Upload
maizar-radjin-general-inspectorate-ministry-of-transportation
View
80
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
KONSEP PENGEMBANGAN PROFESI
oleh:
Inspektur Utama Bappenas
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
STANDAR AUDIT
I S S U E S
VISI/MISI
STRATEGI/ PROGRAM KERJA
T U J U A N
KERANGKA PIKIR
Regulasi
SDM, Sarpras, Anggaran
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
1 •STANDAR AUDIT
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
• Kompetensi dan Kecermatan Profesional • Auditor mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tanggung
jawabnya, tingkat Pendidikan Formal Auditor, Sertifikasi Jabatan serta Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan, Penggunaan Tenaga Ahli
2000
•Kewajiban Auditor • Mengikuti Standar Audit, Meningkatkan Kompetensi (CPE) 2100
• Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas • Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program
pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern.
2200
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
2 • ISSUES
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
REFORMASI BIROKRASI
APIP sebagai evaluator*
• Gratifikasi, Ijazah Palsu • SPIP • Pengaduan Masyarakat • Whisle Blowing System • Benturan Kepentingan • Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi • Kelembagaan APIP
* Permen PAN&RB No. 14 Tahun 2014
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
AKUNTABILITAS KINERJA
APIP sebagai evaluator akuntabilitas kinerja*)
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
Evaluasi Internal
Capaian Kinerja
* Permen PAN&RB No. 12 Tahun 2015
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
ISSUES LAINNYA
• Penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual.
• Reviu Renstra.
• Reviu RKAK-L.
• Risk management.
• Keterbatasan SDM (Kualitas&Kuantitas)
• UU Administrasi Pemerintahan
3 •KONDISI
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
SEBARAN JUMLAH AUDITOR
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
BPKP BHMN APIP Pusat APIP Daerah
2.593
87
2.532
5.037
1.691
0
302
590
Auditor Terampil
Auditor Ahli
Sumber: Laporan Pemutakhiran BPKP, 2015
DATA AUDITOR PER 30 SEPTEMBER 2015
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
SEBARAN Anggaran KL
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
Ax
is T
itle
Axis Title
Sebaran (% thd Anggaran KL)
4 • PROGRAM KERJA
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
Perlu Rencana Kerja AAIPI
Komite Kode Etik
Program Kerja
Komite Standar
Audit
Program Kerja
Komite Telaah
Sejawat
Program Kerja
Program Kerja
Dihimpun dalam Renstra AAIPI Tahun 2015-2019 Dan Program Kerja AAIPI
Ditetapkan oleh Ketua Umum AAIPI untuk menjadi Acuan Kegiatan AAIPI
Komite
Pengem.
Profesi
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE 14
Untuk mewujudkan auditor yang berkompeten, profesional, berintegritas, independen, akuntabel serta adanya kejelasan jalur karier baik horisontal maupun vertical, adanya persaingan terbuka, dan kepercayaan meningkat.
Tujuan Pengembangan Profesi Auditor
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE 15
Program/Fokus Pengembangan Profesi Auditor
Penguatan Kelembagaan
AAIPI
Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM AAIPI
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
1. PENGUATAN KELEMBAGAAN APIP
o RENCANA AKSI: 1) Sosialisasi dan pendampingan
penguatan kelembagaan APIP berdasarkan leveling IACM;
2) Penyelenggaraan AAIPI Award.
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
*Matriks kegiatan terlampir
1 Sosialisasi dan Pendampingan IACM
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
Target Peningkatan Kapabilitas
4
3
2
1
RI
2014 2019
Global
2014
Level 3% 85% (Europe, US, Canada)
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
2 AAIPI Award
Tujuan: memberikan penghargaan bagi Itjen K/L atau Inspektorat
Prov/Kota/Kab yang berprestasi (contoh: Itjen dgn Inovasi terbaik, Itjen
dgn penerapan IT terbaik)
Penetapan Kriteria
Sosialisasi
Penilaian
Penganugerahan
TAHAPAN
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
Rencana Aksi:
1. Pemutakhiran (Updating) Data Auditor AAIPI
2. Penyusunan HCDP AAIPI
3. Penyusunan Modul Reviu RKA-KL
4. Forum Knowledge Sharing
2. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SDM AAIPI
*Matriks kegiatan terlampir
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
1 Pemutakhiran (Updating) Data Auditor AAIPI
Persiapan Pengumpulan
Data
Verifikasi, Rekapitulasi, dan Evaluasi
Hasil Kegiatan
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
2 Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP)
Tujuan Strategis:
Peningkatan Peran APIP Sebagai Pemberi Assurance, Advisory, dan Insight
Penilaian terhadap current knowledge dan kompetensi
Identifikasi gaps dan kebutuhan diklat
Merumuskan rencana program pengembangan (HCDP)
Evaluasi hasil program pengembangan dan outcome
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Kompetensi saat ini:
- Sertifikasi JFA (Assurance)
Kesenjangan
Kompetensi yang diharapkan:
-Assurance -Advisory -Insight
An
alisis
Rekomendasi:
1. Identifikasi bidang pelatihan yang dibutuhkan 2. Perumusan rencana pengembangan 3. Identifikasi alternatif pendanaan
Topik Strategis: APIP sebagai evaluator, Akuntansi Akrual, Reviu Renstra, Risk Management
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
3 Penyusunan Modul Reviu RKA-KL
Latar Belakang: APIP pusat telah melakukan Reviu RKA-KL selama 3
tahun, naum APIP Daerah baru akan melaksanakannya pada TA 2016.
Tujuan: menjadi petunjuk praktis bagi Inspektorat Daerah untuk melakukan
Reviu RKA_KL sesuai peraturan dan best practice yang ada
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
4 Forum Knowledge Sharing
1 •Reviu RKAKL
2 •Akrual Basis
3 •RB
4 •LKj
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMITE PENGEMBANGAN PROFESI
2015-2018 (usulan)
Ketua Irtama Bappenas
Wakil Ketua Irjen PU PR
Sekretaris Sesitjen KLHK
Anggota 1. Irjen Perdagangan 2. Irjen Kominfo 3. Irjen Tenaga Kerja 4. Irjen Sosial 5. Irtama BPK 6. Irtama BPS 7. Ir Palembang 8. Ir III Kemenkeu 9. Sesitjen PUPR 10. IBAU Bappenas 11. Sesitjen KKP 12. Sesitjen Perdagangan 13. Ir IV Kominfo 14. Sesitjen Tenaga Kerja 15. Sesitjen Sosial 16. Ir Wil II BPS 17. Inspektur DKI Jakarta 18. Ir Prov Sulsel 19. Ir Prov Kaltim 20. Ir Prov Sumsel
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE
Keanggotaan
APIP: Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
* Standar AAIPI (Bagian B:Definisi Pasal 9)
PROFESSIONAL INNOVATIVE COMMUNICATIVE