Upload
rooy-john
View
52
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Rapat Koordinasi NasionalProgram Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaJakarta, 29 Juli 2015
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
Oleh:Ir. TARMIZI A. KARIM, M.Sc.
INSPEKTUR JENDERALKEMENTERIAN DALAM NEGERI
1.Pengelolaan Keuangan Desa;
2.Rencana Kerja Pemerintah Desa;
3.Dana Desa;
4.Alokasi Dana Desa;
5.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
FOKUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FOKUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
POKOK PERMASALAHANPOKOK PERMASALAHAN 1.Belum selarasnya dokumen perencanaan
pembangunan desa dan APBDes;2.Transparansi belum tercipta;3.Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan
dokumen perencanaan dan APBDes belum optimal;
4.PADes belum sesuai dengan berbagai potensi yang ada;
5.Rendahnya Pemahaman Terhadap Standar Akutansi Pemerintah (Transfer Dana Desa).
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
Kepala Desa adalah PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kewenangan Kepala Desa:1.Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 2.Menetapkan PTPKD (Pemegang Teknis Pengelolaan Keuangan Desa); 3.Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; 4.Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; 5.Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PENGELOLAAN KEUANGAN DESAPENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LEM-BAGA
JAK
UANG
KEKA-YAAN
DISERAHKAN
HAK ASAL USUL
LAIN-NYA
TP
INSPEKTORAT KABUPATEN
KDH
Pengawasan atas penyelenggaraan desa adalah proses kegiatan yg ditujukan untuk menjamin agar
Pemdes berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan
per UU (PMDN 7/2008)
ADUM
URUSAN
Audit Program, a.l:- Periksa Perda ttg ADD- Periksa apakah telah
mempertimbangkan pemerataan, keadilan dan potensi desa
- Periksa APBDes memuat sumber pendapatan
- Periksa proses penyusunan APBDes
- Periksa Penggunaan Alokasi Dana Perimbangan Desa
- Periksa kekayaan Desa
- dll
DESA&
PENGAWASAN DESA SAAT INIPENGAWASAN DESA SAAT INI
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PEMBINAAN
PENYELENG-GARAAN PEMERIN-
TAHAN DAERAH
PENGELO-LAAN DAN
PENATA-USAHAAN
DANA DESA
PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKA
T
KESEJAH-TERAAN
&KEMAN-DIRIAN
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaPasal 112 ayat (1)
Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373
ayat (3) Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Secara Nasional di Koordinasikan oleh
Kementerian Dalam Negeri
PP No. 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
PP No. 43 Tahun 2014,
Jo. PP No. 22 Tahun 2015Dan
PP No. 60 Tahun 2014
Jo. PP No. 22 Tahun 2015
MA
SY
AR
AK
AT
6
• Permendagri No. 23, 24, 25 Tahun 2007
• Permendagri No. 2 dan No. 7 Tahun 2008
• Permendagri No. 78 Tahun 2014
Permendagri 111, 112,
113 dan 114 Tahun 2014
KEBIJAKAN UMUM BINWAS DESA KEBIJAKAN UMUM BINWAS DESA
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PP No. 60 Tahun 2008
Tentang SPIPPEMBINAA
N DAN PENGAWAS
AN PEMERIN-
TAHAN DESA
O
A
C
ARAH KEBIJAKAN WAS DESA ARAH KEBIJAKAN WAS DESA
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
KEUANGAN DESA
UU 6/2014
Penyelenggaraan Pemerintahan, PEMBANGUNAN, Pembinaan Kemasyarakatan dan PEMBERDAYAAN
PP 43/ 2014Jo. PP 47/201
5
FOKUS DALWAS
HIBAH/ SUMBAN
G
KEUANGAN DESA DAN FOKUS DALWASKEUANGAN DESA DAN FOKUS DALWAS
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
9
AKUNTABILITAS, RESIKO DAN PENGENDALIANAKUNTABILITAS, RESIKO DAN PENGENDALIAN
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
IDENTIFIKASI RESIKO DANA DESA [1]IDENTIFIKASI RESIKO DANA DESA [1]
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
Mulai Dari....
