antara lain:1. Bidang Perbenihan2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Penyuluhan Pertanian
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
BIDANG PRASARANA, SARANA,
DAN PENYULUHAN
SEKSIPERBENIHAN
BIDANG PERBENIHAN, PROTEKSI,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERLINDUNGAN
SEKSILAHAN, IRIGASI, DAN
PEMBIAYAAN
SEKSIPENYULUHAN
SEKSIPUPUK, PESTISIDA
DAN ALSINTAN
SEKSISEREALIA
BIDANG PRODUKSI
SEKSIANEKA KACANG
SEKSIANEKA UMBI
Lampiran I Gambar 5.1. Susunan Organisasi Dinas
Tanaman Pangan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe B
DINAS PERKEBUNAN,
HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PRASARANA SARANA DAN PENYULUHAN
UPTD
BIDANG PERKEBUNAN DAN
HORTIKULTURA
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan.- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner,
Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbenihan Tanaman;2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Perbibitan Ternak;4. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet5. Bidang Penyuluh Pertanian
SEKSIPERBENIHAN DAN
PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSILAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SEKSIPUPUK, PESTISIDA,
DAN ALSINTAN
SEKSIPENYULUHAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIPERBIBITAN DAN
PRODUKSI
SEKSI KESEHATAN HEWAN
SEKSI KESMAVET,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
Lampiran IGambar 5.2. Susunan Organisasi Dinas
Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe B
DINASTANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
UPTD
Antara lain:1. Bidang Perbenihan dan
Perbibitan; 2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Penyuluhan
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
SEKRETARIAT DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
BIDANG PRASARANA, SARANA,
DAN PENYULUHAN
SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN
ALSINTAN
SEKSI PENYULUHAN
BIDANG TANAMAN PANGAN
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
BIDANG HORTIKULTURA
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
Lampiran I Gambar 5.3. Susunan Organisasi
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe B
DINASPERKEBUNAN DAN
PETERNAKANSEKRETARIAT
DINAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
UPTDAntara lain:1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan;2. Bidang Perlindungan Tanaman; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet;4. Bidang Penyuluhan Pertanian;
Keterangan : - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
BIDANG PERKEBUNAN
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN PENYULUHAN
SEKSI PUPUK, PESTISIDA
DAN ALSINTAN
SEKSI PENYULUHAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIPERBIBITAN DAN
PRODUKSI
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSI KESMAVET,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran I Gambar 5.4. Susunan Organisasi Dinas
Perkebunan dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe B
DINASPERKEBUNAN
SEKRETARIAT DINAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
UPTDAntara lain:1. Bidang Perbenihan;2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Penyuluhan Pertanian;
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian
BIDANG PERBENIHAN,
PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBENIHAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERLINDUNGAN
SEKSIBIMBINGAN USAHA
SEKSIPENGOLAHAN
SEKSIPEMASARAN
BIDANG PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN PENYULUHAN
SEKSI PUPUK, PESTISIDA
DAN ALSINTAN
SEKSI PENYULUHAN
SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran IGambar 5.5. Susunan Organisasi Dinas
Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe B
DINASTANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PETERNAKANSEKRETARIAT
DINAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
UPTD
Antara lain:1. Bidang Perbenihan dan Perbibitan; 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet;3. Bidang Perlindungan Tanaman;4. Bidang Penyuluhan Pertanian
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN PENYULUHAN
SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN
ALSINTAN
SEKSI PENYULUHAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIPERBIBITAN DAN
PRODUKSI
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSI KESMAVET, PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN
SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran I Gambar 5.6. Susunan Organisasi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe B
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI
TERNAK
BIDANGKESEHATAN HEWAN, KESMAVET, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
BIDANG PRASARANA, SARANA,
DAN PENYULUHAN
SEKSIRUMINANSIA
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSIKESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
SEKSIPRASARANA DAN
SARANA
SEKSIPAKAN DAN PEMBIAYAAN
SEKSINONRUMINANSIA
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik
Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian,
dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbibitan;2. Bidang Kesehatan Hewan
dan Kesmavet;3. Bidang Penyuluhan
Pertanian;
SEKSIPERBIBITAN
SEKSI PENGOLAHAN DAN
PEMASARANSEKSI
PEYULUHAN
SEKRETARIAT DINAS
UPTD
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran IGambar 5.7. Susunan Organisasi
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe B
DINASTANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT DINAS
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN
PENYULUHAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
BIDANG PERKEBUNAN
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil
Pertanian, dan Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Perbenihan;2. Bidang Perlindungan Tanaman;3. Bidang Penyuluhan Pertanian
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
UPTD
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSI LAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN
ALSINTAN
SEKSI PENYULUHAN
Lampiran IGambar 5.8. Susunan Organisasi Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota
Dua Dinas Tipe B
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIANSEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANKEUANGAN DAN
ASET
SUBBAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
UPTD
BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
SEKSIKETERSEDIAAN PANGAN
SEKSIDISTRIBUSI PANGAN
SEKSIKERAWANAN PANGAN
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian- Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik
Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian.
