- 1 -

BAB 1 KONSEP PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN

Oleh: Elkana Goro Leba

1) Pendekatan dari Segi Bahasa

Dari segi ini, kata pemerintah dan pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama

yaitu “Perintah” yang artinya “sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan.”

Dengan demikian, maka ada unsur pemaksaan melalui pesan. Misalnya dalam bentuk

kebijakan, aturan, himbauan dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus ada

legitimasi yang menyebabkannya memiliki kewenangan dan kekuasaan.

Dalam kata “itu”, tersimpul beberapa unsur dari “Perintah”. Yaitu:

a) unsur keharusan, yakni kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan.

b) adanya hubungan dua pihak, yaitu pihak yang memberi perintah dan pihak

yang menerima perintah.

c) adanyua hubungan fungsional antara pemberi dan penerima perintah.

d) adanya kekuasaan dan wewenang untuk memerintah (wewenang unsur nyatanya

adalah surat perintah).

Dalam bahasa Inggris digunakan kata “Government” yang artinya:

a) yang melaksanakan wewenang pemerintahan.

b) cara atau sistim memerintah.

c) fungsi atau kekuasaan pemerintah.

d) wilayah atau negara yang diperintah.

e) badan yang terdiri dari organisasi-organisasi yang melaksanakan wewenang

administrasi dan hukum dalam suatu negara.

2) Pendekatan dari Segi Kesatuan Arti

Ditinjau dari segi ini, pemerintah memiliki makna sebagai berikut:

a) pemerintah adalah organisasi/badan/lembaga yang mempunyai wewenang

tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau berkuasa.

- 2 -

b) pemerintah juga dipahami sebagai kelompok individu yang mempunyai wewenang

dan melaksanakan wewenang tersebut secara absah untuk melindungi serta

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai

keputusan.

c) pemerintahan adalah fungsi atau kegiatan dari pemerintah.

d) pemerintahan adalah perbuatan/cara/urusan memerintah. Misalnya

pemerintahan yang adil, demokratis, diktator dan lain-lain.

3) Pendekatan dari Segi Ilmiah

Dari segi ini pemerintah dan pemerintahan, pada hakekatnya dapat dibedakan atas dua bagian

yakni:

a) pemerintah dalam arti sempit.

b) pemerintah dalam arti luas. Serta

c) pemerintahan dalam arti sempit dan

d) pemerintahan dalm arti luas.

Yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintah yang hanya

mencakup badan eksekutif saja. Dalam UUD 1945, pemerintah dalam arti sempit itu adalah

presiden dan wakilnya dan dibantu oleh para menteri. Sedangkan pemerintah dalam arti luas

adalah pemerintah yang mencakup bidang eksekutif, legislatif dan judikatif.

Pemerintah muncul karena adanya pernyataan “STATE OF NATURE”, yang artinya,

:”MASYARAKAT ILMIAH”.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang munculnya pemerintahan:

a) Menurut Thomas Hobbes

Menurut Hobbes, masyarakat ilmiah berarti masyarakat yang bebas yang memiliki dua

sifat yakni menguasai dan mempertahankan diri. Dari kebebasan itu, maka terjadilah kompetisi

dan konflik dengan demikian masyarakat akan kacau tanpa pemerintah. Oleh sebab itu,

masyarakat membutuhkan kuasa (power) dan kekuatan untuk dapat mengatur yakni

pemerintah.

LEVIATHAN dilambangkan sebagai kekuasaan pemerintah yang mengatur kehidupan

masyarakat. Karena itu pemerintah memiliki kekuatan yang sangat besar dan kuat.

- 3 -

b) Jhon Lock

Lock memiliki pendapat yang berbeda dengan Hobbes, yakni kalau Hobbes

mengatakan bahwa pada awalnya masyarkat itu hidup kacau tetapi Lock mengatakan bahwa

manusia hidup damai.

Menurutnya, STATE OF NATURE artinya suatu keadaan yang aman dan damai. Tetapi

muncul disintegrasi ketika manusia mengenal uang, ekonomi dan organisasi (strata sosial).

Dengan demikian perlu ada pemerintah untuk mengatur hidup masyarakat.

c) J.J. Rousseau

Menurutnya manusia itu adalah makluk yang baik. Tidak ada iri hati perang dendam

dan sebagainya. Walaupun ada, manusia berusaha untuk hindari diri dari masalah itu. Dia

mengatakan bahwa munculnya disitegrasi karena adanya peradaban.

Masyarakat bentuk pemerintahan karena adanya kebutuhan yakni keamanan, ketentraman,

kerukunan dan sebagainya.

- 4 -

BAB 2 PROSES MUNCULNYA PEMERINTAHAN

A. MANUSIA DAN PEMERINTAHAN

1.1. Mitos dan Tehnik

Ketika para ilmuwan mengklasifikasi manusia sebagai Homo Sapiens, manusia makluk

yang tahu, maka sifat khusus itu hanyalah hiasan. Maksudnya untuk memisahkan manusia itu

dari jenis golongan homo yang lain, karena tak ada lagi jenis yang demikian. Kata sifat itu

untuk membedakan manusia dari hewan-hewan lain. Manusia adalah salah satu primat yang

keluarga terdekatnya adalah Kera Antropoida. Dari jenis Kera inilah manusia muncul dengan

evolusi manusiawi yang lama dan gelap jauh dimasa silam.

