View
51
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Tarik Ulur Kebijakan Ekspor & Peningkatan Nilai Tambah Mineral
Maryati Abdullah | Publish What You Pay Indonesia
Outline
• Pelaku Usaha Pertambangan Mineral • Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah & Tarik Ulur
Relaksasi Ijin Ekspor. • Kinerja Peningkatan Nilai Tambah (Pembangunan
Fasilitas Pengolahan & Pemurnian)• Sikap & Rekomendasi PWYP Indonesia• Argumentasi – Argumentasi
Pela
ku U
saha
Pert
amba
ngan
Min
eral
35 Kontrak Karya (14 KK Operasi Produksi, 4 KK Konstruksi, 16 KK Eksplorasi dan
Feasibility Study, 1 KK PU)
25 IUP Terbitan Pemerintah Pusat
19 IUP Pengolahan dan Pemurnian (4 Nikel, 1 Emas, 1 Mangan, 1 Bauksit, 3 Besi,
3 Galena, 4 Zirkon, 1 Zeolit, 1 Kuarsa)
3 IUP BUMN (PT. Antam, PT. Timah, PT. Inalum)
84 IUP Pengangkutan dan Penjualan
6.541 IUP Mineral (Logam, Bukan Logam, & Batuan) – Yang Diterbitkan oleh Pemda
Sumber : Kementerian ESDM, diolah oleh PWYP Indonesia
PP No. 23/2010
PP 1/2014
UU 4/2009
Pasal 103:Kewajiban bagi Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri
Pasal 93:Kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kerja sama
Sejak 12 Januari 2014, penjualan mineral ke luar negeri dapat dilakukan untuk produk hasil pengolahan mineral logam (konsentrat)
Permen 1/2014
Pengaturan batasan minimum pengolahan dan pemurnian
Pasal 170:Kewajiban pemegang KK untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkan
Pasal 95:PNT mineral logam dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan logam atau pemurnian logamPasal 112:Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Penjualan konsentrat ke luar negeri sampai tanggal 12 Januari 2017
DASAR HUKUM PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
Sumber : Kementerian ESDM, diolah oleh PWYP Indonesia
Bagaimana Kinerja Peningkatan Nilai Tambah
(Pelaksanaan Pengolahan & Pemurnian)?
PENGOLAHAN PEMURNIAN
1. Ni Matte2. FeNi3. NPI
konsentrat Katoda Tembaga
Anoda Slime
konsentrat 1. Pig iron2. Sponge iron
1. SGA2. CGA
konsentrat
1. ZnO2. Bullion Zn3. Bullion Pb
Export
DomesticDemand
olahan bauksit
BIJIHMARKET DEMAND
?
ALUR PROSES PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
Tembaga
Nikel
Besi
Bauksit
Timbal& Seng
Sumber : Kementerian ESDM
Sumber : Kementerian ESDM (September 2016) - diolah oleh PWYP Indonesia berdasarkan rencana pembangunan smelter yg telah disampaikan kpd Menteri ESDM (Total 84 IUP, 67 Smelter) .
PROGRES (%) CAPAIAN KEGIATAN
6 – 10 Progres mencapai AMDAL
11 - 30 Progres mencapai Ground Breaking dan Awal Konstruksi Pabrik
31-50 Progres mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi Pabrik
51-80 Progres mencapai Akhir Tahap Konstruksi
81-100 Progres mencapai tahap commissioning/Produksi
Sumber : Kementerian ESDM (Status Agustus 2016) - diolah oleh PWYP Indonesia
• Tarik ulur kebijakan dan pembukaan keran ekspor ekspor konsentrat mineral merupakan bentuk inkonsistensi regulasi yang berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi, kecemburuan sosial dan ketidakpastian hukum/peraturan bagi pelaku ekonomi.
• Pembukaan keran ekspor di tengah penataan pertambangan yang sedang carut marut (masih 2500-an IUP Mineral belum CNC) memicu terjadinya eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran, pembukaan lahan dan hutan yang masif, timbulnya pertambangan liar, serta praktek pertambangan yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya, kerusakan lingkungan semakin masif, konflik dan kerugian sosialbagi masyarakat sekitar, yang dalam jangka panjang sangat tidak efektif bagi pembangunan.
• Defisit Fiskal yang terjadi saat ini seharusnya menjadi pelajaran bagi Pemerintah dan segenap elemen bangsa sebagai akibat dari ketergantungan APBN pada pendapatan dari penjualan langsung komoditas SDA (termasuk komoditas pertambangan mineral).
• Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-XII/2014 memperkuat kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dan menyatakan bahwa semangat UU Minerba sejalan dengan Pasal.33 UUD 1945, karena kewajiban ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Catatan & Sikap PWYP Indonesia
Studi Kasus : Analisis Pasokan dan Permintaan Tembaga (Kajian Kementerian Perindustrian)
Sejak 2016 produksi nasional diperkirakan menurun?
Menurut keterangan yang diterima tim kajian bahwa
PT.NNT akan mengakhiri pengerukan batuan bijih di Pit
Batu Hijau pada tahun 2017-2018.
