Upload
coenkmnf
View
33
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR SEBAGAI DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DI KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG
Citation preview
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR SEBAGAI DOKUMEN
PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
DI KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG
PENDAHULUAN
Dalam memasuki globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan
berkembangnya teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang menembus batas
wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional
berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan
berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan
kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.
Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di
dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan
seiring dengan bergulirnya reformasi disegala bidang. Perubahan itu telah membawa
pengaruh yang sangat besar terhadap terwujudnya persamaan hak dan kewajiban bagi
setiap warga negara Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan adanya
perkembangan tersebut, setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang
sama dalam menggunakan haknya untuk keluar atau masuk Wilayah Indonesia.
Perlu kita ketahui bahwa pembuatan Paspor tidak lepas dari proses imigrasi. Peran
imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara merupakan unsur penting yang perlu
diperhatikan, karena merupakan institusi pertama dan terakhir yang menangani masalah
keberangkatan dan kedatangan seseorang dari dan keluar wilayah suatu negara.
Imigrasi mempunyai aturan – aturan yang menentukan orang mana yang boleh dan
tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia ini. Aturan tersebut terdapat dalam Ketentuan
Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
selanjutnya disingkat UU Keimigrasian, yang berbunyi : “Keimigrasian adalah hal ihwal
lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam
rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”
Dalam rangka menjaga kedaulatan negara maka Pemerintah di bawah Kementrian
Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia sebagai bukti sahnya warga negara untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia
yang berbentuk Paspor, selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU Keimigrasian yang
berbunyi : “Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia
untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.”
Selain menggunakan paspor, dalam keadaan tertentu masyarakat dapat
menggunakan dokumen pengganti paspor yakni Surat Perjalanan Laksana Paspor yang
diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014
tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, selanjutnya disingkat dengan
Permenkumham No. 8 Tahun 2014 yang berbunyi : “Surat Perjalanan Laksana Paspor
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah
dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama
jangka waktu tertentu.”
PEMBAHASAN
Dari penjelasan pasal di atas, kita dapat mengetahui bahwa untuk masuk dan keluar
suatu wilayah negara melalui proses pemeriksaan imigrasi, yaitu dengan menunjukkan
paspor kepada Pejabat Imigrasi tersebut. Paspor dapat diperoleh melalui prosedur yang
telah ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi. Dalam membuat sebuah paspor seorang pegawai
tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaanya sendiri tanpa adanya kerjasama dengan
pegawai lainnya, karena pekerjaan tersebut berlangsung melalui tahap demi tahap dan
berulang secara terus menerus untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Dalam pembentukan suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan maupun
organisasi swasta diperlukan kerja sama antar team untuk mendapatkan tujuan tertentu.
Tetapi banyak diantara pimpinan organisasi yang sulit menciptakan iklim yang sehat,
aman, dan terarah. Oleh karena itu, demi mewujudkan kelancaran iklim kerja maka Kantor
Imigrasi harus membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) supaya tercipta efisiensi,
efektifitas dan iklim kerja yang sehat.
SOP yang dibuat harus sistematis dan logis serta mudah dipahami oleh pegawai.
Sehingga pegawai mengerti dalam melaksanakan tahap awal sampai tahap penyelesaian
pembuatan sebuah paspor. SOP harus dilaksanakan dengan baik sehingga akan mudah
bagi pegawai untuk menjabarkan apa yang menjadi tugas, berapa jangka waktu
penyelesaian tugas, dan bagaimana arah kegiatan. Karena dengan hal tersebut maka
pegawai tidak perlu menghabiskan tenaga, waktu dan pikiran untuk dapat bekerja lebih
nyaman, konsentrasi dan mendapatkan hasil yang memuaskan.
SOP dibuat oleh pimpinan berguna untuk melindungi unit kerja dari mal praktek
atau kesalahan administrasi lainya sehingga akan mudah bagi pegawainya untuk
mengerjakan pekerjaan dengan tahap yang telah ditetapkan mulai dari langkah awal
sampai penyelesaian pembuatan paspor secara urut. Dengan melakukan pekerjaan sesuai
dengan SOP, diharapkan tidak lagi terjadi penyimpangan pekerjaan dan hambatan yang
ada akan ditekan sekecil mungkin sehingga pekerjaan terselesaikan secara tepat sesuai
jadwal yang ditentukan serta tidak ada lagi pengurus paspor yang dirugikan akibat mal
praktek atau kesalahan administrasi.
Berikut SOP (Standar Operasional Proedur) yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas
III Non TPI Ketapang :
Mekanisme dan alur proses permohonan paspor sebagai berikut :
1. Pemohon mengisi APAPO (Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online)
2. Membawa berkas asli E-KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Ijazah / Buku Nikah
beserta fotocopy sesuai dengan permohonan yang diajukan
3. Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Customer Service dan pengisian
formulir pendaftaran
4. Petugas I : Verifikasi dan input data
Petugas II : Pengambilan foto, sidik jari dan wawancara
5. Mendapatkan bukti pengantar pembayaran dan tanda terima penyerahan SPRI
6. Pembayaran, dapat dilakukan melalui Bank / Kantor pos Persepsi
Sedangkan untuk pengaturan tarif dan jangka waktu pembuatan paspor. Pada angka
IV PP No. 47 Tahun 2014 tentang “Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak” dijelaskan bahwa :
Pelayanan Keimigrasian
Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)
1. Paspor Biasa 48 Halaman untuk WNI Per Dokumen Rp 350.000,00
2. Paspor Biasa Elektronik (E-Passport) 48 Halaman untuk WNI Per Dokumen
Rp 650.000,00.
Proses penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang biasa
dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak proses wawancara dan melakukan
pembayaran pemohon sudah bisa mengambil paspornya sendiri, memberikan celah bagi
biro jasa / biro travel / perantara / calo untuk bermain dengan oknum petugas imigrasi
dalam menerbitkan paspor dengan biaya yang relatif mahal dan untuk pengambilan paspor
itu sendiri tidak dikenakan biaya apapun lagi guna mendukung progam Membangun Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani
(WBBM).
KESIMPULAN.
Prosedur pelayanan pembuatan paspor meliputi beberapa langkah, yaitu dari
pengambilan nomor antrian oleh pemohon, kemudian alur kerja input data pemohon oleh
petugas, kemudian pengiriman data ke pusdakim (pusat data keimigrasian), kemudian
melakukan wawancara singkat oleh pemohon, kemudian pencetakan tanda terima
permohonan, kemudian pencetakan paspor, pengesahan paspor, dan yang terakhir penyerahan
paspor kepada pemohon.
Dalam proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar secara konsisten di perlukan
adanya SOP (Standar Operasional Prosedur), dengan adanya SOP, maka proses pembuatan
paspor yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang dapat berjalan sesuai
dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. SOP juga bermanfaat
untuk memastikan bawah proses dapat berjalan secara internal dalam unit pelayanan. SOP
juga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan
diserahkan pada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang.
SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas III Non
TPI Ketapang telah memudahkan bagi masyarakat untuk mengurus penerbitan paspornya
secara mandiri, karena mulai dari pendaftaran hingga penerbitan paspor telah diaplikasikan
melalui sistem agar meminimalisir interaksi antara pemohon dengan petugas, sehingga
potensi pungli dapat ditekan dengan baik guna mendukung progam Membangun Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani
(WBBM).
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat
Perjalanan Laksana Paspor
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaruan
Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN
Makmur, Syarief. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
Ratna Kumaladewi S., 2009. Prosedur Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Klas I A
Surakarta (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009)
Moenir, H.A.S., 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara