Upload
publicprocurementinstitute
View
2.442
Download
25
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Penjelasan materi pengadaan langsung dan swakelola dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Citation preview
PENGADAAN LANGSUNG
DEFINISI ? Pengadaan Langsung
adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung
kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa
melalui Pelelangan/Seleksi/Penu
njukan Langsung.
KETENTUAN UMUM
Pengadaan sampai dengan Rp.200 juta, kecuali konsultan Rp.50 Juta.
Kebutuhan operasional K/L/D/I
Teknologi sederhana dan risiko kecil Penyedia perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil
Dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya.
PENGADAAN LANGSUNG
Dilaksanakan oleh:SEORANG PEJABAT
PENGADAAN
DILARANGPA/KPA
Menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan dengan maksud menghindari Pelelangan
7
Mencari informasi barang dan harga
Membandingkan sumber Informasi
(Min 2 sumber harga)
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga
Melakukan transaksi
Mendapatkan bukti transaksi
Pengadaan langsungTatacara
BARANG
8
Mencari informasi biaya konstruksi
Membandingkan sumber Informasi
(Min 2 sumber kualitas dan harga)
Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia dan menyampaikan
spek/gambar/dokumen lain Penyedia menyampaikan
penawaranPejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan
klarifikasi dan negosiasi teknis
Pengadaan langsungTatacara
KONSTRUKSI/JASA LAINNYA
Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan
menyampaikan ke PPKPPK melakukan dan mendapatkan bukti
perjanjian
9
Mencari informasi biaya konstruksi
Membandingkan sumber Informasi
(Min 2 sumber kualitas dan harga)
Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia dan menyampaikan
KAK dan dokumen lain Penyedia menyampaikan
penawaranPejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan
klarifikasi dan negosiasi teknis
Pengadaan langsungTatacara
KONSULTANSI
Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan
menyampaikan ke PPKPPK melakukan dan mendapatkan bukti
perjanjian
hpsMenyusun dan Menetapkan
PENGADAAN LANGSUNG
TIDAK WAJIB MENETAPKAN HPS
<10 Juta
>10 Juta WAJIB MENETAPKAN HPS
DOKUMENPENGADAAN LANGSUNG
Volume Pekerjaan
Spesifikasi
HPS
< 50 JUTA
< 200 JUTA menggunakan SBD Pengadaan Langsung
BUKTI PERJANJIANPENGADAAN
LANGSUNGs.d 10 JUTA – Bukti
Pembelian
s.d 50 JUTA – Kuitansi
s.d 200 JUTA – SPK
sWAKELOLA
DEFINISI
K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran;
Instansi pemerintah lain; atau Kelompok masyarakat pelaksana
swakelola
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh
Pekerjaan yang dapat di Swakelolakan?
Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan
teknis SDM
Pekerjaan dimana operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I
Pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia
barang/jasa
Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu
Penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dll
Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survei yang
bersifat khusus
Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan
industri almatsus dalam negeri
Penelitian dan pengembangan dalam negeri
Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam
negeri
Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan
Pekerjaan survei, pemrosesan data, pengujian, pengembangan sistem
Tahapan
Perencanaan
Pelaksanaan Pengawasan
Penyerahan
Pelaporan & Pertanggung jawaban
SWAKELOLA
Penanggung jawab anggaran
SWAKELOLA
direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh K/L/D/I
menggunakan pegawai sendiri dan pegawai K/L/D/I lain
bila menggunakan tenaga ahli, tidak melebihi 50% dari keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam pekerjaan
Instansi pemerintah lain
SWAKELOLA
direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh
K/L/D/I lain
KELOMPOK MASYARAKAT
SWAKELOLA
direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat
sasaran ditentukan oleh K/L/D/I penanggungjawab anggaran
pekerjaan utama tidak boleh menggunakan subkontrak
PA/KPAPA/KPA
PPKPPK
TIM PERENCANATIM PERENCANA TIM PELAKSANA
TIM PELAKSANA
TIM PENGAWAS
TIM PENGAWAS
PPPPULPULP
MENTERI/ KEPALA DAERAH
MENTERI/ KEPALA DAERAH
PPHPPPHP
SWAKELOLA Penanggung jawab anggaran
Kontrak
Instansi pemerintah lain
PA/KPAPA/KPA PIMPINAN
PIMPINAN
ULP/PPULP/PPPPKPPK
TIM PERENCAN
A
TIM PERENCAN
A
TIM PENGAWA
S
TIM PENGAWA
S
PPHPPPHP TIM PELAKSANA
TIM PELAKSANA
Nota Kesepahaman
SWAKELOLA
Kontrak
Usulan
PA/KPAPA/KPA
TIM PELAKSAN
A
TIM PELAKSAN
A
PPKPPK
TIM PERENCAN
A
TIM PERENCAN
A
TIM PENGAWA
S
TIM PENGAWA
S
PPHPPPHPTIM
PENGADAAN
TIM PENGADAA
N
PIMPINAN
POKMAS
PIMPINAN
POKMAS
KELOMPOK MASYARAKAT
SWAKELOLA
SwakelolaKetentuan Umum
Kelompok Masyarakat
kelompok masyarakat pelaksana harus mampu melaksanakan pekerjaan;
Untuk konstruksi hanya ehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
Konstruksi tidak sederhana, dibangun oleh Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat
DAFTAR KEBUTUHAN
DAN KEGIATAN
PEMBENTUKAN TIM
SWAKELOLA
Penyusunan Rincian KAK
Tim Perencana
Tim Pelaksana
Tim Pengawas
Penyusunan Jadwal Rencana
Pelaksanaan Pekerjaan
Pembuatan Rincian Biaya
PekerjaanPembuatan Gambar
Rencana Kerja dan Teknis
(jika diperlukan)
Rencana Pengadaan dan
Kebutuhan Tenaga
Kerja/Bahan/Alat dll
Mengusulkan pembentukan ULP/Pejabat
Pengadaan kepada PA/KPA
(jika belum dibentuk pada tahap
penyusunan RUP)
Penanggung jawab anggaran
Swakelola
Instansi Pemerintah Lain
Swakelola
DAFTAR KEBUTUHAN
DAN KEGIATAN
PEMBENTUKAN TIM
SWAKELOLA
Penyusunan Rincian KAK
Tim Perencana
Tim Pelaksana Instansi
Pemerintah Lain
Tim Pengawas
Penyusunan Jadwal Rencana
Pelaksanaan Pekerjaan
Pembuatan Rincian Biaya
PekerjaanPembuatan Gambar
Rencana Kerja dan Teknis
(jika diperlukan)
Rencana Pengadaan dan
Kebutuhan Tenaga
Kerja/Bahan/Alat dll
Mengusulkan pembentukan ULP/Pejabat
Pengadaan kepada PA/KPA
(jika belum dibentuk pada tahap
penyusunan RUP)
PENAWARAN MOU
KONTRAK DENGAN
TIM PELAKSANA
DAFTAR KEBUTUHAN
DAN KEGIATAN
Pembentukan tim
Swakelola oleh
Pokmas
Penyusunan Rincian KAK
Tim Perencana
pada Pokmas
Tim Pelaksana
pada Pokmas
Tim Pengawas
pada Pokmas
Penyusunan Jadwal Rencana
Pelaksanaan PekerjaanPembuatan
Rincian Biaya PekerjaanPembuatan Gambar
Rencana Kerja dan Teknis
(jika diperlukan)
Rencana Pengadaan dan
Kebutuhan Tenaga
Kerja/Bahan/Alat dll
Pembentukan Tim Pengadaan
Kontrak dengan Ketua
Pokmas
Penetapan Kelompok
Masyarakat sebagai Tim Pelaksana Swakelola
Kelompok Masyarakat
Swakelola
PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada instansi pemerintah lain, atau dengan pelaksana swakelola dengan kelompok masyarakat
Kontrak swakelola paling kurang berisi:1.Para pihak;2.Pokok pekerjaan yang diswakelolakan3.Nilai pekerjaan yang diswakelolakan4.Jangka waktu pelaksanaan; dan5.Hak dan kewajiban para pihak.
Kontrak
Swakelola
Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada:
•KAK•Kontrak/MoU
Tahapan Pelaksanaan
•ULP•Tim Pengadaan
Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh:
• Pembayaran dilakukan secara berkala• Pencairan untuk Kelompok Masyarakat
40% total, kelompok masyarakat telah siap30% total, pekerjaan selesai 30% 30% total, pekerjaan selesai 60%
• Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi
• Membuat laporan realisasi pekerjaan• Melaksanakan penyerahan hasil
pekerjaan
Pengawasan dan evaluasi
Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus
segera mengambil tindakan
Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya