Upload
researcher-syndicate68
View
60
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pendahuluan Penataan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu program yang ingin diwujudkan dalam Reformasi Birokrasi. Program ini bertujuan meningkatkan evektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda. Salah satu permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah masih terdapatnya tumpang tindih, tidak harmonis bahkan saling bertentangan. Hal ini terjadi tidak hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda bahkan ada peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang sama juga menghadapi permasalahan tersebut. Perbedaan penafsiran atau disharmoni peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam implementasinya. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut2
Citation preview
1
PERBANDINGAN
PERMENPAN – PERMENDAGRI MENGENAI ANALISIS JABATAN1
Antun Nastri Sidik Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara
Deputi Kajian Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia, E-mail [email protected]
Pendahuluan
Penataan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu program yang
ingin diwujudkan dalam Reformasi Birokrasi. Program ini bertujuan meningkatkan
evektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan
Pemda.
Salah satu permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan
adalah masih terdapatnya tumpang tindih, tidak harmonis bahkan saling bertentangan.
Hal ini terjadi tidak hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berbeda bahkan ada peraturan yang dikeluarkan oleh
instansi yang sama juga menghadapi permasalahan tersebut. Perbedaan penafsiran atau
disharmoni peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya
permasalahan di dalam implementasinya. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan
disharmoni sebagai berikut2
a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun
waktu yang berbeda;
b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan
berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau
penggantian;
c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih
kuat dibanding pendekatan sistem;
1 Disampaikan oleh Penulis dalam FGD Kajian Sinkronisasi Peraturan Menteri PAN dan RB dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri, Tanggal 2 Juni 2014, di Kementerian PAN dan RB. 2 AA. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-
dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html diakses tanggal 7 Desember 2012.
d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan masih terbatas;
f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat
semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan : terjadinya
perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum;
peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan
disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman
berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan
sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Oleh karena itu kegiatan
penataan peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu komponen penting dari
reformasi birokrasi.3
Berkenan dengan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi dan inventariasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan khusus peraturan
perundangan kebijakan termasuk pada level peraturanan Menteri, temasuk peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri.
Pemilihan kedua kementerian terebut berdasarkan pada peran dan tanggung
jawab yang besar terhadap penyelenggara aparatur pemerintahan dalam menyiapkan
berbagai instrument kebijakan peraturan perundang-undangan pemerintahan baik
pusat maupun daerah.
Adanya subtansi yang sama yang ditetapkan oleh kedua Kementerian yang
berbeda mengakibatkan kebingunan pada instansi pemerintah khususnya pada
pemerintahan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan
inventrisasi terhadap peraturan perundangan pada level kementeriaan agar dapat
dilakukan harmonisasi ataupun sinkronisi terhadap peraturan perundang-undangan
yang memiliki subtansi yang sama.
3 ibid
3
Perbandingan Pedoman Analisis Jabatan
Mengenai analisis jabatan, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Permenpan
dan RB No. 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan. Sedangkan Kementerian
Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Permasalahan
yang kemudian muncul adalah, antara kedua peraturan menteri tersebut tersebut
terdapat perbedaan. Perbedaan paling krusial antara permenpan dan permendagri
adalah mengenai format informasi jabatan yang dihasilkan dari kegiatan Analisis
Jabatan.
Pada Permenpan dan RB No. 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan,
format informasi jabatan dari hasil analisis jabatan meliputi uraian sebagai berikut :
1. Identitas Jabatan
a. Nama jabatan
b. Unit kerja
2. Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi
3. Ikhtisar jabatan (fungsi tujuan pokok jabatan)
4. Rincian tugas
a. Tugas pokok
1) Uraian
2) Kewenangan
3) Indikator prestasi
b. Tugas tambahan
c. Tugas lain
d. Tugas berkala
5. Hubungan kerja
a. Dengan Jabatan lebih tinggi
b. Dengan jabatan setara
c. Dengan jabatan lebih rendah
6. Tanggung jawab jabatan
a. Penerimaan pengawasan
b. Pemberian pengawasan
c. Administrasi
d. Alat/mesin/bahan
e. Rahasia
7. Lingkungan kerja
a. Akibat jika terjadi kecelakaan
b. Gangguan kesehatan yang mungkin timbul
c. Kegiatan pejabat
d. Tempat kerja
e. Kondisi lingkungan
f. Alat keselamatan kerja
8. Persyaratan jabatan
a. Pendidikan minimal
b. Pelatihan minimal
c. Pengalaman minimal
d. Persyaratan fisik
e. Persyaratan jenis kelamin
f. Persyaratan usia
g. Persyaratan kompetensi
Sedangkan pada Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, format informasi
jabatan dari hasil analisis jabatan meliputi uraian sebagai berikut :
1. Identitas pemangku jabatan
a. Kode jabatan
b. Nama jabatan
c. Unit kerja
2. Ringkasan tugas jabatan
3. Rincian tugas jabatan
4. Wewenang
5. Tanggung jawab
6. Hasil kerja
7. Bahan kerja
8. Perangkat kerja
9. Hubungan jabatan
10. Keadaan tempat kerja
5
11. Upaya fisik
12. Kemungkinan resiko bahaya
13. Syarat jabatan
a. Pangkat
b. Pengetahuan
c. Keterampilan
d. Pendidikan formal
e. Diklat/kursus
f. Pengalaman kerja
g. Bakat kerja
h. Temperamen kerja
i. Minat kerja
j. Kondisi fisik
Secara lebih lengkap, perbandingan antara Permenpan dan RB dengan
Permendagri dalam hal pengaturan mengenai pelaksanaan Analisis Jabatan, dapat
dilihat dalam tabel berikut.
Tabel Perbandingan Permenpan – Permendagri Mengenai Analisis Jabatan
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH A. KONSIDERA
N 1. Menimbang : a. Bahwa dalam rangka
pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan analisis jabatan;
b. bahwa keputusan menteri pendayagunaan aparatur negera Nomor:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdayaguna dan
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini
c. bahwa berdasarkare huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pedoman analisis jabatan dengan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
berhasil guna; b. bahwa Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P/2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
9
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH Nomor 317);
B
PENGERTIAN ISTILAH
BAB II KONSEP DASAR Bagian A. Pengertian 1. Analisis Jabatan adalah
proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
3. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan,ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan syarat jabatan. Uraian jabatan diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan yang meliputi rincian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja,
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
2. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
3. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan.
4. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, dan kemungkinan resiko bahaya, dan persyaratan jabatan.
4. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan, seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, serta syarat psikologi.
5. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan
tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya.
5. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik.
7. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
8. Uraian Jabatan adalah
11
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
6. Formasi jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu unit kerja menurut jenis dan peringkat yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara efektif dan efisien. Formasi jabatan disebut juga sebagai jumlah dan susunan jabatan karier yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan.
9. Evaluasi jabatan (job evaluation) adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan; tugas-tugas dikonversikan ke nilai (poin).
C MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud BAB I PENDAHULUAN Bagian B. Maksud disusunnya pedoman analisis jabatan adalah untuk menyediakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis jabatan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Analisis Jabatan digunakan sebagai panduan bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH informasi jabatan.
(3) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah.
Tujuan Tujuannya adalah : 1. Untuk membantu dan
memudahkan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan analisis jabatan dengan format-format data serta langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas;
2. Untuk membantu instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penataan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas
Pasal 3
Tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program:
a. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan;
b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan
c. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
D. RUANG LINGKUP ISI PERATURAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latarbelakang B. Maksud dan Tujuan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TIM ANALISIS JABATAN
13
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH C. Ruang Lingkup BAB II KONSEP DASAR A. Pengertian B. Aspek yang Dianalisis C. Data dan Sumber Data
1. Data yang diperlukan 2. Sumber data
D. Materi Analisis Jabatan E. Hasil Analisis Jabatan
1. Rumusan Jabatan untuk setiap unit kerja (struktural dan fungsional)
2. Uraian Jabatan (struktural dan fungsional)
3. Peta Jabatan BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN A. Persiapan
1. Pembentukan Tim Analisis
2. Pemberitahuan kepada pimpinan unit
B. Pelaksanaan Lapangan 1. Pengumpulan data
(teknik) 2. Pengolahan data 3. Verifikasi data 4. Penyempurnaan hasil
olahan C. Penetapan Hasil
1. Presentasi hasil 2. Pengesahan hasil
BAB IV FORMAT HASIL A. Rumusan Nomenklatur
Jabatan B. Peta Jabatan C. Uraian Jabatan
1. Nama jabatan 2. Ringkasan tugas
(ikhtisar) 3. Hasil kerja
