Upload
woro-handayani
View
63
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
(NASKAH)
NASKAH PIDATO KAPOLDA JAMBI
Disusun Sebagai Upaya Untuk Memberikan Referensi, Kreatifitas dan
Sumbangan Menyusun Naskah Pidato untuk Pimpinan Polda Jambi
AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO, AMd Mar, SH, SIP, MH.
Jambi, 1 Juli 2015
1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAMBI
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
SAMBUTAN ACARA TATAP MUKA KAPOLDA JAMBI BERSAMA KOMUNITAS MARITIM PROVINSI JAMBI DIMAKO
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRANHARI...... TANGGAL, ..... AGUSTUS 2015
2
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,ASSLAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
YANG SAYA HORMATI :- WAKA POLDA JAMBI- PARA PEJABAT UTAMA POLDA JAMBI- KETUA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH- PEJABAT KSOP JAMBI- KOMUNITAS MARITIM PROVINSI JAMBI - PARA TAMU UNDANGAN, HADIRIN SEKALIAN YANG
SAYA HORMATI
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR PADA ACARA TATAP MUKA BERSAMA KOMUNITAS MARITIM PROVINSI JAMBI DI MAKO DIREKTORAT POLISI PERAIRAN
3
HADIRIN DAN PARA TAMU UNDANGAN YANG SAYA HORMATI,
VISI KELAUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA YAITU MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI LAUT INDONESIA BESERTA SEGALA SUMBER DAYA DI DALAMNYA UNTUK KEMAKMURAN BANGSA. OLEH KARENA ITU UNTUK MEWUJUDKANNYA LIMA PILAR STRATEGI POROS MARITIM, MAKA PEMERINTAH INDONESIA BERUPAYA MENGAGENDAKAN LIMA PILAR ANTARA LAIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT YAITU : PERTAMA, MEMBANGUN KEMBALI BUDAYA MARITIM INDONESIA, BANGSA INDONESIA HARUS MENYADARI BAHWA IDENTITAS, KEMAKMURAN DAN MASA DEPANNYA SANGAT DITENTUKAN OLEH PENGELOLAAN SAMUDERA. KEDUA, INDONESIA AKAN MENJAGA DAN MENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DENGAN FOKUS MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN LAUT, MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN, DENGAN MENEMPATKAN NELAYAN SEBAGAI PILAR UTAMA. KETIGA, MEMPRIORITASKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS MARITIM, DENGAN MEMBANGUN TOL LAUT, PELABUHAN LAUT DALAM (DEEP SEAPORT), LOGISTIK, INDUSTRI
4
PERKAPALAN DAN PARIWISATA MARITIM. KEEMPAT, MELAKSANAKAN DIPLOMASI MARITIM, YAITU MENGAJAK SEMUA NEGARA UNTUK MENGHILANGKAN SUMBER KONFLIK DI LAUT, SEPERTI PENCURIAN IKAN, PELANGGARAN KEDAULATAN, SENGKETA WILAYAH, PEROMPAKAN DAN PENCEMARAN LAUT, ARTINYA LAUT HARUS MENYATUKAN, BUKAN MEMISAHKAN. KELIMA, MEMBANGUN KEKUATAN PERTAHANAN MARITIM, HAL INI DIPERLUKAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEDAULATAN DAN KEKAYAAN MARITIM SERTA MENJADI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KESELAMATAN PELAYARAN DAN KEAMANAN MARITIM.
PROVINSI JAMBI YANG TERMASUK DALAM KAWASAN SEGI TIGA PERTUMBUHAN EKONOMI ANTARA INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPORE (IMS-GT), HAL INI BERIMBAS MUNCULNYA SEGITIGA PERTUMBUHAN EKONOMI DARI TIGA KAWASAN BEBAS PERDAGANGAN YAITU SIBAJO (SINGAPURA-BATAM-JOHOR). SELAIN ITU PEMERINTAH PROVINSI JAMBI MEMILIKI RENCANA MEMBANGUN PELABUHAN BARU YANG BERSTANDAR INTERNASIONAL DI WILAYAH TANJUNG JABUNG TIMUR SEJALAN DENGAN VISI DAN GAGASAN POROS MARITIM.