Walaupuan demikian para ilmuwan telah menyadari bahwa perbedaan dalam tahap akan

lebih berbahaya lagi dari pada perbedaan dalam golongan, maka dibentuknya suatu jenis

terpisah untuk manusia dan dinamakan hewan yang mengetahui (The Knowing Animals).

Sejak adanya sifat manusiawi itu, manusia menyadari bahwa di dalam sifat itulah terletak

kelebihannya. Melalui bantuan penemuan-penemuan yang pragmatis, manusia telah jauh

mengatasi hewan-hewan yang lain dan mejadikan dirinya dewa pencipta. Dan ini dikatakan

“Tehnik dan Mitos”.

Tehnik adalah segala macam peralatan dan keterampilan yang memungkinkan manusia

untuk menyelesaikan hal-hal, termasuk juga manusia sesuai dengan kehendaknya, sehingga

dapat meringankan kerjanya, untuk mempertinggi hasil susah payahnya dan untuk

memperbesar kepuasannya serta memelihara kebaikan-kebaikan yang diperoleh untuk

mengalahkan musuhnya, untuk mengekang kekuatan alam, untuk memperluas pengetahuan

dan sebagainya.

Mitos adalah kepercayaan-kepercayaan yang mengandung nilai dan gagasan yang

dimiliki manusia untuk mereka hidup atau untuk memerintah hidup mereka. Setiap jaringan

manusia, dilahirkan dalam mitos dan dihidupi oleh mitos. Kemampuan manusia pergi, apapun

yang ia temui, manusia akan selalu menenun jaringan mitos sekitarnya. Mitos inilah yang

- 5 -

menjadi perantara manusia dengan alam. Dalam mitosnya ia merasa aman hidup dalam dunia

ini.

1.2. Satu Manusia Tidak Akan Lebih Kuat Dari Pada Manusia Yang Lain

Untuk menemukan akar-akar pemerintahan marilah kita kembali ke Homo Sapiens.

Pemerintahan memberi kekuasaan kepada satu orang untuk dilancarkan atas yang lainnya.

Suatu kekuasaan yang tidak mungkin dipunyai oleh mnausia manapun kalau hanya demi

dirinya sendiri atau karena kekuatan dirinya sendiri.

Thomas Hobbes secara khas mengemukakan, yaitu: alam telah membuat manusia itu

sama dilihat dari tubuh dan pikirannya walaupun kadang-kadang satu orang lebih kuat secara

fisik atau lebih cepat dalam menggunakan pikirannya dari pada yang lain. Namun perbedaan

antara manusia tidak demikian besarnya, sehingga seseorang dapat menghakkan dirinya

dengan keuntungan yang dikhayalkannya.

Machiavelli adalah orang yang sangat percaya akan peranan kekerasan walaupun ia

berkata bahwa itu harus disertai dengan kecerdikan tetapi ia tidak sepenuhnya mengakui

hubungan kekerasan dengan faktor lain.

Dalam semua pemerintahan yang mempunyai UUD, suatu otoritas harus mendampingi

kekuasaan. Tanpa otorotas maka kekuasaan akan menjadi kekerasan yang merusak, tidak

teratur, dan sia-sia. Kekautan pemerintahan dari otoritas yang mempertahankan tuntutan-

tuntutan suatu ketertiban yang tak dapat diciptakan oleh kekerasan saja.

B. DAERAH PEMBIAKAN

2.1. Keluarga Sebagai Dunia Kecil

Asal mula pemerintahan terletak pada fakta dalam keluarga, sebagai unit sosial utama

dan pertama yang menjadi unsur pokok pemerintahan. Pemerintahan itu adalah lanjutan proses

pengaturan yang telah berkembang dengan sangat baik dalam keluarga oleh masyarakat yang

lebih inklusif.

Keluarga itu menjalin di dalamnya segala krisis dan transisi hidup. Sebagai fokus

hubungan yang paling mesra, dimana kepribadian seorang laik-laki dan seorang wanita

diekspresikan dan diuji secara menyeluruh. Dia sebagai badan dalam membentuk kebiasaan

hidup dan sikap hidup manusia. Di dalam keluarga juga, memiliki aturan-aturan, tanggung

jawab dan lain-lain.

- 6 -

2.2. Dari Keluarga Ke Negara

Berbicara tentang negara berarti suatu organisasi dimana pemerintahan adalah organisasi

administratifnya. Dalam arti inilah, negara itu lebih besar dan mencakup dari pemerintahan.

Suatu negara mempunyai UUD, Perangkat Hukum, UU, dan cara mendirikan pemerintahan.

