1. frr:. T LAPORAN PENELITTAT : PENELITIAN MALADMINISTRASI DI LEMBAGA PENGADILAN i ! Studi atas Laporan Pengaduan Masyarakat, Kepada Komi-si Ombudsman Nasional Tahun 20Al Masyarakat Pemant,au Peradilan Indonesia I Fakultas Hukum Universitas fndonesia - (ltaPPr -FHUI ) i Bekerj asama Dengan Komisi Ombudsman Nasional t I I I i i; ? t.. I Februari 20 03 2. t t-r. KATA PENGANTAR Analisis atas permasalahan bangsa fndonesia yang di-sampait an otefr berbagai pihak, dafam mar.ipun l-uar negeri, Iebih banyak menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai faktor utama penyebah krisis mulLi dimensi. Telah banyak kerugian yang dihasilkan dari masalah tersebut. Pada masa era orde baru masalah tersebuL diidentifikasi sebaggi penyakit masyarakat yang harus dibasmi. Berbagai program terus diupayakan untuk menutup celah penyebaran penyakit tersebut / namun program tersebut tidak berd.aya. Bahkan menurut hasil penelitian yang ditakukan oleh Transparansi fnternasional, Indonesia menempati urutan lima besar sebagai salah satu negara terkorup di rdunia. Kini masalah korupsi, kolus i , telah berubah menj adi perilaku yang budaya . DrJJu, orang mas ih akan dan nepot i sme (KKN) pada akhirnya menj adi berpiki r ul ang untuk Berbagai penyimpangan yang melakukan KKN atnl sekarang perbuatan ter.sebut sudah i menjadi bagian dari aktifiLas masyarakat kita 'hampir di semua bidang. Perbuatan Lersebut lambat laun berakibat pada menurunnya tingkaL kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang ada, khususnya lembaga penegak hukum. Hukum dan peradilan merupakan bidang 'yang paling banyak mendapatkan sorotan. 3. di lakukan ol-eh oknum pada lembaga peradilan telah menyebabkan ke'percayaan masyarakat menjadi semakin rendah. Kasus korupsi di lembaga penegakan hukum '' telah l-ama diketahui masyarakat. Bahkan lembaga sw'adaya masyarakaL sepertl Indonesian Corruption watch (ICW), telah mengadakan penelitian dan merangkumnya dalam sepuah buku. Buku tersebul berisikan pola-poIa praktik KKN yang kerap Lerjadi di lembaga penegak hukum. Praktik yang sebenarnya telah ada sejak lama dan didiamkan oleh masyarakaL t r..t, merasa tidak memiliki daya unLuk merubah. Ketidakberdayaan untuk merubah tersebut lebih banyak disebabkan dukungan dari pemerintah yang dinilai l-emah. Lemah karena tidak memiliki kesungguhan unLuk benar-beanr memberanar=rrrt., Peran masyarakaL untuk Lurut. serta melakukan upaya pengawasan atas kinerja aparat pemerintah memegang peranan i yang sangat penting. Peran tersebut seharusnya dapat dimaksimalkan dengan memberikan wadah yang tepaL untuk menyalurkan keluhan mereka. Dapat dikatakan selama inl keluhan masyarakat. aLas kinerja aparaL pemerinLah hanya i menjadi pelengkap atas manajemen yang buruk. Keluhan tersebut sebagian besar tidak dltindaklanjut.i Selain tidak ada akses bagi masyarakat unLuk menindaklanjutinya. Beruntung pada tahun 2000, Presiden Abdurahman wahid mengeluarkan Keppres No 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Keppres No r 44 Tahun 2000 a a, , iii,' I t.-. Ombudsman Nasional. Pasal 4. t I menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serLa menjd.min perlindungar] hak-hak masyarakat dibentuk suaLu komisi pengawasan masyarakat yan-g bersifat nasional Adapun tugas pokok Komisi Ombudsman Nasional berdasarkan Pasal 4 C Keppres No 41 Tahun adafah: "meTakukan Tangkah untuk menindaklanjuti Taporan atau inf ormas 7 mengenai terj adinya penyimpangan oleh penyeTenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan peTayanan t)mum". Komisi Ombudsman Nasional menggunakan istilah maladministrasi untuk mengi-dentifikasi penyimpangan yang dilakukan ofeh aparat pemerintah. Kriteria maladministrasi lebih ditentukan pada tindakan yang merupakan detournemenL de procedure, deteournement de povoir (Orechmatige overheidsdaad) serta masalah akses i informasi SeIama Liga tahun berdiri, Komisi- Ombudsman Nasional- Lelah menerima sekitar 3000 laporan pengaduan. Namun dal-am pelaksanaannya tidaklah mudah karena kriteria i maladminisLrasi yang diLenEukan oleh Komisi Ombudsman Nasional Lidak seluruhnya dipahami secara baik. Hal itu mengakibaLkan tanggapan yang berbeda dari seLiAp insLitusi yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jajaran yudikatif dalam hal- ini Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya memiliki berbeda mengenai 1V , l, I t.r. pendapat dan pandangan yang 5. t l--. maladministrasi. Bagi institusi terlapor, maladministrasi lebih diartikan. sebagai penyimpangan dalam kegiatan tata usaha perkantoran. Tidak termasuk di dalamnya masalah perilaku rnrrra pemerintah. Padahal lembaga pengadilan merupakan lembaga yang paling banyak disorot oleh masyarakdL. , Laporan tahunan Komisi Ombudsman tahun 2007 mencaLat pengaduan masyarakat sebesar 45? dari seluruh laporan yang masuk. Sedangkan pada Iaporan tahunan periode tahun 2002 turun menjadi 358 dari seluruh laporan. Tanggapan yang diberikan merupakan acuari. seberapa besar kepedulian lembaga tersebut memerangi KKN di tubuhnya. Tentunya ke1uhan yang disampaikan ofeh. masyarakat sangat beragam. Per1u diadakan penelitian untuk mengetahui jenis kel-uhan masyarakat yang masuk ke Komisi Ombudsman Nasional- agar dapat diLangani secara Lepat. . Selain itu patut pula unLuk diketahui apakah perbedaan dal-am mengartikan maladministrasi yang terjadi dapat dijembatani sehingga keluhan tersebut dapat diLangani dengan baik. , Untuk keperluan itu, maka Komisi Ombudsman Nasional bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI) mengadakan peneliLian termaksud di atas. Tujuan dari penelitian iLu antara lain untuk mendapatkan suatu informasi dan pengeLahuan yang cukup mendalam tentang segala yang berkaitan dengan maladminis'trasi yang I 6. terjadi di lembaga pengadilan. Menemukan dan mengetahui pola-pola maladministrasi yang terjaiil di lembaga I pengadilan sert'a meningkaLkan efektifitas pengawasan Komisi ombudsman Nasitnal terhadap lembaga peradilan. Penelitian dilakukan selama kurang lebih empat bulan yang diakhiri dengan mengadakan semj-nar qntuk mendapatkan masukan dari pelbagai pihak. Penelitian ini merupakan pemetaan awal dalam rangka mengindentifikasi keluhan masyarakat, serLa posj,si Komisi Ombudsman sebagai lembaga pengawasan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menghasil-kan format pengawasan yang lebih effektif dan dapat lebih menjamin adanya tindak lanjut aLas keluhan yang disampaikan. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat. i Walaupun mungkin tidak dapat mengubah seluruhnya, setidak- tidaknya penelitian ini dapat memberikah gambaran bahwa mas'ih banyak perilaku aparat pemerinLah yang dinilai merugikan masyarakat. Untuk iLu diperlukan kerjasama yang i baik anLar lembaga pengawasan, baik internal maupun eksternal, sehingga keluhan masyarakat dapat diLangani dengan baik. VI I l.-. 7. DAFTAR ISI a l_ la v}r_ BAB I. PENDAHUIJUAN........ .. 1 A. Latar Belakang ...........:........... 1 B. Permasal-ahan........... 6 C. Landasan Teori........ 6 D. Metode Penelitian........ L2 E. Tehnik Analisis Data........... 13 F . Tuj uan..... 74 G. Sistematika Penu1isan........ 15 BAB II. MAIJADMINISTRASI DAN KEBEBASAN HAKIM pETJAKSANAAN pROSES PERADrrJAN.........................................-. A. Pengertian Umum Administrasi Dan Maladministrasi... B. Ruang Lingkup Maladministrasi.. C. Administrasi Pengadi1an................. i D. Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara.. DALAM 1B 20 29 43 47 BAB TTI. STUDI KOMISI OMBUDSMAN KASUS LAPORAN MALADMINISTRAST DI TEMBAGA NAS IONAL....................................o............................................ 57 B. Kecederungan Terjadinya Maladministrasi di Pengadilan I t--. 8. 'I I ) a 1 . Karakt erisL-ik Keluhan Masyarakat Terhadap Lembaga Pengadilan Terhadap Pengaduan BO I embaga BO 91 e. Tanggapan Masyarakat BAB IV. PENANGGUI,ANGAN MALADMINISTRASI DT A. Identifikasi Penyebab Maladministrasi PENGADTLAN 720 di Pengadilan l.20 B. Penanggulangan Maladministrasi di Pengadi1an......... 125 I. Peningkatan Kualit,as dan Moralitas SDM Pejabat If . Sarana dan Prasarana Pengadi1drl...........-... 1-28 III. Pengawasan Internal dan Eksternaf Terhadap 116 729 13 0 Lembaga T4L 155 P e ng a d i 1 an............................................................... a...r............................... 1. Pengawasan Int,ernal di Pengad.ilanooooooiooooo...... 2. Pengawasan Ekternal terhadap P e ng a d i 1 an..............................................o.......... o.................r........... i 3 . Pengawasan Terhadap Putusan Hakj-m.................. A. I r. I l,< B. vl11 9. Daftar Pustaka 766 , ix ,i I 10. BAB I PENDAHULUANI t Latar Belakang Montesque mencita-citakan penyelenggaraan negara yang ideal dengan merakukan pemisahan kekuasahn ant.ara eksekuLif (pemerintah), legislatif (ppn/npnn) dan' yudikatif (lembaga peradilan) . Daram prakteknya, pemisahan kekuasaan sebagaimana diajarkan Montesgue Lersebut tidak mungkin dilakukan secara ekstrim. Meskipun demikian, implementasinya dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian independensi kepada masing-masing lembaga kekuasaan tersebut sehingga antara ketiganya tidak dapat saring menekan atau saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan penting. Di rndonesia kit.a mengenal adanya kekuasaan kehakiman yang menjamin kebebasan (independensi), lembaga pengadilan daLam memutus perkara. Konstitusi juga menempatkan DpR (legislatif) dengan pemerintah (ekskutif) dalam posisi yang sejajar sehingga keduanya tidak saling menjatuhkan. Namun seiring dengan perjalanan waktu, citra lembaga pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman Lersebut semakin Lerpuruk. Keterpurukan tersebut terjadi karena lembaga pengadiran disinyalir telah terkena virus korupsi dan kolusi yang parah. Iatralaupun haI tersebut sulit untuk dibuktikan, t.etapi dalam beberapa perkara yang diputus ol_eh pengadilan memperl ihatkan ha1 tersebut . A. l--. 11. i ! I L t--. Keadaan tersebut diperparah oleh 'lemahnya manajemen administrasi perkara di pengadiran, yang,salah satunya dapatdilihat dari permohonan kasasi kasus prapengadiran Ginandjar Kart,asamita .. Permohonan kasasi tersebrlt sempat Lertunda selama lebih kurang enam buIan, karena berkas perkara yang ada di daram diskeL milik panitera terkena virus sehingga membutuhkan waktu enam bulan untuk mendapaLkannya kembali (Kompas, 1-5 ,Januari 2002). Kasus tersebut, merupakan cerminan lemahnya manajemen administrasi perkara di pengadilan. Selain iLu banyak laporan yang menyebutkan bahwa pengadilan yang seharusnya menjadi benLeng terakhir mel-awan ketidakadilan ternyata tidak berdaya apa-apa. Kriteria buruknya pelayanan lembaga pengadilan dapat dirihat dan diukur dari pelayanannya yang dianggap oreh sebagian besar masyarakat sangat tidak opLimal, ha] itu dapat dilihat diantaranya dari keadaan yang sudah dipandang sebagai trade mark pengadilan seperti banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendafE.aran perkara di pengadilan, banyaknya pungut,an di luar biaya administ.rasi resmj_, proses berperkara di pengadilan yang dilalui rnulai dari-pendaftaran sampai keluarnya putusan terlalu berbelit.-belit, tidak efisien dan mahal, ditambah lagi dengan buruknya manajemen pembagian perkara serta penunjukan hakiro untuk menangani perkara dianggap t.idak proporsional dan acceptable, dan berikut,nya prosedur penetapan putusan dianggap t, idak transparan ol eh publ ik . '. I pengadilan j uga Kondisi tersebut, 12. t 1,,-r berakibat pada menurunnya tingkat kepeLcayaan masyarakat. terhadap pengadilan. salah satu indikatornya adalah pengaduan yang disampaikln kepada lembaga pengawasan publik. Saat ini keluhan masyarakat terhadap'lembaga pengadilan masih mendominasi data di berbagai lembaga pengawasan publik, antara lain di Komisi Ombudsman Nasioanal I (KON) Menurut data Komisi Ombudsman Nasional, pada tahun 2OO1 laporan t,erbanyak yang diterima adal-ah mengenai pengadilan yaitu sebanyak 452 dari seluruh total laporan yang masuk. ,JumIah laporan mengenai lembaga pengadilan adal-ah 267 laporan terdiri i-9Z laporan mengenai Mahkamah Agung, 13 Z mengenai Pengadilan Tinggi, 59eb mengenai Pengadilan Negeri, 5% mengenai Pengadilan TaLa Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan 4? mengenai Pengadilan Agama. Selama ini sudah merupakan rahasia umum bagaimana kerusakan terj adi sedemikian rupa dal-am sist.em pengadilan kita. Berdasarkan hasil penelitian pola-po1a korupsi di Iembaga pengadilan yang dilakukan oleh Indonesian Coruption Watch (ICW) menunjukan bahwa korupsi dan kolusi marak terjadi di pengadilan dalam berbagai bentuk, dan cara. Tindakan tersebut tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan. Banyak putusan pengadilan yang keluar dari koridor hukum dan kepatutan (sehingga melukai rasa keadilan masyarakat.) merupakan saLu indikasi pentingnya membuka peluang kepada masyarakaL unt.uk melakukan pengawasan me1alui lembaga-lembaga pengawasan yang ada. '. i 13. t l--. Selama ini sensitifitas masyarakat't.erhadap persoal-an yang terkait dengan lembaga pengadilan relat.if rendah. Umumnya orang' atau masyarakat, hanya akan mempersoalkan kebobrokan lgmbaga pengadilan ketika mereka terlibaL secara langsung menjadi subjek yang dirugikan dalam saLu putusan perkara terLentu. Sementara orang lainryang tidak pernah berperkara mungkin tidak akan ambit peduli untuk mempersoalkannya. Terkecual-i dalam kasus-kasus yang populer karena terkait dengan public figur dan orang-orang penting. Padahal praktek-praktek penyimpangan di pengadilan yang paling sering ter.jadi dan menggerogoti kewibawaan lembaga pengadilan justru lebih banyak menyebar dalam perkara-perkara biasa yang bersifat individual. Kondisi seperti ini mengharuskan lembaga-lembaga pengawasan yang telah ada bekerja lebih keras. Sebab tanpa keterl-ibatan masyarakaL secara aktif, fungsi pengawasan yang diemban lembaga pengawas pengadilan seolah menjadi kurang mengakar. Dampaknya lembaga pengadilan pun kemudian menjadi enggan aLau tidak serius menanggapi setiap gerak pengawasan yang dilakukan. HaI ini semua dalam memperbaiki oleh lembaga pengadilan t,enLu sangat i *urugikan upaya ki ta citra penegakan hukumT khususnya Sebagai suatu sistem, kinerja pengadilan sekarang ini memang berada pada t.it.ik nadir yang ekstrim. Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadil-an seolah-oLah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga 14. t.-. tersebut untuk selanjutnya melakukan berbirgai perbaikan yang signifikan bagi terciptanya suatu sisLem pengadilan yang ideal dan ".=rli dengan harapan masyarakat. Secara praktek, teori pengadjlan yang mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat, sudah sangat sulit untuk diterapkan oleh lembaga dan aparat pengadilan yang ;[da saaL ini. Laporan yang masuk ke KON dikategorikan sebagai bent,uk mal-administ,rasi dari fungsi pelayanan publik yang seharusnya dilakukan oleh pengadilan. Berdasarkan hasil laporan t.ersebut dikirim surat rekomendasi kepada lembaga Lerkait. Sampai sejauh ini rekomendasi yang dikirim dinilai kurang mendapatkan perhatian dari lembaga yang bersangkutan. Rendahnya response lembaga pengadj-lan dalam menanggapi dan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional- menimbulkan beberapa asumsi. Asumsi yang timbul adalah dikarenakan : Belum adanya kesepahaman tentang ist.ilah maladministrasi, perbedaan pemahaman ini kemudian mengakibatkan perbedaan pandangan dalam menempat,kan bentuk-bentuk. penyimpangan mana yang masuk dalam kategori maladministrasi atau penyimpangan biasa. Ada keengganan lembaga pengadilan untuk bekerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka upaya pengawasan yang dilakukan demi mel-indungi korps. Ada keengganan lembaga pengadilan unLuk diawasi o1eh lembaga pengawasan eksterna1 karena alasan independensi. 1. 2. 3. I 15. I B. Permasalahan Pokok pemasal-ahan dalam penel it, ian ini didasarkan pad.a asums i ,-. bahwa dalam- lembaga pengadilan sering terjadi praktek penyimpangan administrasi. Maka perlu untuk diteliti kembali: 1. Apa saja bentuk-bentuk penyimpangan di lembaga pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi 2. Mengapa response lembaga pengadilan terhadap rekomendasi ombudsman rendah, apakah karena ada perbedaan persepsi tentang maladministrasi aLau ada resisLensi. C. Landasan Teori Secara teoritik, administrasi dipahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari usaha manusla secara terat,ur bekerjasama dalam kelompok untuk mencapai satu tujuan terLentu, terdiri dari administrasi- kenegaraan, administrasi p,erusahaan dan administrasi kemasyarakat.an ( The Liang Gie:1983) . Dengan demikian, pengertian administrasi publik adalah meliputi usaha kerjasama dalam hal-haI yang mengenai kenegaraan pada umumnya sebagai upay? pemberian pelayanan terhadap segenap kehidupan manusia yang terdapat di dafam negara itu. Sehingga tampak jelas bahwa administrasi tidak sekedar terkait dengan permasalahan Lulis menulis, tata buku, prosedural dan sebagainya, tet,api t,ermasuk di dalamnya segala kegiatan yang terkait dengan setiap usaha pelayanan negara (institusi kenegaraan) kepada masyarakat sebuah negara. 16. i _-. Dengan demikian/ maladminisLrasi juga menjadi rel_evan untuk diterjemahkan tidak sekedar merupakan penyimpangan t.erhadap hal .'tu1is menulis, tata bukur prosdura1 dan sebagainya, letapi lebih luas mencakup' penyimpangan yang terjadi terhadap fungsi-fungsi pelayanan publik yang dilakukan setiap pejabat publik kepada mdsyarakat. Dalam definisi draft RUU Ombudsmdn Nasj-onal setiap pe j abat publik dapaL dikategorikan t.elah mel-akukan maladministrasi apab i 1a I 1a me I akukan penylmpangan, pelanggaran, aLau mengabaikan kewajiban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan Lidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (good governance) Jadi, indikator yang penyimpangannya adalah dapat dij adikan sebagai ukuran peraLuran hukum dan kepatutan masyarakat serta asas umum pemerintahan yang baik. Lebih rinci dapat diuraikan tindakan pejabat. publik yang dapat. dikategorikan sebagai tel-ah memenuhi maladministrasi menuruL Komisi Ombudsman Nasional adalah: 1) Meliputi semua tindakan yang dirasakan janggal (inappropriate) karena di-lakukan tidak sebagaimana mestinya. ,2) Meliputi Lindakan pejabat publik yang menyimpang (deviate) . 3) melipuLi tindakan pejabat publik yang melanggar ketentuan (irreguTar/iTTegitjmate) . 4) . Penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dan 5) keterlambat,an yang tidak perlu karena penundaan berlarut aLas suatu kewaj iban pemberian pelayanan publ ik (undue del-ay) . 17. t l--. Selain lima krit.eria maLadministrasi,Lersebut, satu hal- yang perlu mendapat perhat,ian adal-ah walaupun Lindakan pejabat publik'sudah sesuai dengan ketentuian hukum, tetapi bila oleh mapyarakat dirasakan masih melukai rasa keadilan dan tidak sessuai dengan kepatutan (inequity) maka hal t, ers ebut dapat dikat egor ikan t indakan maladminist,rasi . Ket,idakpatutan t,erj adi dari perat,uaran hukum yang bers i f at S ebaga i sebagai konsekuensi statis. Kelemahan peraturan hukum yang staLis (bentuk tertulis) adal-ah ia akan sela1u tertinggal oleh perkembangan dan kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat. Sehingga sangat mungkin suatu ketika akan ditemukan t.indakan dil-akukan secara hukum t.eLapi tidak sesuai dengan kebiasaan hidup dan kepatutan dalam masyarakaL. Maladministrasi publik juga dapat diketahui dengan menggunakan ukuran asas-asas g[ood governance. Pengertian asas good governance sebagaimana diuraikan Ketua Komisi Ombudsman Nasional dalam buku Ombudsman Indonesia ditengah Ombudsman f nLernas iondl , secara t,erperinc i mencakup : 1 . Asas kecermatan f ormdl, adal ah cermat dalam mempersiapkan. serta mengeluarkan eputusan secara jujur dengan mempertimbangan semua fakta yang refevan dan kepentingan para pihak termasuk pihak ketiga. 2. Asas fairpTay, adalah mengeluarkan keputusan tidak bersikap menghalang-halangi kesempatan orang lain yang berkepentingan untuk memperoleh keput,usan yang menguntungkan baginya. 18. 4. Asas pertimbangan ada1ah bahwa keput.usan pejabat publik harus disert.ai dengan pertimbangan yang memadai, didukung,iakta-fakta yang benar dan relevan t,idak boleh bertent4ngan dengan kebiasaan yang telah dipublikasikan, dan tidak bersifat, umum namun konkrit. Asas kepast.ian hukum formal, hrtinya mengandung kejelasan dan tidak samar-samar Asas kepastian hukum material- artinya adalah keputusan dari pejabat. publik yang bersifat membebani tidak boleh diberlakukan secara surut. Asas kepercayaan adal-ah apablla suatu keputusan te1ah menimbulkan harapan-harapan dengan janji/rencana, maka janji semacam itu tidak boleh diingkari. Kepercayaan d.apat d.itimbulkan dengan pemberlakuan kebijakan yang sama adal-am kurun waktu terLent.u yang cukup fama 5. 6. i--r 7. Asas persamaan, adal-ah ha1 aLau keadaan yang sama I diberlakukan secara sama pula. Keadaan tersebut harus sama refevansinya yaitu rel-evan dari segi kepentingan yang akan diperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkut,an 8. Asas kecermatan adalah bahwa kerugian yang ditimbulkan Lidak melebihi keuntungan/manfaat yang diperoleh dengan adanya kepuLusan pejabat publik yang bersangkut.an 9. Asas keseimbangan art.inya ada keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang dilalcukan. 