5
HADIRIN DAN PARA UNDANGAN YANG SAYA HORMATI,
SALAH SATU PENJABARAN DARI PILAR POROS MARITIM ADALAH MEMBENTUK FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT MARITIM YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBENTUK SUATU WADAH ATAU FORUM SEBAGAI TEMPAT BERDIALOG DAN BERKOMUNIKASI BAGI MASYARAKAT NELAYAN DAN PESISIR SEHINGGA MASYARAKAT NELAYAN DAN PESISIR DAPAT MENYAMPAIKAN SETIAP PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BAIK KEPADA POLISI PERAIRAN MAUPUN STAKE HOLDER LAINNYA. HAL INI SEJALAN DENGAN PROGRAM REVOLUSI MENTAL YANG TELAH DIGULIRKAN OLEH POLRI DENGAN MENETAPKAN 11 (SEBELAS) PROGRAM PRIORITAS.
AKHIRNYA, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.
6
SEKIAN DAN TERIMA KASIH.WASSALAMUALAIKUM WR.WB.
JAMBI, AGUSTUS 2015KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
Drs. LUTFI LUBIHANTO, M . M BRIGADIR JENDERAL POLISI
7
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAMBIDIREKTORAT KEPOLISIANPERAIRAN
DIREKTUR POLISI PERAIRAN POLDA JAMBI
SAMBUTAN ACARA TATAP MUKA KAPOLDA JAMBI BERSAMA KOMUNITAS MARITIM PROVINSI JAMBI DIMAKO
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN HARI ..........TANGGAL, ...... AGUSTUS 2015
8
YANG SAYA HORMATI :- KA POLDA JAMBI- PARA PEJABAT UTAMA POLDA JAMBI- KETUA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH- PEJABAT KSOP JAMBI- KOMUNITAS MARITIM PROVINSI JAMBI - PARA TAMU UNDANGAN, HADIRIN SEKALIAN YANG
SAYA HORMATI
ASSALAMU’ ALAIKUM WR. WB.SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR PADA ACARA TATAP MUKA BAPAK KAPOLDA JAMBI BERSAMA KOMUNITAS MARITIM PROVINSI JAMBI DI MAKO DIREKTORAT POLISI PERAIRAN.
9
BAPAK KAPOLDA, HADIRIN DAN PARA TAMU UNDANGAN YANG SAYA HORMATI,
DITPOLAIR POLDA JAMBI BERUPAYA MELAKUKAN TEROBOSAN DAN TINDAKAN NYATA DALAM BENTUK ACARA TATAP MUKA ANTARA BAPAK KAPOLDA JAMBI DENGAN SELURUH KOMUNITAS MARITIM PROVINSI JAMBI. HAL INI MERUPAKAN PENJABARAN DARI PROGRAM NAWA CITA YANG DIGULIRKAN OLEH BAPAK PRESIDEN JOKOWI-JK
TUJUAN DIADAKANNYA ACARA INI ADALAH UNTUK MENJALIN KOMUNIKASI YANG AKTIF ANTARA POLAIR DENGAN KOMUNITAS MARITIM. SEHINGGA MOMENTUM INI JUGA DIHARAPKAN MENJADI SEMANGAT DAN LANGKAH AWAL DALAM PENCAPAIAN HUBUNGAN YANG SINERGIS DAN HARMONI ANTAR SELURUH KOMUNITAS INSAN MARITIM.
HARAPAN KAMI ADALAH KEPERCAYAAN YANG MENINGKAT DALAM HAL PELAYANAN MASYARAKAT, BERIKUT KESEDIAANNYA DALAM MENYAMPAIKAN SARAN KRITIK YANG BERSIFAT MEMBANGUN, SERTA TERBUKANYA INFORMASI YANG AKURAT MENGENAI SEGALA BENTUK KASUS PELANGGARAN ATAU
10
KEJAHATAN YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN POLDA JAMBI.
KAMI JUGA BERHARAP AGAR KOMUNITAS MARITIM TIDAK SEGAN – SEGAN BERKOORDINASI DAN MEMINTA BANTUAN KEPADA POLAIR DALAM SEGALA HAL TERKAIT KEGIATAN PENGAMANAN, PENGAWALAN, PELAYANAN HUKUM, DAN PERTOLONGAN MUSIBAH BENCANA.
BAPAK KAPOLDA, HADIRIN DAN PARA UNDANGAN YANG SAYA HORMATI,
DEMIKIAN SAMBUTAN INI KAMI SAMPAIKAN KEPADA JENDERAL, TERKAIT ACARA TATAP MUKA KOMUNITAS MARITIM. AKHIRNYA, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGANNYA KEPADA KITA SEKALIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.
“ ARNAVAT DAPHA MAHE ”,................“ KARNA DILAUT KAMI BANGGA ”.........
SEKIAN DAN TERIMA KASIH.WASSALAMUALAIKUM WR.WB.
11
SEMOGA TUHAN MEMBERKATI KITA SEMUA.
JAMBI, AGUSTUS 2015DIR POLAIR POLDA JAMBI
YULIUS BAMBANG KARYANTOKOMISARIS BESAR POLISI
12
(NASKAH)
JUDUL
MEMAHAMI ISI PIDATO PRESIDEN RI DALAM ACARA SYUKURAN
HUT POLRI KE-69 TAHUN 2015
Disusun Sebagai Upaya Untuk Memahami keinginan Masyarakat Terhadap
Institusi POLRI
AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO, AMd Mar, SH, SIP, MH.
Jambi, 1 Juli 2015
13
MEMAHAMI ISI PIDATO PRESIDEN RI DALAM ACARA
SYUKURAN HUT POLRI KE-69 TAHUN 2015
Oleh (AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar, SH,SIP,MH)
MEMAHAMI KEINGINAN DAN HARAPAN PRESIDEN RI TERHADAP POLRI
SEPERTI APA PADA TAHUN KEDEPANNYA.
DIRGAHAYU POLRI KE-69. “Melalui Revolusi Mental, Polri Siap
Memantapkan Soliditas dan Profesionalisme Guna Mendukung Pembangunan
Nasional”.
Dengan ucapan Dirgahayu Polri ke-69, maka kepada segenap anggota
dan keluarga besar Polri dimanapun bertugas, serta ucapan selamat berpuasa
di bulan Ramadhan 1436 H, demikian ucapan dari Presiden RI kepada seluruh
personil Polri yang sedang menjalankan ibadah Ramadhan.
Kepala Negara, Presiden RI memberikan penghargaan kepada Polri
atas perannya dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dalam
mengawal pembangunan nasional.
Kepala Negara memahami bahwa kedepannya Polri akan dihadapkan
dengan berbagai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks sebagai
dampak dari era globalisasi, dan berbagai tindak pidana kejahatan yang
semakin beragam dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi
dengan dimensi yang semakin luas.
Oleh karena itu, institusi Polri berupaya bekerja keras dan memiliki
kesanggupan serta kesungguhan meningkatkan kinerja dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban dalam negeri guna linyomyan (melindungi,
mengayomi, dan melayani) masyarakat.
14
Dibidang gakkum (penegakkan hukum) Polri agar melaksankan
pemberantasan terhadap segala bentuk tindak pidana secara tegas,
professional serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan
untuk masyarakat.
Polri juga harus mampu menggunakan taktik dan teknik dengan
didukung teknologi yang tepat, oleh karena itu, anggota Polri dituntut untuk
menguasai IT ( Informatika teknologi) dan berupaya meningkatkan
kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Merujuk dari Issue terkini, bahwa didalam penegakkan hukum yang
dilakukan oleh Polri, masyarakat menilai bahwa Polri masih belum memenuhi
rasa keadilan terhadap masyarakat, terutama kepada kelompok marginal dan
rentan. Permasalahan Kelompok marginal (minoritas) yaitu segala
permasalahan yang berkenaan dengan agama, etnis, aliran gender, dan
kelompok sosial. Sedangkan permasalahan Kelompok rentan adalah segala
permasalahan yang berkenaan dengan para penyandang cacat, gelandangan,
dan lain sebagainya. Polri diharapkan agar berupaya untuk memberantas
praktek mafia hukum atau markus (makelar kasus).