IDENTIFIKASI RESIKO DANA DESA [2]IDENTIFIKASI RESIKO DANA DESA [2]
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PERAN INSPEKTORAT PADAPERAN INSPEKTORAT PADAPEMERINTAH DESAPEMERINTAH DESA
YANG PERLU DIMONITOR:
1. Penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa;
3. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
YANG PERLU DIEVALUASI:1. Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa
oleh Kabupaten/Kota;
2. Realisasi penggunaan Dana Desa.
13
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA [1]DANA DESA [1]
HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN:
1.Akuntabilitas penggunaan Dana Desa tergantung pada Pemerintahan Desa dan merupakan subjek Audit BPK;2.Pengawasan dilakukan disetiap level pemerintahan sesuai dengan kewenangan;3.Masyarakat dapat juga melakukan pengawasan jika terjadi penyalahgunaan atas Dana Desa dan dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum;4.Monitoring dan pengawasan penggunaan Dana Desa, utamanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
14
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA [2]DANA DESA [2]
15
PEMERINTAHPUSAT
PEMERINTAHKAB/KOTA
PEMERINTAHDESA
RealisasiPenggunaan
RealisasiPenggunaan
1
RealisasiPenyaluran
RealisasiPenyaluran
2
Realisasi Penyaluran
dan Konsolidasi Penggunaan
Realisasi Penyaluran
dan Konsolidasi Penggunaan
4
Konsolidasi Realisasi
Penggunaan
Konsolidasi Realisasi
Penggunaan
3
PEPELAPO-LAPO-RANRAN
JENIS JENIS LAPORANLAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIANBATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSISANKSI
Desa Ke Kab/Kota
Semester ISemester II
Minggu IV bulan Juli TA berjalanMinggu IV bulan Januari TA berikutnya
Dalam hal laporan tidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran s.d. diterimanya laporan tersebut.
Kab/Kota Ke Pusat
TahunanMinggu ke IV bulan Maret TA berjalan
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
ALUR PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESAALUR PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIC KETERANGAN
• Menganggarkan Dana Desa dalam APBN Kemenkeu Telah dianggarkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp20.766,2 T
• Menetapkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota melalui Perpres
Lampiran Rincian APBN 2015, dalam Perpres No. 36 Tahun 2015
• Menyalurkan Dana Desa ke kab./kota Tahap I April 2015
• Menetapkan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa
Kemendes Permendesa No. 5 Tahun 2015
• Pendampingan Telah dianggarkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp2,1 T
• Capacity Building bagi aparat Desa Kemendagri Telah dianggarkan dalam APBNP 2015 sebesar Rp1,4 T
• Penyusunan paket kebijakan pelaksanaan Dana Desa
Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes
• Permendagri No. 111, 112, 113, 114 Tahun 2014
• Permendes No.1,2,3,4,5 Tahun 2015• Monitoring, evaluasi, dan pengenaan
sanksi• PP 60/2014 jo. PP 22/2015 dan
Permenkeu 93/201516
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESAPEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA(PEMERINTAH PUSAT)(PEMERINTAH PUSAT)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN
• Menganggarkan Dana Desa dalam APBD Penganggaran didasarkan pada Perpres rincian Dana Desa
• Membuat Perbup/Perwali mengenai pembagian Dana Desa ke setiap Desa
• Perbup/Perwali menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap pertama;
• Menyalurkan Dana Desa dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKU Desa sesuai ketentuan
Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 hari setelah diterima di RKUD.
• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa
Laporan tahunan disampaikan paling lambat akhir Maret tahun anggaran berikutnya.
• Pendampingan
17
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESAPEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA(PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA)(PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA)
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN
• Menyusun APB Desa APB Desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKU Desa
• Menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa Sesuai dengan besaran alokasi dalam perbup/perwali
• Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan Dana desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa ke Kab./Kota
Laporan bersifat semesteran
18
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
PEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESAPEMBAGIAN TUGAS PENGELOLAAN DANA DESA(PEMERINTAH DESA)(PEMERINTAH DESA)
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN PEMDAHAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN PEMDA
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri
SIMPULANSIMPULAN
Inspektorat JenderalKementerian Dalam Negeri