19. _-. Dalam konteks fndonesia, asas -asas good t iga belas asas sebagai berikut, : l-. Kepast,tr? hukum 2. Keseimbangan governance mel iput i Kesamaan dal am mengambi I keput,usan Bert indak cermat, 5 . Mot, ivas i untuk set iap keputusan 6 . Tidak mencampurbaurkan kewenangan Perma j-nan yang j uj ur Kewaj aran atau tidak sewenang-wenang 9. Memenuhi pengharapan yang timbul 10. Meniadakan akibat-akibat keputusan yang bat.aI 11 Perl indungan atas pandangan hidup seseorang Kebi j aksanaant2 13. Pelayanan umum Ruang lingkup pengertian government. Perrgertian governance mengacu pada mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara, masyarakat, dan pasar (negara dan non negara). Negara berfungsi mencipLakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, swasta (non negara) mendorong terciptanya governance i lebih luas dari . Masyarakat (non sosial politik, society) untuk lapangan pekerj aan dan pendapatan masyarakat negara ) berfungs i mewadahi interaks i memobilisasl berpartisipasi ke 1 ompok sos ial (civil dal am akt ivi t,as ekonomi , sos i a1 , dan pol i t ik 10 20. t--r (Hardijanto:2000) . Sedangkan government hanya mengacu pada mekanisme suatu pengel-ol-aan berdasarkan kewenangan tertinggi. Secara gA'ris besar asas good governance melipuLi tiga ha1 penting yang sangat mendasar yaitu akr:ntabiliEas publik, Lransparansi/keterbukaan, dan kepastian hukum (ru7e of Law) . Akuntabilitas publik menghendaki setiap perilaku dan tindakan pejabat publik baik dalam hal pengambilan kebijakan (publ-ic polcy), keuangan, dan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,. Transparansi/keterbukaan mensyaratkan bahwa set.iap pejabat publik berkewajiban memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat. Adapun kepastian hukum (rule of 7aw) merupakan kewaj iban bagi setiap pajabaL publik untuk memberikan jaminan dan rasa keadilan masyarakat terhadap seLiap kebijakan publik (public poTicy) yang diambil. I Konsekuensinya, setiap pejabat. publik berkewajiban memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga masyarakat. dalam m6njalankan fungsi-fungsi pelayanan publik (equality before the Law) i Prinsip penegakan hukum dalam good governance t.idaklah dalam arti sempiL hanya meliputi hukum tertulis Let.api juga meliputi hukum adat dan et.ika kemasyarakatan (Hardijanto :2000). Dengan demikian tindakan pejabat publik yang tidak sesuai dengan asas-asas umum good governance seperti kebijakan publik yang diambil tidak transparan, tidak dapat. 11 21. t fa dipertanggungjawabkan secara pubrik dan'tindakan yang tidak sesuai dengan semangat supremasi hukum dapat dikategorikan menjadi perbpatan maladministrasi publik. Lebih mendasar maladminist,rasi juga dapat diketahui'dengan menggunakan ukuran sejauh mana prasayarat untuk penegakan demokrasi dan penghargaan asas hak asasi manusia Lerpenuhi oleh pejabaL publik dalam menjalankan fungsinya sehar'i-hari. D. Metode Penelitian Penelitian ini' merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif guna menemukan daLa Eentang karakteristik keruhan masyarakat Lerhadap rembaga peradilan. selain itu juga untuk mengetahui modus dan jenis penyimpangan yang sering terjadi di lembaga pengadilan serta response masyarakat dan lembaga pengadilan dalam menyikapi hal tersebut. I Adapun teknik pengumpulan data di-rakukan merarui studi l-iteratur dan studi lapangan. sLudi l-iteratur digunakan untuk m'engumpul-kan serta menganalisis teori-teori dan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat dari masyarakat hukum dan non hukum mengenai penyimpangan administrasi di pengadiran. st.udi lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (in- depth interview) . MeLode j-ni bert,ujuan untuk menangkap pendapat :"" pemikiran masyarakar ,1", menjadi narasumber t,-. t2 22. l --. dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam ini diharapkan didapat hasil yang optimal dan menyeluruh dari seLiap ahli d.an narasumber. Penelitian ini dibagi dalam tahapan sebagai berikut: Mene 1 i t, i ke luhan masyarakat, Komisi Ombudsman Nasional yang disampaikan kepada t erka it, dengan Lembaga Pengadilan, termasuk tanggapan-tanggapan yang diberikan Lembaga Pengadilan aLas rekomendasi Komisi Ombudsman Nasional . II Menganalisis dan'mengolah data secara kual_itat.if sehingga dapat, dit,arik kesimpulan yang obj ektif E. Teknik Analisis Data Dat,a diperoleh berbasis dari keluhan/laporan masyarakat tentang lembaga Pengadilan kepada Komisi ombudsman Nasional. Kemudian disusun secara matriks, dan diklasifikasikan sesuai dengan substansi penyimpangan yang dikeluhkan, t,ermasuk respons t.indak lanjut lembaga Pengadilan terhadap rekomendasi fomisi Ombudsman Nasional. Penyimpangan-penyimpangan yang telah diinventari,sasi, kemudian diklasifikasi dengan i menggunakan indikator asas-asas good governance, kraslfikasi mal-administ.rasi menurut Ombudsman dan menurut Crossman Sedangkan data mengenai pelaksanaan mekanisme pengawasan di lembaga Pengadilan dan pandangan masyarakat terhadap performa lembaga Pengadilan dj. klasj-fikasi dan dianarisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil tersebut. diharapkan .. I 13 23. I I l--r i " dapat ditemukan ket,erkaitan yang signifikan dengan kecenderungan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat kepada J F. Tujuan Adapun tujuan dari penelit.ian ini adalah,: a. Mendapatkan suatu informasi dan pengetahuan yang cukup mendalam tenLang segala hal yang berkaitan dengan penyimpangan administrasi yang terjadi di lembaga pengadilan. b. Menemukan dan mengetahui pola-pola penyimpangan administrasi yang terjadi di lembaga pengadilan. c. Meningkatkan efektifitas pengawasan Komisi Ombudsman Nasional- terhadap lembaga Peradilan. d. Ada perubahan sikap enggan menjadi sikap kooperatif lembaga Pengadilan terhadap lembaga pengawasan eksternal. e. Perbaikan muLu kualitas pelayanan umu* lembaga pengadilan kepada masyarakat. f ' Setelah dikeLahui penyebabnya (enggan, mispersepsi) , diharapkan bisa mengurangi maladminisE,rasi . Adapun hasil dari penelitian ini akan digunakan sebagai: 1-. Sebagai bahan untuk men)rusun pedoman "standar pelayan umum yang bdik di lembaga Peradilan" 2. Ada peningkatan respon lembaga peradilan Lerhadap pengawasan yang dilakukan Ombudsman. t4 24. G. Sistematika Penulisan Penulisan raporan penelitian ini t,erbagi atas lima bab. set.iap bab akan diuraikan berdasarkan sistematika sebagai berikut: ' 1. Bab r PENOaUULUAN a. Latar belakang masalah terdiri d,ari uraian mengenai situasi atau keadaan dari suatu masalah yang timbul, alasan mengapa masalah tersebut diLelit.i. C. Rumusan maalah terdiri dari pokok permasalah yang menj adi das,ar dari penelitian ini . Terdapat dua permasalahan yang cukup mendasar sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan. Landasan teori berisikan pemaparan at,as teori yang akan dipergunakan sebagai pisau anal-isis dalam penelit.ian ini. Dengan adanya landasan teori ini diharapkan terdapat keseragaman pemahaman akan permasalahan yang akan diteliLii. Metode penelitian, berisikan uraian atas met,ode yang digunakan dalam mel-akukan analisis. Diharapkan dengan metode yang dipergunakan ini akan dapat i membedah permasalahan yang 'ada sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang baik. e. Teknik analisis data akan menguraikan secara singkat bagaimana data didapaL dan dengan cara apa data tersebuL diolah. b. I i* d. t I 15 25. Tujuan berisikan tujuan dari diadakannya penelit.ian ini. g. SistematikA penelitian berisikan gambaran singkat perihal bagaimana hasil penelitian tersebut disusun sehingga dapaL dimengerti dengan baik oleh masyarakat yang menggunakan hasit penelitian ini. Bab II Maladministrasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bab dua ini terdiri menguraikan pengert,ian maladministras i . I ingkup dari empat, sub bab yang akan dari kat,a administrasi- dan t --r dari pengert ian mal admini s t ras j- dan kaitannya dengan independensi kekuasaan kehakiman. Pada sub bab terakhir akan dijelaskan pula kecenderungan terjadinya maladministrasi di lembaga pengadilan berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan ke I Komisi Ombudsman Nasional. Berdasarkan laporan tersebut akan dapat, dike t, ahui apa karakt er i s t ik ke l-uhan masyarakat atas lembaga pengadilan serta modus dan jenis penyimpangan yang sering Lerjadi di lembaga tersebut. i Bab III Studi Kasus Perkara Maladministrasi di Komisi Ombudsman Nasional-. Bab tiga ini berisi beberapa kasus yang masuk ke Komisi Ombudsman Nasional. Kasus yang akan dianalisis tidak seluruhnya namun diambil berdasarkan jenis penyimpangan r6 26. l yang kerap kali terjadi di pengadilan. Dengan ad.anya studi kasus ini diharapkan ada gambran yang nyaLa bagaima4l penyimpangan itu terjadi dan apa harap Ian masyarakat pada Ombudsman Nasional.. Bab IV Penanggulangan Maladministrasi di Pengadilan Bab lima akan dipergunakan yang t, er j adi sub bab yang at,as penyelenggaraan adminlstrasi di kewenangan Komisi Ombudsman Nasional berisikan beberapa alt,ernat if yang dapat dalam upaya menekan jumlah penyimpangan di pengadilan. Bab lni terdiri d.ari d.ua ntas ing-mas ing beri s ikan bentuk pengawasan pengadilan serta dalam menangani t. -. pemngaduan masyarakat, atag Lerjadinya mal_adminisLrasi di pengadilan. Bab V Penutup ! Bab I ima ini terdiri dari dua sub bab Sub bab pertama berisi kesimpulan atas uraian pada bab sebelumnya. Sub bab kedua berisi saran dalam upaya memperkuaL institusi ombudsman dal-am menangani maLadmi.nistrasi pengadilan i I7 27. t I --r BAB II MAI,ADMINISTRAST DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM PEI..E,KSANAAN * PROSES PERADITAN ' Bagi ".f"gi"r, masyarakat Indonesia, istilah administrasi lebih cenderung diartikan , sebagai kegiaLan tulis menulis dan kegiatan tat,a usaha,i Prof . DR. Prajudi Atmosoedirdjo di dal-am buku Administrasil mengemukakan bahwa pengerLian administrasi dapaL digolongkan menjadi : a) Administrasi dalam arti sempit b) Administrasi dalam arti l-uas Pengertian administ,rasi dalam arti sempit adalah kegiaLan yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang terbatas pada kegiatan surat-men1rurat, keLik-mengetik, catat-mencatat, pembukuan ringan, dan lain-lain kegiatan kantor yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan I pengertian administrasi dal-am arti Luas adalah proses kerja sama dari kelompok manusia (orang-orang) dengan cara-cara yang paling berdaya guna (efisien) untuk mencapai Lujuan ya.ng te1ah ditetapkan terlebih dahulu. Namun sebagian masyarakat lebih mengenal dan memahami administrasi dalam arti sempit, sehingga terjadi pembaLasan arLi. Pembatasan arti tersebut berakibaL pada tPra j udi Atmosudird j o, Hukum Ad.ministrasi Ghalia fndonesia: 1984 ) , hal . 50 . Negara, (Jakarta, 28. I t-. terhambaLnya perkembangan pemahaman isLilah adminisLrasi di Indonesia. Salah satu perkembangan yang terjadi dalam istilah .i yang terkait. dengan administras j- adal-ah ,maladminist,rasi. Pembatasan arLi administrasi membawa pengaruh dafam mengartikan maladministrasi yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sebagian masyarakat masj.h merasa janggal saat mendengar kata maladministrasi. Selama ini kata mal-administras j- j arang terucapkan dalam pergaulan masyarakat sehari -hara , tidak mengherankan apabila beberapa narasumber mengart,ikan istilah maladministrasi sebagai masalah yang t imbul dalam hal tata usaha dan at au ins t ans i tidak berj alan Untuk membedakan dua pengertian administrasi, bab ini akan menguraikan secara singkat pengertian tersebut.. Demikian pula halnya dengan pengertian maladministrasi yang Iebih berkembang di fuar Indonesia, terutama di negara yang telah mengembangkan konsep. ombudsman. i surat menyurat dalam suatu organisasi pemerintah sehingga fungsi administrasi dengan baik. r9 29. t I t I A. L. Pengertian Umum Ad:ninistrasi dan MaladminiEt,rasi Administradi Pengertian administrasi menurut Kaunus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 4 arti yait,u:2 Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tuj uan. Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan kant,or dan tata usaha. Berdasarkan pengertian yar.E terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa rndonesia, administrasi diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang bersifat akLif sebagai upaya penyelenggaraan kebijaksanaan dan pembinaan dalam suat,u organisasi, baik pemerintah '*rrr.pr-,r, swasta. Penyelenggaraan tersebut diadakan untuk mencapai suatu tujuan terLentu. Secara umum pengertian yang terdapaL dalam kamus tersebut merupakan pengertian administrasi yang bersifat luas. Hanya satu poi-# yang menyatakan administrasi sebagai kegiatan kant,or dan tata usaha. Selain Kamus Besar Bahasa Tndonesia, sebagai perbandingan digunakan pula pengertian administrasi 3 4 t I I ) I ' D.partemen Indonesia, ed.2, cet t. Pendidikan dan Kebudayado, Kamus Besar Bahasa 3, (Jakarta: Balai pustaka , !gg4) , ha1 . B . f )t i l --. 20 30. 1,.-. t i I menurut concJ. se Dictionary Plus dan Blacks Law Dictionary. Menurut, Conc i se Dictionary Plus , admini stratiori adalah : 3 .t 7. ManAgement of the affairs of an organization, such as abusirless or Tastitution. 2. The duties of an administrator 3. The body of people who , administer an organization 4. The conduct of the affairs of government 5. Term of office, used of government Sedangkan menurut Black's law dictionary, administration adal-ah: a management or conduct of an office or empToyment the performance of the excecutive duties of an :nstj tutiotn, bussiness, or the 7ike. In pubLic 7aw, the administration of government means the practical management and direction of the excecutive department, or the pubTic machinery or function, or the operations of the various organs or agencies, Direction or oversight of any office, service or empToymEnt. The terms "admini stration" J-S aJ so conventionaTly applied to the whole class of pubTic functionaries or those in charge of the management of the excecutive department. Istilah administrasi dalam kedua kamus tersebut diartikan secara 1uas, lang melipuLi seluruh kegiatan pelayanan 3 Brit,ish Li-brary Cataloguing in publicatlon Data, ColLins Concise Dictionary P1us, (Glasgow: William Collins Sons & Co. Ltd, 1989) , haI . 1-5. n Henr:y Champbell B1ack, Black's Law Dictionary 6th ed, (SL. Paul Minnesota: West Publishing Co, 1990), ha]. 44. 21 31. l. -. t publik yang diselengarakan oreh pemerintah. Berdasarkan pengertian adminisLrasi menuruL kamus BTacks Law, seruruh kegiatan dalan rangka pelayanan publik. Secara umum dipergunakan untuk sel-uruh tingkat pelayanan publik, mulai tingkat Lerendah hingga tingkat tertinggi. Jadi, administrasi tidak diartikan sebagai, kegiatan surat menyurat dan tata usaha belaka walaupun pengertian tersebut menjadi salah bagian di dalamnya. Selain pengertian yang terdapat di kamus, berikut disertakan pula pendapat para ahli dalam memberikan pengertian mengenai administrasi. Menurut catat,an kepustakaan fndonesia yang dicataL oleh The Giang Lies, administrasi mempunyai konotasi 3 macam 1. Administrasi diart ikan s ebaga i ketatausahaan yang meliputi pengolahan inf ormas i ke dalam warkat -warkat, penggand.a&,r, pengi riman dan penyimpanan keg i at an penc ipt aan t e rt entll , inf ormas i yang telah dijadikan warkat tersebut. 2. Administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang .yang bekprja sama untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. 3. Administrasi diartikan sebagai administrasi negara atau perusahaan. uBudhi Masthuri, Mal-administrasi publik, , diakses pada tanggal 11 November 2002. 22 32. l'-. t t Berdasarkan ketiga konot,asi yang ada dalam kepustakaan Indonesia, administrasi diart,ikan secara luas sebagai pengert ian berikut ini Untuk administrasi sebagai suatu proses kegiaEdr, dikut ipkan beberapa pendapat ahf i , yakni : pros e s kegibtan t memperj e I as b. a. C. A Administrasi meliputi kegiaban yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dal-am suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapi usaha kerja sama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu (Ordway Tead, 1951). Administras'i adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok baik usaha pemerintah aLau swasta, sipil atau militer baik secara besar-besaran ataupun secara kecil-- kecil-an (Leonal-d D.White, t955) . AdminisLrasi dalam pengertian yang luas dapat dirumuskan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai' tujuan bersama (Herbert A. Simon, tS55). Terdorong oleh hasrat dan kepentingan apapun yang dimiliki orang-orang, senantiasa menentukan tujuan mereka sendiri, administ,rasi terdiri aLas apapun yang dilakukan mereka untuk mencapai tujuan mereka (,:ohn A Vieg, 1967) . Administ.rasi adalah pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengarahan dari suatu pengejawantahan tujuan dan cita-cita (a Dunshire, 1973) . d. Kesimpulan yang dapat ditarik dari $endapat. para ahli tersebut di atas adal-ah: 1. Administrasi merupakan proses pelaksanaan kerja sama 2. Administ,rasi itu didukung oleh sekelompok orang yang bekerja sama tersebut, 23 33. 3 . AdminisLrasi mempunyai dicapai bersama. Uraian di atad secara ,J tidak sekadar terkaiE tata buku, ntosedural Lu j uan tertentu yang ingin j elas menyatakan bahwa administras j- dengan permasal-ahan tulis menulis, d.an sebagainya , tetap i termasuk di i''. dalamnya segala kegiatan yang terkait dengan setiap usaha pelayanan negara (institusi kenegaraan) rkepada masyarakat sebuah negara. Kekuasaan yudikatif merupakan sal-ah satu unsur dari trias poliLika Montesque, memiliki kewaj iban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan hak mereka aLas keadilan. Pengadilan merupakan wujud dari kekuasaan yudikatif tersebut, harus dapat memberikan pelayanan Lersebut secara baik. Berdasarkan uraian di aLas, suatu tujuan akan dapat dicapai apabila ada sistem administrasi yang baik. Merujuk pada 1 pengertian administrasi secara luas, maka di dalam pengadilan pun terjadi suatu proses kerja sama dari sekelompok orang-orang (pejabat pengadilan: hakim, paniterd, dsb) dengan cara*cara Yarg paling berdaya i guna untuk mencapai tujuan yang tefah ditetapkan terlebih dahulu. Administrasi yang diterapkan di lembaga pengadilan tentunya dimaksudkan agar terjadi kelancaran dal-am penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Kelancaran dalam penyelenggaraan peradilan harus diartikan tidak terbatas )l I 24 34. ,t I t pada administrasi dalam skala kec i l- :rrre l ainkan harus diartikan secara mel-uas. Berarti- administrasi harus dipandang sebagai keseluruhan proses dalam rangka menegakan keadilan. HaI itu dapat .diartikan bahwa penyimpangan terhadap administrasi tidak hanya terbatas pada penyimpangan ketat,ausahaan aLau Leknis surat, menyuraL. Segara har yang menghambaL kelancaran proses menegakan keadilan dapat dipandang sebagai penyimpangan administratif . Penyimpangan administratif, dal-am konteks ombudsman dikenal dngan isti1ah maladministrasi. Maladmini s tras i rstilah maladministrasi bagi sebagian besar kalangan masyarakat masih terdengar asing. Bagi mereka maladministrasi diartikan sebagai penyimpangan dari administrasi dalam pengertian yang sempit. penggunaan 1 istilah maladminisLrasi berkembang seiring dengan perkembangan institusi ombudsman yang bert,ugas melakukan pengawasan terhadap setiap lembaga pelayanan publik. Merujuk pada .pemaparan di at,as, ,administr.asi dalam rangka pelayanan publik diterjemahkan secara Iuas, tidak terbat,as pada kegiatan tata usaha belaka. Maka istilah maladminist,rasi juga rerevan unLuk diterjemahkan Lldak sekadar penyimpangan terhadap kegiatan tulis menuli-s, taLa buku, prosedural dan sebagainya, tetapi lebih luas mencakup pada penyimpangan yang terjadi terhadap fungsi_- l-. 25 35. fungsi pelayanan publik yang dilakukan. setiap pejabat publik (termasuk anggota parlemen) kepada masyarakat. Menurut Concise Dictionary p7us, maTadministration adalah " to admini s ter dishonest7y"6. Concise mal-administrasi sebagai pengelolaan yang menurut Bfack's maladmini stration badly, ine,fficientJy, or Dictionary Plus mengart ikan pengelolaan administras i yang atau ket idakj uj uran . Sel-uruhburuk, inefisiensi, pengaert ian t e rs ebut t erkai t dengan sifat yang buruk dalam segala hal. Sedangkan Law Dictionary, ydng dimaksud dengan adalah: " thls term J.S used [.q interchangeabTy with misadministration and both word.s mean wrong adninistration"T . PengerLian yang dipergunakan oleh BTack's Law Dictionary lebih mengarah pada kesalahan dalam sistem administrasi dalam segala bentuk yang berakibat pada buruknya seluruh pelayan publik. Pengertian dalam kedua kamus tersebut ternyata maladminisErasi menurutsej alan dengan pengertlan Ornbudsman Eropa. Definisi maladministrasi menurut Laporan 1997 Ombudsman Eropa8 adalah, , i 6 British Library, op.cit. hal. 772. 7 Black, op.cit. ha1. gs6. 8 Antonius Sujata dan R.M Surachman, Ombud.sman Indonesia di Tengah Ombudsman InternasionaT, cet.1, (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2OO2), hal.17. 26 36. l I "Maladministration accurs when a public body fail to act in accordance with the rule or, principle which is bindidg upon ito (penyimpangan terjadi apabila institusi publik tidak berhasiL melakukan kewajiban Undang-undang ataupun asas-asas yang mengikat pejabat'publik terkaiL) . : Berdasarkan pengertian tersebut, maladministrasi dinilai t, sebatas ketidakberhasiran insLitusi publik dalam memenuhi kewajibannya menurut undang-undang atau asas-asas yang mengikat pe j abat publ- ik . Set iap pej abat publ ik dapat dikaLegorikan telah melakukan mal-administrasi apabila ia mel-akukan penyimpanganr pelanggaran, atau mengabaikan kewaj iban hukum dan kepatutan masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan tidak sesua j- ,dengan asas umum pemerintahan yang baik (good governance). Indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran penyimpangannya adalah peraturan hukum, kepatutan masyarakatr sert.a asas umum pemerintahan yang baik. . Sebagaimana telah disebutkan di atas Lerminologi maradministrasi lebih dikenal- dal-am konteks ombudsman. rnstitusi ombudsman di rndonesia diBentuk berdasarkan Keppres No.44/2000 tent,ang Ombudsman Nasional. Namun dalam keppres Lersebut tidak dijelaskan pengertian maladministrasi, ketidakadilan akibat maradministrasi maupun mengenai asas-asas pemerint,ahan yang baik. Ketiga I,-s 2l 37. ;I I haI tersebut ditemukan dalam Rancangan Undang-undang Ombudsman yaitu dalam Bab I pasal , sebagai berikut: Tindakan maladminj-strasi adal-ah perbuat,an atau pengalcaian kewaj iban hukum oleh instansi dan/atau pejabat pemerintahan yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik (pasal 1 butir ke-13) . Ketidakadilan tindakan apabila seseorang tidak manfaat yang menj adi mendapat pelayanan atau yang tidak semestinya ia 74) . maladministras i- adalah mendapat pelayanan at,au haknya t atau terlambat bila menderita kerugian derita (pasal 1 but ir ke - t I . Asas umum pemerintahan yang baik adal-ah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih efekLif dan efisien, bebas dari korupsi, kofusi dan nepotisme (pasal 1 butir ke- rs) . Konsep maladministrasi yang terdapat di dalam rancangan undang-undang tersebut, setidaknya telah memberikan yang terkategorikangambaran mengenal hal apa saj a maladministrasi. Walaupun tidak secara khusus disebutkan tindakan apa saja yang telah dilakukan ol-eh pejabaL puUfif tersebut. )t I f,--. 28 38. I B. Ruang Lingkup Maladministrasi Secara umum tindakan yang terkategorikan sebagai bentuk maladministrasi itu dapat merupakan sal-ah saLu aLau beberapa bentuk berikut: e 1 2 3 4 5 5 '7 Keputusan berlaruL-larut (undue, delayed) Kurang pantas (inappropriate) Sewenang-wenang (arbitrary) ! Penyimpangan prosedur (procedural deviation) Penyalahgunaan diskresi/kebijakan (abuse of discretion) Penyalahgunaan wewenang (abuse of authority) Baik yang mengarah maupun yang tidak mengarah kepada ketidakadilan (Teading or not Teading to injustice) ,-. Sebenarnya masih dapat ditemukan benLuk-bentuk 1ain, seperti misalnya yang tersirat dal-am "Code of Good Administrative Behaviour" yang disusun oleh Ombudsman Eropa di Perancis. Bahkan dalam "Good Administrative Practice" yartg disusun oleh Ombudsman Daerah Inggris (The LocaT Government Ombudsman), terdapat 42 aksioma asas good administration aLau "penyelenggaraan yang baik" yang apabila dilanggar akan melahirkan mal-administrasi. Sedangkan yang dimaksud. dengan: telah Lerjadi ketidakadilan akibat maladminisErasi anLara lain: bil-a seseorang tidak mendapat pelayanan atau manfaat yang menjadi haknya; atau ia mendapatkannya tetapi setel-ah ' rbid, har . 18 9 . 29 39. --. Lama sekali,. atau bila ia menderita kerugian keuangan; atau bila ia kecewa dan menderit,a puLus asa.10 Tetapi khlau kita semat,a-mat,a mengacu pada tujuh kriteria tersebut di atas masih terdapat beberapa kel-emahan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keLujuh kriLeria tersebuL adalah peraLuran hukum yang berlaku secara tertulis. Pertanyaannya ]eemudj-an bagaimana kalau secara prosedural suatu tindakan pejabat publik sudah dilaksanakan sesuai keLentuan hukum, teLapi oleh masyarakat masih dirasakan tidak adil?. Ol-eh karena it,u, satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah walaupun tindakan pejabat publik sudah sesuai dengan ket,entuan hukum, tetapi bila oleh masyarakaL dirasakan masih mel-ukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan kepatutan (inequity) maka hal tersebut dapat dikaLegorikan sebagai tindakan maladministrasi. Ketidakpatutan terjadi sebagai I konsekuensi dari peraLuran hukum yang bersifat statis. Sel-ain menggunakan ketenLuan hukum dan kepatutan sebagai instrumen ukur sosial, maladministrasi publik juga dapat diketahui dengan menggunakan ukuran.asas-asas pemerinLahan yang baik (good governance) . Menurut Hardijanloll, Ruang lingkup pengertian governance lebih luas dari government. Pengertian governance mengacu pada mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang 10 rbid, har. r-9o. 11 Budhi Masthuri, op, cit . I 30 40. t--r melibatkan sektor negara, masyarakat, dan pasar (negara dan non negara). Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan h'ukum yang kondusif , swasLa (non negara) mendorong tercipt.anya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, dan masyarakaL (non negara) berfungsi mewadahi interaksi sosial politik, memobilisasi kelompok sosial (civi7 society) untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial- dan politik. Sedangkan government hanya mengacu pada mekanisme suatu pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi. Asas umum mengena:. hukum pemerintahan yang baik (good governance) melipuLi tiga ha1 penLing yang sangat mendasar yaitu akuntabil-itas publik, transparansi/keterbukaan, dan kepastian hukum (ru7e of law) . Akuntabilitas publik menghendaki setiap perilaku dan tindakan pejabat publik baik dal-am hal pengambilan I kebijakan (pubJic poTicy), keuangan, dan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi/keterbukaan mensyaratkan bahwa setiap pejabat publik berkewajiban memberikan informasi yang : benar, jujur dan tidak diskriminatif, baik diminLa maupun tidak diminta sleh masyarakaE. Adapun kepastian hukum (rule of faw) merupakan kewajiban bagi setiap pejabaL publik untuk memberikan jaminan dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik (public poTicy) yang diambil. Konsekuensinya, setiap pejabat .. I 31 41. publik berkewaj iban memberikan perlakuan yang sama bagi setiap warga masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik (equaTity before the 7aw) ' Prinsip p"rr"grL" hukum dalam good governance tidaklah dalam arti sempit hanya meliputi hukum' tert'ulis EeLap:- juga meliput'i hukum adat dan etika kemasyarakaLanl2 ' Dengan demikian tindakan pejabat publik,yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerinLahan yang baik (tne principTesofgood'governance)seperLikebijakanpublik yang diambil tidak transparan' t'idak dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan tindakan yang tidak sesuai dengan semangat supremasi hukum dapat dikategorikanmenjad'iperbuatanmaladministrasipublik. Pengertian asas good governance sebagaimana diuraikan dalam buku Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman InternasionaT, secara terperinci mencakup t 13 Asaskecermatanformal,adalahCermatdalam mempersiapkan serta mengeluarkan keputusan ";;;r, iliur dengan mempertimbangkan semua fakta yang relevan dan kepentingan para pihak termasuk Pihak ketiga' Asas EaiipTay, adalah mer'rgeluarkan kepuLusan Lidak bersikap menghalang-halangi kesempatan orang lain yan; berklpentingan untuk memperoleh keputusan yang menguntulg-k?" baginya' Lsls p"ti*b.rrgan, adalah bahwa keputusan peianal publik harus disertai dengan pertimbangan yang memadai' didukung fakta-fakta L2 rbid. 13 suj ata dan surachman, oP. cit . hal .L4 -15 ' r 3. ,i I 32 42. i I yang benar dan relevan , tidk bol-eh bertent,angan dengan kebiasaan yang telah dipublikasikan dan tidak bersifat umum namun konkrit. Asas kePastian hukum formal, artinya mengandung kejel.asan dan tidak samar-samar. Asas kepas tian hukum material t art inya ad.al-ah keputusan dari pej abaL publik yang bersifat meriibebani tidak boleh diberlakukan secara surut, . Asas kepercayaEfi, adalah apabila suatu kepuLusan t,elah menimbul-kan , harapan-harapan dengan janji/rencana, rTrdka janji semacam itu t l dak bol eh di ingkar j- . Kepercayaan dapat ditimbulkan dengan pemberlakuan kebij akan yang sama dalam kurun wakt,u tertentu yang cukup lama. Asas persamaan, adalah hal atau keadaan yang sama diberlakukan secara sama pula. Keadaan tersebut harus sama relevansinya yaitu relevan dari segi kepenLinganyang akan deperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkuLan. Asas kecermatan t adalah bahwa kerugian yang di t imbulkan t idak melebihi keuntungan f manf aat yang diperoleh dengan adanya keputusan pej abat publik yang bersangkutan. Asas-asas pemerintahan yang bersih dan baik yang dlkenal dalam literature hukum yaitu meliputi tata usaha Negara di Be1anda maupun di Indonesia, meliputii 13 asas, yaitu: Kepastian hukum; Kese imbangan ; Kesamaan dalam mengambil keputusdo; 4 . Bert,indak cermat; 5 . Mot ivas i untuk set iap keputusdrr; 6 . Tidak mencampurbaurkan kewenangdrl; Pema j-nan yang j uj ur; Kewaj aran atau Lidak sewenang-wenang ; 33 I t--r 9 . Memenuhi pengharapan yang timbul; 43. 10. Meniadakan akibat-akibat keputusan ).ang batal; 11. Perlindungan atas pandangan hidup seseorang; 12. Kebijaksdnaan; 13. Pel-ayanan umum. undang-undang No 28 Tahun L999 Tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kol_usi, dan Nepotisme telah mengadopsi tiga belas asas di atas. Penjelasan Pasal 3 uu No 2a rahun 1g9g menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara melipuLila : 1. Asas Kepast,ian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan 1andasan peraturan perundang-undangan, kepatut,an, dan keadil_an dalam setiap kebijakan penyelengara Negara. 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi l_andasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara. 3. Asas Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umurn dengan cara yang aspiratif , akomodat,if , dan se1ektif . 4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif Lentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan aLas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia neg.ara. 5 . Asas Propors ional i tas adaiah ASAS yang mengutamakan keseimbangan anlara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. 5. Asas Profesionalitas adaLah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode eLik dan ketent,uan perat,uran perundang-undangan yang berl-aku. 1A -" Indonesia. Undang-Undang Tentang penyeTenggara Negara yang Bersih Dari Korupsi, KoTusi, dan Nepotjsme, UU No.2B, LN No. 75 tahun 1999, TLN No. 3851, Penjelasan pasal 3. 34 44. 'l I I 1--. 7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menent,ukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat' sebagai pemegang kedaulatan Lertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Sunaryati Hartono, Wakil KeLua Ornbudsman Nasional berpendapat, bahwa mal-administrasi merupakan salah satu perbuatan yang berbenLuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) aLau perbuatan yang mengarah kepada aLau dapat mengakibatkan t erj adi KKN. 15 Lebih mendasar maladministrasi juga dapat dikeLahui dengan menggunakan ukuran sejauh mana prasyarat untuk penegakan demokrasi dan penghargaan asas hak asasi manusia terpenuhi oleh pejabat publik dalam menjalankan fungsinya sehari-hari.15 Telah disebutkan sebelumnya bahwa indikaLor yang dapat dijadikan ukuran penyimpangan aLau terjadinya I maladministrasi adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya. DaIam ruang lingkup penelitian yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, maka, peraLuran hukum yr,lrg dapaL dijadikan acuan adal-a.h: 1-. Undang-Undang a. UU No . 14 / 197 0 tentang Kekuasaan Kehakiman. 1s rbid, hal .190. L6 Budhi MasLhuri , op . cit . .a. 35 45. 'l b. UU No. UU No. UU IVo. Ner; ra. e. UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. f. Het Inlands Reglement (HIR) , mengatur hukum acara perdata. r Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan KeLua Mahkamah Agung. 