Dalam kondisi sosial tertentu, terutama dalam masyarakat yang sederhana tidaklah

sepatutnya disebut negara. Itu hanya diterapkan dalam bentuk khusus yang muncul di

kemudian hari dan memberi ciri khas pada masyarakat yang lebih kompleks.

C. MITOS KEWENANGAN

3.1. Mitos Dan Masyarakat

Mitos selalu mengendalikan sebuah fakta yang berhubungan dengan suatu nilai. Dengan

demikian mengaitkan nilai-nilai itu pada kenyataan. Demikianlah kita temukan mitos pada

semua rasionalitas. Mitos itu akan tetap pada tingkat primitf, tanpa isi, bila dasar yang

diberikan hanya sebagai dugaan keras dari hal-hal yang gaib. Ini benar karena Tuhan

mengatakannya demikian.

Meneruskan pendalaman tema ini, akan membawa kita jauh keluar tujuan kita saat ini.

Yaitu untuk memperlihatkan bahwa mitos sosial, mitos yang mengatur hubungan manusia

meneyerap ke dalam setiap jenis dan setiap tahap masyarakat dengan memperoleh isi dan

rasioanalisasi yang lebih banyak dalam bentuk yang lebih maju mitos sosial pada setiap tingkat

memerintahkan semacam ketertiban antar umat manusia.

3.2. Perkembangan Mitos Sentral

Bentuk pemerintahan yang sesuai dapat didasarkan atas bentuk mitos yang dapat

menampung beberapa mitos demikian. Kewenangan yang esensial dapat diyakinkan yatiu

kewenangan yang menjadi penjaga masyarakat yang telah ditertibkan.

3.3. Transfiormasi Mitos Sentral

Kebutuhan atas dasar kewenangan baru telah menjadi bukti yang cukup dan banyak

terdapat gejala sosial yang memberi lukisan akan kekuatan pada kaum konservatif.

- 7 -

BAB 3 TEORI-TEORI TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN

1. Teori Perjanjian Masyarakat / Kontrak Sosial

Pemerintahan terjadi karena adanya perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Semua

warga negara mengikat diri dalam suatu perjajian bersama untuk mendirikan organisasi

yang dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama.

2. Teori Ketuhanan

Menurut teori ini, pemerintahan ada karena kehendak Tuhan.

3. Teori Kekuasaan

Pemerintahan ada karena adanya kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah ciptaan mereka

yang berkuasa yakni pemerintah.

1. Negara (pemerintah) adalah organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap

organisasi yang bernama negara selalu dijumpai adanya orang atau alat perlengkapan

yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga

yang bertempat tinggal dalam wilayah kekuasaannya.

2. Beberapa teori yang mengemukakan tentang asal-usul negara di antaranya, teori

kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, teori penaklukan, teori daluwarsa, teori

alamiah, teori filosofis dan teori historis.

3. Dilihat dari terbentuknya kedaulatan yang menyebabkan orang-orang tertentu didaulat

menjadi penguasa (pemerintah), menurut Inu Kencana ada 4 teori kedaulatan yaitu:

Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara dan teori

kedaulatan hukum.

4. Secara umum ada dua pembagian bentuk pemerintahan negara yang dikemukakan oleh

Inu Kencana, yaitu Negara Kerajaan dan Negara Nepublik. Negara kerajaan terdiri atas

negara kerajaan serikat dan negara kerajaan kesatuan, di mana negara-negara tersebut

terbagi atas negara kerajaan serikat parlementer dan negara kerajaan kesatuan non

Perdana Menteri. Sedangkan negara republik terdiri atas negara republik serikat dan

- 8 -

4. Teori Kedaulatan

a) Kedaulatan Negara

Kekuasaan tertinggi ada pada negara, bukan sekelompok orang yang menguasai

kehidupan negara, dan negaralah yang menciptakan hukum untuk mengatur

kepentingan masyarakat.

b) Kedaulatan Hukum

Hukum memegang peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Teori Hukum Alam

Hukum Alam bukan buatan pemerintah, melainkan kekuasaan alam yang berlaku

setiap waktu dan tempat serta bersifat unversal dan tidak berubah.

6. Teori Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemerintahan

1. Menurut Inu Kencana, seseorang memperoleh kekuasaan dalam beberapa cara yaitu

melalui legitimate power, coersive power, expert power, reward power dan revernt

power.

2. Kekuasaan dapat dibagi dalam istilah eka praja, dwi praja, tri praja, catur praja dan

panca praja. Sedangkan pemisahan kekuasaannya secara ringkat dibagi dalam rule

making function, rule application function, rule adjudication function (menurut Gabriel

Almond); kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif (menurut

montesquieu);kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif

(menurut John Locke); wetgeving, bestuur, politie, rechtsspraak dan bestuur zorg

(menurut Lemaire); kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif,

kekuasaan yudikatif, kekuasaan inspektif dan kekuasaan konstultatif (UUD 1945).

- 9 -

BAB 4 TUGAS POKOK PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA

Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan

serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat dan

pemberian pelayanan publik tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pelayanan

publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan

keseimbangan hak dan kewajiban.