Dibidang linyomyan (perlindungan, pengayoman dan pelayanan) yang
dilakukan Polri kepada masyarakat. Kepala Negara menghendaki agar Polri
mampu melaksanakan linyomyan (perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan) kepada masyarakat dengan cara yang mudah dan pelayanan
birokrasi yang tidak berbelit-belit, responsive dan empati, kemudian Polri juga
harus mampu memanfaatkan system on line guna menghindari munculnya
berbagai praktek pungutan tambahan dan menghapus percaloan yang
berkembang ditengah kehidupan masyarakat pada saat ini.
15
Pada kesempatan tersebut, Bapak Presiden RI memberikan
penghargaan setinggi-tinginya atas berbagai upaya dan kerja keras Polri
selama ini dalam pembenahan internal dengan reformasi birokrasinya yang
dilakukan disegala bidang. Namun faktanya masih diketemukan adanya
complain dari masyarakat terkait dengan pelayanan Polri dibidang
penegakkan hukum (Gakkum). Harapan bapak Presiden RI adalah agar
institusi Polri selalu memperhatikan berbagai complain masyarakat baik yang
disampaikan melalui pemberitaan media ataupun secara langsung melalui
pelayanan dumas (pengaduan masyarakat).
Kemudian Program Revolusi mental yang telah digulirkan, Polri telah
menetapkan 11 (sebelas) program prioritas, dan Kepala Negara
mengharapkan agar Polri melaksanakan program tersebut dengan sungguh-
sungguh, tidak hanya sekedar formalitas semata, akan tetapi dampaknya dapat
dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga timbul atau muncul perubahan
suatu yang positif dan konstruktif.
Demikian ulasan singkat, pemahaman isi pidato bapak Presiden RI
dalam rangka HUT Polri ke-69, terkandung maksud dan tujuan agar institusi
Polri mulai berbenah diri, instropeksi dan segera melakukan suatu perubahan
secara nyata sebagaimana yang didambakan oleh masyarakat yaitu kondisi
yang aman tentram kerta raharja, gemah ripah loh jinawi, Baldatun
Thayyibatun wa Rabbun Ghafur negaraku. Dirgahayu Polri ke-69 dengan
harapan jayalah Polri-ku dan jayalah Negara dan bangsaku, amin.
16
(NASKAH)
BAHAN NASKAH PIDATO KAPOLDA JAMBI
Disusun Sebagai Upaya Untuk Memberikan Referensi, Kreatifitas dan
Sumbangan Menyusun Naskah Pidato Pimpinan Polda Jambi
AKBP H. DADANG DJOKO KARYANTO, AMd Mar, SH, SIP, MH.
Jambi, 1 Juli 2015
17
NEGARA INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
Akar konsep poros maritim dunia adalah Membangun Indonesia sebagai poros maritim
dunia, yaitu doktrin geopolitik yang akan membawa kejayaan bangsa dan rakyat Indonesia.
Para pemimpin bangsa Indonesia telah memiliki pemahaman mendalam terhadap
geopolitik. Hal itu akan membawa kesadaran kepada bangsa dan rakyat Indonesia bahwa
masa depan dunia berada di kawasan Pasifik. Pimpinan bangsa ini telah mengeluarkan
doktrin politik luar negerinya yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,
pernyataan tersebut terkandung tujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Perlu diketahui bersama bahwa seluruh alur
pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di wilayah perairan Negara Indonesia akan
dipergunakan sebagai pendekatan diplomasi politik terkait dengan peran strategis bangsa
dan Negara Indonesia. Doktrin maritim yang telah digulirkan , oleh Bapak Presiden Jokowi-
JK justru akan berdampak positif dan membawa suatu perubahan maneuver politik bangsa
Indonesia, yang akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang jaya dilautan.
