Mediakom 42

etalase

mediakom 42 | JUNI | 2013 | i

ii | mediakom 42 | JUNI | 2013

Anak-anak adalah aset sebuah bangsa, di tangan mereka nasib bangsa Indonesia pada masa mendatang. Tetapi untuk saat ini hal tersebut masih sebuah ironis, mengingat masih banyak berguguran

tunas - tunas bangsa pada saat proses kelahiran mereka ke dunia. Data United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa dari 5 juta kelahiran yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, diperkirakan ribuan ibu dan anak meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Rasio tersebut merupakan yang tertinggi di negara Asia Tenggara, yaitu 1:65. Rasio ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand yang hanya memiliki rasio ibu meninggal 1 dari 1.100. Itu berarti setiap tahunnya di Indonesia ada 20 ribu anak piatu yang terlahir, tanpa pernah merasakan air susu ibu serta kasih sayang ibu kandungnya. Memang secara rasio perbandingan jumlah kelahiran bayi yang selamat semakin kecil, tetapi secara absolut dibanding jumlah penduduk Indonesia yang ada cukup menakutkan.

Bahkan untuk Pulau Jawa saja angka tersebut secara

SUSUNAN REDAKSIPENANGGUNG JAWAB: drg. Murti Utami, MPH • PEMIMPIN REDAKSI: Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS • SEKRETARIS REDAKSI: Sri Wahyuni, S.Sos, MM • REDAKTUR/PENULIS: Dra. Hikmandari A, M.Ed, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM M. Rijadi, SKM, MSc.PH, Aji Muhawarman, ST, Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah, S.Sos, MKM, Dewi Indah Sari, SE, MM, Awallokita Mayangsari, SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Rahmadi, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Dessyana Fa’as, SE, Siti Khadijah • DESIGN GRAFIS & FOTOGRAFER: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra, S.Sn, • SEKRETARIAT: Endang Retnowaty, Iriyadi, ZahrudiALAMAT REDAKSI: PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Blok Ruang 109, Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 - 9, Jakarta, 12950 • Telepon: 021-5201590 ; 021 - 52907416-9

• Fax: 021-5223002 ; 021-52960661 • Email: infodepkes.go.id ; [email protected] • Call Center : 021 – 500567

REDAKSI MENERIMA NASKAH DARI PEMBACA, DAPAT DIKIRIM KE ALAMAT EMAIL: [email protected]

rujukAn persAlinAn ibu dAn bAyi

foto

drg. Murti Utami, MPH

absolut masih cukup tinggi, walaupun fasiltas kesehatan, tenaga kesehatan dan akses lebih unggul dibandingkan pulau - pulau lainnya. Keselamatan bayi yang baru lahir dan ibu yang melahirkan, sangat bergantung pada faktor akses fasilitas kesehatan dan penanganan tenaga kesehatan yang tepat.

Untuk lebih mempercepat akses kesehatan dari pusat terendah ke tingkat yang lebih tinggi, Pemerintah mengeluarkan sebuah metode mekanisme rujukan yang berlaku secara nasional. Pada perkembangannya lebih lanjut mekanisme tersebut, sangat terbantu oleh perkembangan tehnologi informasi dan telekomunikasi yang tidak mengenal ruang dan waktu. Akses kesehatan yang berkait dengan rujukan ke layanan kesehatan lebih menjadi kian mudah, ditambah fasilitas kesehatan bergerak yaitu mobil ambulance sudah mulai tersedia di desa. Sebagian besar fasilitas ini tersedia karena bantuan pemerintah atau swadaya dari kelompok - masyarakat. Diharapkan pada masa mendatang sistem rujukan bagi ibu bersalin dan bayinya tersebut, semakin meningkat fasilitas akses kesehatan dan dapat menurunkan AKI dan AKB secara absolut.*

foto cover: Guskova Natalia/shutterstock.com

etalase

mediakom 42 | JUNI | 2013 | 1

Tidak Mampu dan Tidak Punya Jaminan Kesehatan

Saya adalah penderita kanker paru yang sudah selama 7 hari di rawat di ICCU dan 13 hari dirawat di Ruang Isolasi RS MITRA PLUMBON CIREBON, yang tentunya memerlukan biaya untuk obat dan perawatan cukup besar diluar kemampuan saya dan keluarga.

Selama dirawat sudah banyak bantuan dari tempat saya bekerja , kerabat dan handai tolan tapi karena besarnya biaya perawatan maka masih banyak yang harus kami tanggung. Keluarga saya bukanlah keluarga yang berlebih secara ekonomi.

Sayapun kesulitan untuk mengurus Program Jamkesmas karena saya baru pindah alamat sehingga dokumen kependudukan saya masih diurus di Dinas terkait. Maka dengan hormat saya memohon dan berharap sekali bantuan dari Ibu dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH Menteri Kesehatan RI untuk dapat meringankan beban saya dan keluarga sehingga saya bisa pulang dan dapat melanjutkan dengan rawat jalan.

MukhtarMandalangan, Cirebon

Jawab:Bantuan untuk meringankan biaya kesehatan masyarakat

tidak mampu, dapat diperoleh dengan memiliki kartu Jamkesmas atau Jamkesda. Mengenai kepesertaan kartu Jamkesmas, saat ini data kepesertaan Jamkesmas ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Untuk masyarakat tidak mampu yang tidak memperoleh Kartu Jamkesmas, dapat mengurus Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di dinas kesehatan setempat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari RT,RW, Kelurahan s.d Kecamatan, KTP dan KK serta persyaratan lain yang diperlukan ke Dinas Kesehatan setempat.

Adapun alamat untuk Dinas Kesehatan Kota Cirebon sbb : Jl. Kesambi No. 73 Cirebon 45611 Telepon : 0231-208879 / 235579 / 210628 / 242155 Untuk Informasi lainnya mengenai Jamkesmas, Bapak dapat menghubungi: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I Jln H.R Rasuna Said Blok X5, Kav 4-9 Gedung Prof. Sujudi Lt.14 Jakarta -12950 Telepon (021).5221229 Fax (021). 5277543 Hotline (021).5279404 Email: [email protected] Website : http://www.ppjk.depkes.go.id/

Redaksi

*Bila perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes (kode lokal) 500567

d a f t a r i s im e d i a k o m e d i s i 4 2

surat pembaca

2 | mediakom 42 | JUNI | 2013

ETALASE 1

info SEhATMakanan untuk Menyehatkan Denyut Jantung 4Olahraga Untuk Menyehatkan Jantung 6

STop prESS

Hasil Survei LSN, Menkes Terpilih Sebagai Menteri Dengan Kinerja Terbaik 8Public Warning Terhadap 17 Kosmetika yang mengandung Bahan Berbahaya 10Kemenkes Raih Opini WTP-DPP 12Vaksin Sebagai Benteng Terhadap Penyakit 14Media Kuis 15

rAgAm

Budaya Jamu Sebagai Sukma Dan Semangat Indonesia 38Road Safety First, Minimalkan Kecelakaan 40Mengenal Katinona Dan Metkatinona 44


Hindari Thalassaemia, Periksalah DarahSebelum Menikah 45Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan 47Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Rokok 49

mEdiA uTAmA

Peran Puskesmas dan Jampersal Dalam Menekan AKI 16Apa itu Rujukan Persalinan? 20Prinsip Pelayanan Rujukan Kegawat-Daruratan Obstetri Dan Neonatal 23Layanan Rujukan Kesehatan Di Puskesmas Poned Karawang 26Pentingnya Komunikasi Antar Petugas Medis 28Pantang Menyerah Memberikan Penyuluhan KB 29Petugas Promkes Di PuskesmasSangat Dibutuhkan 30dinkes jabar canangkan 1 kecamatan 1 puskesmas poned 31"snow Ball" Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan 32RSUD Waled Cirebon Tantangan Untuk Menekan AKI 35

pEriSTiwATiga Daerah Penyiapan JKN 50HTTS 2013: Lindungi Generasi Bangsa dari Iklan Rokok 51Membendung Iklan Rokok Demi Generasi Muda 52Melindungi Generasi Bangsa dari Iklan dan Sponsor Rokok 53

dAErAh

Palembang Dari Kumuh Jadi Kota Internasional Yang Sehat 54Mengandalkan Objek Wisata Bahari 56Janji Politik Yang Menyejukkan 58

birokrASi bErSih mELAyAniKerjasama Penanggulangan Korupsi di Lembaga Negara 60

unTuk rAkyAT

Jokowi dan Kebijakan Kartu Jakarta Sehat 62

SiApA diABunga Citra Lestari 64Indah Kalalo 65Ratna Listy 65

rESEnSi 66

LEnTErA 67

pada masa sekarang dimana kesibukan pekerjaan dan tingkat stress yang cukup tinggi, pola makan sangat berpengaruh terhadap

kesehatan kita. Bahkan apabila kita salah memilih menu makanan, maka hal ini bisa berkontribusi terhadap peningkatan denyut jantung atau nadi. Namun, takikardia atau biasa disebut denyut jantung yang lebih cepat daripada denyut jantung normal, dapat membahayakan tubuh Anda. Hal ini dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, dan dapat mengakibatkan kematian. Berikut adalah makanan untuk jantung sehat yang dapat menstabilkan denyut jantung atau nadi, seperti dilansir Boldsky.

1. kalsium Sertakan 1.000 mg kalsium dalam

diet harian Anda setiap hari yang dapat memainkan peran penting, dalam mempertahankan denyut jantung normal. Produk susu seperti yoghurt, susu, keju, tahu, sereal, brokoli dan kubis mengandung banyak kalsium yang dapat mempertahankan denyut nadi yang stabil.

2. magnesium Tubuh Anda membutuhkan

setidaknya 270 sampai 400 mg magnesium setiap hari, untuk menjaga keteraturan detak jantung. Tambahkan makanan yang kaya magnesium seperti

almond, gandum, biji rami, oatmeal, kurma, labu, biji labu, dan sayuran berdaun hijau dalam menu harian Anda.

3. Asam lemak omega-3 Minyak ikan mengandung

banyak asam lemak omega-3 yang diperlukan untuk kesehatan jantung

dan peredarannya. Ikan seperti ikan sarden, tuna, mackerel, dan tiram, harus dikonsumsi karena mereka adalah sumber yang kaya asam lemak omega-3. Untuk para vegetarian, Anda dapat mengonsumsi kacang-kacangan seperti kenari.