Pelayanan publik dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Kelompok

Pelayanan Administratif, Kelompok Pelayanan Barang, dan Kelompok Pelayanan Jasa.

A. Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Agar Memperhatikan Dan

Menerapkan:

1. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional,

partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban;

2. Standar pelayanan publik yang meliputi prosedur layanan, waktu penyelesaian, biaya

pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pelayanan;

3. Pola penyelenggaraan pelayanan publik diberikan secara fungsional, terpusat, terpadu (satu

atap, satu pintu), gugus tugas;

4. Biaya pelayanan publik yang penetapan biaya pelayanannya dengan mempertimbangkan

kemampuan masyarakat, harga barang yang berlaku, kejelasan rincian biaya produksi dan

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

5. Pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita;

6. Pelayanan khusus (ruang perawatan kesehatan VIP, di rumah sakit, gerbong eksekutif)

dengan mempertimbangkan harga dan biaya yang dikeluarkan;

7. Pelayanan yang dilakukan oleh biro jasa pelayanan dengan status yang jelas, misal punya

izin usaha dan selalu berkoordinasi kepada lembaga pemerintah yang berkaitan dengan

- 10 -

pemberian pelayanan tersebut;

8. Pelayanan berdasar hasil survei indeks kepuasan masyarakat;

B. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan

Nepotisme (KKN)

Penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam

penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur. Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam

undang-undang tersebut adalah pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi eksekutif,

legislatif, atau yudikatif. Pejabat-pejabat pemerintahan tersebut adalah Presiden dan Wakil

Presiden, Menteri dan jabatan setingkat Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur dan

Wakil Gubernur Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah, Walikota dan Wakil

Walikota, Direksi, Komisaris pada BUMN dan BUMD, Pimpinan BI dan Pimpinan BPPN,

Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di

lingkungan sipil, militer, dan POLRI, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan, Ketua, Wakil

Ketua, dan Anggota MPR, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, Ketua, Wakil Ketua, Ketua

Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua dan Hakim pada semua Badan

Peradilan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Karena pimpinan

tertinggi dalam jabatan eksekutif adalah Presiden, maka pejabat eksekutif di bawahnya

termasuk Pegawai Negeri/Pegawai Negeri Sipil apapun tugas dan jabatannya juga harus

melaksanakan asas-asas yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- 11 -

BAB 5 TUJUAN DAN BENTUK PEMERINTAHAN

A. TUJUAN

Beberapa rekaan dari istilah tujuan ialah:

- subject matter (hal yang pokok).

- Focus of interest (pusat perhatian).

- Attitude of mind (corak fikiran).

- Selective of interest (perhatian terpilih).

- Onderwerp (pokok hal).

Tujuan pemerintahan mencakup segala macam dan seluruh perbuatan dan perilaku

pemerintahan atau semua gejala sosial yang bersifat pemerintahan.

Contoh tujuan atau titik bidik bersama adalah perumusan-prumusan dibawah ini.

a. Jika kita berbicara tentang ilmu pemerintahan kita tidak bermaksud untuk menimbulkan

keragu-raguan mengenai guna dari ilmu politik, sebagai mana pernyataan ini biasa

dipergunakan.

b. Ilmu mengenai hubungan-hubungan manusia yang diatur dalam peraturan negara,

mengenai hubungan individu atau golongan dengan negara sendiri, dan mengenai

hubungan negara dengan negara lain.

c. Ilmu pemerintahan dengan titik bidiknya adalah ilmu politik.

Oleh sebab itu, maka tujuan pemerintahan adalah segala dan seluruh gejala sosial ynag

berkaitan dengan pemerintah atau mengandung sifat pemerintahan.

Poelje mengatakan bahwa “ilmu pemerintahan yang mempunyai titik bidik berlainan, titik

bidiknya kemudian akan tumbuh menjadi cabang ilmu pemerintahan.

B. BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN

Herodotus, seorang penulis sejarah Yunani Kuno, pada abad ke- 5 SM. Menulis

tentang peperangan Persia. Ia menggolongkan tujuh kerajaan Persia dalam 3 wadah, yakni:

- 12 -

1) Monarki (pemerintahan oleh satu orang).

2) Oligarki (pemerintahan oleh beberapa orang atau oleh keluarga).

3) Demokrasi (pemerintahan oleh semua orang atau rakyat).

Plato menambahkan jenis pemerintahan yang buruk sebagai pasangan. Penggolongan

Plato menjadi sabagai berikut:

1) Monarki (monrchy) – trani (tyranny)

2) Oligarki (oligarchy) –aristokrasi (aristocracy)

3) Demokrasi (demokracy) – mobokrasi(mobocracy)

Penggolongan menurut MacIver adalah sebagai berikut:

1) Oligrchy 10) Capitalist Government

2) Monarchy 11) Socialist Government

3) Dictatorship 12) Tribal Government

4) Theocracy 13) Polis Government

5) Plurak Hedaship 14) Country Government

6) Limited Monarchy 15) Natonal Government

7) Republic 16) Multi-national Government

8) Primitif Government 17) World government

9) Feudal Government

18) Unitary and federal government

19) Empire

MacIver mengadakan empat macam penggolongan lagi, yaitu:

1) Kerajaan - republik

2) Sosialis/komunis – kapitalis

3) Kepala negara satu orang – kepala negara lebih dari satu orang.