Para pemimpin bangsa Indonesia relah dan sangat memahami terkait pengalaman sejarah
bangsa dan Negara Indonesia yang mana pada era 1955 s.d 1960 -an yang pada saat itu
presiden RI yang pertama bapak Ir Sukarno telah membawa doktrin kejayaan di laut sebagai
doktrin yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia. Periode yang dimaksud diatas
adalah periode kepemimpinan Presiden Ir Sukarno di masa keemasannya. Dalam buku
yang berjudul "Indonesia Negara Maritim" karya Laksamana Muda (purnawirawan)
Wahyono Suroto Kusumoprojo (2007), Sukarno pernah mengatakan, untuk menjadi bangsa
yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi bangsa bahari. Bahkan presiden RI pertama Ir.
Sukarno pernah membacakan sebuah puisi yang berisikan tentang kejayaan bangsa pelaut
pada saat pidato peresmian Institut Angkatan Laut pada tahun 1953 yang berjudul "Jadilah
Bangsa Pelaut!" Berikut puisi bapak Presiden Ir.Sukarno antara lain adalah sebagai berikut:
“Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, Bangsa pelaut yang mempunyai
armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer,
bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang
lautan itu sendiri”. Berikut salah seorang Perwira tinggi TNI –AL Laksda Wahyono Suroto
Kusumoprojo, beliau adalah salah satu saksi tentang kesungguhan Presiden Sukarno untuk
mewujudkan doktrin kejayaan bangsa Indonesia di laut. Bapak Wahyono adalah angkatan
18
IX Akademi Angkatan Laut Indonesia yang dilantik oleh Presiden Ir.Sukarno di geladak apel
Akademi Angkatan Laut Morokrembangan Surabaya pada tanggal 17 Juli 1962. Buku yang
beliau tulis adalah tentang hasil studi dan pengalaman selama 32 tahun selama berdinas di
angkatan laut yang menurut bapak Wahyono bahwa angkatan laut RI adalah angkatan laut
yang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada saat itu. Data terakhir Food and Agriculture
Organization (FAO) (2012) dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa
Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi
perikanan di bawah China dan India. Untuk perikanan tangkap Indonesia sebenarnya berada
pada posisi kedua. Peringkat usaha perikanan Negara Indonesia pada tataran produksi
dibawah Negara India dalam hal perikanan budidaya. Perlu diketahui bersama bahwa
jumlah atau kuantitas perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah cerminan tingkat
keberhasilan produksi perikanan pada suatu negara.
Berikut perihal tentang “Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis Pacem Para Bellum"
Prinsip Si Vis Pacem Para Bellum yang diadopsi dari Bahasa Latin memiliki yang pemahaman
bahwa ‘Jika menginginkan perdamaian, maka harus siap perang’. Prinsip yang ditelurkan
oleh Flavius Vegetius Renatus ini sepertinya harus benar-benar dipahami, artinya jika ingin
menjadikan Negara Indonesia sebagai sebuah negara poros maritim dunia. Namun,
sebelum melangkah lebih jauh bagaimana cara untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai
poros maritim dunia, sejumlah pihak mengingatkan untuk mengenal konstelasi geopolitik
Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, negara
kepulauan dengan jumlah 17.499 pulau, pada posisi 2(Dua) samudera dua benua yang
mengapit wilayah Negara Indonesia yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta
Benua Asia dan Benua Australia. Adapun luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta
kilometer persegi dengan panjang garis pantai 81 ribu kilometer. Luas perairan itu meliputi
perairan kepulauan, laut territorial dan zona economic eksklusive (ZEE). Lalu, bagaimana
korelasi antara poros maritim dunia dengan prinsip tersebut? Apakah Indonesia harus siap
berperang dengan negara lain? Sementara kunci utama dari sebuah peperangan adalah
kekuatan ekonomi pada sebuah negara untuk membangun alutsista pertahanan mereka.
