View
215
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
Rancangan Peraturan Menteri Sistem ManajemenPengamanan Informasi
DR. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA
Direktorat Keamanan InformasiDitjen Aplikasi Informatika
BPRTIK, 5 Agustus 2015
Kewajiban Pengamanan Sistem Elektronik bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik diatur dalam PP PSTE Pasal 20 Ayat (1) dan (2), yaitu:
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
Landasan Hukum
Amanat Penyusunan Peraturan Menteri
Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sistem Pengamanan diamanatkan oleh PP PSTE dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Amanat Penyusunan Peraturan Menteri
Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sistem Pengamanan diamanatkan oleh PP PSTE dalam Pasal 20 Ayat (4), yaitu:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Daftar Isi RPM
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Kategorisasi Sistem Elektronik
Bab III : Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Bab IV : Penyelenggaraan
Bab V : Lembaga Sertifikasi
Bab VI : Penerbitan Sertifikat, Pelaporan Hasil Sertifikasi, dan Pencabutan Sertifikat
Bab VII : Penilaian Mandiri
Bab VIII : Pembinaan
Bab IX : Pengawasan
Bab X : Sanksi
Bab XI : Ketentuan Peralihan
Bab XII : Ketentuan Penutup
Asas dan Ruang LIngkup
• Asas
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik berdasarkan Asas Risiko
• Ruang Lingkup
Mencakup Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik.
PSE Pelayanan Publik
• institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
• korporasi berupa Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya;
• lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya; atau
• badan hukum lain yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Misi Negara.
Kategorisasi Sistem Elektronik
No Sistem Elektronik
Penetap Kategori
1 Strategis Menteri dg rekomendasi Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor setelah berkoordinasi dg Menteri
2 Tinggi Menteri
3 Rendah Menteri
Kategorisasi Sistem Elektronik didasarkan pada 10 kriteria
Kriteria Kategorisasi Sistem Elektronik
1. Nilai Investasi2. Total Anggaran
Operasional Tahunan3. Kewajiban Kepatuhan
thd Peraturan4. Algoritma Khusus5. Jumlah Pengguna
Sistem Elektronik6. Data Pribadi yang
dikelola Sistem Elektronik
7. Tingkat kekritisan Data dalam Sistem Elektronik
8. Tingkat kekritisan Proses dalam Sistem Elektronik
9. Dampak Kegagalan Sistem Elektronik
10. Potensi kerugian akibat ditembusnya Sistem Elektronik
Penilaian menggunakan metode pembobotan
Standar Manajemen Pengamanan
No Sistem Elektronik
Standar Manajemen Pengamanan Informasi
1 Strategis SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor
2 Tinggi SNI ISO/IEC 27001
3 Rendah Indeks Keamanan Informasi
Penempatan Pusat Data dan Pemulihannya di Indonesia
Penyelenggaraan
• Penyelenggara Sistem Elektronik Strategis dan Tinggi wajib memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
• Penyelenggara Sistem Elektronik Rendah dapat memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Tenaga Ahli
• Dalam penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menggunakan Tenaga Ahli Internal dan/atau Eksternal
• Dalam hal penerapan pada Sistem Elektronik Strategis Penyelenggara Sistem Elektronik harus menggunakan Tenaga Ahli berkewarganegaraan Indonesia
Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri
Lembaga Sertifikasi
• Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi• Syarat Lembaga Sertifikasi:
– Berbadan hukum Indonesia– Berdomisili di Indonesia– Terakreditasi Komite Akreditasi Nasional– Memiliki Tim Auditor minimal 1 orang Auditor