4) Dan sebagainya.

- 13 -

BAB 6 PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS SEBAGAI PILIHAN

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai

upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan

oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan

politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga

negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga

negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and

balances.

Syarat dasar penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah berdasarkan Rule of

Law (menurut Komisi Internasional Ahli Hukum, Konferensi di Bangkok, 1965) adalah:

1. Perlindungan konstitusional: menjamin hak-hak individu dan menentukan prosedurnya.

2. Badan kehakiman bebas: tidak memihak.

3. Pemilu bebas.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.

5. Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi.

Indonesia merupakan salah satu negara di deretan negara-negara di dunia yang telah

menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis.

A. PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

Adapun Prinsip-prinsip pemerintahan demokratis dalam Sistem politik demokrasi

adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif)

2. Pemerintahan Konstitusional

3. Pemerintahan berdasarkan hukum

- 14 -

4. Pemerintahan mayoritas

5. Pemerintahan dengan diskusi

6. Pemilu yang bebas

7. Parpol lebih dari satu dan menjalankan fungsinya

8. Manajemen terbuka

9. Pers yang bebas

10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas

11. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

12. Peradilan bebas dan tidak memihak

13. Pengawasan terhadap admonistrasi negara

14.Mekanisme politik yang berubah mempengaruhi hubungan/kehidupan politik dan

masyarakat.

15. Kebijakan pemerintahan tanpa paksaan dari lembaga manapun

16.Penempatan pejabat pemerintah menggunakan merit system bukan poll system

17.Penyelesaian (masalah) secara damai, bukan kompromi

18. Jaminan kebebasan individu nyata

19. Konstitusi/UUD demokratis

20. Prinsip persetujuan (dari rakyat).

Menurut Abraham Lincoln (1863), prinsip utama Pemerintahan yang demokratis

adalah: (Government, of the people, by the people, and for the people) artinya harus dapat

mandat dari rakyat, sesungguhnya merupakan wakil rakyat, dan apapun yang dikerjakan untuk

kepentingan rakyat.

Dengan demikian, maka prinsip-prinsip itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Freedom/Equalit,

Adanya kebebasan dalam arti luas maupun sempit, dan atau adanya

kesetaraan.

2) People’s sovereignty

Artinya adanya kedaulatan rakyat.

- 15 -

B. LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN JUDIKATIF SEBAGAI WUJUD PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah

yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif,

lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan

lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh

masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang

diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif,

selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya

pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak

wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang

berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga

negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih

presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.

Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin

negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara

langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya

dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi.

Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi

meletakkan tooh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil.

Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek

daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak

negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur

tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana

atau bekas narapidana).

- 16 -

BAB 7 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN

A. PEMIMPIN DAN STUDI KEPEMIMIPINAN

1.1. Pengertian Kepemimpinan

Dari akar kata “pimpin” kita mengenal kata “pemimpin” dan “kepemimpinan”. Dalam

Ensiklopedi Umum, halaman 549 kata “kepemimpinan” ditafsirkan sebagai hubungan yang

erat antara seorang dan sekelompok manusia karena adanya kepentingan bersama; hubungan

itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari manusia yang seorang itu.

Manusia atau orang ini biasanya disebut yang memimpin atau pemimpin, sedangkan kelompok

manusia yang mengikutinya disebut yang dipimpin.

Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu

untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok, untuk mencapai tujuan bersama yang

dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka kepemimpinan memiliki beberapa implikasi. Antara

lain:

Pertama: kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau

bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima

arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan,

kepemimpinan tidak akan ada juga.

Kedua: seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya (his or

her power) mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan.

Ketiga: kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), sikap

bertanggungjawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak

sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain

(confidence) dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication) dalam

membangun organisasi.

- 17 -

Walaupun kepemimpinan (leadership) seringkali disamakan dengan manajemen

(management), kedua konsep tersebut berbeda. Perbedaan antara pemimpin dan manajer

dinyatakan secara jelas oleh Bennis and Nanus (1995). Pemimpin berfokus pada mengerjakan

yang benar sedangkan manajer memusatkan perhatian pada mengerjakan secara tepat

("managers are people who do things right and leaders are people who do the right thing ").

Jadi filsafahnya ibarat “Kepemimpinan memastikan tangga yang kita daki bersandar

pada tembok secara tepat, sedangkan manajemen mengusahakan agar kita mendaki tangga

seefisien mungkin.”

Proses sosial terdiri dari proses asosiatif (dekat-mendekati) dan proses disasosiatif

(jauh- menjauhi).