3. Buku I dan Buku II Mahkamah Agung t,entang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Berdasarkan kaj ian literatur dan hasil- wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam ruang lingkup ma1administrasi dalam peneliLian ini adalah sebagai berikut : 1. Penyimpangan prosedur Penyimpangan adalah 1. proses t caYa, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan; 2. sikap t.indak di luar ukuran (kaidah) yang berlakulT Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suaLu aktiviLas. Penyimpangan prosedur adalah proses yang dilakukan di luar kaidah yang berlaku. Apabila penyimpangan tersebut berada di luar jalur administratif atau telah masuk ke da1am bidang t'Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , op. cit. ha1 . 942 . t" a C. d.. 2 / L9B6 t,entang Peradi 1an. Umum . 14/ 19B5 tentang Mahkamah Agung. 5/L9B6 tentang Peradilan Tata Usaha I,- 36 46. I 2. pidana, ffia.ka tidak dapat maladministrasi. Penanganan' berlarut ,.' Penanganan adalah proses, dikatakan s.ebagai t indakan cara, perbuatan mengerj akan sendirils. Berlarut adalah berlama-lama, berpanjang-panjrrrgt'. ,Jadi penanganan berlarut adalah ! proses , carat perbuatan berlama-lama atau berpanjang-panjang dalam menangani suatu perkara sehingga terjadi keterlambatan yang tidak perlu. Perihal penanganan berlarut ini akan menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk melakukan upaya hukum dal-am memperoleh keadilan. 3. Bertindak t,idak cermat Bertindak adalah berbuaL, mel-akukan tindakan (aksi, dsb) 20. I CermaL adalah penuh minat (perhaLian); seksamai tel-iti21. Bertindak tidak cermaL adal-ah mefakukan suatu tindakan yang tidak disertai ketelitian dan perhatian penuh. Tak jarang ketidakcermatan dal-am mengelola r B rbid, le rbid, 20 rbid, 2t rbid, hal . 1004 . hal . 568. hal . 1058. hal L87 . t--r 31 47. I l --. berkas akan menyebabkan ketidakadilan. dan menimbulkan kesalahan dalam suatu proses mencari keadilan. 4. ImbaLan uaig/Euap Imbalan adalah 1. upah sebagal pemhalas jasa ; 2. balasan (berupa pujian, hukuman, dsb) acas tindakan yang dilakukan22. Suap adalah uang sogok23. i ,Jadi imbaLan uang/suap adalah pemberian yang dilakukan ol-eh seseorang kepada orang l-ain karena telah melakukan'suatu perbuatan yang diinginkannya. Pada sisi yang lain pemberian imbalan akan berakibaL pidana, apabila unsur-unsur suap dan Lindak pidana korupsi dapat dibuktikan. Apabila terjadi tindak pidana, maka tindakan itu tidak termasuk dalam kategori maladministrasi . 5. Bertindak tidak layak r BerLindak adalah berbuat melakukan tindakan (aksi, dsb) 2a. Layak ad alah wa j ar , pantas , patut2s . Jadi bertindak tidak layak adar?n i tidak waJar atau tidak pantas yang seseorang terkait dengan j abatan yang perbua.tan yang dilakukan oleh di dudukinya . 22 rbid, 23 rbid, 24 rbid, 2s rbid, hal . 373 hal 965. hal- 1058. hal . 577. 38 48. t tt 5. Melalaikan kewajiban Melalaikan adalah melupakan, tidak mengindahkan, melengahO3h". Kewaj iban adaLah sesuaLu yang harus dilaksanakan, keharusan2T. .Iadi melal-aikan kewaj iban adal-ah , melupakan atau melengahkan tugas yang seharusnya dil-aksanakan. 7. Nyata-nyata berpihak Nyata adalah terang; j elas sekali,' kentara2s - Berpihak ada]ah mengikut (memilih) salah saLu pihak2e. Jadi nyata-nyata berpihak adalah tindakan yang dilakukan secara Lerang dan jelas sekali memilih salah satu pihak dalam suatu proses peradilan. 8. Penyalahgunaan wewenang Penyalahgunaan adalah prosesr , cdro., perbuaLan menyelewengkan3o . Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan 2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan mel-impahka5r tanggung jawab kepada orang.fain3r. 26 rbid., hal-. 555. 27 rbid., hal . 1 l23 . 28 rbid, hal . 696. 2e rbid., hal . 7 67 . 30 rbid, har. BG5. 31 rbid., hal . 1r2B . l--r I 39 49. J :I t" 9. Jadi penyalahgunaan wewenang adalah menggunakan kekuasaan untuk bertindak namun diselewengkan tidak sesuai denlan yang seharusnya. Sewenang-wenang Sewenang-wenang adalah dengan Lidak mengindahkan hak orang lain; dengan sendiri; semaunya semau -maunya ; dengan kuasa Semua tindakan-Lindakan dari pegawai pengadilan pada tingkat I, tingkat Banding/ maupun MA (panitera, hakim, pegawai administ.rasi umum) yang mengarah pada tidak diindahkannya hak orang lain. 10. Intervensi fntervensi adalah campur Langan dalam perselisihan anLara dua pihak (orang, golongan, dsb) 33. Berdasarkan kamus hukum disebuLkan bahwa kata intervensi berasal dari bahasa Belanda yang artinya I ikut serta dalam suaLu hal. Dalam penelitian ini berarti semua tindakan dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses perkara yang dapat mempengaruhi a.t,au mengarahkan perkara ke arah yang dinginkan ol-eh pihak yang melakukan tindakan tersebut. rbid. ,ot1: hal . 3 84 . 32 33 )1 I (--. 40 50. I t --r 11 . PemaLsuan/persekongkolan Palsu menurut kamus hukum adalah tidak tulen, Lidak sah, lancirng, sumbang, tiruan, g'adungan, tidak a4 JuJur.--. Pemalsuan adalah proses/ cara, perbuatan memafsukan ( idem) Dalam penelitian ini pemalsuan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka memalsukan sesuat.u untuk saEu kepentingan tertentu. Persekongkolan atlalah perbuatan yang dilakukan secara berkomplot untuk melakukan kejahatan, kecurangan, dsb. 1-2. Penggelapan barang bukti Penggelapan adal-ah proses, cara, perbuatan yang rahasia, Lidak halal, tidak sah menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku35. i Penggelapan menurut kamus hukum adalah penyelewengan, korupsi, proses t cara, atau perbuatan menggelapkan seperti diatur dalam pasal 372 KUHP Barang bukti . adalah benda yangr digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan-kesalahan para pihak yang berperkara. (ha1. 93) 34 rbid, hal . 71,9. 3s rbid, hal . 301. I 4l 51. a il t Jadi penggelapan barang bukti adalah. perbuat,an yang dilakukan secara rahasia, atau tidak sah menurut aturan yap:g berl-aku terhadap benda yang digunakan unLuk meyakinkan hakim untuk menuLupi kesal-ahan- kesalahan para pihak yang berperkara. menyelewengkan Diskresi adal-ah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap si,tuasi yang dihadapi3T. (ha1. 237) Diskresi menurut kamus hukum adalah kebijaksanaan. Dengan demikian penyalahgunaan diskresi adalah perbuatan menyelewengkan kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri daLam setiap situasi yang dihadapi. 14. Semua tindakan baik yang mengarah pada ketidakadilan 13 . Penyalahgunaan diskresi Penyalahgunaan adalah Proses, Tindakan adalah 1 .perbuatan; sesuaLu i 2. sesuatu yang dilaksanakan sesuaLu3s. cara, Perbuatan yang dilakukan ; unLuk mengatasi Keadilan adalah sifaL (perbuatan, perlakuan, dsb) yang tidak berat sebelah, tidak ,memihak, . berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran3e. 36 rbid, hal . 37 rbid, hal . 38 rbid, ha1 . 3e ,or1: har . 86s. 231 . 10s8. 7. )t I la 42 52. I I |} I I I Jadi semua tindakan baik yang .mengarah pada ketidakadilan adalah semua perbuatan atau sesuatu yang dilakukan iybng mengarah kepada sif at yang beraL sebelah, memihak atau berpihak pada yang sal-ah dan Lidak berpegang kepada kebenaran. Lingkup maladminisLrasi ini harus, dapat dilihat sebagai tindakan yang berkenaan dengan kewajiban pejabat publik dalam penyelenggaraan negara, khususnya sebagai abdi masyarakat. Secara umum apabila t.indakan yang dilakukan akan menimbulkan sanksi administratif maka hal- itu dapat dikategorikan sebagai Lindakan maladministrasi. Namun bila tindakan yang dilakukan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dapat dipidana, maka tindakan t e rs ebut t idak t, erkat egori s ebaga i t, indakan maladministras i C. Administrasi PengadiJ.an Penjelasan umum Undang-undang No. 2 Tahun 1-985 tenEang Peradilan Umum buLir 3 (tiga) menyaLakan bahwa penyelenggaraan administrasi pengadi'l.an daIam. undang- undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penangallannya / walaupun dalam koordinas 1 pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris. Berdasarkan penjelasan Umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan administrasi pengadilan adalah )1 I l--r 43 53. J :l t" I,q administrasi dalam arti sempit yang . t,erbat,as pada administrasi perkara dan administrasi umum. AdminisLrasi perkara melip'uti penanganan perkara dan hal-hal administrasi . lain yang bersifat Leknis yudisial. Administrasi umum meliputi bidang kepegawaian, gaj i, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-Iain. Menurut Suparnoa0, Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, administrasi peradilan terbagi 2, yaiLu administrasi umum dan adminisLrasi perkara. Administ,rasi umum merupakan admirtistrasi dalam pengertian umum yang sama dengan instansi Iain, misalnya ada kesekretariaLan dan dibawahnya ada keuangan Sedangkan adminisErasi perkara yaitu yang Lerdapat di bawah kepaniteraan, mencakup kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum. Pembagian dalam pengurusan adminisLrasi di pengadilan sebagaimana tel-ah disebutkan I tentunya akan mempermudah bagi masyarakat dalam mendapatkan haknya admini s t ras i pengadi lan memi I iki dalam mengelola ad.ministrasinya . Berdasarkan keterangan tersebut ciri khas tersendiri Tugas dari pengadilan adal-ah menerima, memeriksa, dan memut,us perkara. Tugas menerima perkara dikategorikan sebagai administrasi umum. Sedangkan tugas memeriksa dan memutus perkara 4a wawancara Mahkamah Agung *- November 2002 di I I ; tt i dengan narasumber pada tanggal 15 44 54. dikategorikan sebagai dalam und.ang-und.angnl . admini s t, ras i perkara yang diatur t--r Setiap 'pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu o1eh. seorang Wakil Ketua, yang kedua-duanya dinamakan Pimpinan Pengadilan. Pimpinan pengadilan wajib menguasai dan memahami dengan baik sel-u,ruh tugas-tugas meliputi bidang teknis yustisial dan bidang admini-strasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umumn2. Pejabat administrasi di pengadilan dipegang oleh seorang pejabat panitera merangkap sekretaris sehingga lebih dikenal dengan sebuLan panitera/sekretaris. Pejabat panitera bertanggung jawab aLas adminisLrasi perkara, sedangkan sekretaris bertanggung jawab atas ad.minisLrasi umum. Lingkup tugas administrasi ini dibebankan kepada pej abat kepaniteraan yang Paniterd, Panitera Muda, terdiri dari PaniEe rd , Wakil Panitera Pengganti, dan juru sita. Tugas pejabat Kepaniteraan Pengadilan dal-am administrasi peradilan meliputia3: prosed.ur penerimaan perkara, regisLrasi perkara, keuangan perkara, kearsipan, dan pembuatan laporan i 41 Panusunan Harahap, disampaikan dalam acara Workshop ConsuTtatief MaladminisLrasi Pengadilan, di Hot,el Ambhara tanggal 23 Januari 2003. 42 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Tugas dan Administrasi PengadiTan, (,fakart,a: Mahkamah Agung R.I, 1993), hal . 3. n3 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. IolA/o06/SK/III/7994 Tentang Pengawasan dan EvaTuasi Atas HasiT Pengawasan oleh PengadiTan Tingkat Banding dan PengadiTan Tingkat Pertama. Pasal 4 ayat, 3.. 