Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan diskusi)

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

REKOMENDASI KEGIATAN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM MASA TRANSISI PELAKSANAAN

UU NO. 6/2014 TENTANG DESA

JAKARTA, JUNI 2014

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1

LATAR BELAKANG SITUASI DAN PERLUNYA TRANSISI DALAM PELAKSANAAN UU DESA


• Disepakati bahwa program pemberdayaan masyarakat adalah penting dan harus tetap dapat berlanjut.

• PNPM Mandiri telah memberikan dampak yang positif terkait dengan proses perencanaan partisipatif, adanya alokasi dana yang langsung kepada masyarakat, serta sistem yang transparan dan aksesibel oleh masyarakat.

• Adanya UU Desa (6/2014) memberikan kepastian atas keberlanjutan pemberdayaan masyarakat dan menyediakan peluang bagi penerapan nilai dan prinsip yang baik dari PNPM Mandiri.

2

Pengantar – sebuah potensi dan harapan ..


Issues – Rasionalisasi situasi yang ada ..

1. Adanya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP no. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa mengakibatkan perubahan mendasar terhadap arah kebijakan, dan memberikan peluang besar kepada keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Arah kebijakan di atas, menjadikan kewenangan pengurusan dan alokasi Dana berada pada Desa untuk mengelola sendiri pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakatnya.

3. Di lain pihak, kondisi Desa dan kapasitas Pemerintahan Desa perlu disiapkan agar pelaksanaan UU Desa dan pengaturan di bawahnya dapat berjalan secara optimal dan dapat memanfaatkan peluang dengan efektif.

3


• Harapan Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat

• Peluang dengan adanya UU Desa

• Risiko atas Peran dan tanggungjawab Desa yang besar

• Situasi Pemda dan Kapasitas Pemdes yang ada

Kerangka Pikir

• Pelaksanaan UU Desa yang efektif

• Desa yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera

Menjadi solusi dengan mengadopsi prinsip dan praktek baik PNPM Mandiri

Berangsur mendukung efektifitas pelaksanaan UU Desa secara penuh

Tahapan Transisi

Penyesuaian yang diperlukan untuk integrasi PNPM dalam UU Desa

Substansi Transisi

Pengalaman dan HasilPelaksaan PNPM Mandiri


Apa yang dimiliki? – Pengalaman Pelaksanaan PNPM Mandiri

PNPM mempunyai kelengkapan komponen yang dapat digunakanmenuju pelaksanaan UU Desa, antara lain:

1. PNPM memiliki sistem untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana pembangunan (BLM)

2. PNPM memiliki mekanisme perencanaan partisipatif yang sesuaidengan tujuan dari UU Desa

3. PNPM berhasil membangun pranata kelembagaan masyarakat yang inklusif.

4. PNPM memiliki skema pendampingan berjenjang untuk memfasilitasikegiatan ditingkat masyarakat dan pemerintahan desa

5


Mengapa Transisi diperlukan ....

• Masih diperlukan waktu untuk penyusunan atau penjabaran operasionalisasi dari UU Desa (PP, PMK, Permen, Juklak-Juknis, dan lainnya).

• Perlu pra-kondisi bagi Pemda untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan UU Desa.

• Perlu peningkatan kapasitas Kades dan perangkat Desa yang terencana secara sistematis. Selama ini fokus PNPM Mandiri pada penguatan kapasitas kelompok masyarakat, dan sedangkan bidang Otonomi Daerah kurang mendapatkan pelatihan atau pembinaan secara khusus.

• Perlu upaya untuk mengurangi risiko terkait dengan kesalahan pengelolaan dana yang memiliki konsekuensi hukum dan kemungkinan tidak tercapainya sasaran kesejahteraan masyarakat.

• Perlu perumusan skema alih kelola atas asset yang dihasilkan PNPM dan lembaga-lembaga yang telah terbentuk.

6


DASAR PELAKSANAAN DAN SUBSTANSI TRANSISI


1. PNPM disepakati untuk diadopsi sebagai ‘instrumen’ dalam upaya pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa.

2. Prinsip dan mekanisme PNPM telah dipertimbangkan di dalam UU Desa dan PP terkait, dalam rangka keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

3. Ditetapkan bahwa ‘transisi’ diperlukan dalam rangka menudukung pelaksanaan penuh UU Desa.

4. Dimintakan kepada seluruh K/L terkait dapat mempersiapkan tindak lanjut untuk mengisi pelaksanaan masa transisi tersebut.

8

Dasar Pelaksanaan – RATAS 26 Mei 2014


Disarankan Tahun Anggaran 2015 ditetapkan untuk dimulainya masa transisi. Pada masa transisi perlu dilakukan persiapan atas setidaknya 4 (empat) hal pokok:

1. Sesuai dengan UU Desa, setiap Desa harus memiliki Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

2. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa dalam kemampuan pengelolaan keuangan dan aset desa.

3. Mempersiapkan semua peraturan dan pedoman yang diperlukandalam penganggaran, penyaluran, pengelolaan keuangan danpelaporan dana Desa

4. Penataan ulang perencanaan program berbasis desa di Kementerian dan Lembaga.

Dasar Pelaksanaan – Arahan dalam surat Seswapres no. B-527/Seswapres/PU.02/05/2014


• Memastikan ‘keberlanjutan’ Program Pemberdayaan Masyarakat dengan memasukkan prinsip-prinsip PNPM ke dalam UU Desa dengan cara meregulerkan, melembagakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola Desa, dan tidak lagi harus menjadi satu proyek/kegiatan Kementerian.

• Pilar Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat:1. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat

2. Keberlanjutan Pendampingan

3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

4. Penguatan Peran Pemerintah Daerah

5. Perwujudan Tata Kelola Yang Baik

10

Dasar Substansi – Peta Jalan PNPM Mandiri


Pengaturan Tata Kelola Pembangunan Desa, dirinci dalam: Perencanaan partisipatif Sistem informasi desa Sumber dan pengelolaan keuangan desa Pengelolaan aset dan BUM desa

Kelembagaan Tata Kelola Desa terdiri atas: Musyawarah Desa Lembaga Masyarakat Desa Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa

11

Dasar Substansi – UU Desa


RUMUSAN KOMPONEN SUBSTANSI TRANSISI


Pelaksanaan PNPM Mandiri

(2014 – 2015)

Masa Transisi menuju pelaksanaan penuh UU Desa (2015 – 2017)

Pelaksanaan penuh UU Desa

(2018 dan seterusnya)

Prinsip dan mekanisme pelaksanaan PNPM

Pelaksanaan UU Desa agar efektif mecapai tujuannya

PNPM sebagai instrumen persiapan pelaksanaan UU

Desa secara efektif

Kerangka waktu pelaksanaan Transisi


1. Alokasi dan Penyaluran BLM

2. Penerapan Perencanaan Partisipatif

3. Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat

4. Peran dan Tugas Pendampingan

5. Penyelenggaraan Pengawasan, Pengendalian dan Tata Kelola yang baik

6. Capacity Building para Pelaku

7. Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Desa

8. Pengelolaan Keuangan Desa

9. Sistem Informasi

10. Pengaturan Program berbasis Desa di K/L

14

10 Aspek terkait dengan Transisi Pelaksanaan UU Desa


SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISINo PNPM saat ini Masa Transisi (2015-2017) Dalam UU Desa

I Alokasi dan Penyaluran BLM

• Kriteria alokasi menggunakanjumlah dan sebaran penduduk miskin.

• Alokasi BLM berada dalam DIPA Sektor (K/L) yang langsung ditransfer ke rekening UPK.

• Penyaluran BLM dilakukan oleh UPK langsung kepada masyarakatmelalui TPK.

• Penerapan kriteria IKW dalam rencana alokasi BLM (Dana Desa) untuk tahun anggaran 2015.

• Penyusunan skema transfer Dana Desa melalui pos Dana Penyesuaian kepada Kabupaten/Kota.

• Penyusunan mekanisme penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke rekening UPK untuk disalurkan kepada (kelompok) masyarakat.

• Kriteria IKW ditambahkan menjadi salah satu penetapan Lokasi/Alokasi.

• Alokasi Dana Desa langsung ditransfer ke rekening Desa, melalui Kabupaten/Kota.

• Penyaluran Belanja Desa dilakukan langsung kepada (kelompok) masyarakat.

II Penerapan Perencanaan Partisipatif

• Penerapan perencanaan partisipatif dilakukan melaluisiklus pemberdayaan PNPM.

• Pelaksanaan siklus PNPM di atas dilakukan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa.

• Dokumen hasil perencanaan partisipatif (MMDD/PJM Pronangkis) menjadi masukan dalam penyusunan RPJM Desa.

• Identifikasi keberadaan dan kualitas RPJM Desa.

• Penyusunan mekanismeperencanaan partisipatif yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa.

• Penerapan perencanaan partisipatif menjadi dasar penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.

• Penguatan kecamatan dalam integrasi perencanaan partisipatif melalui pelimpahan sebagian tupoksi bappeda kabupaten/kota.

• Perencanaan partisipatif dijalankan melalui Musyawarah desa dan Musrengbang Desa.

• Perencanaan partisipatif menghasilkan satu kesatuan dokumen perencanaan desa, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa.

• Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 15


No PNPM saat ini Masa Transisi (2015-2017) Dalam UU Desa

III Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat

• Pembentukan/pemanfaatan lembaga masyarakat (UPK/BKM) ditujukan untuk mengelola seluruh kegiatan PNPM.

• Lembaga Masyarakat berperan dalam mengorganisasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Pokmas.

• Aset hasil pembangunan PNPM diserahkan pengelolaan dan pemeliharaannya kepada masyarakat.

• Pengelolaan dana bergulir masyarakat dilakukan pada tingkat kecamatan dan disalurkan kepada Pokmas.

• BAKD dan BP-UPK berperan melakukan pengawasan dan audit kepada lembaga masyarakat (UPK), dan kerjasama antar desa.

• Konsolidasi lembaga masyarakatdesa/kelurahan dan kelompok pemberdayaan masyarakatPNPM untuk memperkuat struktur organisasi pemerintah Desa dan menjadi bagian darilembaga-lembaga reguler di Desa.

• Konsolidasi tingkat kecamatan, UPK dan Badan Pengawas-UPK menjalankan fungsinya menjadi unit dibawah Badan KerjasamaAntar Desa (BKAD).

• Menyusun mekanisme penyerahan aset kepada Desa, dan meneruskan pengelolaannya oleh lembaga masyarakat yang ada.

• Lembaga Masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dan mitra Pemerintah Desa.

• Lembaga Masyarakat berperan melakukan pemberdayaan masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

• Lembaga masyarakat berperan meningkatkan pelayanan desa melalui pengelolaan aset desa berdasarkan hasil musyawarah.

• Membentuk BUMDes/BUMADes untuk mengelola dana bergulir dan pelayanan umum Desa.

• Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, BKAD dapat membentuk Pokmassesuai dengan kebutuhan.

SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI

16



IV Peran dan Tugas Pendampingan

• Mengorganisasi masyarakat dalam pembentukan dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

• Fasilitasi dan dampingan penyusunan perencanaan partisipatif, pelaksanaan dan pengawasan.

• Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat sesuai dengan rencana kegiatan, prosedur dan ketentuan.

• Remunerasi dibiayai oleh alokasi anggaran K/L, termasuk manajemen dan supervisinya.

• Perubahan orientasipendampingan dari skalaprogram dan masyarakat menjadiskala desa dan kawasanperdesaan.

• Penguatan kapasitas pendampingmelalui peningkatan kompetensipendampingan Desa, melalui sertifikasi dan pelatihan.

• Pengaturan penyediaan sumberdaya dan manajemenpendampingan.

• Perbaikan Remunerasi dengan pembiayaan oleh Pusat, termasuk manajemen dan supervisi sampaidengan Pasca Masa Transisi .

• Optimalisasi mengerahkan tenaga Fasilitator PNPM saat ini, termasuk Kader (KPMD), Pendamping Lokal dan Setrawan.

• Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

• Pemerintah (provinsi dan kab/kota) berkewajiban melakukan pembinaan pendamping dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

• Remunerasi dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dan supervisi oleh Pusat.


17



V Penyelenggaraan Pengawasan, Pengendalian dan Tata Kelola yang baik

• Mekanisme dan strukturpengawasan diselenggarakan secaraberjenjang mengikuti struktur dankelembagaan PNPM Mandiri sepertiUPK dan BKAD.

• Ada mekanisme audit eksternal daninternal, dan cross audit antar desa.

• Keterlibatan masyarakat dalamsemua aspek perencanaan (Tim 11 /TPMD, Tim Verfikasi), pelaksanaandan terutama dalam pengawasanpenyelenggaraan pembangunandesa (Tim Pemantau Desa), kotakpengaduan.

• Pelaksanaan kegiatan secaraswakelola oleh TPK.

• Penyusunan mekanisme audit internal dan eksternal yang melibatkan unsur masyarakat sertakelembagaan yang ada di Desa danKecamatan.

• Penyusunan mekanisme pemantauan partisipatif oleh masyarakat yang mencakup penanganan pengaduan dan pelaporan, serta tindak lanjutnya.

• Sosialisasi Perka LKPP tentangpengadaan barang dan jasa di desa.

• Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan penyelengga-raan Pemerintahan Desa, termasuk atas pengelolaan keuangan desa, dan pendaya-gunaan aset desa.

• Pemda dapat memberikan sangsi atas penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa.

• Masyarakat desa mendapatkan informasi dan memantau, serta melaporkan pelaksanaan Pembangunan Desa.

VI Capacity Building para Pelaku

• Bimbingan kepada kelompok dan warga masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pendampingan menerus.

• Pelatihan kepada Lembaga Masyarakat dalam kemampuan organisasi dan pengelolaan kegiatan.

• Pelatihan dan Pembentukan Tim Pelatih dari aparat (Pemandu/

• Penganggaran/penyediaan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD

• Penyusunan kurikulum dan materi pelatihan (perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan)

• Sosialisasi UU Desa serta aturan

• Pemda Kab/Kota mempu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pemdes, BPD, dan Lembaga Masyarakat.

• Aparat Desa dan BPD mampu mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.

• Aparat Desa mampu memberikan dan meningkatkan pelayanan

SUBSTANSI TERAPAN DALAM MASA TRANSISI (2015)

18



VII Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Desa

• Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan/berada di atas aset milik masyarakat dilakukan dengan berita acara serah terima, tanpa ganti rugi.

• Hasil kegiatan pembangunan merupakan aset kelompok serta dikelola bersama dan digunakan oleh masyarakat.

• Penyusunan aturan dan pedoman mengenai kepemilikan dan pengelolaan aset Desa.

• Inventarisasi dan penetapan aset-aset fisik yang didadanai PNPM Mandiri dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

• Inventarisasi dan penetapan kepemilikan aset Desa, baik sebagai aset Desa, menjadi milik masyarakat, maupun diserah-kan kepada Pemerintah Daerah.

• Aset Pemerintah/Pemda yang berskala lokal yang berada di Desa dihibahkan kepada Desa.

• Pengembalian aset Desa yang diambil alih oleh Pemerin-tah/Pemda, kecuali yang digunakan untuk fasilitas umum.

• Penatausahaan aset desa dengan bukti status kepemilikan dan administrasi yang tertib.