Kondisi geopolitik bangsa Indonesia menurut para pengamat militer dan pertahanan Connie
19
Rahakundini Bakrie mengatakan, bahwa kawasan perairan Asia Tenggara merupakan salah
satu kawasan penting dalam poros maritim dunia. Hal itu dilihat dari kompetensi jalur laut
yang dimiliki negara-negara di kawasan tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia
memiliki 39 selat yang mana memiliki keterkaitan dengan selat lainnya di kawasan Asia. Dari
jumlah tersebut, menurut pernyataan beliau, ada sejumlah selat yang dianggap sebagai
lokasi strategis jalur pelayaran. Dengan kepemilikan selat yang banyak, dan beberapa
sangat startegi maka kita jadi barometer kawasan dan kunci stabilitas kawasan, kunci
stabilitator kawasan. Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI
Marsetio mengatakan, bahwa Negara Indonesia memiliki empat dari Sembilan choke
point yang ada di dunia. Choke point merupakan istilah di dunia militer yang mengacu pada
kondisi geografis suatu wilayah yang harus dilalui dengan cara mengurangi kekuatan. Empat
choke point yang dimaksud di sini adalah Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan
Selat Lombok. Keempat selat itu sering dijadikan sebagai jalur pelayaran internasional.
Dalam Piagam Hukum Laut PBB (United Nation Convention on the Law of the Sea-UNCLOS),
harus dipahami bahwa prinsip negara kepulauan yang dianut Indonesia, memiliki
konsekuensi besar terhadap sistem pertahanan yang harus dibangun. Penetrasi Tiongkok
dan pembangunan pangkalan militer AS. Kemudian pada saat acara seminar bertajuk
"Menerjemahkan Gagasan Poros Maritim" di Universitas Nasional, Jakarta, Kamis
(9/10/2014), bapak Marsetio menekankan, bahwa TNI berperan penting dalam bertugas
menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Pasalnya, di wilayah itu kerap terjadi konflik antar
negara. Indonesia memiliki persoalan tapal batas dengan sepuluh negara yang berada di
sekitarnya, yaitu Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia,
Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Dari sepuluh negara itu, baru dengan
Singapura persoalan tapal batas itu selesai. Negara Indonesia memiliki kondisi geopolitik,
geostrategi dan demografi yang cukup dan juga sumber daya alam. Kenapa potensi konflik
kita terletak pada masalah perbatasan, karena disana terletak SDA (sumber daya alam) kita
yang belum dikelola secara utuh,” kata pak Marsetio. Persoalannya adalah selain berada di
kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga berada di tengah-tengah US Pacific Development.
Amerika Serikat kini memiliki sejumlah pangkalan militer yang terletak di kawasan Asia
Timur dan Asia Tenggara, seperti di Jepang, Korea Selatan dan Singapura.
pak Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, melihat upaya pembangunan itu, Tiongkok tak
20
akan tinggal diam. Sejak tahun 2010, Tiongkok telah memulai pembangunan ekonomi dan
militer berbasis maritim. Connie memprediksi, penguasaan Tiongkok atas wilayah laut akan
semakin meningkat pada tahun 2050 yang akan datang. “Pertanyaaanya mau dibawa
kemana itu semua, sebab semua akan lewat perairan indonesia. Kita tidak bisa melarang
tapi batasan-batasan itu bisa dilindungi,” kata pak Connie Rahakundini Bakrie.
Sebagai negara regulator, Indonesia memiliki hak untuk mengatur lalu lintas pelayaran yang
ada di wilayahnya. Hal itu sesuai dengan peraturan yang terdapat di dalam UNCLOS
tersebut. Selain itu, Indonesia juga berhak melakukan pencegahan, pengaturan,
pengendalian pencemaran, minyak dan bahan beracun. Pak Connie Rahakundini Bakrie
pun mengingatkan, bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang wilayah lautannya masih
sehat jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas lautan yang sama. Sehingga,
Indonesia memerlukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang kuat untuk menjaga
keutuhan kedaulatan wilayah negaranya. Poros maritim dunia dan tol laut
Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengingatkan, Presiden Jokowi- Wapres JK dalam masa
pemerintahannya telah memiliki 9 (Sembilan) agenda prioritas atau yang lebih dikenal
dengan sebutan Nawa Cita. Adapun poin pertama di dalam Nawa Cita itu adalah bahwa
Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. “Perlindungan itu melalui politik luar
negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan
negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepada kepentingan nasional dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim, pada saat acara diskusi di Universitas Nasional, Jakarta.