Pengorganisasian Tim di tingkat : A. Kementerian Dalam Negeri B. Provinsi C. Kabupaten/Kota BAB IV PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN A. Persiapan B. Pengumpulan Data Jabatan C. Pengolahan data jabatan D. Verifikasi Jabatan E. Penyempurnaan F. Penetapan hasil analisis
jabatan BAB V HASIL ANALISIS JABATAN A. Uraian Jabatan
1. Identitas Jabatan 2. Ringkasan Tugas Jabatan 3. Wewenang 4. Tanggung jawab 5. Hasil Kerja 6. Bahan kerja 7. Perangkat kerja 8. Hubungan jabatan 9. Keadaan tempat kerja 10. Upaya fisik 11. Syarat jabatan
B. Peta Jabatan C. Hasil analisis jabatan
digunakan untuk pembinaan dan penataan 1. Kelembagaan
a. Penyusunan organisasi dan unit-unitnya
b. Pengembangan organisasi
c. Perampingan organisasi
d. Penggabungan unit-unit organisasi
2. Kepegawaian
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH 4. Bahan kerja 5. Peralatan kerja 6. Rincian tugas 7. Keadaan tempat kerja 8. Upaya fisik 9. Resiko bahaya 10. Syarat jabatan
D. Rekomendasi BAB V PENUTUP
a. Perencanaan kebutuhan pegawai
b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan
c. Pengembangan karir d. Mutasi e. kesejahteraan
3. Ketatalaksanaan a. Tata kerja b. Standarisasi c. Sistem kerja
4. Perencanaan kebutuhan diklat
BAB VI PEMAPARAN HASIL ANALISIS JABATAN BAB VIII PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN BAB VIII EVALUASI JABATAN BAB IX LAPORAN HASIL ANALISIS JABATAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENEUTUP
E. HASIL ANALISIS JABATAN
BAB IV FORMAT HASIL A. Rumusan Nomenklatur
Jabatan B. Peta Jabatan C. Uraian Jabatan
1. Nama jabatan 2. Ringkasan tugas
(ikhtisar) 3. Hasil kerja 4. Bahan kerja 5. Peralatan kerja 6. Rincian tugas 7. Keadaan tempat kerja 8. Upaya fisik 9. Resiko bahaya 10. Syarat jabatan
D. Rekomendasi
BAB V HASIL ANALISIS JABATAN A. Uraian Jabatan
1. Identitas Jabatan 2. Ringkasan Tugas Jabatan 3. Rincian tugas jabatan 4. Hasil Kerja 5. Bahan kerja 6. Perangkat kerja 7. Pelaksanaan kerja
a. Wewenang b. Tanggung jawab
8. Hubungan jabatan 9. Keadaan tempat kerja 10. Upaya fisik 11. Kemungkinan resiko
bahaya 12. Syarat jabatan
15
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH B. Peta Jabatan
F. FORM ANALISIS JABATAN
9. Identitas Jabatan c. Nama jabatan d. Unit kerja
10. Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi
11. Ikhtisar jabatan (fungsi tujuan pokok jabatan)
12. Rincian tugas e. Tugas pokok
1) Uraian 2) Kewenangan 3) Indikator prestasi
f. Tugas tambahan g. Tugas lain h. Tugas berkala
13. Hubungan kerja d. Dengan Jabatan lebih
tinggi e. Dengan jabatan setara f. Dengan jabatan lebih
rendah 14. Tanggung jawab jabatan
f. Penerimaan pengawasan
g. Pemberian pengawasan
h. Administrasi i. Alat/mesin/bahan j. rahasia
15. Lingkungan kerja g. Akibat jika terjadi
kecelakaan h. Gangguan kesehatan
yang mungkin timbul i. Kegiatan pejabat j. Tempat kerja k. Kondisi lingkungan l. Alat keselamatan
kerja 16. Persyaratan jabatan
h. Pendidikan minimal
14. Identitas pemangku jabatan d. Kode jabatan e. Nama jabatan f. Unit kerja
15. Ringkasan tugas jabatan 16. Rincian tugas jabatan 17. Wewenang 18. Tanggung jawab 19. Hasil kerja 20. Bahan kerja 21. Perangkat kerja 22. Hubungan jabatan 23. Keadaan tempat kerja 24. Upaya fisik 25. Keungkinan resiko bahaya 26. Syarat jabatan
k. Pangkat l. Pengetahuan m. Keterampilan n. Pendidikan formal o. Diklat/kursus p. Pengalaman kerja q. Bakat kerja r. Temperamen kerja s. Minat kerja t. Kondisi fisik
NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
ANALISIS JABATAN
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN
DAERAH i. Pelatihan minimal j. Pengalaman minimal k. Persyaratan fisik l. Persyaratan jenis
kelamin m. Persyaratan usia n. Persyaratan
kompetensi
Penutup
Apabila ditinjau secara akademik, perbedaan substansi informasi jabatan tersebut
sebenarnya bukan merupakan permasalahan, karena semakin lengkap informasi yang
diperoleh umumnya dianggap semakin baik hasil yang dicapai. Bahkan apabila ditinjau
dari analisis jabatan yang biasa dilakukan pada perusahaan swasta, informasi yang
diuraikan sudah termasuk cukup banyak dan lengkap. Namun apabila ditinjau dari sisi
peraturan, maka adanya perbedaan substansi yang diminta oleh kedua instansi tersebut
dapat menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan hasil dari analisis jabatan akan
menjadi dokumen organisasi yang pada tahap selanjutnya akan menjadi dokumen yang
dipersyaratkan bagi setiap kementerian/lembaga ketika mengajukan permintaan
tambahan pegawai atau melakukan rekrutmen pegawai dalam jabatan tertentu.