Pada tahun-tahun berikutnya PTNNT hanya melakukan
kegiatan pemrosesan bijih kualitas menengah hingga
rendah, yang telah digali pada tahun-tahun sebelumnya.
Diperkirakan produksi logam tembaga akan menurun
mulai periode 2017 hingga tahun 2030 (asumsi masa
kontrak diperpanjang hingga 2030). Di pihak lain, PTFI
memiliki rencana produksi sementara yang cenderung
meningkat hingga 2016 dan menurun cukup drastis pada
2017.
Selanjutnya pada periode 2018-2030 (asumsi masa
kontrak diperpanjang) produksi PTFI diasumsikan tetap.
Sinergi dari penurunan aktivitas kedua perusahaan
tambang, berdampak pada penurunan pasokan nasional
logam tembaga. (Sumber : kajian Kemenperin, 2011)
Sumber : Kajian Kementerian Perindustrian, 2012
• Dengan mencermati pola pergerakan produksi dan kebutuhan atau permintaan tembaga nasional seperti pada gambar maka dapat diperkirakan bahwa kebutuhan tembaga akan sama dengan produksinya pada tahun 2016. Sehingga mulai tahun 2017, kebutuhan tembaga nasional akan melampaui tingkat produksi nasional. Berarti secara statistik mulai tahun 2017 Indonesia akan mengalami kelangkaan atau shortage mineral tembaga domestik.
• Tentunya kekurangan tersebut harus dipenuhi oleh impor dari luar negeri. Secara fisik kelangkaan tersebut kemungkinan sudah terjadi lebih awal di pasar jika saja produk tembaga atau mineral yang mengandung tembaga dijual ke luar negeri atau diekspor
• Kelangkaan tersebut bisa ditunda dengan syarat: (1) PTFI dan PTNNT atau produsen lainnya mampu menambah produksinya, (2) produksi mineral mengandung tembaga diolah di dalam negeri dan digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan domestik (tidak diekspor).
(Sumber : kajian Kemenperin, 2011)
Studi Kasus : Analisis Pasokan dan Permintaan Tembaga (Kajian Kementerian Perindustrian)
Sumber : Kajian Kementerian Perindustrian, 2012
IUP CNC : 3945 IUPIUP NON CNC : 2596 IUP (39,7 %)
Masih Terdapat 2500-an IUP Mineral Yang Non Clear & Clean(Terutama yang Diterbitkan Oleh Pemda)
Relaksasi ijin ekspor di tengah masih adanya IUP NON CNC >> Memicu adanya ekspor ilegal – terutama jika harga komoditas mineral naik kembali. Pembiaran IUP Non- CNC dapat memicu munculnya IUP2 baru yang tidak memenuhi syarat, memicu pembukaan lahan dan hutan baru,
menyebabkan kerugian negara, menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak kerugian sosial/kemanusiaan bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan.
Seharusnya segera diberlakukan moratorium IUP baru, sebagaimana janji Presiden Joko Widodo. Moratorium ijin tambang dapat diatur melalui penerbitan Peraturan Presiden
IUP Mineral (6.541)
IUP Mineral Logam 62,5 %
(4.088)
IUP Eksplorasi (2.236)
IUP Operasi Produksi (1.852)
IUP Mineral Bukan Logam 9,6 % (628)
IUP Eksplorasi (166)
IUP Operasi Produksi (462)
IUP Mineral Batuan 27,9 %
(1.825)
IUP Eksplorasi (120)
IUP Operasi Produksi (1.705)
Peningkatan Nilai Tambah & Hilirisasi Industri SDA Merupakan Nawa Cita Jokowi-JK >> Telah Dituangkan Dalam RPJMN & Renstra ESDM 2014 - 2019
Sumber : Nawacita Bidang Energi, SDA dan Lingkungan Hidup. Diolah oleh oleh PWYP Indonesia (2014)
• Pemerintah & DPR Harus Konsisten Menerapkan Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah & Hilirisasi Sektor Mineral – Guna menciptakan diversifikasi ekonomi yang lebih baik, mengembangkan industri dalam negeri dan meningkatkan efek berganda dari hilirisasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.
• Agenda Revisi UU Mineral & Batubara (No.4/2009) Jangan Memberikan Relaksasi (Pengendoran) kebijakan peningkatan nilai tambah/hilirisasi sektor mineral.*Defisit fiskal bukan merupakan penyebab melainkan sebagai sebab dari ketergantungan pendapatan pada komoditas SDA.
• Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Hilirasi Mineral harus diikuti oleh kebijakan dan kesiapan industri dalam negeri secara terintegrasi, terencana dan termonitor secara baik dan konsisten. >> Perlu disejalankan dengan Roadmap Industri Nasional.
• Perlu pengawasan yang menyeluruh dan ketegasan Pemerintah dalam pelaksanaan PNT/hilirisasi, DPR perlu meningkatkan kinerja pengawasannya terhadap pemerintah.
Rekomendasi PWYP Indonesia
Terima Kasih….