Poin 1 (pertama) Nawa Cita itu sepertinya menjadi trigger konsep poros maritim dunia yang
ingin dibangun mendatang. Di samping, penekanan terhadap Tri Matra yang mengacu pada
pembangunan ketiga angkatan yang terdapat di dalam TNI, yaitu Angkatan Laut, Angkatan
Darat dan Angkatan Udara. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyatakan bahwa
untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satu upaya yang dapat
dilakukan yakni dengan membangun kebijakan Tol Laut.
Pakar hukum internasional, bapak Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa, bukan perkara
21
mudah untuk mengalihkan paradigma masyarakat Indonesia dari darat dan udara sentris ke
laut. Beliau mengatakan, pemerintahan yang akan datang perlu menyiapkan sebuah road
map panjang untuk mengubah paradigma masyarakat. Di samping itu, diperlukan juga
sebuah kementerian koordiantor yang bertugas untuk mengeksekusi road map serta
merencanakan anggaran sesuai dengan target yang hendak dicapai.
“Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia memerlukan anggaran yang besar.
Sebetulnya ada banyak yang harus dibenahi dan disiapkan. Tidak cukup pembangunan poros
maritim dunia dalam waktu singkat,” kata dia, dalam seminar di Lemhanas.
Pak Hikmahanto menenkankan, pentingnya pembangunan infrastruktur serta pondasi
keamanan Tol Laut. Pemerintah, kata dia, juga perlu memperhatikan pembangunan armada
perang laut terutama untuk melindungi jalur pelayaran Tol Laut itu serta nelayan Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy
K. Logam mengungkapkan, untuk membangun negara maritim yang kuat, maka diperlukan
industri pelayaran dan galangan kapal yang kuat pula. Namun, ia melihat, bahwa industri
galangan kapal dalam negeri masih menghadapi problem klasik yang cukup rumit.
Ia mengatakan, pertumbuhan kapal yang dibeli oleh perusahaan pelayaran Indonesia
mencapai delapan ribu unit. Dari jumlah tersebut, hanya 10 persen saja yang dibeli dari
industri galangan kapal dalam negeri. Para pemilik industri pelayaran kerap mengeluhkan
besarnya biaya yang harus mereka keluarkan jika ingin membeli kapal produk dalam negeri,
meski secara mutu dan kualitas sama dengan produk luar negeri.
Padahal galangan dalam negeri bisa bangun galangan berkualitas jika semua itu ditiadakan.
Beliau meminta Menkeu membebaskan pajak. Jika itu diwujudkan berapa devisa yang
diselamatkan, sebab kita impor kapal hingga triliunan rupiah," kata Eddy K. Logam.
Sementara itu, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita
Hartoto meminta agar membahas secara mendalam konsep Tol Laut itu. Ia mengingatkan,
jangan sampai program andalan itu justru akan tumpang tindih dengan program yang
22
sudah ada. "Tol Laut yang dimaksud apa? Pemerintah sebelumnya juga sudah
melakukan short sea shipping," ujarnya. Selain itu, ia meminta agar pemerintah konsisten
dengan apa yang dijanjikan. Menurut dia, beberapa waktu lalu Jokowi pernah menyatakan
ingin membangun industri galangan kapal yang mampu membuat kapal berkapasitas
3.000 twenty-foot equivalent unit (TEUs). Belakangan, Jokowi justru menganulir
pernyataannya dan berencana membangun perusahaan galangan kapal berkapasitas 1.500
TEUs. “Padahal di dalam negeri sudah ada industri yang bisa membuat kapal berkapasitas
1.700 TEUs,” kata Carmelita. Dani Prabowo“Poros Maritim Dunia, Tol Laut, dan "Si Vis
Pacem Para Bellum"
9 (Sembilan) agenda prioritas program Nawacita Berikut inti adalah sebagai berikut:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional
yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi
kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya
memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan
konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga
perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan
dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan
mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah
23
kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di
tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum
pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang
menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah
pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan
budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui
kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog
antarwarga.
Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas
jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam
bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
JAKARTA, (PRLM). Konsep poros maritim dunia, mengandung dimensi internasional, regional
dan domestik, serta mencakup multisektoral dan kepentingan. Konsep poros maritim dunia
ini menimbulkan kekhawatiran, kebijakan maritim Indonesia bakal menjadi pelengkap
konsep besar Jalur Sutra Maritim (JSM) dari negara Tiongkok," kata Direktur Archipelago
Solidarity (Arso) Foundation, Angelina Pattiasina saat membuka diskusi bertema
'Kemandirian Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia' di Jakarta, Kamis (13/11/2014).
Diskusi menghadirkan pembicara Victor Nikijuluw, Dekan Fakultas Ekonomi di Ukrida, dan
Direktur Peneliti Laut Dalam dari LIPI Ambon, Augy Syahaliatuah.
Kedua pakar tersebut sama berpendapat potensi sumber daya alam laut di kawasan timur
sangat luar biasa dan ini dibuktikan dari banyak hasil penelitian dari ahli kelautan dari luar
negeri, khususnya dari negara-negara Eropa.
24
Dalam pembukaannya Angelina Pattiasina menegaskan, konsep JSM ini sangat strategis dan
diperkirakan akan tetap diwujudkan kalau melihat keseriusan dari Negara Tiongkok dalam
mengkampanye gagasan JSM tersebut. Situasi ini melahirkan pertanyaan, apa keuntungan
Indonesia jika terlibat dalam JSM ini, ujar mantan anggota DPR dari FPDI Perjuangan itu.
"Semestinya, kalau konsisten Indonesia menjadi pemain utama dalam bidang maritim,
karena memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi poros maritim. Untuk itu,
membiarkan Indonesia menjadi bagian dari JSM akan sangat berpotensi untuk bergesekan
dengan aspek kedaulatan," ujar Angelina.
Apalagi, jika peran Indonesia hanya menjadi penari di genderang yang ditabuh oleh pihak
lain. Sebagai bangsa merdeka, tentu Pemerintahan sekarang akan menyadari dan akan
menghindari hal seperti itu.
"Jadi, tantangan pemerintahan saat ini, adalah bagaimana melahirkan 1(satu) konsep yang
menaikkan daya tawar Indonesia di mata dunia dalam bidang maritim, karena memang
Indonesia secara lahiriah sudah berada di poros maritim," kata Angelina. Setidaknya,
menurut Angelina ada3( tiga) fakta yang patut menjadi acuan penting dan menjadi peluang
besar dalam upaya pengembangan maritim. Pertama, keberadaan sebagai Negara
Kepulauan menjadikan Indonesia sebagai surga Biodiversity terbesar dunia. "Indonesia
patut berbangga karena merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504
pulau," tambah Angelina.
Kedua, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan dan mengandung posisi
strategis, baik dari aspek pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, social, budaya, dan
lingkungan. Selain itu, Indonesia berada di persimpangan dunia, di antara dua benua dan
dua samudera. "Letak strategis ini menjadikan Indonesia penting bagi Negara manapun yang
hendak membangun hubungan intemasional dan regional," terangnya.
Demikian ulasan singkat, pemahaman konsep membangun NEGARA INDONESIA SEBAGAI
POROS MARITIM DUNIA , terkandung maksud dan tujuan agar kita semua mulai berbenah
diri, instropeksi dan segera melakukan suatu perubahan secara nyata sebagaimana yang
didambakan oleh masyarakat yaitu kondisi yang aman tentram kerta raharja, gemah ripah
25
loh jinawi, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur negaraku, dengan harapan jayalah
Negara dan bangsaku, amin.
26