Jadi kepemimipinan adalah kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang

lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu bnerubah atau

tetap, menjadi integratif. Kemudian orang yang memiliki kepemimpinan disebut pemimpin.

Seseorang dapat mempengaruhi orang lain melalui variasi kombinasi dua strategi, pola,

gaya atau cara:

1) Strategi Pelakonan. Strategi ini bermaksud membuat orang lain melakoni skenario yang

telah ditetapkan oleh seseorang.

2) Strategi Peragaan. Strategi ini memberi kebebasan kepada orang lain untuk

memperagakan respons pilihan bebasnya sendiri terhadap pengaruh seseorang.

1.2. Model-Model Kepemimpinan

a) Model Watak Kepemimpinan (Traits Model of Leadership)

Pada umumnya studi-studi kepemimpinan pada tahap awal mencoba meneliti tentang

watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti misalnya: kecerdasan, kejujuran,

kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesupelan dalam bergaul, status sosial ekonomi

terdapat beberapa kategori faktor pribadi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut,

antara lain adalah kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi dan status.

b) Model Kepemimpinan Situasional (Model of Situasional Leadership)

Model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak

kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan

- 18 -

kepemimpinan. Studistudi tentang kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi

karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang

pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien.

c) Model Pemimpin yang Efektif (Model of Effective Leaders)

Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku

(types of behaviours) para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat

dikatagorikan menjadi dua dimensi, yaitu struktur kelembagaan (initiating structure) dan

konsiderasi (consideration).

Dimensi struktur kelembagaan. Dimensi ini dikaitkan dengan usaha para pemimpin

mencapai tujuan organisasi.

Dimensi konsiderasi. Dimensi konsiderasi ini dikaitkan dengan adanya pendekatan

kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi dua arah, partisipasi dan hubungan manusiawi

(human relations).

d) Model Kepemimpinan Kontingensi (Contingency Model)

Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara

karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan variabel-variabel situasional. Kalau

model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe

kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian

yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasional

dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987).

Menurut Fiedler, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan

ketiga faktor ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin.

Ketiga faktor tersebut adalah:

1) Hubungan antara pemimpin dan bawahan (leader-member relations)

2) Struktur tugas (the task structure)

3) Kekuatan posisi (position power)

1.3. Gaya Kepemimpinan

a). Kepemimpinan Transaksional Dan Kepemimpinan Transformasional

- 19 -

Kepemimpinan Trnsaksional adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin

didasarkan pada pertukaran kepentingan masing-masing sedangkan kepemimpinan

transformasional adalah hubungan yang tderjadi berlandaskan kesepakatan untuk mencapai

tujuan bersama dan untuk itu diperlukan perubahan sosial bersama.

Pemimpin Transaksional pada umunya adalah para keapal yang berkepemimpinan (eksekutif

dan sebagainya) sedangkan pemimpin transformasional pada umunya adalah pemimpin

informal.

b). Kepemimpinan Multi Budaya

Kepemimpinan multibudaya merupakan kepemimpinan yang berspektra luas. Supaya

setiap sektor tidak berjalan sendiri-sendiri, diperlukan pemimpin yang tidak saja mampu

memandang semua sektor secara menyeluruh tetapi juga mampu berdiri di atas semua

kepentingan sektor dan kepentingan organisasi masa depan. Kebutuhan inilah sumber

kepemimpinan multibudaya.

c). Kepemimpinan Lintas Budaya

Kepemimpinan masa depan bertolak dari fakta, yaitu perbedaan. Dalam hal ini

perbedaan budaya. Dari perbedaan itu bisa terjadi konflik jika seseorang berbudaya tertentu

berkomunikasi dengan orang lain yang budayanya berbed tanpa mengenal dan tanpa

menggunakan vehicle yang cocok untuk situasi itu. dari perbedaab bisa diciptakan persatuan,

jika dapat ditumbuhkan kesadaran saling membutuhkan menuju kesadaran akan kesaling-

menguntungkan di satu pihak dan kesadaran untuk mencapai tujuan bersama di pihak lain.

d). Kekepalaan, Kepemimpinan Dan Manajemen

Kepemimpinan terkait erat fungsi manajemen. Kepala-yang-berkepemimpinan atau

pemimpin yang adalah kepala adalah pelopor, perintis dan pemuka yang ada di depan,

menerobos, menaklukan (mengantisipasi dan memberi solusi), mengintegrasi dan memberi

warna.

e). Kepemimpinan Pemerintahan

- 20 -

Kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan dalam bidang

pemerintahan. Pemerintahan merupakan proses penyediaan jasa-publik dan layanan civil

kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Penyediaan produk jasa-publik itu dilihat dari

sudut Ilmu Pemerintahan, bersumber dari keweanangan rasional, tetapi penyediaan produk

layanan civil bukanlah kewenangan tetapi kewajiban pemerintah.

B. PERANAN KEPEMIMPINAN

Faktor penting dalam menentukan keberhasilan reformasi birokrasi adalah peran

kepemimpinan (leadership) bagi upaya perubahan, demikian Lembaga Administrasi Nasional

(LAN).