VIII Pengelolaan Keuangan Desa

• Pengelolaan keuangan dilakukan oleh UPK dan TPK , yang akan menyalurkan kepada kelompok masyarakat.

• Pertanggungjawaban pemanfaatan dan pengelolaan keuangan disepakati dalam Musdes, dan sebagai syarat untuk penyaluran tahap berikutnya.

• Audit penggunaan dana UPK dilakukan oleh Fasilitator (Faskeu) dan masyarakat (BP-UPK, dan BKAD) .

• Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa (pengaturan struktur bagian/pos APBDesa), termasuk pertanggungjawaban APBDesa.

• Pelatihan tatakelola anggaran kepada Kepala Desa dan aparat, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan.

• APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang ditetapkan setahun sekali dengan Peraturan Desa.

• Belanja Desa disepakati dalam Musdes dan sesuai dengan prioritas Pemerintah dan Pemda.

• Kepala Desa adalah Pemegang Kuasa pengelolaan keuangan desa.


19



IX Sistem Informasi

• Sistem informasi dijalankan terpusat dan secara berjenjang pengelolaannya dilakukan pada setiap tingkatan hingga ke Kecamatan dan desa.

• Data dan informasi digunakan untuk perencanaan dan pengendaliaan pelaksanaan, serta sebagai dasar pelaksanaan pemantauan oleh program dan Kab/Kota.

• Penyusunan strategi dan desain sistem informasi desa dan kawasan perdesaan yang dikelola oleh Kab/Kota, dan diakses oleh Desa.

• Identifikasi kebutuhan dan tahapan pelaksanaan sistem informasi, sesuai dengan kemampuan daerah, kondisi desa, dan tipologi wilayah.

• Pelaksanaan pelatihan dan penerapan sistem informasi, termasuk pengawasan dan pembinaannya.

• Pemerintah/Pemda mengembangkan sistem informasi desa dan kawasan, yang meliputi perangkat keras, jaringan dan SDM.

• Sistem informasi dikelola oleh Pemdes dan diakses oleh masyarakat, yang meliputi data desa dan kawasan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

• Pemda menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kab/Kota untuk Desa.

X Pengaturan Program berbasis Desa di K/L

• Pelaksanaan PNPM-Mandiri dilakukan oleh K/L dengan pedoman pelaksanaannya masing-masing.

• Alokasi BLM dilakukan langsung melalui DIPA K/L, dan ditransfer ke lembaga masyarakat (rekening UPK ) kemudiandisalurkan kepada kelompok masyarakat melalui TPK secarabertahap.

• Identifikasi anggaran program dan kegiatan yang berbasis desa pada pagu indikatif RAPBN 2015 untuk direalokasi ke anggaran Dana Desa.

• Secara bertahap, mengalokasikan anggaran dana desa dalam RAPBN 2015 dengan memperhatikan realokasi anggaran program dan kegiatan dari K/L yang berbasis desa.

• Penyusunan pedoman alokasi dana desa (ADD) untuk Kab/Kota.

• Dana Desa yang berasal dari APBN diperoleh dengan mengefektifkan program berbasis desa (pada setiap K/L) secara merata dan berkeadilan

• Alokasi Dana Desa diperoleh dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kab/Kota.


20


PELAKSANAAN FGD TRANSISI


1. Identifikasi pengaturan teknis yang dibutuhkan berdasarkan UU Desa dan PP, terkait dengan penerapan UU Desa.

2. Merumuskan masukan tentang substansi materi ‘transisi’ yang harus disiapkan untuk menjamin pelaksanaan UU Desa berjalan secara efektif.

3. Menyepakati tahapan penyelesaian materi dan instansi penanggung jawabnya, serta menetapkan waktu pelaksanaan kegiatannya.

4. Menetapkan Tim Penyusun dua (draft) Juknis tentang ‘Mekanisme Alokasi Dana Desa Kab/Kota (kepada Desa)’ dan ‘Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa’.

22

Tujuan Pelaksanaan FGD


Hasil Pelaksanaan FGD

1. Tersusunnya daftar kebutuhan pengaturan teknis yang harus dipersiapkan/diselesaikan dalam rangka pelaksanaan penuh UU Desa.

2. Dirumuskannya substansi materi yang ‘perlu’ diselesaikan (dari 10 komponen yang telah disepakati).

3. Kesepakatan atas tahapan waktu penyelesaian materi dan instansi penanggung jawabnya, serta menetapkan waktu pelaksanaan kegiatannya.

4. Kesepakatan atas Tim Penyusun draft Juknis Mekanisme Alokasi Dana Desa Kab/Kota (kepada Desa) dan draft Juknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dengan target waktu penyelesaian akhir Agustus 2014.


1. Masa Transisi adalah dalam rangka upaya untuk mengisi kesenjangan situasi yang ada dengan tuntutan kebutuhan pelaksanaan UU Desa secara efektif.

2. PNPM disepakati sebagai instrumen untuk merumuskan materi transisi dan tahapannya hingga mencapai tuntutan kebutuhan UU Desa.

3. Untuk itu susbtansi PNPM perlu disesuaikan, sedemikian rupa tanpa menghilangkan esensi dan prinsipnya, sehingga dapat terintegrasi dengan pengaturan dalam UU Desa dan PP-nya.

4. Penyesuaian di atas, dibahas dan dirumuskan dengan menerapkan kisi-kisi pembahasan substansi ‘transisi’, yang secara lengkap, terdiri atas 10 komponen.

24

Pemahaman bersama ..


Diskusi Kelompok

25

Alur Pembahasan FGDPengantar FGD

Identifikasi Pengaturan Teknis

UU/PP Desa

Keluaran-11. Daftar Kebutuhan

Pengaturan2. Instansi

Penganggung jawab

Pembahasan Komponen

Materi Transisi

Keluaran-2Rumusan Substansi Transisi untuk setiap Komponen

Pembahasan PlenoSetiap Komponen

Pembahasan Penyiapan JUKNIS

Keluaran-3 dan 41. Kesepakatan Tim

Penyusun2. Rencana Kerja

Sessi Pertama Sessi Kedua Sessi Ketiga


Contoh Format Pembahasan – Format A

Komponen Pertama

Alokasi dan Penyaluran BLM

Mekanisme PNPM-Mandiri Catatan

Pengaturan dalam UU Desa dan PP terkait Catatan


Contoh Format Pembahasan – Format B

Komponen Pertama


2015 2016 2017 Instansi PelaksanaSubstansi Transisi yang diusulkan


PLENO PUTARAN KETIGA

PLENO PUTARAN KEDUA

PLENO PUTARAN PERTAMA

28

Pembagian Materi Komponen untuk Pembahasan Kelompok


Penerapan Perencanaan Partisipatif

Kedudukan dan Peran Lembaga Masyarakat

Peran dan Tugas Pendampingan

Penyelenggaraan Pengawasan, Pengendalian dan Tata Kelola yang baik

Capacity Buildingpara Pelaku

Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Desa

PengelolaanKeuangan Desa

Sistem Informasi

Pengaturan Program berbasis Desa di K/L

Sessi-2,

Putaran 1

Sessi-2,

Putaran 2

Sessi-2,

Putaran 3

1. Ke-10 Materi Komponen bisa dipilih menurut kepentingannya, bisa seluruhnya atau sebagian yang dipilih untuk dirumuskan materinya.

2. Pada setiap Putaran peserta memilih komponen mana yang akan diikuti, sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki.

3. Peserta tidak harus selalu sama dalam setiap Putaran Diskusi Kelompok.

A B C

D E F

G H I

J


TERIMA KASIH ...

Government & Nonprofit

Masa transisi pelaksanaan uu desa rekomendasi kegiatan - tnp2 k (bahan diskusi)