Permanen– Memiliki Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi
• Dalam hal sertifikasi Sistem Elektronik Strategis Tim Auditor dan Tim Pengambil Keputusan Sertifikasi harus berkewarganegaraan Indonesia
Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor diatur dengan Peraturan Menteri
Pendaftaran Lembaga Sertifikasi
• Permohonan penetapan diajukan kepada Menteri • Proses Penetapan paling lambat 14 hari kerja
setelah Permohonan dinyatakan lengkap• Penetapan berlaku paling lama 4 tahun• Lembaga Sertifikasi yang memperoleh penetapan
dimasukkan dalam daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Tata Cara Sertifikasi
• Dilakukan terhadap seluruh ruang lingkup proses penyelenggaraan Sistem Elektronik sesuai dengan tingkat Risikonya
• Tim Auditor melakukan audit dan melaporkan hasil audit kepada Lembaga Sertifikasi
• Lembaga Sertifikasi mengkaji hasil audit• Lembaga Sertifikasi dapat menerbitkan atau
mencabut sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
• Sertifikat berlaku paling lama 3 tahun• Audit Pengawasan oleh Lembaga Sertifikasi paling
sedikit 1 kali dalam setahun
Tata Cara Pelaporan [1/2]
• Lembaga Sertifikasi menyerahkan hasil sertifikasi secara tertulis kepada Menteri paling sedikit 2 kali dalam setahun
• Laporan tsb memuat:– Data Penyelenggara Sistem Elektronik yang
mengajukan sertifikasi, mendapat sertifikat dan dicabut sertifikatnya.
– Ringkasan eksekutif– Perubahan daftar Tim Auditor dan Tim Pengambil
Keputusan
Tata Cara Pelaporan [2/2]
• Dalam hal pencabutan sertifikat lembaga sertifikasi harus melaporkan paling lambat 2 hari kerja
• Dalam hal Sertifikasi Sistem Elektronik Strategis perubahan Tim Auditor dan Tim Pengambil Keputusan dilaporkan kepada Menteri paling lambat 2 hari kerja
Penilaian Mandiri
• Penyelenggara Sistem Elektronik Strategis dan Tinggi dapat melakukan Penilaian Mandiri berdasarkan Standar SNI/ISO IEC 27001.
• Penilaian Mandiri berdasarkan Standar Indeks Keamanan Informasi wajib dilakukan terhadap Sistem Elektronik Rendah
• Hasil Penilaian Mandiri wajib dilaporkan setiap tahun
• Menteri dapat melakukan pemeriksaan atas hasil Penilaian Mandiri
Pembinaan
• Menteri dapat melakukan pembinaan penyelenggaraan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi terhadap:– Lembaga Sertifikasi– Penyelenggara Sistem Elektronik– Masyarakat
Pengawasan
• Menteri melakukan pengawasan terhadap:– Lembaga Sertifikasi– Penyelenggara Sistem Elektronik
• Metode pengawasan berkala 1 kali dalam setahun atau sewaktu-sewaktu– Pemantauan– Pengendalian– Pemeriksaan– Penelurusan– Pengamanan
Sanksi
• Sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik:– Teguran tertulis– Jika tidak patuh dalam waktu 6 bulan, maka
dikenakan penghentian sementara Nama Domain Indonesia
• Sanksi administratif terhadap Lembaga Sertifikasi– Teguran tertulis– Jika tidak patuh dalam 30 hari kerja, maka
dikeluarkan dari daftar Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Ketentuan Peralihan [1/2]
• Penyelenggara Sistem Elektronik yg telah beroperasi wajib memiliki sertifikat paling lama 2 tahun
• Penyelenggara Sistem Elektronik yg telah memiliki sertifikat selain SNI 27001 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 tahun
• Penyelenggara Sistem Elektronik yg baru beroperasi wajib memiliki sertifikat paling lama 1 tahun
• Menteri dapat menunjuk Auditor dalam hal Peraturan Menteri tentang Auditor belum diundangkan
Ketentuan Peralihan [2/2]
• Menteri dapat menunjuk Tenaga Ahli dalam hal Peraturan Menteri tentang Tenaga Ahli belum diundangkan
• Menteri dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi dalam hal belum ada Lembaga Sertifikasi yang terdaftar
Terima Kasih