45 55. I I Berdasarkan buku Administras i Penga,C.i lan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan selain bertugas memeriksa dan I tugas tambahan. Tugasmemutus perkata ,J tersebut adalah: Ket erangan hakim memi l iki penyelenggaraan atas secara 2. hakim memi l ikr Membantu pimpinan pengadilan ' dalam membuaL program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. Melakukan pengawasan yang diLugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai pbnyelengaraan administrasi perkara perdaLa dan pidana serLa pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan keLentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. 3 . a. Pengadilan Negeri : Me lakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya ke Mahkamah Agung. b. Pengadilan Tinggi: l-. Melakukan Permbinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri yang ada dalam daerah hukumnya masing-masing dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. 2. Mel-akukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamaLi apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyel enggaraan ad.ministrasi perkara perdata bidang hukum perdat,a d.an admini stras i pidana bidang hukum pidana serta melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan. menyatakan bahwa t-. j elasdi tugas untuk melakukan pengawaSan atas ad,mini s t ras i perka ra . Tugas admini s t ras i yang dibebankan kepada hakim meliputi pembuatan dan berkaiuan denganpengisian dan pengisian daftar yang 46 56. I I kegiatan persidangannn. Dengan demikian hakim bertanggung jawab atas tertib administrasi perkara yang dilakukan oleh pengadilair. HaI tersebut menjadi relevan apabila terjadi kesalahan dalam adminisLrasi perkara, hakim memiliki peran untuk memperbaiki kesalahan tersebut. D. Kebebasan Hakim dalam MemutuE Perkara i Secara makro, kekuasaan kehakiman yang merdeka menunjukan kebebasan dan kesederajatan dengan lembaga- lembaga negara yang lain. Kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri, tidak masuk dalam lembaga aLau badan kekuasaan lainnya. Selanjutnya, independensi diperLauLkan pula dengan kemerdekaan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa dan memutus perkara. Dalam wujud yang lebih mikro adalah kebebasan hakim. Hakim harus terjamin bebas dan tidak memihak dal-am memuLus perkara. I Sebaliknya, hakim yang bebas diharuskan ada konsisLensi dalam mengambil putusan. untuk mewujudkan kebebasan, harus ada berbagai jaminan yang diberikan kepada hakim.as Undang-Undang .Dasar 1945 beserta penjelasannya tidak memberikan pengertian mengenai apa yang diartikan dengan kekuasaan kehakiman secara tuntas akan tetapi dari pasal nn rbid, pasal . 4 ayaL 2. 4s Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab dalam Andai saya Terpilih.- Janji-janji cafon Ketua Dan Wakif Ketua MA, cet.1, (,JakarEa: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2002), haI. ]-9. tr i lq 47 57. l. *, 24 dan 25 beserLa penjelasannya dapaLlah diarL'i,kan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggdrakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilana6. Para pendiri Republik fndonesia' jauh-jauh sudah menyadari betapa strategisnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawaba?. Persepsi dari para pendiri republik tersebut tepat, karena Eernyata bahwa persoalan kekuasaan kehakiman yang merdeka (the independence of judiciary) juga dianggap salah satu persoalan hak asasi rhanusia yang bersifat universal, khususnya di bidang hak sipil dan politik. Baik piagam PBB (the charter of the UIV) L945, piagam HAM PBB (tne universaT d.ecTaration of human rights) 7948 maupun "the international convenant on civil and pofitical rights" 7966 menggambarkan secara tersurat dan Lersirat betapa kekuasaan kehakiman yang merdeka penLing sekali untuk I mencapai system of justice and peacet achievment of individual dignity and sociaL order, equaT protection of the 7aw; that the accused must be presumed innocent until- proven guiTty, in affair and pubTic ,hearing; . by a competent, independ.ent and impartiaT tribtunal es'tabTished 46 Parman suparman, Kekuasaan Kehakiman Yang Metdeka dan Bertanggung ,fawab dalam Andai Saya Terpi7ih... 'Janji-janji CaTon Ketua Dan WakiT Ketua MA, ceL.1, (,Jakarta: Lembaga Kajian Qan Advokasi untuk Independensi Peradj-Ian, 2002), haI. 1L4. 47 Muladi, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung ,Jawab dalam Andai Saya TerpiTih...Janji-janji CaTon Ketua dan WakiT Ketua MA, cet . 1, ('Jakarta : Lembaga Kaj ian dan Advokasi untuk Independensi- Peradilan, 2002), ha1. 40. ) I ) *, t i" 48 58. l--. by the 7aw; and no one should suffer arbritary arrestl detention or exi7e".aa Di dalam *Beijing Statement of Principle of the Independence of the ,Judiciary in the Law Asia Region" (Manil.a 28 Agustus 1997 ) dinyatakan anLara J-ain:ae 7. The judiciary is an institution of the highest vaTue in every society; 2. ....... ; 3. Independence of judiciary requires that: a. the judiciaty shal-l- decide matters before it in accordance with jLs understanding of the l-aw without omproper inf l-uences, direct or indirect,, from any source,' b. the judiciary has jurisdiction, directTy or by way review, over alf issues of a justiciabTe nature. 4. The maintenance of the independence o'f judiciary is essentjal to the attainment of its objectives and. the proper performance of jts function in a free society observing the rul-e of 7aw. It is essential that such independence be guaranted by the state and enshrened in the constitution or the 7aw. Untuk memahami merdeka dapat (fg85) . Dalam terkait disini ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang dikaj i * Ul[ basic PrincipTes of Jud+"iary" ,, hal ini diuraikan bahwa hal -hal yang adalah sebagai berikut: so 48 rbid., har 4L . 4e rbid. so rbid , hal 42 . l1 i 49 59. j t I b. Independence of Judiciary; (antara lain harus dij amin negara dan diabadikan dalam konstitusi, dihargai oleh pemerintah dan lembaga 1ain, sikap tidak memihak dan ' bebas dari segala pengaruh, pembatasan, tekanan langsung atau tidak ,r langsung, mempunyai yurisdiksi atas segala persoalan dan kewenangan eksklusif untuk memutus berdasarkan hukum yang , berl-aku, hak para pihak harus dihormati dan proses peradilan harus di lakukan secara j u j ur / Itegara harus menyediakan pelbagai "re sources" secara memadai yang memungkinkan peradi l-an melaksanakan f ungs inya ) 1 t Freedom of expre,ss ion and a,s soc iation; ('tmembers of j udi c iary" seperti danbe rkeyak i nan/ kepe rc ayaa.ll, berserikat berkumpul, hakim bebas untuk membentuk dan ikut dalam assosiasi hakim atau organisasi lain untuk menyalurkan kepentingannya, ffieningkaLkan kemampuannya dan mel indungi kebebasan judisialnya) i Qual i f ication t sel. e ction and training ; (harus didasarkan atas asas integritas dan kemampuan dan bebas dari di skriminas i ) i Profes,s ional secrey and. immuni ty ; (imuni t as personal dalam arti imunitas dari gugatan perdata atas kerugian f inans ial akibat perbuatan tidak benar atau perbuatan omisi da1am melaksanakan f ungsi j udicial ) ; Di sc ip7 ine, suspens ion and removal ; (harus didasarkan atas prosedur dan standar yang jujur t adil dan tepat serta 'dilakukan atas das ar tinj auan yang independen) C. d. a Ada beberapa fungsi kekuasaan kehakiman yang merd.eka:51 Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terj aminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi. Unt,uk me I indungi hak d an kebebas an indivi du , kekuasaan kehakiman harus bebos, lepas dari hubungan pengaruh cabang kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan pula sendi tegaknya paham negara berdasarkan konsLitusi (constitus ionaLism) yang menghendaki 2. l-'. s1 Bagir Manan , op cit, ha1 13 s0 60. agar kekuasaan negara dibatas i . Set iap t, indakan yang melampaui wewenang harus dapat dikendalikan dan dipulihkan. Hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat mengendalikan tindakah negara aLau pemerintah yang melampaui wewenarlg atau tidak sesuai dengan tertib hukum yang berlaku KekuaBaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin keLidakberpihakan terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara atau pemerintah. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan d.asar bagi fungsinya system hukum dengan baik. Setiap orang akan mendapat, jaminan bahwa negara atau pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berl-aku dan hanya berdasarkan hukum yang berlaku. 5. Wewenang kekuasaan kehakiman mengendalikan tindakan pemerinLah atau pembentuk peraturan, menjamin kebebasan (hak asasi), sikap tidak memihak, menjunjung tinggi hukum, merupakan sendi-sendi negara berdasarkan atas hukum. Kekuasaan kehakiman dalam konteks negara Indonesia di atur dalam Undang-undang No .L4 Tahun L97 0 tenLang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakirman. Pasal 1 UU No 1,4 Tahun 1970 menyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka unLuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. dan keadiLan berdasarkan Pancasifa, demi terselenggaranya Negara ltukum Republik Indonesia. Penj elasan Pasal UU No 14 Tahun L97 0 merumuskan kekuasaan kehakiman sebagai berikut: 3. 4. t, rr 51 61. i I f,--. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur Langan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekbmendasi yang datang dari pihak extra judiciall kecuali dalam hal-hal- yang diijinkan oleh Undang-undang Kebebasi.n dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah muLlak sifatnya, karena tugas dari hakim adal-ah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, malalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanyd, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. " Pengertian kekuasaan penj elasan tersebut, melaksanakan wewenang kehakiman yang merdeka, rTre nurut menitikberatkan pada kebebasan j udici&l, dimana dalam menangani perkara-perkara yang diajukan kepadanya Hakim bebas untuk menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar sert,a azas-azas yang menjadi landasan putusannya, tanpa ada pengaruh dari p ihak ext ra j udi c i i 1 . s2 Kebebasan hakim dalam menafsirkan keilmuan yanghukum tersebut dibatasi oleh nilai dimil ikinya, institusional dihas i lkannya nilai et,ika moraJ-t at au ke l embagaans3 mencerminkan perasaan dan pertanggungj awaban agar putusan yang i' keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesla s2 Marianna Sutadi, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab dalam Andai Saya TerpiTih janji--jaiji CaTon Ketua Dan WakiT Ketua MA, cet.1, (.Takarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2OO2'), ha1. 109. 53 Berdasarkan wawancara dengan Hakim Agung Artidjo Alkostar, pada tanggal 10,.Februari 2003 di Mahkamah A9un9. , i 52 62. f-rr Kemerdekaan bagi kekuasaan kehakiman merupakan syarat bagi tegaknya supremasi hukum yang dijunjung Linggi dalam sudtu negara hukum, apalagi bila terjadi sengketa yang melibatkan Pemerintah sebagai salah saLu pihak. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus diiringi dengan sifaL impartialitas dan objek'tifitas dari penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, dan ha1 ini harus dapaL dilihat dan dirasakan oleh pencari keadilan, karena itu perlu adanya pengawasan Lerhadap kinerja badan peradilansa. Namun Hakim Agung ArLidjo menilai saat ini pengertian independensi itu mengalami salah arah yang diterjemahkan sebagai hakim memiliki kebebasan tanpa dapat diawasi. Padahal- seharusnya sebagai lembaga publik harus dapat diawasi dan atas putusannya hakim memiliki tanggung jawab. iekalipun Lerikat pada suaLu sistem yang ketat, I namun hakim dan peradilan tidak identik dengan t'mesin peradilan" yang dapat bekerja secara mekanis dalam menyelesaikan suatu perkara. Alasannya sebenarnya sangaL jelas dan sederhana. .Pertama, karena hakim adalah manusj-a yang mampu bekerja dengan akal budinya, sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara tidak cukup dengan mengandalkan daya pikir dan keterampilan dalam mengoperasinalisasikan hukum, namun juga dengan s4 rbid, har . 10 8 . t I I ,* 53 63. l-r berlandaskan moral yang muncul dari hat, i nuraninya (apalagi dal-am haI ini undang-undang menjamin kemandirian hakim dalam menaigani suatu perkara). Kedua, kasus-kasus yang ditangani. hakim sangat bervariasi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga memerl-ukan penanganan secara individ.ual . ss Bervariasinya kasus dapat berpengaruh terhadap hasil puLusan hakim. Namun hal inj- tentu saja masih Lergantung dari banyak faktor, seperti situasi dan kondisi masyarakaL, sistem pengawasan dan lain-lain- Faktor lain yang paling menentukan adalah sikap hakim itu sendiri dalam menghad.api kasus-kasus tersebut .55 Hakim memil-iki kebebasan dal-am memutus suaLu perkara adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Apabila dalam keput,usan hakim Lersebut terdapaL ketidakpuasan dari upaya hukum yang undang - undang di laksanakan hakim, I ebih Namun dalam para pihak, maka mereka dapat menempuh i telah d.i sed iakans7 menurut ket entuan . Seluruh rangkaian peradilan yang oleh pengadi lan, dalam hal ini ada1ah kita kenal d.engan istilah teknis j udicial . I pelaksanaannya tidak j arang terj adi suatu ss A1 wi snubroto, Hakim dan Aspek Kaj ian, cet . 1, (YogYakarta : Yogyakarta, L997), ha1. 86. PeradiTan Indonesia dalam Bebetapa Penerbitan Universitas Atma JaYa su rbid, ha1 . B7 . u'upaya hukum yang tersedia menuruL ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHAP dan HIR, adalah ,upaya hukum banding,kasasi, dan upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan Peninjauan kembali. 54 64. I I i-. kesalahan atau penyimpangan yang berakibat pada ti-mbulnya rasa ketidakadilan dal-am masyarakat. Penyimpang.dn tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-fakLor yang mempengaruhinya antara lain adalah adanya indikasi kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang semakin populer dalam'beberapa tahun belakangan ini. Atas dugaan KKN ini hakim sebenarnya dapat diperiksas8 melalui Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)se. Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki Ketua M{rda bidang Pengawasan yang bert,ugas melakukan pengawasan aLas perilaku hakim yang menyimpang60. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa da1am memuLus suatu perkara hakim harus bebas dari segala macam intervensi, namun dalam proses pengambilan keputusan tersebut t idak t,ertutup kemungkj-nan terj adi suatu dapat dilakukan pengawasanpenyimpangan. Atas hal ini 58 Pada bulan Januari 2003, MA dan DeparLemen Kehakiman dan HAM menerima pengaduan atas diri Hakim Torang H. Tampubolon, salah seorang hakim Pengadilan Negeri Jakart.a Selatan. Dalam perkara perdat,a No. 316/Pdt .G/2002/PN .Takarta Selat,an Hakim Torang diduga t,e1ah melakukan pemerasan dalam memutus perkara t,ersebuL. Pada Bulan yang sama Hakim Pengawas Daerah dan Departemen Kehakiman dan HAM t.engah melakukan pemeriksaan t,erhadap Hakim Torang. Apabila terbukti maka hakim tersebut dapat dikenakan sanksi. Sbb"I,r* kasus Hakim Torang tersebut, tiga orang hakim niaga Pengadilan Negeri .Takarta Pusat telah diduga menerima suap atas putusannya yang mempailit,kan perusahaan asuransi. Kasus tersebut lebih dikenal dengan kasus Manul-ife. Selang beberapa hari sejak putusan dibacakan ketiga orang hakim dalam kasus Manulife diperiksa oleh Departemen Kehakj-man dan Dewan Kehormatan Hakim untuk membuktikan dugaan penerimaan suap tersebut . u' rndonesia, UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggilra Negara Yang Bersih Dan Bebas korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, op. ciE,. psl 10. soKetua Muda bidang Pengawasan Keputusan Pres iden No . l3L /M Tahun 2 0 0 0 . ini dibentuk berdasarkan ir u I 55 65. t I .:. ', I I I yang akan memastikan proses tersebut berlangsung secara benar dan adil. Pasal L7 ayat 5 Rancangan Undang-Undang Komisi Ombudsmai Nasional- menyat,akan bahwa Ombudsman nasional dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Keberadaan pasal tersebut menjadi penting mengingat kebebasan hakim dalam ,memutus harus dilindungi- untuk menciptakan keadilan rdan kepastian hukum. Namun di luar tugas memutus perkara, hakim Lidak memiliki kebebasan tersebut dan terikat pada kode eLik. Senada dengan p'emaparan di atas, Frans Hendra Winarta6' berpendapat bahwa sel-ama pengawasan di lakukan terhadap proses beracara di peradilan haI itu masih dibenarkan. Apabila ha1 itu yang dilakukan, maka belum dapat dikatakan Lelah melangEar asas indpend.ensi hakim. Kecuali pengawasan itu dil-akukan Lerhadap materi perkara atau putusan. Wawanr*1 .d"ngan narasumber pada tanggalz November 2003 di Jakarta. Ia I 56 66. ir.' Ji. BAB III STUDI KASUS LAPORAN MAIJADMINISTRASI DI IJEMBAGA KOMISTOMBUDSMJAN NASIONAL A. Kasus Untuk mendapaLkan gambaran atas maladm,inisLrasi yang terjadi di lingkungan peradilan, maka i perl-u untuk dipaparkan dan dibahas agar dapat dilihat secara jelas mengapa kasus tersebut termasuk ke dalam kategori maladministrasi. Da1am,' penelitian ini akan diambil Liga kasus secara acak dari laporan masyarakaL yang disamopaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional. Kasus tersebut antara lain: t.l 1. Perkara No t 2LGL/]K}N/X/OL ' Pelapor : H. Ando Baso Bastian Terlapor : Pengadilan Tinggi Irian 'Jaya Maladministrasi : Penyimpangan Prosedur Kasus Posisi: Berawa1 dari perkara perdata dengan , nomor regi-sLer : L6/Pdt/c/tgga/pn-.Tpr antara Ny. Yulimar Marjohan sebagai PENGGUGAT melawan Notaris Rr Nining SoekaLri, SH. dan Andi Baso Bastian serta Anwar Saleh sel-aku PABA TERGUGAT. Pada wakt.u yang bersamaan Pengadilan Negeri KlaB IB Jayapura memeriksa perkara perdata No. 18/Pdt/G/tgga/pn- Jpr antara H. Andi Baso BasLian sebagai PENGGUGAT dan Ny. I I a1 I I It i 67. Yulimar Marjohan serta Anwar Saleh selaku PARA TERGUGAT' pada tanggal 26 Agustus 1-998 perkara tersebut telah diputus dan dimenangkan oleh PENGGUGAT atas keputusan tersebut pihak TERGUGAT secara sukarela melaksanakannya. pad.a saat yan; sama (tanggal 26 Agustus 1998) tel-ah diputus perkara perdata No. t6/Pdt/G/L9?s/en-':pr yang memutuskan menolak gugaLan PENGGUGAT seluruhnya. Atas putusan tersebut di atas Ny.Yulimar Marjohan mel-alui Kuasa Hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Jayapura Pada tanggal L2 September 1998 - penandatanganan t e rs ebut pernyataan ditand"ai dengan banding dan 000, - (seratus itu Ut:ebutkan t panj ar biaya kasir Rahmat Hal surat ditindaklanjuti dengan pembayaran uang panjar biaya banding tertanggal L2 September 1998. Bukti yang diajukan oleh pelapor ad.alah kuitansi surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) tertanggal t2 September l-998 dengan Nomor .L6/Pdt/G/1,gSe/rn-,lpr. Dal-am kuitansi itu disebutkan nama yang mengajukan pemohon banding yaitu Ny' Yulimar Marj oh3fr , d engarl banyaknya uang Rp . 15 0 - rima puluh ribu rupiah) dan dalam kuitansi i j uga bahwa uang tersebut adalah untuk band.ing. Ku.it,ansi itu ditandatangani oleh selang. Bukti ini juga didukung dengan adanya risal-ah pernyataan permohonan banding No. 16/PdL/G/ tgge/Pn-Jpr. Dalam risalah tersebut dinyatakan bahwa pada hari SabLu tanggal L2 SepLember l-998 menghadap kepada Ny. vasLhia M. 58 ,i , I 68. J i I Damping (panitera Pengadilan Negeri kelas fB ,Jayapura) bersama seorang bernama Diana R. Saija, SH., yang bertindak untuk.'dan atas nama Ny.Yulimar Marjohan yang menerangkan bahwa ia menyatakan mohon banding Lerhadap putusan PN Jayapura No.15/Pdt/G/Lg98/Pr,-Jpr, tertanggal 26 Agustus 1998, risalah t,ersebut, ditandatangani oleh kuasa Ny. Yulimar Marjohan yaitu Diana R.r Saija, S.H., dan Ny. Vasthia M. Damping selaku panitera pengadilan negeri kl-as IB Jayapura. Akan tetapi bukti-bukti tersebut dibantah ol-eh Pengadilan Tinggi Irian ,Jaya dengan dikeluarkannya Surat Keterangan No. 17/KET/PDT/98/PN-JPR, yang berbunyi sebagai berikut: 7 Oktober L998, yangpada hari ini Rabu tanggal bertandatangan dlbawah ini: l. -r nama NIP : Ny. Vasthie M . Damping :0400LL27]- ,fabatan : Panitera/Sekretaris Dengan ini menerangkan bahwa: Penggugat/pembanding nomor perkara 1,6/Pdt/G/lggA/pn- Jpr, anLara Ny. Yul imar marj ohan s ebaga i Penggugat /pembanding melawan Ny. Rr. Nining Soekatri, SH., sebagai tergugat/terbanding. Penggugat/pembanding Ny. Yulimar Marjohan oleh Kuasanya menyatakan banding tanggal L2 September 1998, yang sebenarnya adalah tanggal g September 1998. i Demikian ha1 ini diberitahukan untuk diketahui semesLinya. Kemudian surat itu ditandat,angani oleh Ny. Vasthie M. Damping. Putusan Sel-a no.03 /Pdt/1,999/PT.IRJA menyatakan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan banding yang diajukan oleh Ny. Yulimar },larjohan, walaupun ada tuduhan tenggang wakLu permohonan banding yang Lelah daluarsa berdasarkan I 59 69. f --. bukti-bukti yang secara tegas disebutkan oleh pelapor melalui kuasa hukumnya dalam kontra memori banding. Setelah proses .'persidangan banding, akhirnya perkara perdata no. 16/Pdt/C/1,998/Pn-.Tpr Lersebut dimenangkan o1eh PEMOHON BANDING berdasarkan Putusan no. 03 /Pdt/7999 /PT. IRJA. Dalam amar puLusannya' menyebutkan membatalkan PuLusan Pengadilan Negeri .TayatrlurS tanggal 26 Agustus 1998 no. 1,6/Pdt/G/1l9a/pn-Jpr dan dafam pokok perkara memutuskan unLuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Berdasarkan kenyaLaan diaLas, pelapor berkesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menjalankan kewaj ibannya dengan baik dan sebagaimana mestinya dalam memeriksa, menangani, dan memuLus perkara. Sepengetahuan pelapor sebelum memasuki materi pokok perkara majelis Hakim wajib mempelajari dan mempertimbangkan syarat I formil terlebih dahulu. Apabila syarat formil Lldak terpenuhi atau Iewat waktu maka materi pokok perdata tidak dapat lagi dipertimbangkan. Berdasarkan laporan kasus diatas Komisi Ombudsman Nasional (t