View
194
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
PERAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMBERANTASAN
KORUPSI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Sasaran Reformasi Birokrasi
3
Maraknya KKN
BuruknyaPelayanan Publik
Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja
Bersih dari KKN
Pelayanan Publik Berkualitas
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Tinggi
8 Area Perubahan
8 Area Perubahan
Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI 4
Nasional
Makro
Meso
menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasimenjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda
K/L dan Pemda
Mikro menyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda
1. Penataan Struktur Birokrasi2. Penataan Jumlah, Distribusi, dan
Kualitas PNS3. Sistem Seleksi dan Promosi secara
Terbuka4. Profesionalisasi PNS5. Pengembangan Sistem Elektronik
Pemerintah (e-government)6. Penyederhanaan Perizinan Usaha7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai
Negeri8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Negeri9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas,
Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri
1. Penataan Struktur Birokrasi2. Penataan Jumlah, Distribusi, dan
Kualitas PNS3. Sistem Seleksi dan Promosi secara
Terbuka4. Profesionalisasi PNS5. Pengembangan Sistem Elektronik
Pemerintah (e-government)6. Penyederhanaan Perizinan Usaha7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai
Negeri8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Negeri9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas,
Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri
9 Program Percepatan RB
1. Organisasi
2. Tata Laksana3. Peraturan Perundang- undangan4. SDM Aparatur5. Pengawasan6. Akuntabilitas7. Pelayanan Publik8. Pola Pikir dan Budaya Kerja
8 Area Perubahan
Kebijakan dan Program RB Bidang Kelembagaan
1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan
6
2. Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS
7
3. Pengembangan Sistem Seleksi CPNS Dan Promosi PNS Secara Terbuka
8
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
9
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi
10
6. Peningkatan Pelayanan Publik
11
Pengelolaan Pengaduan MasyarakatPengelolaan Pengaduan Masyarakat
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan
Proses perbaikan ease of doing business melibatkan K/L/Pemda terkait (2012 Peringkat 129 ; Tahun 2013 Peringkat 128)
Proses perbaikan ease of doing business melibatkan K/L/Pemda terkait (2012 Peringkat 129 ; Tahun 2013 Peringkat 128)
Penetapan Standar Pelayanan Dasar Masyarakat di K/L/Pemda
Penetapan Standar Pelayanan Dasar Masyarakat di K/L/Pemda
Peningkatan efektifitas PTSP di K/L/PemdaPeningkatan efektifitas PTSP di K/L/Pemda
7. PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
12Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja K/L/PemdaPeningkatan nilai akuntabilitas kinerja K/L/Pemda
Penintegrasian dan penyederhanaan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja
Penintegrasian dan penyederhanaan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja
Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Clearance dari PPATK untuk pengangkatan eselon I Clearance dari PPATK untuk pengangkatan eselon I
Penetapan Permenpan penangganan gratifikasi, konflik kepentingan, dan Whistle Blowing System
Penetapan Permenpan penangganan gratifikasi, konflik kepentingan, dan Whistle Blowing System
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
13
Penyusunan RPP Single Remuneration SystemPenyusunan RPP Single Remuneration System
Penyempurnaan Sistem PensiunPenyempurnaan Sistem Pensiun
9. Efisiensi Belanja Pegawai
14
17