Upload
ahmad-abdul-haq
View
159
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
MPN G2melalui
Latar Belakang Penerimaan Negara Menggunakan Sistem Elektronik
mengapa ?
Data transaksi penerimaan negara melalui sistem MPN tidak dapat diyakini kewajarannya (disclaimer)-audit BPK-RI thn 2009 & 2010
Pengelolaan setoran melalui Rekening Kas Umum Negara tidak memadai
Tidak efektifnya rekonsiliasi setoran melalui RKUN
Setoran tidak dapat diidentifikasi dengan baik-audit BPK-RI tahun 2011 & 2012
masa transisi Juli-Des 2015
penerapan penuh Januari 2016
OPINI AUDIT BPK-RI
Pembatasan Setoran Langsung Penerimaan Negara melalui Rekening Umum Kas Negara
Arah Penyempurnaan MPN G2
Electronic Billing System
Layanan on-line & fleksibel
Melayani seluruh transaksi
Penerimaan Negara
Layanan Multiple Currencies( termasuk valas )
WTP
Pengelolaan Layanan &Data transaksi bersama &terkoordinasi
MenjadiDari Kondisi
Manual Billing System
Tidak melayani seluruh
transaksi penerimaan
negara
Layanan single currency
Disclaimer
Pengelolaan Layanan &Data transaksi per unitEselon I ( Individual )
( Rupiah )
Layanan Over theCounter
Manfaat Penyempurnaan MPN G2
Akuntabilitas, Fleksibilitas &Kecepatan Penguasaan Kas
Ketersediaan layanan tanpatergantung waktu & tempat
Akuntabilitas seluruh datatransaksi penerimaan negara
Ketersediaan Kas dalamberbagai jenis valuta
Kepercayaan publik
Kesatuan database &informasi penerimaan negara
1
2
3
4
5
6
Apakah BILLING SYSTEM itu ??
Alasan penggunaan BILLING SYSTEM ??
Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik
Mempermudah & menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran & penyetoran penerimaan negara
Menghindari/meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas
Memberikan kemudahan & fleksibilitas cara pembayaran / penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran & penyetoran
Memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP
Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak / wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri ( self assessment )
Tanpa perlu membuat Surat Setoran ( SSP, SSBP, SSPB) manual
Hanya dengan menyampaikan kode billing, pembayaran pajak, bea & cukai, dan PNBP selesai dengan cepat dan mudah !!!
1
2
3
4
5
N GP 2M
Proses Bisnis
1.Pembuatan tagihan2.Penerbitan ID Billing3.Pengiriman Data Tagihan4.Pembayaran dengan ID Billing5.Proses Pembayaran & perolehan NTPN6.Pengesahan dgn NTPN7.Penyerahan BPN8.Penyampaian notikasi
TELLER
Rp
e- banking
Rp 123 EDC
Penyetor
Bank/Pos Persepsi
Biller
Settlement/Database MPN G2
1
5
7 8
2
6
4 3
N GP 2M
Proses Rekonsiliasi
1.Satuan kerja menyampaikan Laporan Keuangan dan Arsip Data Komputer ke KPPN Mitra Kerja
2.KPPN melakukan rekonsiliasi data penerimaan* pada KPPN SPAN data tersaji pd Lap.Realisasi KPPN
* pada KPPN non SPAN data tidak tersaji pd Lap.Realisasi
KPPN meneliti keabsahan & kebenaran setoran melalui aplikasi konrmasi
Satuan Kerja
KPPN Mitra Kerja Satker
Dasar Peraturan :
Biller
1.PMK 210/PMK.05/20132.Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor
S-4601/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014
1
2
N GP 2M
Proses Perbaikan
Data
KPPN melakukan perbaikanberdasarkan permintaandari KPP/KPBC/Satker pd
3.KPPN Khusus Penerimaan memonitor hasil koreksi di SPAN
Biller/Satuan Kerja
KPPN Mitra Kerja Satker
1.WP/WB/WS menyampaikan permintaan perubahan data billing ke KPP/KPBC/Satker
Data diperbaiki olehKPP/KPBC/Satker
2.KPP/KPBC/Satker mengirimpermintaan perbaikan ke KPPNmitra kerja untuk perbaikan yang mempengaruhi segmen COA
Dasar Peraturan :
WP/WB/WS
* Perdirjen Nomor PER-16/PB/2014 tentangTata Cara Koreksi Data Transaksi Keuanganpada Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
1
3
2
Skenario Kegagalan Transaksi
pada MPN G2
Bank/Pos Persepsi tidak dapat menerima informasi Data Setoran dari sistem setelmen (BPP tidak menerima inquiry response /inquiry gagal)
a. Transaksi tidak dapat diteruskan b. Rekening kas negara tidak dikreditkan c. Penyetor dianjurkan untuk melakukan penyetoran ke BPP yang lain
Wajib Bayar melakukan pembayaran dengan sistem manual dgn formulir SSP/SSBP/SSPB(MPN G-1)
Sistem Billing tidak dapat menerbikan Kode/ID Biling
Sistem BPP tidak berhasil menerima respone pembayaran dari sistem settlement (NTPN gagal diterima)
Transaksi dianggap berhasil Dana Nasabah di debetRekening kas negara dikreditkan BPP melakukan proses re-inquiry secara berulang dalam periode tertentu ke settlement sampai dengan cut off periode (pukul 15.00 WIB H:0) Bank menerbitkan tanda terima sementara berupa BPN tanpa NTPNBPP menyampaikan kembali BPN Salinan yang telah dilengkapi dengan NTPN
a. b. c. d.
e. f.
Masalah
Masalah
Masalah
Solusi
Solusi
Solusi
Pengertian Kode Billing
Format Kode Billing
Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dalam rangka identifikasi penerbit kode billing dalam MPN G2.
Terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit billing.Contoh:
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
angka awal 0, 1, 2, 3 untuk sistem billing DJP
adalah digit angka acak / random 14 digit
angka awal 4, 5, 6 untuk sistem billing DJBC
angka awal 7, 8, 9 untuk sistem billing DJA
X
Pendaftaran&
Pembuatan Kode Billing
pada Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Tahapan Penyetoran denganElektronik Billing Sistem
Proses Pendaftaran
Proses Pendaftaran
Proses Pembuatan Billing Pajak
Proses Pembayaran
1
1
2
3
Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak
http://sse.pajak.go.idSISTEM BILLING PAJAK
Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 1
Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 2
Masuk ke website Billing Pajak dengan alamathttp://sse.pajak.go.id
isi NPWP sesuai kartu NPWP Andadan isikan alamat email Anda yang aktifuntuk menerima email notikasi dari sistem billing pajak
isikan USER ID yang Anda inginkandan ketikkan kode captcha sesuaidengan yang tertayang padasaat Anda mulai mendaftar
Klik tombol “Register”
Jika isian Anda benar akan muncul pesan “Data berhasil di simpan”kemudian cek email Anda
Agar Anda mempunyai :
* Identitas pengguna ( user id)* Personal Identication Number ( PIN )
Klik “Daftar baru”
1
1
2
2
3
4
Proses Pendaftaran Billing Pajak Langkah 3
Buka email Anda dan klik email kiriman dari billingmpn1
2
3
klik “link aktivasi akun”
login awal sesuaiuser IDdan PIN dalam kirimanemail.Khusus untuk PINAnda dapat menggantinya setelah melakukan aktivasi user pertama kali
Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak
http://sse.pajak.go.idSISTEM BILLING PAJAK
Proses Pembuatan Billing Pajak 2
Proses Pembuatan Billing Pajak Pengenalan
Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 1
Kode billing memiliki masa aktif 48 jam sejak diterbitkan dan jika kode billing melewati masa aktif otomatis tidak dapat dipergunakan sekaligus akan terhapus dari sistem
Wajib Pajak dapat membuat kembali kode billing yang baru
1
2
1 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamathttp://sse.pajak.go.id
isikan user ID dan PIN Andakemudian klik “Login”
input datasetoran pajaksesuai denganperuntukkannya
2
3
Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 2
Proses Pembuatan Billing Pajak Langkah 3
1
2
klik “Terbitkan Kode Billing” untuk mendapatkan nomor kode billing
Jika diperlukan, Anda dapat mencetak Kode Billing dengan klik tombol “Cetak”
Nomor Kode Billing dan keterangan masa aktif kode billing Anda
1 klik “Simpan” jika input data pajak sudah selesai
Proses Pembuatan Billing PajakOleh Bendahara Instansi
Proses Pembuatan Billing PajakOleh Bendahara Instansi
Tagihan Pihak Ketiga
Tagihan Pihak Ketiga
1 Masuk ke website Billing Pajak dengan alamathttp://sse.pajak.go.id
isikan user ID dan PIN Bendahara Instansi Andakemudian klik “Login”
input datasetoran pajaksesuai denganperuntukkannya
2
3
Tampilan setelah login Kemudian kosongkan kolom NPWPlalu isikan dengan kode yang sesuai
Tahapan Penyetoran denganElektronik Billing Sistem
Proses Pendaftaran
Proses Pendaftaran
Proses Pembuatan Billing PNBP
Proses Pembayaran
1
1
2
3
Pendaftaran & Pembuatan Billing Pajak
https://simponi.kemenkeu.go.idSISTEM BILLING PNBP
Sistem Informasi PNBP Online
Proses Pendaftaran Billing PNBP Pengenalan
Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 1
Tipe Billing Dalam Simponi
Billing PNBP
Billing SDA NON MIGAS
Billing Migas
Billing Non ANGGARAN
Setoran SisaUP/TUP
Setoran Pengembalian Belanja
Setoran Pengembalian SisaHibah Langsung Tunai
Setoran PFK Daerah
Billing K/L
Billing BUMN
Masuk ke website Billing PNBP dengan alamathttps://simponi.kemenkeu.go.id
Agar Anda mempunyai :
* Identitas pengguna ( user id)* Personal Identication Number ( PIN )
Klik “Daftar”
1
2
Sistem Informasi PNBP Online
Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 2
1
2
3
4
5
7
6
8
8
9
Pastikan Anda sudah menyiapkan data diri untuk mengisi form pendaftaran
Pilihlah jenis billing sesuai keperluan Anda.Pilihan bisa lebih dari 1 jenis
Isi form pendaftaran selengkapnya untuk memudahkan informasi
Pastikan Anda mengisi alamat email dengan benarkarena digunakan sbg aktifasi awal dan berbagai notifikasi maupun informasi
Isikan username sesuai pilihan Anda dan demi keamanan isikan password yang Anda mudah mengingatnya dan sulit untuk orang lain menebaknya
klik “Daftar” jika isian Anda sudah lengkap dan benar. Akan muncul pesan jika ada isian tertentu yang belum Anda isi atau salah format
jika pendaftaran Anda sukses akan tertayang informasi sesuai gambar tampilan disamping.Kemudian silahkan cek email Anda untukmelakukan aktifasi user Anda pada Billing PNBP/Simponi
nama username dan password Anda sesuai pengisian pada waktu pendaftaran
klik link aktifasi tersebutuntuk mengaktifkanusername Anda dan klik “Aktifkan”
setelah username Anda aktif akan muncul informasi seperti gambar disampingkemudian klik “OK” untuk melanjutkanproses login dan isikan sesuai username dan password yang telah Anda buat
Proses Pendaftaran Billing PNBP Langkah 3
1
2
3
isikan username dan password sesuai yang Anda buat kemudianklik “Masuk” untuk melanjutkan proses login
akan muncul notifikasi prosesotentifikasi username dan password
jika proses login berhasil maka tampilan utama akanseperti gambar dibawah ini.Anda dapat memulai berbagai aktifitas melalui pilihan menudi bawah profil Anda.
4untuk langsung memulai proses pembuatan billing silahkan klik “Billing”
Proses Pembuatan Billing PNBP Langkah 3
1
2
3
4
56
7
8
klik salah satu tipe billing yang akan Anda buat
klik ( sebagai contoh “Pembuatan Billing (Non Anggaran) )
setelah lengkap Anda, isi scroll down lalu untuk mengisi detail pembayaran klik “+”kemudian silahkan mengisi detailnya
isi form isian pembuatan billing & harus di scroll downuntuk mengisi selengkapnyakemudian klik “Simpan”
akan tertayang notifikasi bar proses penyimpanan pembuatan billing kemudian jika data berhasil disimpan pada sistem database akan muncul informasi“Data berhasil disimpan” lalu klik “Ok”
klik “History”pilih salah satu pilihan
klik “Cetak”
tampilan cetakan informasi billing yang Anda buat.
informasi nomor kode billing, tanggal dan jam pembuatan & tanggal dan jam kadaluarsa billing Anda
Tahapan Penyetoran denganElektronik Billing Sistem
Proses Pembayaran
Proses Pembayaran
1
3
2
3
BILLING PAJAK
BILLING PNBP
Bagaimana kedudukan Bukti Penerimaan Negara (BPN), apakah dapat disamakan dengan Surat Setoran?
1. Pertanyaan
2. Pertanyaan
3. Pertanyaan
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik, pada pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran. Terkait hal tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak melalaui surat nomor S-29/PJ.13/2014 tanggal 4 Maret 2014 juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh Kanwil DJP, KPP, dan KP2KP bahwa BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN G-2 termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya kedudukannya disamakan dengan SSP dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam MPN G-2, dokumen-dokumen apa saja kah yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan ?
Dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penyetoran PNBP ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan:1)Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari bank/pos yang telah ditera NTB/NTP dan NTPN2)Struk ATM yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran3)Cetakan BPN dari internet4)Struk EDC yang memuat ID billing, nama wajib setor/bayar, kode K/L, unit eselon I, kode Satuan Kerja, nilai setoran, NTB, NTPN dan tanggal setoran5)Hasil cetakan email notifikasi/pemberitahuan bahwa penyetoran telah berhasil dilakukan, yang memuat data nomor tagihan, nama wajib setor/bayar, nilai setoran, tanggal setor, NTB, dan NTPN6)Hasil cetakan dari SIMPONIUntuk struk ATM dan EDC agar segera difotokopi mengingat tulisan pada struk mudah hilang.(sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-4607/PB.6/2014 tanggal 18 Juli 2014)
Sebagai Bendahara Pengeluaran Satker, bagaimana cara membuat billing untuk membayarkan pajak yang telah dipungut dari pihak ketiga
Si lahkan login pada http: / /sse.pajak.go. iddengan menggunakan user(Bendahara) yang telah dibuat. Secara otomatis form perekaman akan menampilkan NPWP Bendahara yang bersangkutan, kemudian kosongkan isian NPWP-nya dan ganti dengan NPWP pihak ketiga, kemudian lanjutkan pengisiannya sesuai billing yang akan dibuat.
FAQ ( Frequently Asked Questions )
TELLER
Rp
e- banking
Rp 123 EDC
http://sse.pajak.go.id
www.simponi.kemenkeu.go.id
Pendaftaran/RegistrasiPerekaman Data SetoranPenerbitan Kode Billing
wajib pajak/wajib setor/wajib bayar
N GP 2M
Alur Proses Pembayaran
5. Pertanyaan
6. Pertanyaan
7. Pertanyaan
8. Pertanyaan
Pada saat registrasi pendaftaran user pada SIMPONI, dalam memilih tipe pengguna terlanjur hanya satu yang dipilih. Apabila kita ingin menambahkan tipe pengguna lainnya bagaimana caranya?
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Jawaban
Pada prinsipnya bisa, silahkan menghubungi pusat layanan DJA di 021-34832511 atau email: [email protected]. Mohon disampaikan nama user name dimaksud dan alasan untuk menambahkan tipe billing yang lain. Selanjutnya admin SIMPONI akan menambahkan tipe pengguna pada user tersebut.
Pada SIMPONI, nama akun yang telah dibuat adalah nama pribadi, setelah diubah menjadi nama instansi, ketika melakukan setoran ke Bank hasil kode billing tidak diterima/dikenal. Mohon penjelasannya.
Perubahan user name (akun untuk login) tidak bisa dilakukan di SIMPONI. Sementara itu, perubahan data pribadi seperti nama depan dan nama belakang bisa dilakukan di SIMPONI, tetapi tidak menyebabkan permasalahan tertolaknya setoran. Perlu diperhatikan juga, agar dalam membuat nama tidak melebih 50 karakter/huruf.Kegagalan billing tidak bisa dibayar, antara lain dapat disebabkan oleh tidak terisinya kode K/L, Unit, dan satker atau pada saat pembuatan billing terjadi
Bagaimana cara menghapus billing yang ada kesalahan input tetapi sudah terlanjur direkam/disimpan?
Apabila isian data pembayaran ada yang salah dan ternyata billing sudah tercetak (sdh keluar nomor kode billing), dan terhadap billing tersebut maka buatlah billing baru yang benar, dan terhadap billing yang salah agar dibiarkan/abaikan saja karena dalam waktu 3 hari (untuk Simponi) dan 2 hari (untuk billing Pajak) akan masuk kategori kadaluwarsa.
Mengapa pada bukti penerimaan negara (BPN) hasil pembayaran billing tidak terdapat kode akun-nya, sedangkan jika menggunakan SSBP di bukti penerimaan negaranya terdapat kode akun ?