Kegagalan reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya lebih disebabkan oleh kurangnya

komitmen, konsistensi dan kredibilitas para pemimpinnya. Sejalan dengan reformasi birokrasi,

saat ini pemerintah telah banyak melakukan inisiatif untuk mereformasi birokrasi khususnya

perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, penerapan disiplin, optimalisasi

peningkatan pelayanan publik, upaya mengurangi korupsi dan peningkatan produktifitas kerja

dan renumerasi yang memadai.

Namun demikian upaya-upaya tersebut belum dapat mencapai hasil yang maksimal dan

memuaskan masyarakat.

Sudah saatnya reformasi birokrasi diarahkan untuk mengubah pola lama praktek

kepemimpinan yang dilayani ke arah kepemimpinan yang melayani.

Ada tiga aspek tipe kepemimpinan yang melayani yakni "hati yang melayani" atau

kepemimpinan dimulai dari dalam diri sendiri. Lalu "kepala yang melayani" atau seorang

pemimpin sejati tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata tapi juga harus memiliki

serangkaian metode kepemimpinan. Aspek ketiga adalah "tangan yang melayani" yakni

pemimpin sejati bukan sekedar memperlihatkan karakter dan integritas, serta kemampuan

dalam metoda kepemimpinan, tetapi dia harus menunjukkan perilaku atau kebiasaan pemimpin

sejati yang selain fokus pada duniawi juga fokus pada hal spritual. Artinya seorang pemimpin

harus berempati terhadap apa yang dirasakan bawahan atau rakyat secara luas.

C. PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM MEWUJUDKAN ETIKA BIROKRASI

UNTUK MEMPERLANCAR PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

- 21 -

Adapun contoh-contoh dalam setiap kelompok pelayanan adalah:

1) Kelompok Pelayanan Administratif

Contohnya: Pelayanan pengurusan akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, sertifikat

tanah, izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi, kenaikan gaji, kenaikan pangkat,

pensiun pegawai, pensiun janda/duda, dan sebagainya.

2) Kelompok Pelayanan Barang

Contohnya: Pelayanan penyediaan kebutuhan bahan pokok, seperti bahan bakar minyak, bahan

bakar gas, dan sebagainya.

3) Kelompok Pelayanan Jasa

Contohnya: Pelayanan pengangkutan penumpang, pengangkutan barang, kesehatan,

pendidikan, perbankan, telepon, listrik, dan sebagainya.

D. SISTEM NILAI KEKEPALAAN DAN KEPEMIMPINAN

Sistem Nilai Kekepalaan Dan Kepemimpinan dapat kita lihat dalam tabel berikut ini:

KEKEPALAAN KEPEMIMPINAN

1. kekuasaan 1. usia

2. otoritas 2. status sosial

3. perintah 3. kepandaian

4. kekuatan 4. gelar

5. paksaan 5. keterampilan

6. kekerasan 6. senioritas

7. pematian 7. kekuatan fisik

Salah satu sumber daya yang bisa mempengaruhi orang lain adalah otoritas

(kompetensi, jabatan, pangkat). Pemimpin yang memiliki sumber daya seperti itu disebut

sebagai pemimpin yang formal dan kepemimpinannya disebut kepemimpinan formal.

Sedangkan pemimpin yang tidak memilikinya disebut pemimpin informal. Kepala yang

terbukti memiliki kepemimpinan disebut kepala yang berkepemimpinan.

- 22 -

BAB 8 ASAS-ASAS PEMERINTAHAN

Asas-Asas Pemerintahan dapat dibatasi sebagai pola umum dan normatif perilaku

pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan

pemerintahan yang secara objektif diperlukan guna memperlancar dan mengefektifkan

hubungan interaksi antar pemerintah dengan yang diperintah.

1. Asas-Asas Umum Birokrasi Pemerintahan (Kepemimpinan) Yang Baik 1. Asas Kepastian Hukum 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 3. Asas Kepentingan Umum 4. Asas Keterbukaan 5. Asas Proporsionalitas 6. Asas Profesionalitas 7. Asas Akuntabilitas

Menurut Taliziduhu Ndraha (1988), Koswara (1994) dan Machlis Hamdi (1999), asas-

asas pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Taliziduhu Ndraha b. Machlis Hamdi

1) Aktif 1) Aktif

2) Mengisi Yang Kosong 2) Freies Emessen

3) Membimbing 3) Otomatik

4) Freies Emessen 4) Historik

5) Dengan Sendirinya 5) Etik

6) Historik 6) Sentralisasi

7) Etik 7) Desentralisasi

- 23 -

8) Dekonsentrasi

9) Vrij Berstuur

10) Tugas Pembantuan

11) Detournement de Pouvoir

c. Koswara

A. Kepatuhan Dalam Pemerintahan

Asas Kepatuhan

1) Pelakuan Yang Korek

2) Penelitian yang Saksama

3) Prosedur Keputusan Yang saksama

4) Keputusan yang Baik dan Bijak

5) Motivering yang Jelas dan Argumentasi yang Kuat

6) Persamaan dan Kesamaan

7) Keterpercayaan

8) Pertimbangan Yang Masuk Akal Dan Adil

9) Penyalahgunaan Wewenang

10) Fair Play

Asas Pemerintahan Yang Baik

1) Kepastian Hukum 8) Reasonableness

2) Keseimbangan 9) Meeting Raised Expectation

3) Equality 10) Undoing The Consequenes

4) Bertindak Cermat Of An Unnlled

5) Motivasi 11) Protecting The Personal Way

of life

6) Non Misuse Of Competence 12) Kebijaksanaan (sepientia)