Antara lain:1. Bidang Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan;3. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet4. Bidang Perlindungan Tanaman;
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN
SEKSIPENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN
SEKSIKONSUMSI PANGAN
SEKSIKEAMANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURABIDANG
PERKEBUNAN
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBENIHAN DAN
PERLINDUNGAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
SEKSIPERBIBITAN DAN
PRODUKSI
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSIKESMAVET,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSILAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
SEKSIPUPUK, PESTISIDA, DAN
ALSINTAN
SEKSIPENYULUHAN
BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN PENYULUHAN
Lampiran IGambar 6.1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota
Tipe A
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIANSEKRETARIAT
DINAS
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIANUMUM
UPTD
Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan - Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner,
Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian.- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian
BIDANG PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBIBITAN DAN PRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN
SEKSIKETERSEDIAAN PANGAN
SEKSIKERAWANAN PANGAN
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN
PANGAN
SEKSIKEAMANAN PANGAN
SEKSIDISTRIBUSI PANGAN
Antara lain:1. Bidang Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan;3. Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesmavet4. Bidang Perlindungan Tanaman;
SEKSIPENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN
SEKSIKONSUMSI PANGAN
SEKSIPUPUK, PESTISIDA, DAN
ALSINTAN
SEKSIPENYULUHAN
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
Lampiran IGambar 6.2. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota
Tipe B
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSIKESMAVET,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSILAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIANSEKRETARIAT
DINAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN
UPTD
SEKSIKETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN
SEKSIPUPUK, PESTISIDA, DAN
ALSINTAN
SEKSIPENYULUHAN
SEKSIDISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN
SEKSIPENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
BIDANG PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN
PERKEBUNAN
SEKSIPRODUKSI
SEKSIPERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSIPERBIBITAN DAN PRODUKSI
SEKSIPENGOLAHAN DAN
PEMASARAN Keterangan:- Kelompok jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian - Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner,
Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan.- Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan
Analis Pasar Hasil Pertanian.- Kelompok jabatan fungsional Penyuluh Pertanian
Antara lain:1. Bidang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan2. Bidang Perbenihan dan Perbibitan;3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet4. Bidang Perlindungan Tanaman;
SUBBAGIANPERENCANAAN DAN
EVALUASISUBBAGIAN
UMUM
Lampiran I Gambar 6.3. Susunan Organisasi Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota
Tipe C
SEKSIKESEHATAN HEWAN
SEKSIKESMAVET,
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SEKSILAHAN, IRIGASI DAN
PEMBIAYAAN
Pembentukan UPTD • Setelah penetapan Permendagri tentang Klasifikasi dan
Pembentukan UPTD oleh Kementerian Dalam Negeri. • Syarat pembentukan UPTD adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
b. menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat;
c. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
d. mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis;
e. menunjang keberhasilan program organisasi;f. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai,
pembiayaan, sarana dan prasarana;g. tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai
dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan;
h. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
Lanjutan ...........
Terima kasih