BPN yg dikeluarkan oleh ATM, Teller, E-Banking dan EDC tidak menampilkan AKUN karena di sistem MPN G-2 dalam hal ini SIMPONI mengakomodir multi akun (1 kode billing bisa utk akun banyak). Namun demikian, apabila ingin mendapatkan akun maka silahkan mencetak BPN melalui SIMPONI.
4. Pertanyaan
Minta petunjuk bagaimana cara memasukkan PNBP ke simponi
Apabila yang dimaksudkan adalah memasukkan referensi jenis dan tarif PNBP baru yang belum ada di SIMPONI, maka silahkan hubungi pusat layanan DJA ke nomor 021 34832511
FAQ ( Frequently Asked Questions )
9. Pertanyaan
10. Pertanyaan
11. Pertanyaan
Bila satker mempunyai bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, apakah satker tersebut harus membuat user-password untuk masing-masing bendaharanya? Bila iya, tipe pengguna apa yg dipilih untuk masing2 bendahara tsb saat registrasi ? Jawaban
Jawaban
Jawaban
Penggunaan 1 username atau 2 username dalam satu satker karena adanya aktifitas penyetoran Pendapatan dan Belanja adalah pilihan. Apabila satker ingin mengelola pembayaran PNBP dan setoran belanja (non anggaran) dengan 1 user/akun, maka pada saat registrasi pilih tipe billing KL dan Non Angaran. Jika hal itu yang dipilih, maka akses utk bisa masuk SIMPONI harus diberikan kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dalam arti username dan password harus diketahui bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Namun demikian, perlu jadi perhatian bahwa pemegang password sebaiknya jgn bnyak orang untuk menjaga keamanan akun yang telah dibuat.
Bagaimana cara konfirmasi setoran penerimaan negara melalui MPN G-2?
Konfirmasi transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan pada KPPN mitra kerja satker bersangkutan.
Bagaimana kebijakan pencatatan dan rekonsiliasi atas transaksi setoran MPN G-2?
Untuk rekonsiliasi SAKPA terkait dengan setoran MPN G-2, setoran PNBP yang dilakukan oleh satker melalui MPN G-2 harus diakui dan dicatat dalam SAKPA satker. Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, seluruh data penerimaan yang disetor melalaui billing MPN G-2 tidak tercatat pada KPPN mitra kerja masing-masing, melainkan pada Dit. PKN/KPPN Khusus Penerimaan. Dengan demikian, ketika satker melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja akan ditemukan selisih data penerimaan yang disetor melalui MPN G-2.Sesuai dengan keb i jakan rekonsi l ias i yang d iatur da lam PMK 210/PMK.05/2013, satker tetap melakukan rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing, selanjutnya KPPN mitra kerja meneliti kebenaran dan keabsahan setoran tersebut melalui konfirmasi berdasarkan data MPN.Dengan demikian, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan setelah dikonfirmasi, atas kebenaran dan keabsahan setoran dimaksud.Bagi satker yang melakukan rekonsiliasi dengan KPPN non SPAN, transaksi setoran penerimaan melalui MPN- G-2 dapat terbaca atau tersaji dalam laporan realisasi KPPN SPAN selama wajib setor mencantumkan kode KPPN yang tepat sesuai dengan KPPN mitra kerja satker yang membukukan penerimaan.
FAQ ( Frequently Asked Questions )
FAQ ( Frequently Asked Questions )
12. Pertanyaan
13. Pertanyaan
Jawaban
Jawaban
Bagaimana mekanisme koreksi data transaksi penerimaan negara yang disetor melalui MPN G-2?
Koreksi data transaksi penerimaan negara melalui MPN G-2 dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS dan tidak merubah total nilai penerimaan. Untuk penerimaan yang telah tervalidasi pada KPPN SPAN, Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dilakukan kepada KPPN SPAN mitra kerja.Untuk penerimaan yang tervalidasi ke KPPN yang belum menerapkan SPAN maka permohonan diajukan kepada KPPN Khusus Penerimaan (sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-16/PB/2014 dan Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan nomor S-6876/Pb.8/2014)
Bagaimana penyetoran penerimaan negara dalam bentuk valas melalui MPN G-2?
Untuk PNBP sudah bisa dilakukan penyetoran melalui Mata Uang Asing (Valuta Asing), tetapi hanya melalui bank persepsi BNI yang bisa menampung valas tersebut.
Helpdesk MPN G2
LAYANAN
021-3840516
021-3864780
021-52903021- 52903801 s/d 08 ( call center DJP )
[email protected] ( billing DJA )
021-34832511 ( call center DJA )