7) Fair Play 13) Public Service

Asas Pancasila

1) Berwibawa 2) Jujur

- 24 -

B. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Meliputi dekonsentrasi dan sebagainya.

d. Charles Polidano

1) Asas Memandang Jauh Ke Depan 12) Asas Good Governance

(Besturen is Vooriutzien). 13) Asas Aktif Dan Positif

2) Asas berpikir Panjang 14) Asas Omnipresence

3) Asas Belajar Dari Sejarah 15) Asas Dengan Sendirinya

4) Asas kepastian Dalam Perubahan 16) Asas Sisa (Residu)

5) Asas Keserasian Tujuan 17) Asas Dicreation

6) Asasa Profesionalisme 18) Asas Freies Ermessen

7) Asas Tanggung Jawab 19) Asas Keterbukaan

8) Asas Kepatutan 20) Asas Keutamaan

9) Asas Noblesse Oblige 21) Asas Persatuan Dalam

Perbedaan

10) Asas Kebersamaan 22)Asas Kepercayaan Dan

11) Asas Tat Twam Asi Pengharapan Dalam Kekecewaan

- 25 -

BAB 9 PEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE)

“Tata Pemerintahan yang Baik”

(Paradigma ke-2)

A. Latar Belakang Munculnya Good Governance

Salah satu penyebab munculnya Good Governance adalah karena adanya desakan

pembiayaan dunia seperti IMF, World Bank, ADB, dan lain-lain yang menuntut suatu

penyelenggaraaan pemerintahan yang baik.

Karena adanya pemerintahan yang disebut dengan “Pembenaran Paham Liberal”.

Paham Liberal muncul ketika Unisoviet runtuh pada tahun 1992 bersamaan dengan runtuhnya

paham Komunis.

Ideologi paham Liberal, paralel dengan Civil Society yang berisi lima hal, yakni:

1) HAM, yakni hak terhadap tidak adanya penindasan sipil maupun politik kemiskinan.

2) Demokrasi Parlementer, yaitu kebijaksanaan politik yang ditentukan oleh rakyat

melalui sistem perwakilan berdasarkan pemilu.

3) Rule Of Law (sipremasi Hukum), yang merupakan penegakkan hukum yang

sebelumnya harus dikembangkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan ‘civil

society’ yang demokratis.

4) Ekonomi Pasar Bebas (Free market), yaitu terjadinya kecenderungan globalisasi

ekonomi.

- 26 -

5) Kepedulian terhadap masalah lingkungan, yaitu dengan memperhatikan kelestariannya

yang pertama kali diselenggarakan konferensi tetang lingkungan yaitu di Stockholm,

Jerman 1975.

B. Beberapa Dampak dari Munculnya Good Governance

1) Globalisasi Ekonomi

Di dunia sedang terjadi percepatan ekonomi terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Runtuhnya sistem komunis dengan perencanaan sentralistik, menyebabkan peralihan ke

ekonomi pasar.

2) Terjadinya dinamika pada pemerintahan dan masyarakat.

C. Pentingnya Mempelajari Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial

yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor swasta dalam suatu kegiatan kolektif.

Sedangkan pengertian menurut UNDP adalah the exercises, politik, ekonomi dan autority

untuk memenej nation’s affair pada semua level.

2. Karateristik Good Governance menurut UNDP

a) Acuntability (pertanggaungjawaban)

b) Partisipation (Keterlibatan)

c) Predictability (relu of law)

d) Transparansi (transparan)

3. Indikator Keberhasilan Good Governance

a) Ekonomi makro

b) Tercapainya tujuan pembangunan

c) Kualitas hidup (quality of life) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d) Recovery yaitu keberhasilan suatu negara dalam menghadapi krisis.

4. Prasyarat Good Governance

a) Adanya tipe kekpemimpinan yang baru.

b) Adanya kekuatan dari civil society.

c) Kemampuan tehknik dan manajemen.

d) Terbukanya ruang partisipasi.

e) Moral dan budaya demokrasi.

- 27 -

DAFTAR PUSTAKA

1. Ndraha, Taliziduhu. 2002. Kybernology 1 & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta:

Bineka Cipta.

2. Drs. Surianingrat, Bayu. 1987. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Aksara Baru.

3. Iver, MC.1985. Jaring-Jaring Pemerintahan 1 & 2. Jakarta: Aksara Baru.

4. http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/tujuan-dan-fungsi-pemerintah/