INDONESIA DILEMABukan hal yang tabu bahaya rokok di mata masyarakat Indonesia. Namun jika dilihat dari

kesadara akan bahaya itu sendiri, ibarat pepatah mengatakan jauh panggang dari api. Indonesia memiliki jumlah populasi terbesar ke 4 di dunia, menjadi lirikan setiap produsen rokok untuk membangun pabrik-pabrik rokok di Indonesia. Ditambah lagi dengan regulasi yang begitu lemah. Indonesia menjadi lahan yang sangat baik untuk bisnis rokok.

Peningkatan jumlah konsumen rokok di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1995 jumlah perokok di Indonesia sebanyak 27 % dan pada tahun 2011 mengalami peninggkatan menjadi 36%. untuk penduduk pria jumlah perokok mencapai 50% pada tahun 1995. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 67%. itu berati 2 dari 3 penduduk pria di indonesia adalah perokok. dibandingkan dengan jumlah perokok wanita yang hanya sebesar 4 % pada tahun 2011. Berarti ada 61,4 juta jiwa penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Menempatkan Indonesia pada posisi ketiga konsumen rokok terbesar di dunia setelah China dan India.

Rakyat Indonesia pada dasarnya bukanlah awam terhadap bahaya rokok melainkan tidak adanya kesadaran untuk menjauhkan diri dari bahaya itu sendiri. Banyaknya iklan dan promosii tentang bahaya rokok tidak menyurutkan para konsumen rokok. Paradigma baik jika merokok telah melekat di hati masyarakat. Baik dari kalangan usia produktif maupun dari kalangan usia non produktif.

Pemerintah Indonesia telah lama menyadari akan dampak dari rokok tersebut. Namun upaya yang telah dilakukan dinilai kurang berefek terhadap para konsumen rokok maupun produsen rokok. Kerugian yang diakibatkan rokok lebih besar daripada pendapatan dari bea cukai rokok. Pendapatan rokok dari bea cukai yang hanya sebesar Rp 55 triliun tidak sebanding dengan pengeluaran untuk mengatasi dampak rokok sebesar Rp 254,41 triliun. kerugian tersebut meliputi biaya pembelian rokok Rp 138 triliun, biaya perawatan medis rawat inap dan jalan Rp 2,11 triliun, kehilangan produktivitas akibat kematian dini dan morbiditas serta disabilita sebesar Rp 103,1 triliun. Itu berarti kerugian akibat rokok empat kali lebih besar daripada pendapatan negara dari rokok.

Rencana pengendalian tembakau sudah di perbincangkan sehingga terbentuklah framework convension on tobacco control (FCTC) yang bertujuan untuk melindungi generasi sekarang dan mendatang terhadap kerusakan kesehatan, konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi karena konsumsi tembakau dan paparan asap tembakau.Dengan menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait di tingkat nasional, regional dan internasional guna mengurangi secara berkelanjutan dan bermakna prevalensi penggunaan tembakau serta paparan terhadap asap rokok.

Pro dan konta tentang retifikasi FCTC

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan jumlah perokok yang semakin meningkat. Mulai dari peringatan bahaya merokok, menaikkan bea cukai rokok, diberlakukannya kawasan tanpa rokok, Keluarnya PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Usaha-usaha ini dalam kenyataannya belum begitu berdampak terhadap penurunan jumlah perokok. Ironisnya jumlah tersebut kian meningkat. Masalah penetapan kawasan tanpa rokok yang tertera pada UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 114-115 nampaknya sangat tidak member effek terhadap perokok aktif. Pasal ini lebih kepada pasal tentang pemindahan ruang dan waktu bagi perokok. Namun untuk mengurangi jumlah perokok pasal ini bukanlah yang tepat.

Masyarakat Indonesia dalam satu tahun menghabiskan 302 miliar batang rokok. jumlah yang begitu banyak mengancam status kesehatan masyarakat indonesia, baik perokok aktif mau pun perokok pasif. wacana pelarangan rokok beredar kian menjadi perdebatan hangat. disamping memiliki efek negatif terhadap kesehatan, rokok telah banyak menyerap tenaga kerja. pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang berkaitan dengan rokok sebanyak 327.865 orang. apa yang akan terjadi jika pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan peredaran rokok?. perekonomian indonesia akan terganggu dan jumlah pengangguran pun meningkat. kondisi seperti ini yang mengidentifikasikan mengapa pemerintah indonesia enggan untuk mengeluarkan aturan pelarang peredaran rokok. namun perlu diingat, jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut maka status kesehatan masyarakat indonesia menjadi rendah produktivitas pun menurun.

Penetapan larangan peredaran rokok untuk saat ini bukanlah solusi yang tepat. Dibutuhkan waktu 10-15 tahun agar Indonesia benar- benar bebas dari rokok. Penetapa larangan tersebut tidak dengan seketika pemerintah mengeluarkanya. Disamping pemerintah membuat larangan peredaran rokok, seharusnya pemerintah juga memikirkan nasib pekerja pembuat rokok. Pemerintah perlu menyiapkan lapangan pekerjaan. Dibarengin dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka kedepan tidak ada permasalahan tentang rendahnya sumberdaya manusia yang menjadi kambing hitam dalam penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat peraturan tentang larangan merokok bagi PNS, orang-orang yang berhubungan dengan instansi pemerintah. Bagi masyarakat yang ingin masuk pns, menjadi salah satu syarat untuk diterima adalah tidak boleh merokok. Namun untuk yang sudah menjadi pns, diberikan waktu untuk bisa meninggalkan rokok. Peraturan yang dibuat seharusnya dibarengin dengan sebuah sanksi yang tegas. Pegawai negeri sipil maupun yang berada diinstansi pemerintah diberikan sanki yang tegas jika mereka merokok.

Setidaknya dengan peraturan ini pemerintah telah mengurangi ribuan perokok aktif. Dampak terhadap perokok pasif pun berkurang.