4. kaliumTanpa mineral ini, otot-otot seperti

jantung Anda mungkin tidak dapat berkontraksi dengan baik. Pisang, air kelapa, buah jeruk, tomat, alpukat, kacang kedelai, plum, dan salmon adalah sumber makanan kaya kalium. Jadi, konsumsi makanan ini untuk mempertahankan denyut nadi yang stabil.

5. Sayuran berdaun hijau Diet harian yang terdiri dari sayuran

berdaun hijau juga berkontribusi untuk denyut nadi yang lebih rendah dan normal. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, mint, kacang goreng, kacang polong, kubis, selada dan peterseli

MAkAnAn untuk MenyehAtkAndenyut jAntung

info sehat


kaya akan zat besi dan juga dapat memperkuat sistem imun.

6. makanan berseratMakan buah-buahan yang kaya

akan serat dapat menjaga denyut nadi tetap normal. Anggur, apel, kurma, buah persik, aprikot, kiwi dan pepaya adalah beberapa buah yang bisa menjaga detak jantung yang sehat.

7. minyak zaitun

Menggunakan minyak zaitun untuk memasak adalah pilihan yang tepat. Minyak esensial ini kaya asam lemak mono

tak jenuh yang dapat menurunkan kolesterol dan mengandung banyak kolesterol baik untuk menjaga denyut nadi yang sehat.

8. Teh hijau Beberapa penelitian telah

menyebutkan bahwa teh memiliki peran penting dalam menurunkan

risiko penyakit jantung. Para ilmuwan telah menemukan bahwa mereka yang minum

12 ons atau lebih teh sehari memiliki risiko terkena serangan jantung setengah dari non-peminum teh.

9. wineWine dapat

melindungi jantung dengan meningkatkan kadar kolesterol baik, mengurangi peradangan dan penipisan darah.

10. biji-bijian Biji-bijian mengandung banyak

anti-oksidan, fitoestrogen dan pitosterol yang protektif terhadap penyakit koroner yang bisa membantu dalam menjaga detak jantung tetap stabil.

Semua daftar makanan tersebut di atas adalah merupakan jenis yang mampu menstabilkan denyut jantung kita. Untuk itu kita juga harus mengetahui daftar makanan yang harus dihindari, jika Anda tak ingin menderita penyakit jantung. Beberapa diantaranya adalah :

1. Lemak transLemak trans adalah musuh utama

jantung. Mengapa ia berbahaya? Seperti lemak jenuh, lemak trans juga meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan jumlah kolesterol baik. American Heart Association menyarankan agar lemak ini dibatasi kurang dari satu persen dari total kalori. Jika sehari Anda mengonsumsi 2.000 kalori, berarti Anda cuma boleh mengasup dua gram lemak trans.

Cara paling mudah untuk mengurangi lemak trans adalah dengan menghindari makanan yang mengandung “minyak terhidrogenasi” atau “minyak terhidrogenasi sebagian” dalam label kemasan. Sumber lemak trans lainnya adalah margarin, biskuit, makanan ringan, keju, dan sebagainya.

2. Lemak jenuhLemak jenuh akan meningkatkan

jumlah kolesterol jahat sehingga lama-lama akan terbentuk timbunan plak di pembuluh darah. Batasi lemak jenuh sekitar 5 persen dari total kalori Anda.

3. garamMembatasi asupan garam akan

menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Selain garam dapur, cukup banyak makanan yang rasanya jauh dari asin, tetapi sebenarnya mengandung garam tinggi, misalnya sosis, saus, makanan kalengan, dan masih banyak lagi.

4. gula tambahanKonsumsi gula tambahan berlebihan

dalam pola makan sehari-hari akan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, kadar trigliserida, serta faktor risiko penyakit jantung lainnya. Gula tambahan antara lain gula jagung, madu, konsentrat jus buah, sirup jagung tinggi fruktosa, sirup, dan masih banyak lagi.*


sebagai seorang manusia kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita agar bisa tetap beraktifitas secara normal setiap

harinya. Tubuh kita sendiri memiliki bagian-bagian paling penting yang harus kita jaga diantaranya tangan, kaki, kepala dan terakhir yang paling penting adalah jantung. Percuma saja jika Anda memiliki seluruh bagian tubuh yang sehat namun ternyata jantung Anda bermasalah, yaitu sama dengan Anda memiliki mobil yang terlihat bagus namun mesinnya tidak bisa digunakan.

Jadi untuk itu olahraga amat bermanfaat bagi kesehatan, terutama jantung manusia. Lalu apakah olahraga yang baik untuk kesehatan jantung? Karena tidak semua olahraga itu pasti baik bagi jantung. Ya, itu semua

olAhrAgA untuk

MenyehAtkAn j ntung

info sehat


tergantung dari kesehatan orangnya masing-masing.

Jika Anda orang yang sudah terbiasa olahraga maka aktivitas apapun bagi Anda pasti akan menyehatkan jantung, termasuk olahraga yang sedikit keras dan berkompetisi seperti tennis atau lari. Nah bagi penderita jantung olahraga ini justru dilarang karena seperti memaksakan sebuah mesin untuk bekerja diatas batas maksimalnya, yang pada akhirnya mesin tersebut akan terbakar dan rusak.

Untuk itu apabila Anda rutin melakukan olahraga, hal ini akan dapat meningkatkan tenaga, melawan kelelahan dan depresi, meningkatkan stamina/daya tahan dan tentunya menjaga kesehatan jantung, juga mengurangi stress, mendorong kekuatan otot serta mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Berikut 5 jenis

olahraga yang menyehatkan jantung menurut Dr.Suharto,SpKO,DPH.;

1. Jalan CepatSelain sebagai cara alami

meningkatkan kebugaran tubuh khususnya jantung, juga dapat bekerja lebih baik untuk orang gemuk atau Overweight. Karena membantu mengurangi lemak otot di area dekat sendi.

2. SenamApapun jenis latihan

senam,semuanya bermanfaat untuk tubuh yaitu kesehatan,kebugaran dan kecantikan. Syaratnya harus dilakukan dengan benar dan teratur.

3. LariMeski lebih menantang ketimbang

jalan, lari adalah aktivitas fisik jantung

sehat yang mudah dilakukan. Fungsi lain adalah sebagai pembakar kalori, dan bermanfaat untuk menurunkan berat badan.

4. berenangOlahraga ini tak hanya

meningkatkan denyut jantung dan kesehatannya, air juga mampu memberikan resistensi multi-arah yang akan meningkatkan otot dan suara. Hal ini dikarenakan berenang mampu membuat seluruh anggota tubuh ikut bergerak.

5. bersepedaAktivitas bersepeda yang dilakukan

minimal 1 kali seminggu, cukup mudah serta murah. Hal tersebut bisa dilakukan di sekitar taman atau kompleks. Kesehatan jantung dan mengencangkan otot – otot tubuh akan lebih optimal.*

Percuma saja jika

anda memiliki seluruh

bagian tubuh yang sehat

namun ternyata jantung

anda bermasalah


Baru-baru ini Lembaga Survei Nasional menyatakan, tiga menteri non-partai politik yang mendapat penilaian terbaik dalam kinerjanya di

mata masyarakat. Para menteri tersebut dinilai dapat bekerja lebih baik dan total karena fokus dalam tanggung jawab dan pekerjaan. Demikian seperti yang dikutip dari tempo.com.

Tiga nama yang mendapat nilai tinggi dalam kinerja secara berurutan adalah :

Hasil survei lsN

meNkes terPiliH seBaGai meNteri deNGaNkiNerJa terBaik

stop press


Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan nilai 20,4 persen, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dengan 14,2 persen, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dengan 11,8 persen.

“Menteri dari partai yang dinilai baik hanya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di peringkat keempat dengan 11,5 persen. Hatta punya nilai tinggi karena seluruh kebijakan ekonomi Pemerintah disampaikan dia dengan argumentasi yang baik. Banyak diberitakan media,” kata peneliti utama LSN, Dipa Pradipta, dalam konferensi pers, pada hari Jum’at (2/6).

Penilaian yang dikumpulkan LSN melalui survei yang digelar pada 1 hingga 10 Mei 2013 di 33 provinsi, dengan jumlah responden mencapai 1.230 orang. Survei dilakukan dengan teknik pencuplikan secara rambang berjenjang, dengan simpangan kesalahan sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Survei tersebut juga dilengkapi dengan riset kualitatif, melalui wawancara dan analisis media.

Dahlan menempati posisi pertama

karena dinilai mau dekat dengan masyarakat, dengan agenda blusukan-nya. Ia juga dinilai berani memberikan kebijakan yang mendobrak, sehingga dinilai solutif terhadap beberapa masalah. Ia juga dinilai dapat menyelamatkan banyak aset BUMN, sehingga tidak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Nafsiah dinilai sebagai Menteri Kesehatan yang baik, karena memiliki banyak program yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat daerah. Meski tidak detail, LSN menyatakan, masyarakat memberikan apresiasi kepada Nafsiah karena kebijakan kementeriannya yang tepat dan langsung.

Sedangkan Gita Wirjawan, menurut Dipa, mendapat penilaian tinggi dari masyarakat dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Menteri Perdagangan ini dinilai memiliki kebijakan menjemput bola, dengan melakukan inspeksi mendadak dan blusukan ke pasar dan sejumlah daerah. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini, dinilai mampu mengontrol harga.

“Gita dinilai sebagai pemimpin yang tidak nunggu laporan dari bawahan untuk bergerak,” kata Dipa.

Menteri non-parpol lain yang mendapat nilai tinggi adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di peringkat kelima dengan 6,5 persen, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di peringkat keenam dengan 5,4 persen, dan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo di peringkat ketujuh dengan 2,9 persen. Adapun Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di peringkat kesembilan dengan 1,9 persen, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dengan 1,7 persen di peringkat kesepuluh.*

Nafsiah dinilai sebagai

menteri kesehatan yang

baik, karena memiliki

banyak program yang

langsung menyentuh

masyarakat di tingkat

daerah.


PuBlic WarNiNG terHadaP 17 kosmetika yaNG meNGaNduNG BaHaN BerBaHayaB

adan Pengawas Obat dan

Makanan Republik Indonesia

(BPOM), melakukan Konferensi

Pers mengenai kosmetik

yang mengandung bahan

dilarang/berbahaya, di Lingkungan

Kantor Badan POM, pada (8/5). Pada

kesempatan tersebut, Kepala BPOM, Dra.

Lucky S. Slamet, M.Sc, mengungkapkan

berdasarkan hasil pengawasan BPOM di

seluruh Indonesia sampai dengan bulan

Maret 2013 telah ditemukan 17 item

kosmetika yang mengandung bahan

berbahaya/dilarang dan telah beredar.

Untuk itu BPOM mengeluarkan peringatan

publik (public warning) dengan tujuan

agar masyarakat tidak menggunakan

17 kosmetika tersebut karena dapat

membahayakan kesehatan.

Lebih lanjut, mengenai 17 produk

kosmetika yang telah ditemukan oleh

Badan POM yaitu, Kosmetika merek Tabita

(Tabita Daily Cream dan Tabita Nightly

Cream) positif mengandung Merkuri/

Raksa (Hg), serta (Tabita Skin Care Smooth

Lotion), positif mengandung Hidrokinon.

“Ketiga merek tersebut tidak ditemukan

di pasaran tapi dapat diperoleh melalui

media online, dan dijual dengan harga

yang tidak murah”, jelas Dra. Lucky.

Kosmetika merek Green Alvina yaitu :

Herbal Clinic ”Green Alvina” Walet Cream

Mild Night Cream, positif mengandung

Asam Retinoat dan Hidrokinon, dan Green

Alvina Night Cream Acne, mengandung

Asam Retinoat dan Merkuri. Produk Green

Alvina tersebut sudah di Public Warning

pada tanggal 2 Desember 2012 oleh

Badan POM, namun saat ini masih ada, dan

dijual secara online, tambah Dra. Lucky.

Sementara itu, menurut Kepala BPOM,

kosmetika merek Chrysant, ada yang

mengandung Hidrokinon, Merkuri/Raksa

(Hg), dan Asam Retinoat, produk-produk

dengan merek Chrysant yaitu : Chrysant 24

Skin Care Pemutih Ketiak, Chrysant 24 Skin

Care Cream Malam Jasmine, Chrysant 24

Skin CareAHA Toner No.1, Chrysant 24 Skin

Care AHA Toner No. 2, Chrysant 24 Skin

stop press


Care AHA Toner No. 2+. Kelima produk

tersebut dijual dengan harga yang tidak

murah dan tanpa izin edar.

Dra. Lucky menambahkan, kosmetika

yang mengandung bahan berbahaya

lainnya adalah kosmetika dengan merek

Hayfa seperti, Hayfa Sunblock Acne Cream

Natural Pagi-Sore dan Hayfa Acne Morning

Pagi-Sore, keduanya positif mengandung

Resorsinol. Memang Resorsinol untuk

Acne/Jerawat akan tetapi harus dengan

resep dokter. Produk tersebut beredar

tanpa surat izin edar.

Produk berbahaya lainnya, adalah

kosmetika merek Dr. Nur Hidayat,

SpKK yaitu produk Acne Lotion Dr. Nur

Hidayat, SpKK, Cream Malam Prima 1 Dr.

Nurhidayat, SpKK, dan Acne Cream Malam

Dr. Nur Hidayat, SpKK positif mengandung

bahan berbahaya yaitu Resorsinol, Asam

Retinoat dan Hidrokinon, tambah Kepala

BPOM.

Selanjutnya, dari 17 Kosmetika yang

dilarang/berbahaya dan tanpa izin edar

terdapat juga kosmetika merek Cantik

yaitu produk Cantik Whitening Vit. E Night

Cream dan Cantik Whitening Vit. E Day

Cream, kedua produk tersebut positif

mengandung Merkuri/Raksa, jelas Dra.

Lucky.

Badan POM secara terus menerus

telah melakukan peninjauan, terhadap

peredaran kosmetika dengan mengambil

beberapa sampel di lapangan. “Hampir 24

ribu produk kosmetika setiap tahunnya

yang dilakukan pengujian untuk

mengetahui apakah produk tersebut

sesuai dengan persyaratan keamanan,

manfaat, dan mutu kesehatan, juga telah

ditemukan kurang dari 5% mengandung

bahan berbahaya, seperti Hidrokinon jika

digunakan secara terus menerus akan

menyebabkan iritasi kulit. Merkuri adalah

barang yang benar-benar dilarang dan

dapat merusak kulit”, kata Dra. Lucky

Sebagai tindak lanjut terhadap seluruh

temuan kosmetika mengandung bahan

berbahaya/dilarang tersebut, dilakukan

penarikan produk dari peredaran dan

dimusnahkan, ungkap Kepala Badan POM.

Temuan kosmetika yang mengandung

bahan berbahaya/dilarang selama 5 tahun

terakhir mengalami penurunan dari 1,49%

menjadi 0,74% temuan dari jumlah produk

yang di sampling, pada tahun 2009 jumlah

temuan 1,49%, tahun 2010 jumlah temuan

0.86%, pada tahun 2011 jumlah temuan

0,65%, tahun 2012 jumlah temuan 0,54%,

dan sampai dengan Maret 2013 jumlah

temuan 0,74%, tambah Kepala Badan

POM.*

Kepala BPOM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc

BPOM di seluruh Indonesia sampai dengan

bulan Maret 2013 telah ditemukan 17

item kosmetika yang mengandung bahan

berbahaya/dilarang dan telah beredar.

sebagai tindak lanjut terhadap seluruh temuan

kosmetika mengandung bahan berbahaya/

dilarang tersebut, dilakukan penarikan produk

dari peredaran dan dimusnahkan.

Dra. lucky s. slamet, m.sc


menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menerima kedatangan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

Dr. H. Rizal Djalil, untuk mendapat hasil pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian RI tahun 2012, Selasa 2 Juli 2013,di Jakarta.

Menurut Menkes, Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak terlepas dari Pencanangan Road Map To WTP 2012 yang berisi strategi dan langkah “Raih WTP 2012” yang lebih terstruktur, terencana, mampu laksana, serta melibatkan semua pilar terkait dengan output yang jelas. Strategi dan langkah tersebut telah dijalankan dengan konsiten

kemeNkes raiH oPiNiWtP-dPP

Mnteri Kesehatan RI,dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH (kanan)

dan Dr. H. Rizal Djalil ,Anggota VIBadan Pemeriksa

Keuangan (BPK).

stop press


oleh seluruh pilar terkait dengan pengawasan dan pengendalian yang lebih terarah serta terukur. Saat ini, Kemenkes telah menyusun Rencana Aksi untuk mempertahankan dan meningkatkan WTP tahun 2013-2014 dengan langkah-langkah, antara lain: 1) Menjaga dan meningkatkan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan; 2) Penguatan regulasi; 3) Penguatan sistem dan prosedur; 4) Penguatan sumber daya manusia (SDM); 5) Penguatan monitoring dan evaluasi; dan 6) Penguatan pengawasan dan pengendalian.

Menurut Menkes, keuangan negara harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, serta taat pada perundang-undangan. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah serta disampaikan secara berjenjang.

Selama dua tahun berturut-turut yaitu pada 2009 dan 2010, BPK memberikan Opini Disclaimer terhadap laporan keuangan Kemenkes RI. Berbagai upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara yang telah dilakukan memberikan hasil nyata, sehingga BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2011. Kini, Kemenkes RI berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) berdasarkan

pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2012.

Pada kesempatan tersebut, Menkes menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pembinaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di samping itu, Menkes juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh jajaran baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang telah berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

“Kita tidak boleh lengah. Pelaksanaan program tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya harus senantiasa mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi. Mari bekerja cerdas, tuntas dan ikhlas, serta tetap bersemangat untuk mempertahankan dan meningkatkan WTP 2013 dan tahun-tahun berikutnya”, tandas Menkes.*

“kita tidak boleh lengah.

Pelaksanaan program

tahun ini dan tahun-

tahun selanjutnya

harus senantiasa

mengedepankan aspek

akuntabilitas dan

transparansi. mari bekerja

cerdas, tuntas dan ikhlas,

serta tetap bersemangat

untuk mempertahankan

dan meningkatkan WtP

2013 dan tahun-tahun

berikutnya”

dr. Nafsiah mboi, sp.a, mPh


menteri kesehatan ri dr. Nafsiah mboi, sp.a, mph

vaksiN seBaGai BeNteNGterHadaP PeNyakit

vaksin telah dikenal oleh peradaban umat manusia setidaknya sejak tahun yang lalu. Pertama kali diperkenalkan olehilmuwan dari Inggris

bernama Edward Jenner, dan kini vaksin telah mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Penggunaan vaksin terhadap pencegahan berbagai penyakit, telah memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan kesehatan dalam masyarakat. Untuk itulah kini peran vaksin menjadi sangat besar di berbagai Negara, termasuk di Indonesia.

Melihat pentingnya hal tersebut membuat Kemenkes RI, melalui Menteri Kesehatan RI Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, menyelenggarakan kegiatan dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia pada tanggal 27 Maret 2013.

Pekan Imunisasi Dunia ini telah diadakan oleh berbagai negara sejak beberapa tahun terakhir sedangkan

untuk Indonesia tersebut merupakan kali pertama. Acara peringatan diadakan mulai 22-28 April 2013. Dengan momentum ini Kemenkes berharap bahwa masyarakat akan dapat menyadari pentingnya imunisasi, dan mau menggalang dukungan dan kerjasama dalam menyukseskan pelayanan imunisasi tersebut. Baik diantara berbagai institusi kesehatan, pemerintahan serta termasuk pula jajaran TNI-Polri.

Dari hasil pendataan saat ini, banyak penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terdapat penurunan secara signifikan jumlah kasus dari 3 penyakit, bila dibandingkan antara data tahun 1990 dengan data tahun 2011. Penyakit tetanus dari 1.427 kasus turun menjadi 114 kasus. Untuk pertusis dari 30.000 kasus telah berhasil diturunkan menjadi 1.941 kasus, dan untuk penyakit dipteri dari 2.200 kasus turun menjadi 806 kasus.

Demikian disampaikan oleh Menteri

Kesehatan RI dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH pada acara pembukaan Seminar Imunisasi Nasional, dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia yang dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ketua Tim Penggerak PKK Pusat, para Ketua Pengurus Besar Profesi IDI, IDAI, IBI, dan PPNI serta para pejabat eselon I, II dan III Kemenkes RI, (27/3) di Jakarta.

Secara global diperkirakan 2-3 juta kematian per tahunnya berhasil dicegah karena penyakit difteri, campak, pertusis, pneumonia, polio, rotavirus diare, rubella, dan tetanus melalui imunisasi. Tetapi, masih ada sekitar 22 juta bayi di dunia yang belum mendapat imunisasi lengkap dan sebesar 9,5 juta adalah di wilayah Asia Tenggara atau South East Asian Region, termasuk di dalamnya anak-anak Indonesia. Situasi ini yang mendorong langkah global dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dunia, melalui pelaksanaan Pekan Imunisasi Dunia. *

stop press


MEDIA KUISJAWABAN MEDIAKUISMAJALAH MEDIAKOM EDISI XXXXI APRIL 2013:1. Telah disyahkan PP No. 109 tahun 2012 yang meru pakan turunan

UU No. 39 tahun 2009 tentang Kes ehatan, tentang apakah PP 109/2012 tersebut?

PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

2. Dalam PP No. 109 tahun 2012 diatur tentang KTR ? apakah kepanjangan dari KTR dan apa yang dimak sud dengan KTR, jelaskan?

KTR kepanjangan dari Kawasan Tanpa Rokok. KTR dalam PP No. 109/2012 adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. KTR meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum lain yang telah ditetapkan.

3. Jelaskan kenapa setiap individu harus dilindungi dari bahaya asap rokok?

Karena dalam asap rokok ada 4.000 zat yang berbahaya bagi kesehatan, 60 diantaranya bersifat karsinogen yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu didalam asap rokok terdapat nikotin yang menyebabkan adiktif/kecanduan. Dengan adanya kecanduan, perokok akan selalu mencari rokok setiap kali ketagihan, dan dengan demikian membuat zat-zat berbahaya tadi makin menumpuk dalam tubuhnya, sehingga secara berangsur mendekatkan kepada risiko penyakit akibat rokok.

Jadi, efek buruk rokok bagi kesehatan bukan sekadar penyakit-penyakit fisik seperti kanker, serangan jantung, dan lahir cacat bagi janin yang sejak di kandungan terpapar asap rokok, tetapi juga dapat berpengaruh buruk pada kesehatan jiwa.

Redaksi Mediakom telah menerima 2 (dua) jawaban kuis yang masuk melalui: email dan surat, selanjutnya setelah dievaluasi dan dinilai Redaksi Mediakom telah menetapkan 2 (dua) orang pemenang sebagai berikut:

dr.Freddy PanggabeanJl.Garuda no.15/424 rt.VKelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat IKota Lubuk linggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 31614Telepon: 081368889***

Lukman Hakim KPekon Negeri Ratu, Kec. Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir BaratKode Pos: 34876Telepon: 085369721***

MEDIAKUIS :1. Salah satu program Kementerian

kesehatan adalah jampersal? Apa yang dimaksud Jampersal? Dan apa tujuan Jampersal?

2. Dalam persalinan ada yang disebut dengan rujukan persalinan? Apa yang dimaksud dengan rujukan persalinan?

3. Sebutkan hal penting dalam mempersiapkan rujukan persalinan untuk ibu?

Kirimkan jawaban kuis dengan mencantumkan biodata lengkap (nama, alamat, kota/kabupaten, provinsi, kode pos dan no telp yang mudah dihubungi).

Jawaban dapat dikirim melalui:Email : [email protected] (Subject : Mediakuis)Fax : 021 - 52921669Pos : Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kemenkes Jl. HR. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9,

Jakarta Selatan

Jawaban diterima redaksi paling lambat minggu Keempat bulan Juli 2013.

Nama pemenang akan diumumkan di Majalah Mediakom edisi XXXXIII Agustus 2013.

10 Pemenang MediaKuis masing-masing akan mendapat Kaos Polo Shirt dari Mediakom.Hadiah pemenang akan dikirim melalui pos.

Kuis ini tidak berlaku bagi Keluarga Besar Pusat Komunikasi Publik Kemenkes RI.


Tingkat kematian ibu hamil di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara

Bagi sebuah keluarga kehadiran anak merupakan saat yang paling ditunggu oleh mereka, karena dengan kelahiran seorang anak maka garis keturunan akan terus berlanjut

tanpa terputus. Oleh karena itu ketika sorang ibu tengah mengandung banyak cara yang harus dilakukan, agar sang bayi dan ibu dapat tetap sehat dan selamat ketika melahirkan. Upaya tersebut antara lain dengan memperbaiki asupan gizi serta penanganan medis saat hamil dan melahirkan.

Data United Nations Development

rujukan Persalinan adalah salah satu metode layanan

persalinan kepada ibu bersalin, secara operasional sistem

rujukan paripuma terpadu merupakan suatu tatanan,

di mana berbagai komponen dalam jaringan pelayanan

persalinan dapat berinteraksi dua arah timbal balik, antara

bidan desa,bidan dan dokter puskesmas di pelayanan

kesehatan dasar. Dalam pelaksanaannya proses rujukan

dimulai dari Posyandu, di mana kehamilan berisiko terdeteksi.

apabila terjadi kemungkinan timbul masalah, pasien harus

dirujuk ke layanan kesehatan lebih tinggi, yaitu puskesmas,

bila tidak mampu menangani harus dirujuk ke rsuD tk.ii,

selanjutnya bila belum bisa juga tertangani dirujuk ke rsuD

tk. i, terakhir dirujuk ke pusat (rsuP). mekanisme standar itu

wajib dilaksanakan oleh tenaga medis dari tingkatan paling

bawah sampai ke atas. Namun mekanisme tersebut dapat

berjalan mulus apabila didukung oleh sarana kesehatan,

transportasi (ambulance) untuk mengantar pasien, dan

perangkat telekomunikasi (hP atau telepon) untuk koordinasi

dengan rumah sakit yang di rujuk atau lewat hotline yang

menyediakan informasi rujukan. tak kalah penting untuk

menyelamatkan persalinan tersebut adalah dana persalinan

(Jampersal) serta pendampingan dari keluarga dan tenaga

kesehatan yang merujuk. kondisi di lapangan memang tidak

semulus teorinya, faktor - faktor pendukung yang kurang

terlengkapi membuat resiko kematian ibu bersalin dan bayi

menjadi tinggi, tak hanya itu kondisi geografis wilayah sangat

mempengaruhi kecepatan akses rujukan.

mu

et

da

im

aa


meNeroPoNG ruJukaN PersaliNaN

Programme (UNDP) menyebutkan bahwa dari 5 juta kelahiran yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, diperkirakan 20 ribu ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan yang tertinggi di negara Asia Tenggara, yaitu 1 dari 65. Rasio ini sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand, yang hanya memiliki rasio ibu meninggal 1 dari 1.100. Itu berarti setiap tahunnya di Indonesia ada 20 ribu anak piatu yang terlahir, tanpa pernah merasakan air susu ibu serta kasih sayang ibu kandungnya.

Salah satu faktor tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah disebabkan, karena relatif masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan menetapkan target 90 persen persalinan ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2010. Perbandingan dengan hasil survei SDKI bahwa persalinan yang ditolong oleh tenaga medis profesional meningkat, dari 66 persen dalam SDKI 2002-2003 menjadi 73 persen dalam SDKI 2007.

Angka ini relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand

di mana angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan hampir mencapai 90%. Apabila dilihat dari proyeksi angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, nampak bahwa ada pelencengan dari tahun 2004 dimana angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dibawah dari angka proyeksi. Apabila hal ini tidak menjadi perhatian kita semua maka diperkirakan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 90 % pada tahun 2010 tidak akan tercapai, konsekuensi lebih lanjut bisa berimbas pada resiko angka kematian ibu meningkat. Kondisi geografis,


PeraN Puskesmas daN JamPersal dalam meNekaN aki

persebaran penduduk dan sosial budaya merupakan beberapa faktor penyebab rendahnya aksesibilitas terhadap tenaga pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan tentunya disparitas antar daerah akan berbeda satu sama lain.

Hal lain yang turut mempengaruhi adalah tingkat pendidikan para ibu di Indonesia yang masih sangat rendah. Jika kita melihat dari jenjang pendidikan, data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyatakan bahwa mayoritas ibu di Indonesia tidak memiliki ijazah SD, yakni sebesar 33,34 persen. Selanjutnya sebanyak 30,16% ibu hanya memiliki ijazah SD atau sederajat. Untuk ibu yang berpendidikan SMA hanya berkisar 16,78%, dan perguruan tinggi sekitar 7,07%. Hal tersebut membuat cara paling struktural untuk membenahi kesehatan para ibu dan anak, adalah dengan memberi mereka pendidikan yang layak terlebih dahulu. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa mengetahui nutrisi yang mereka butuhkan selama masa kehamilan jika sama sekali tak pernah mendengar nama asam folat dan kolin? Padahal keduanya sangat vital pada masa kehamilan sang ibu. Tentunya pelajaran Biologi dan Kimia di sekolah, perlu lebih mengedepankan nilai-nilai yang mempersiapkan calon-calon ibu di masa depan dengan mantap.

Pada survei tahun 2007, angka kematian ibu mencapai 228 per 100 ribu. Artinya, dalam 100 ribu ibu terdapat 228 ibu yang meninggal dunia karena melahirkan. Padahal target Millenium Development Goals (MDG's) tahun 2015 adalah 102 per 100 ribu. Salah satu target MDG untuk 2015 adalah mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan 1990-2015. Target MDG untuk menurunkan rasio AKI menjadi 102 setiap 100 ribu kelahiran adalah sebuah target yang berat. Karena dari data yang ada menyatakan bahwa AKI 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan.

Kementerian Kesehatan melansir data survei bahwa pada tahun 2007 lalu AKI berada di angka 228, di tahun 2008 AKI sempat turun tipis menjadi 226 namun ternyata pada tahun 2010 kemarin angka kematian ibu justru merosot jauh ke angka 390.

Dalam mendukung program Millenium Development Goals (MDG’s) 2015 nanti, Nafsiah meminta agar semua lapisan pelayanan kesehatan masyarakat—mulai dokter, bidan, dan perawat—untuk sama-sama menurunkan AKI, AKB, serta TFR tersebut. Dia mengutarakan pencapaian TFR stagnan sejak 2007 hingga 2012, yaitu pada angka 2,6 anak per perempuan usia subur. Hal ini sangat jauh dari target yang diharapkannya selama memimpin Kemenkes yang awal targetnya bisa mencapai 2,1 anak per perempuan usia subur tahun 2015 nanti. Namun, kenyataannya tidak dapat tercapai sehingga selama ini membuat pelayanan kesehatan di Indonesia jalan di tempat tanpa perkembangan sama sekali.

Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Di antaranya, yaitu nikah muda, nikah terlalu tua,

terlalu cepat dalam proses kelahiran anak, dan terlalu banyak memiliki anak. Hal-hal itulah yang dinilai masih menjadi kendala dalam upaya penurunan kematian saat ini. Padahal, sebetulnya penyebab kematian ibu dan anak tersebut dapat dicegah. Apalagi, total Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah untuk mendukung KB tahun ini mencapai Rp442 miliar. Ini merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertama pada 2007, yakni sebesar Rp279 miliar. DAK KB itu dialokasikan untuk 440 lebih kabupaten/kota di Indonesia, atau peningkatan dibanding 2012 lalu yang hanya mencapai 437 kabupaten/kota.

Salah satu langkah untuk mengurangi AKI dan AKB adalah dengan imunisasi dan pemberdayaan bidan. Imunisasi sudah terbukti berhasil mengatasi penyakit cacar sejak 1976, dan kasus polio liar sudah tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia sejak 2006. Kematian akibat campak juga mengalami penurunan yang tajam: dari sekitar 10.300 kasus pada 2000 menjadi kurang dari 2.000 kasus pada 2012. Imunisasi juga berhasil menekan angka kematian ibu dan anak yang diakibatkan

mu

et

da

im

aa


oleh tetanus menjadi kurang dari 1 per 1.000 kelahiran hidup.

Hingga saat ini, seperti diungkapkan Nafsiah, baru sekitar 80% desa di Indonesia yang telah mencapai Universal Child Immunization (UCI) dari target 86,8%. UCI adalah status yang menunjukkan lebih dari 80% bayi di sebuah desa telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. “Imunisasi tidak membutuhkan biaya besar. Bahkan di posyandu, anak-anak mendapatkan imunisasi secara gratis,” katanya.

Cara lain adalah dengan memberdayakan profesi bidan. “Dengan diberdayakannya bidan, dapat membantu tercapainya target Indonesia untuk menurunkan AKI menjadi 102 kematian dari 100 ribu kelahiran pada 2015,” ujarnya. Bidan diyakini lebih merakyat dibandingkan dokter serta diklaim lebih mampu untuk menunjang program pemerintah mengenai jumlah penduduk. Tentu saja untuk itu diperlukan pendidikan bidan yang baik.

Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatannya memiliki program kesehatan dasar yang wajib ada dalam setiap program upaya kesehatan yang dilakukan. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana,Perbaikan Gizi, Pemberantasan Penyakit Menular (imunisasi), dan Pengobatan Dasar.Terdapat point Kesehatan Ibu dan Anak dalam program pokok wajib puskesmas, yang memiliki tujuan untuk menurunkan kematian (mortality), dan kejadian sakit di kalangan ibu.

Kegiatan program ini ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu selama kehamilan, pada saat bersalin dan saat ibu menyusui. Selain itu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan anak, melalui pemantauan status gizi dan pencegahan sedini mungkin berbagai penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi dasar sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang

secara optimal. Program ini juga memiliki sasaran terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sampai umur 5 tahun. Kelompok-kelompok masyarakat ini merupakan sasaran primer program.

Sasaran sekunder adalah dukun bersalin dan kader kesehatan.Ruang lingkup kegiatan KIA terdiri dari kegiatan pokok dan integratif. Kegiatan integratif adalah kegiatan program lain ( misalnya kegiatan imunisasi merupakan kegiatan pokok P2M) yang dilaksanakan pada program KIA karena sasaran penduduk program P2M (ibu hamil dan anak-anak) juga menjadi sasaran KIA. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah; memeriksa kesehatan ibu hamil (ANC), mengamati perkembangan dan pertumbuhan anak-anak balita, integrasi dengan program gizi, memberikan nasehat tentang makanan, mencegah timbulnya masalah gizi karena kekurangan protein dan kalori dan memperkenalkan jenis makanan tambahan (vitamin dan garam yodium) Integrasi dengan program PKM (konseling) dan gizi, memberikan pelayanan KB kepada pasangan usia subur (integrasi dengan program KB), merujuk ibu-ibu atau anak-anak yang memerlukan pengobatan (integrasi program pengobatan), memberikan Pertolongan persalinan dan bimbingan selama masa nifas (integrasi dengan program perawatan kesehatan masyarakat), serta mengadakan latihan untuk dukun bersalin dan kader kesehatan Posyandu. Dengan adanya program-program pokok KIA ini, diharapkan bisa menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan balita, sehingga tujuan untuk mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bisa terwujud (Alisjahbana, 2010).Selain melalui puskesmas pemerintah juga mengeluarkan program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

Sebagaimana telah diketahui bersama dari beberapa pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta MDGs, yaitu menurunkan

jumlah kematian ibu dan anak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di butuhkan suatu kebijakan salah satunya yang menjadi faktor yang pentin adalah perlunya meningkatkan akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat dengan cara memberikan kemudahan pembiayaan kepada seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. Jaminan Persalinan ini diberikan kepada semua ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan persalinan, pertolongan persalinan, pemeriksaan nifas dan pelayanan KB oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sehingga pada gilirannya dapat menekan angka kematian ibu dan bayi(Sedyaningsih, 2011). Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa peran puskesmas, dalam hal ini adalah berhasil untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita. Angka Kematian Ibu menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007.

Sedangkan untuk perkembangan program kesehatan untuk meningkatkan Kesehatan anak Indonesia, bisa dikatakan terus membaik yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian balita, bayi maupun neonatal. Angka kematian balita menurun dari 97 pada tahun 1991menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI). Begitu pula dengan angka kematian bayi menurun dari 68 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada periode yang sama. Angka kematian neo natal juga menurun walaupun relatif lebih lambat, yaitu dari 32 menjadi 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup.Semakin diperkuat dengan dikeluarkan keputusan menteri kesehatan mengenai JAMPERSAL. JAMPERSAL bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan jaminan persalinan di sarana kesehatan milik pemerintah dan Angka Kematian Bayi (AKB).*


mu

et

da

im

aa


aPa itu ruJukaN PersaliNaN?Rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul baik secara vertikal (dari satu unit ke unit yang lebih lengkap / rumah sakit) untuk horizontal (dari satu bagian lain dalam satu unit). (Muchtar, 1977)

Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi (pembicara) untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual ataupun non faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik contoh, dan obyek aktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti. Nilai-nilai, dan/atau kredibilitas. Sumber materi rujukan adalah tempat materi tersebut ditemukan (Wikipedia)

SISTEM RUJUKAN

Pengertian operasional sistem rujukan paripuma terpadu merupakan suatu tatanan, di mana berbagai komponen dalam jaringan pelayanan kebidanan dapat berinteraksi dua arah timbal balik, antara bidan desa, bidan dan dokter puskesmas di pelayanan kesehatan dasar. Dengan para dokter spesialis di RS kabupaten untuk mencapai rasionalisasi penggunaan sumber daya kesehatan dalam penyelamatan ibu dan bayi baru lahir yaitu penanganan ibu resiko tinggi dengan gawat obsentrik atau gawat darurat obsentrik secara efisien, efektif, profesional ,rasional dan relevan dalam pola rujukan terencana.

TUJUAN RUJUKAN

Setiap penderita mendapat perawatan dan pertolongan yang sebaik-baiknya.

Menjalin kerjasama dengan cara pengiriman penderita atau bahan laboratorium dari unit yang kurang lengkap ke unit yang lengkap fasilitasnya.

Menjalin pelimpahan pengetahuan dan keterampilan (Transfer knowledge and skill) melalui pendidikan dan latihan antara pusat pendidikan dan daerah perifen.

Kaji ulang tentang keperluan dan tujuan upaya rujukan pada ibu dan keluarganya. Kesempatan ini harus dilakukan selama ibu melakukan kunjungan asuhan antenatal atau pada saat awal persalinan, jika memungkinkan. Jika ibu belum membuat rencana selama kehamilannya, penting untuk mendiskusikan rencana rujukan dengan ibu dan keluarganya pada saat-saat awal persalinan. Jika kemudian tiinbul masalah pada saat persalinan dan rencana rujukan belum dibicarakan maka seringkali sulit untuk membuat persiapan-persiapan dengan cepat. Rujukan tepat waktu merupakan unggulan asuhan sayang ibu dalam mendukung keselamatan ibu.

1. BIDAN, Pastikan bahwa ibu dan/atau bayi baru lahir didampingi oleh penolong persalinan yang kompeten

dan memiliki kemampuan untuk menatalaksana kegawatdaruratan obstetri dan bayi baru lahir untuk

dibawa ke fasilitas rujukan

2. ALAT, Bawa perlengkapan dan bahan-bahan untuk asuhan persalinan, masa nifas dan bayi baru lahir (tabung suntik, selang IV, dll) bersama ibu ke tempat rujukan. Perlengkapan dan bahan-bahan tersebut mungkin diperlukan jika ibu melahirkan sedang dalam perjalanan.

3. KELUARGA, Beri tahu ibu dan keluarga mengenai kondisi terakhir ibu dan/atau bayi dan mengapa ibu dan/atau bayi perlu dirujuk. Jelaskan pada mereka alasan dan keperluan upaya rujukan tersebut. Suami atau anggota keluarga yang lain harus menemani ibu dan/atau bayi baru lahir ke tempat rujukan.

4. SURAT, Berikan surat ke tempat rujukan. Surat ini harus memberikan identifikasi mengenai ibu dan/atau bayi baru lahir, cantumkan alasan rujukan dan uraikan hasil pemeriksaan, asuhan atau obat-obatan yang diterima ibu dan/atau bayi baru lahir. Lampirkan partograf kemajuan persalinan ibu pada saat rujukan.

5. OBAT, Bawa obat-obatan esensial pada saat mengantar ibu ke tempat rujukan. Obat-obatan mungkin akan diperlukan selama perjalanan.

HAL-HAL yANG PENTING DALAM MEMPERSIAPKAN RUJUKAN UNTUK IBU


1. Riwayat bedah sesar

2. Pendarahan pervaginaan

3. Persalinan kurang bulan

4. Ketuban pecah disertai dengan

mekonium yang pecah

5. Ketuban pecah lebih dari 24 jam

6. Ketuban pecah pada persalinan

kurang bulan

7. Ieterus

8. Anemia berat

9. Tanda / gejala infeksi

10. Preklamsia / hipertensi dalam

kehamilan

11. Tinggi fundus 40 cm / lebih

12. Gawat janin

13. Primipara dalam fase aktif kala 1

persalinan

14. Presentasi bukan belakang kepala

15. Presentasi ganda

16. Kehamilan ganda (genteli)

17. Tali pusat menumbung

18. Syok

6. KENDARAAN, Siapkan kendaraan yang paling memungkinkan untuk merujuk ibu dalam kondisi yang cukup nyaman. Selain itu pastikan bahwa kondisi kendaraan itu cukup baik untuk.

mencapai tempat rujukan dalam waktu yang tepat.

7. UANG, Ingatkan pada keluarga agar membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat-obatan yang diperlukan dan bahan-bahan kesehatan lain yang diperlukan selama ibu dan/atau bayi baru lahir tinggal di fasilitas rujukan. RP

Rujukan dan pelayanan kebidanan Kegiatan ini antara lain berupa:1. Pengiriman orang sakit dari unit

kesehatan kurang lengkap ke unit yang lebih lengkap;

2. Rujukan kasus – kasus patologi pada kehamilan, persalinan, dan nifas;

3. Pengiriman kasus masalah reproduksi manusia lainnya, seperti kasus – kasus ginekologi atau kontrasepsi yang memerlukan penanganan spesial;

4. Pengiriman bahan laboratorium.

Pada saat kunjungan antenatal, jelaskan bahwa petugas kesehatan, klien dan suami akan selalu berupaya untuk mendapatkan pertolongan terbaik, termasuk kemungkinan rujukan setiap ibu hamil apabila terjadi penyulit. Pada saat terjadi penyulit sering kali tidak cukup waktu untuk membuat rencana rujukan sehingga keterlambatan dalam membuat keputusan dapat membahayakan jiwa klien. Anjurkan ibu untuk membahas rujukan dan membuat rencana rujukan bersama suami dan keluarganya serta tawarkan

untuk berbicara dengan suami dan keluarganya untuk menjelaskan antisipasi rencana rujukan.

Masukan persiapanpersiapan dan informasi berikut ke dalam rencana rujukan :- Siapa yang akan menemani ibu dan

bayi baru lahir,- Tempat –tempat rujukan mana yang

lebih disukai ibu dan keluarga. (Jika ada lebih dari satu kemungkinan tempat rujukan, pilih tempat rujukan yang paling sesuai berdasarkan jenis asuhan yang diperlukan

- Sarana transportasi yang akan digunakan dan siapa yang akan mengendarainya. Ingat bahwa transportasi harus tersedia segera, baik siang maupun malam.

- Orang yang ditunjuk menjadi donor darah, jika transfusi darah diperlukan.

- Uang yang disisihkan untuk asuhan medis, transportasi, obat-obatan dan bahan-bahan.

- Siapa yang akan tinggal dan menemani anak-anak yang lain pada saat ibu tidak di rumah.

KEGIATAN RUJUKAN FAKTOR-FAKTOR PENyEBAB RUJUKAN

PriNsiP PelayaNaN ruJukaN keGaWat-darurataNoBstetri daN NeoNatal

mu

et

da

im

aa


Rujukan secara konseptual terdiri atas: Rujukan upaya kesehatan perorangan yang pada dasarnya menyangkut masalah medik perorangan yang antara lain meliputi:- Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan,

tindakan operasional dan lain – lain- Rujukan bahan (spesimen) untuk pemeriksaan

laboratorium klinik yang lebih lengkap.- Rujukan ilmu pengetahuan antara lain dengan

mendatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk melakukan rindakan, member pelayanan, ahli pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Rujukan upaya kesehatan masyarakat pada dasarnya menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang meluas meliputi:- Rujukan sarana berupa bantuan laboratorium dan

teknologi kesehatan.- Rujukan tenaga dalam bentuk dukungan tenaga

ahli untuk penyidikan, sebab dan asal usul penyakit atau kejadian luar biasa suatu penyakit serta penanggulangannya pada bencana alam, dan lain – lain

- Rujukan operasional berupa obat, vaksin, pangan pada saat terjadi bencana, pemeriksaan bahan (spesimen) bila terjadi keracunan massal, pemeriksaan air minum penduduk dan sebagainya.

Rujukan Terencana menyiapkan dan merencanakan rujukan ke rumah sakit jauh-jauh hari bagi ibu resiko tinggi / risti. Sejak awal kehamilan diberi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Ada 2 macam rujukan terencana yaitu :- Rujukan Dim Berencana (RDB) untuk ibu dengan

Ada Potensi Gawat Obstetrik (APGO) dan Ada Gawat Obstetrik (AGO)

- Rujukan Dalam Rahim (RDR). Di dalam RDR terdapat pengertian RDR atau Rujukan In Utero bagi janin ada masalah, janin resiko tinggi masih sehat misalnya kehamilan dengan riwayat obstetric jelek pada ibu diabetes mellitus, partus prematurus iminens. Bagi janin, selama pengiriman rahim ibu merupakan alat transportasi dan incubator alarm’ yang aman, nyaman, hangat, steril, murah, mudah, memberi nutrisi dan O2, tetap pada hubungan fisik dan psikis dalam lindungan ibunya.

Pada jam – jam krisis pertama bayi langsung mendapatkan perawatan spesialistik dari dokter spesialis anak. Manfaat

RDB / RDR : Pratindakan diberi KIE, tidak membutuhkan stabilisasi, menggunakan prosedur, alat, obat, standar (obat generik), lama rawat inap pendek dengan biaya efisien dan efektif terkendali, pasca tindakan perawatan dilanjutkan di puskesmas.

Rujukan Tepat Waktu (RTW) untuk ibu dengan gawat darurat – obstetrik, pada kelompok FR III Ada Gawat Darurat Obstetrik (AGDO) perdarahan antepartum dan preeklampsi berat / eklampsia dan ibu dengan komplikasi persalinan dini yang dapat terjadi pada semua ibu hamil dengan atau tanpa FR. Ibu Gawat Darurat Obstetrik (GDO) membutuhkan RTW dalam menyelamatkan ibu atau Bayi baru Lahir (BBL).

Menurut tata hubungannya, sistem rujukan terdiri dari: Rujukan internal dan rujukan eksternal- Rujukan Internal adalah rujukan horizontal yang

terjadi antar unit pelayanan di dalam institusi tersebut Misalnya dari jejaring puskesmas (puskesmas pembantu) ke puskesmas induk.

- Rujukan Eksternal adalah rujukan yang terjadi antar unit – unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat map) maupun vertikal (dan puskesmas ke rumah sakit umum daerah).

Menurut lingkup pelayanannya, sistem rujukan terdiri dari: Rujukan Medik dan Rujukan Kesehatan.- Rujukan Medik adalah rujukan pelayanan yang

terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif ) dan pemulihan (rehabilitatif ). Misalnya, merujuk pasien puskesmas dengan penyakit kronis (jantung koroner, hipertensi, diabetes melitus) ke rumah sakit umum daerah.

- Rujukan Kesehatan adalah rujukan pelayanan yang umumnya berkaitan dengan upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif ) dan pencegahan

(preventif ). Contohnya, merujuk pasien dengan masalah gizi ke klinik konsultasi gizi

(sumber : berbagai sumber)

SISTEM RUJUKAN

Prinsip pelayanan rujukan, terutama pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal mengacu pada prinsip utama dalam Pedoman Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal di Tingkat Kabupaten/Kota dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2005 yaitu kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien, efektif dan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan fasilitas Pelayanan.

A. PRINSIP KEWENANGAN SETIAP FASILITAS PELAyANAN

1. Polindes/PoskesdesPondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang didirikan masyarakat, oleh masyarakat atas dasar musyawarah. Bidan di Desa sebagai pelaksana pelayanan Polindes/Poskesdes dan sekaligus ujung tombak upaya pelayanan Maternal dan Neonatal harus memiliki pengetahuan dasar tentang tanda bahaya (danger signs), sehingga dapat segera dan secepatnya melakukan rujukan ke pusat pelayanan yang memiliki fasilitas yang lebih sesuai untuk kasus kegawatdaruratan setelah melakukan stabilisasi pasien gawat darurat ( tindakan pra-rujukan).

PETUNJUK TEKNIS SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATANSelain menyelenggarakan pelayanan pertolongan normal, Bidan di Desa dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke Puskesmas, Puskesmas dengan

fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar (PONED) dan Rumah Sakit dengan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif (PONEK).Peran dan Fungsi Polindes/Poskesdes dalam pelayanan Kesehatan Ibu danAnak antara lain:1. Sebagai tempat pelayanan

kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan lainnya.

2. Sebagai tempat-tempat untuk melakukan kegiatan pembinaan, penyuluhan, komunikasi informasi personal dan konseling (KIP/K)kesehatan ibu dan anak.

3. Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak.

4. Pusat kemitraan dengan Dukun Bersalin. Dalam memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, dan nifas serta pertolongan persalinan di Polindes, Bidan di Desa diharapkan sekaligus memanfaatkannya untuk membina kemitraan dengan dukun bersalin.

5. Menyediakan pelayanan diluar gedung. Dengan adanya gedung Polindes, tidak berarti bahwa Bidan di Desa hanya memberikan pelayanan kesehatan di dalam gedung Polindes, melainkan juga diluar gedung, misalnya melakukan kunjungan rumah, dan lain-lain.

Jenis dan Lingkup pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di Polindes dapat meliputi a.l:a. Pemeriksaan Kehamilan / Antenatal

Care (ANC) dengan 7T yaitu timbang berat badan, mengukur tekanan darah dan tinggi fundus, pemberian imunisasi tetanus toxoid, pemberian

tablet tambah darah (TTD), tatap muka dan tes urine.

b. Persiapan persalinan.c. Pencegahan Infeksi ibu melahirkan

dan bayi baru lahir.d. Pertolongan Persalinan Normal.e. Pemeriksaan Nifas, termasuk Inisiasi

Menyusu Dini (IMD).f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

(perawatan tali pusat, pemberian salep mata, Vitamin K injeksi dan Imunisasi Hepatitis B1).

g. Pelayanan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

h. Pelayanan pemakaian Kontrasepsi Wanita Usia Subur.

i. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sesuai ketrampilannya, antara lain:1. Stabilisasi pasien gawat darurat

Obstetri dan Neonatal.2. Melakukan Kompresi Bimanual

pada ibu dengan perdarahan postpartum.

3. Melakukan Manual plasenta pada kasus retensio placenta.

4. Melakukan digital kuretase pada kasus sisa/rest plasenta.

5. Melakukan resusitasi sederhana pada kasus asfiksia bayi baru lahir.

6. Melakukan Metode Kanguru pada BBLR diatas 2000 gram.

7. Melakukan rujukan pasien maternal dan neonatal.

2. Puskesmas NonPONEDPada Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Puskesmas dibedakan menjadi Puskesmas PONED dan Puskesmas Non-PONED. Puskesmas Non- PONED

PriNsiP PelayaNaN ruJukaN keGaWat-darurataNoBstetri daN NeoNatal


yaitu Puskesmas standar yang dalam hal memberikan pelayanan Maternal dan Neonatal mempunyai fungsi hampir mirip dengan Polindes, namun mempunyai tenaga kesehatan, sarana dan prasarana yang lebih memadai antara lain tersedia dokter, bidan dan perawat, mobil puskesmas keliling, dan sebagainya. Puskesmas Non-PONED dapat menyelenggarakan pelayanan pertolongan persalinan normal, melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangannya dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK.Puskesmas Non-PONED sekurang-kurangnya harus mampu melakukan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan ke Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK, yaitu semua pasien dengan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, ibu hamil / bersalin yang datang sendiri maupun yang dirujuk oleh Bidan di Desa atau Dukun / Kader.Jenis dan lingkup pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dapat dilakukan di Puskesmas Non-PONED meliputi:a. Pemeriksaan Kehamilan / Antenatal

Care (ANC) dengan 7T yaitu timbang berat badan, mengukur tekanan darah dan tinggi fundus, pemberian imunisasi tetanus toxoid, pemberian tablet tambah darah (TTD), tatap muka dan tes urine.




(perawatan tali pusat, pemberian salep mata, Vitamin K injeksi &

Imunisasi Hepatitis B1).g. Pelayanan Manajemen Terpadu

Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).


i. Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sesuai ketrampilannya, antara lain:1. Stabilisasi pasien gawat darurat

Obstetri dan Neonatal.2. Melakukan Kompresi Bimanual

pada ibu dengan perdarahan postpartum.

3. Melakukan Manual plasenta pada kasus retensio plasenta.

4. Melakukan digital kuretase pada kasus rest plasenta.

5. Melakukan resusitasi sederhana pada kasus asfiksia bayi baru lahir.

6. Melakukan Metode kanguru pada BBLR diatas 2000 gram.

j. Melakukan rujukan pasien maternal dan neonatal.

3. Puskesmas PONEDPuskesmas PONED merupakan Puskesmas yang mempunyai Tim Dokter dan Bidan yang mampu, terlatih dan terampil serta adanya sarana prasarana yang memadai untuk melakukan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar (PONED) 24 jam dalam wilayah beberapa puskesmas. Puskesmas PONED memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir baik yang datang sendiri atau atas rujukan Puskesmas, Bidan di Desa atau rujukan Kader/Dukun.

Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus persalinan atau bayi dengan komplikasi tertentu

sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan pada Rumah Sakit PONEK.

Jenis dan lingkup pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di Puskesmas PONED meliputi:a. Pemeriksaan Kehamilan / Antenatal

Care (ANC) dengan 7T yaitu timbang berat badan, mengukur tekanan darah dan tinggi fundus, pemberian imunisasi tetanus toxoid, pemberian tablet tambah darah (TTD), tatap muka dan tes urine.




(perawatan tali pusat, pemberian salep mata, Vitamin K injeksi & Imunisasi Hepatitis B1).

g. Pelayanan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).


i. Melakukan tindakan pada kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sesuai ketrampilannya, antara lain:1. Stabilisasi pasien gawat darurat

obstetri dan neonatal2. Pemberian oksitosin parenteral

atau drip intravena.3. Pemberian antibiotika injeksi

atau injeksi intravena.4. Penanganan perdarahan post

partum5. Melakukan manual plasenta

pada kasus retensio plasenta6. Melakukan kuretase pada kasus

sisa/rest plasenta7. Penanganan pre eklamsia/

mu

et

da

im

aa


eklampsia dengan obat MgSO48. Melakukan pertolongan

persalinan dengan letak sungsang

9. Melakukan pertolongan persalinan dengan distosia bahu

10. Melakukan vakum ekstraksi dan forcep ekstraksi pada partus lama

11. Penanganan infeksi nifas12. Melakukan resusitasi pada kasus

asfiksia bayi baru lahir13. Penanganan bayi dengan Berat

Badan Lahir Rendah (BBLR), berat badan bayi antara 1500 - 2500 gram

14. Penanggulangan hipotermi pada bayi baru Lahir (BBL).

15. Penanggulangan hipoglikemi pada BBL

16. Penanggulangan ikterus pada BBL

17. Penanggulangan masalah pemberian minum pada BBL

18. Penanggulangan gangguan nafas pada BBL

19. Penanggulangan kejang pada BBL

20. Penanggulangan infeksi pada BBL

j. Melakukan rujukan pasien maternal dan neonatal

4. Rumah Sakit PONEKDalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, ada yang disebut dengan Rumah Sakit dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif atau Rumah Sakit PONEK. Rumah Sakit PONEK merupakan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan maternal dan neonatal sehari penuh (24 Jam) dan memiliki tenaga dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak dan bidan dengan kemampuan yang

terlatih, serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan obstetri dan neonatal dasar maupun komprehensif secara langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin dan ibu nifas baik yang datang sendiri atau rujukan dari Puskesmas PONED, Puskesmas, Polindes/Poskesdes atau masyarakat /kader/dukun bersalin dalam wilayah satu atau lebih Kabupaten /Kota. Rumah Sakit PONEK umumnya adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten/ Kota yang telah mempunyai dokter spesialis kandungan (Dokter SpOG) dan dokter spesialis anak (Dokter Sp.A).

Lingkup pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di Rumah Sakit PONEK adalah meliputi semua pelayanan Obstetri Neonatal Komprehensif, termasuk pemberian transfusi darah, bedah sesar dan perawatan neonatal intensif.

B. PRINSIP MERUJUK DAN MENERIMA PASIEN MATERNAL DAN NEONATAL

Dalam prosedur merujuk dan menerima rujukan pasien maternal danneonatal harus memenuhi prinsip sebagai berikut:1. Mencegah 3 Terlambat (3T). Semua

pasien maternal dan neonatal merupakan pasien gawat darurat yang memerlukan pertolongan segera.

2. Rujukan yang terencana. Pasien maternal dan neonatal yang diperkirakan dirujuk, harus sudah dipersiapkan sebagai pasien rujukan sejak awal ketika faktor risiko ditemukan saat pemeriksaan kehamilannya.

3. Upayakan pasien dalam keadaan

stabil. Petugas kesehatan/Dokter/ Bidan harus melakukan stabilisasi pasien terlebih dahulu sebelum merujuk pasiennya.

4. Diluar kompetensi petugas. Pasien harus dirujuk apabila pasien yang untuk penatalaksanaannya sudah tidak lagi menjadi kewenangan bagi fasilitas Polindes/Poskesdes/Puskesmas yang bersangkutan.

5. Ada komunikasi awal. Lakukan kontak terlebih dahulu dengan Rumah Sakit / Puskesmas yang dituju untuk mencegah kemungkinan tidak dapat ditangani atau terlambat ditangani karena tidak adanya atau tidak siapnya dokter spesialis yang dituju.

Prosedur klinis dan prosedur administrasi dalam merujuk pasien maternal dan neonatal mengikuti prosedur rujukan pasien umum. Tapi pasien maternal atau neonatal dapat masuk ke Unit Gawat Darurat atau langsung menuju ke Poliklinik Jaga Kebidanan dan Anak atau Ruang Bersalin (VK) Obstetri Kebidanan yang sudah ditentukan di Rumah Sakit tujuan atau ke Poliklinik Pagi Obstetri Kebidanan, disesuaikan dengan kondisi klinis / tingkat kedaruratannya.Surat Rujukan pasien maternal dan neonatal tetap menggunakan formatstandar surat rujukan pasien umum .

Prosedur administrasi dan klinis menerima dan membuat balasan rujukan pasien maternal dan neonatal mengikuti prosedur standar rujukan pasien umum. Apabila penderita keluar dari perawatan / rumah sakit agarmelakukan komunikasi dengan memberi surat balasan rujukan kepadapihak pengirim dengan menggunakan format surat balasan rujukan.*


layaNaNruJukaN keseHataN di PuskesmasPoNed karaWaNG

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada

ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya. PONED merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia yang masih tinggi dibandingkan di Negara-negara Asean lainnya.

Millennium Development Goals (MDGs) sebagai road map atau arah pembangunan kesehatan di Indonesia

mempunyai delapan tujuan, dimana dua diantaranya adalah untuk menurunkan AKI dan AKB. Kematian ibu saat ini masih merupakan salah satu masalah karena tingginya Angka Kematian Ibu mempunyai dampak yang besar terhadap keluarga dan masyarakat (L. Ratna Budiarso et al, 1996).

Dalam upaya tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012, mengalokasikan anggaran dana kesehatan sebesar 10 persen dari total APBD. Hal ini sesuai amanat UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Salah satu target utama dalam pembangunan kesehatan tersebut adalah dengan merencanakan pembangunan

200 Puskesmas PONED. Kemudian meluncurkan kebijakan Pembiayaan Ibu Hamil Masyarakat Miskin (Bumi Maskin), Pembangunan Gedung Rawat inap Keluarga Miskin di 5 wilayah terpilih, Rehabilitasi Bangunan Puskesmas/Rumah Sakit, Peningkatan Kesejahteraan Dokter/Bidan/Paramedis, penyediaan dan promosi PHBS secara massal serta revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.

Salah satu daerah yang kini telah mempunyai puskesmas PONED adalah di Cikampek, Kabupaten Karawang. Keberadaan puskesmas tersebut telah dirasakan cukup membantu dalam menekan AKI dan AKB di daerah sekitarnya. Namun program tersebut bukannya berlangsung tanpa hambatan, karena masih ada saja rintangan yang dihadapi oleh tenaga medis berkaitan dengan administrasi pelayanan medis, dan keterbatasan sarana lainnya.

dr. Darwinshah Amril selaku penanggung jawab puskesmas PONED Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengeluhkan, masih ada saja bidan desa yang merujuk pasien ibu hamil dengan tidak menyertakan dokumen rujukan. Biasanya pasien rujukan datang sendiri, tanpa pendampingan dari bidannya. Kondisi seperti ini akan menjadi problem komunikasi, antara perujuk dan yang menerima rujukan. Ini baru satu sisi kendala merujukkan layanan rujukan. Belum kendala lainnya seperti keterbatasan sarana transportasi, dana operasional dan sarana pelayanan kesehatan yang mendukungnya.

Dalam sebuah kesempatan perbincangan dr. Darwinshah Amril menjelaskan secara lebih rinci mengenai solusi masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan terus melakukan pelatihan dan pembinaan kepada dokter dan bidan puskesmas poned, mendatangkan dokter spesialis anak dan kebidanan untuk memberi mentoring. Menyamakan persepsi kebidanan dan neonatal berdasarkan SOP yang disepakati. Selain itu juga melakukan review maternal. Sehingga

mu

et

da

im

aa


dapat melakukan pencegahan terhadap munculnya kasus tertentu.

“Banyak sisi yang harus nyambung untuk mendukung mekanisme rujukan pelayanan kesehatan berjalan lancar. Mulai dari kegiatan posnyandu, bidan desa, polindes, puskesmas pembantu, puskesmas PONED, RSUD Kabupaten/Kota, RSUD provinsi dan Rumah Sakit Umum Pusat, “ demikian jelasnya lebih jauh.

Salah satunya Pertama adalah kemauan petugas untuk menolong. Kemauan itu awal dari segalanya. Tanpa kemauan, segalanya tak akan ada artinya. Kemauan ini harus ada pada diri kader, bidan, perawat, dokter dan siapapun yang terlibat dalam proses rujukan tersebut. Sebagai contoh, bidan desa bernama Halimah. Sudah 20 tahun lebih mengabdi sebagai bidan desa. Saat ini mengabdi sebagai bidan desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang.

Awal mengabdi, banyak tantangan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program KIA & KB. Tantangan dan hambatan ini rata-rata berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tapi dengan kemauan dan kesabarannya, Halimah dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Halimah, bidan desa ini, bergabung dengan 10 kelompok pengajian ibu-ibu. Setiap kali datang ke pengajian selalu memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan ibu, anak dan

KB. Bukan hanya pengajian yang dia sambangi, tapi juga berbagai forum masyarakat dan pertemuan desa. Bidan Halimah ternyata mampu menggalang RT, RW, Kepala Desa dan Camat memberi dukungan program kesehatan yang disampaikannya kepada mereka semua.

Berkat peran serta dari bidan tersebut membuat keluarga dan orang lain dari berbagai risiko kesehatan, khususnya persalinan, mampu mendapatkan pelayanan medis secara lebih berarti. Hal ini terbukti dengan semua ibu dan bayi risiko tinggi dari wilayahnya tertolong dengan selamat. Karena bidan Halimah selalu mendampingi pasien rujukannya sampai ke puskesmas PONED atau Rumah Sakit Umum Daerah terdekat.

Ketika ditanya apa yang menjadi motivasi berbuat demikian ? bidan Halimah menyatakan,“ Ini adalah investasi untuk tabungan akhiratku. Saya juga tidak pernah marah, apalagi dendam. Semua kesulitan saya jalani secara alamiah saja,”

Kedua; Sarana kesehatan. Fasilitas rujukan harus tersedia sesuai dengan tingkat pelayanan. Mulai dari tingkat desa tersedia pelayanan kesehatan, berupa posyandu, polindes, puskesmas pembantu atau puskesmas satelit. Untuk tingkat Kecamatan, harus memiliki puskesmas PONED( rujukan). Biasanya, puskesmas ini mengampu beberapa puskesmas satelit dan bidan desa.

Secara teori, diperkirakan 15-20 persen kelahiran memiliki risiko tinggi.

Kelompok inilah yang harus mendapat rujukan ke puskesmas PONED. Bila puskesmas PONED tidak mampu karena tidak tersedia sarana atau tenaga kesehatannya, baru dirujuk ke rumah sakit umum daerah setempat yang terdekat. Kelahiran normal cukup dibantu bidan desa atau puskesmas setempat.

Ketiga; Transportasi, kendaraan yang digunakan mengangkut pasien dari satu tempat menuju sarana kesehatan rujukan. Beberapa desa, seperti desa Jomin Timur, di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang mendapat bantuan mobil ambulan desa dari Bupatinya. Selain itu juga ada ambulan puskesmas, mobilnya dokter atau bidan. Jadi harus tersedia kendaraan untuk mengantar rujukan persalinan ke puskesmas PONED, atau rujukan yang lebih tinggi.

Tidak cukup hanya tersedia kendaraan, tapi juga harus ada sopir dan biaya operasionalnya. Untuk biaya operasional atau transport, telah tersedia bantuan operasional kesehatan ( BOK) di setiap puskesmas. Dana BOK ini besarannya berbeda setiap puskesmas, bergantung wilayahnya. Untuk wilayah yang sulit geografisnya, mendapat dana lebih besar, seperti puskesmas di wilayah Indonesia Timur.

Untuk beberapa daerah, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta sudah mengembangkan sistem pengelolaan gawat darurat terpadu ( SPGDT). Melalui sistem ini mekanisme rujukan pasien dengan risiko tinggi, akan lebih pasti mendapat pelayanan dengan baik. SPGDT tersebut dapat meminimalkan kemungkinan terjadi pasien rujukan tidak mendapatkan tempat, karena tingkat isian rumah sakit yang sudah penuh. Dengan sistem ini pula pasien sudah dapat diarahkan, oleh petugas kesehatan ke rumah sakit mana harus dirujuk secara cepat dan tepat. Sementara rumah sakit yang akan menerima rujukan juga sudah mempersiapkan diri, untuk menangani pasien rujukan tersebut.. Dengan demikian, diharapkan tidak ada keterlambatan penanganan pasien.*


dr Darwingshah Amril,kepala Puskemas Poned cikampek

PeNtiNGNya komuNikasi aNtar PetuGas medis

dalam sebuah sambutannya setahun yang lalu Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan bahwa perhitungan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010, yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan kenaikan angka Indeks Kesehatan Jawa Barat. Harapan itu berhasil diwujudkan dengan kerja keras semua pihak. Diantaranya dengan mengalokasikan anggaran kesehatan tahun 2011, sebesar 7,56 persen dari APBD atau setara dengan Rp 743,75 miliar lebih. Diharapkan pada tahun 2012 alokasinya mencapai 10 persen dari total APBD sesuai amanat UU No.36/2009 tentang Kesehatan.

Hal tersebut antara lain dilakukan dengan merencanakan pembangunan 200 Puskesmas Poned, meluncurkan kebijakan Pembiayaan Ibu Hamil Masyarakat Miskin (Bumi Maskin), Pembangunan Gedung Rawat inap Keluarga Miskin di 5 wilayah terpilih, Rehabilitasi Bangunan Puskesmas/Rumah Sakit, Peningkatan Kesejahteraan Dokter/Bidan/Paramedis, penyediaan dan promosi PHBS secara massal serta revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.

Hal yang berbeda justru terjadi di lapangan saat pelaksanaan berbagai program tersebut. Salah satunya

adalah soal komunikasi antara tenaga kesehatan bidan desa, dan tenaga kesehatan Puskesmas sering mengalami mis-komunikasi. Ini sering dikarenakan pada saat kunjungan yang dilakukan oleh bidan desa ke suatu daerah untuk menangani ibu hamil bermasalah, tidak menyertakan catatan status pasien. Bahkan ada yang tidak mengantar ke Puskesmas PONED, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Biasanya juga gini, nggak pakai

surat rujukan dari bidan desa, nggak diantar pula. Istilahnya belum ada serah terima sehingga tidak tahu kondisinya” ujar dr Darwingshah Amril selaku kepala puskemas PONED Cikampek. Lebih lanjut ia mengatakan, meski begitu kondisinya Puskesmas PONED Cikampek tetap melayani dan menangani pasien yang datang dengan atau tanpa rujukan.

Untuk memperbaiki masalah komunikasi tersebut, pihaknya

dr Darwingshah Amril

setiap hari Jumat selalu mengadakan pertemuan antara kepala puskesmas dengan bidan–bidan desa. Dengan demikian diharapkan ketimpangan komunikasi tersebut tidak akan terjadi lagi. Masalah administrasi juga sering ganjalan, dimana pencatatan angka kematian ibu hamil dan bersalin sering tidak tercatat dengan baik. Karena ada pasien yang langsung mendapat rujukan ke Rumah Sakit, sehingga banyak yang tidak melalui Puskesmas PONED.*

mu

et

da

im

aa


Hj. Roshayati, Amkeb

Suka Duka Bidan Puskesmas PONED

PaNtaNG meNyeraH memBerikaN PeNyuluHaN kB

dalam upaya penurunan AKI dan AKB, salah satu hal yang diupayakan adalah pengadaan Puskesmas dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Dasar). Puskesmas PONED diharapkan mampu menjadi rujukan antara sebelum Rumah sakit untuk mengatasi kegawatdaruratan yang terjadi pada ibu hamil, melahirkan dan nifas. Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu faktor penyebab kematian ibu adalah keterlambatan merujuk ke Rumah Sakit apabila ada kegawatdaruratan. Keterlambatan ini biasanya lebih berkaitan dengan kondisi geografis.

Salah satu daerah yang mempunyai Puskesmas PONED adalah Kabupaten Karawang. Di daerah ini setidaknya terdapat dua Puskemas PONED, yakni di Puskesmas Tempuran dan Puskesmas Jatisari. Di daerah tersebut untuk kegiatan medis penunjang ibu hamil ditangani oleh bertugas sebanyak 660 orang. Terdiri dari, bidan koordinator 50 orang, bidan puskesmas 140 orang, bidan puskesmas PONED 99 orang, serta bidan desa mencapai 371 orang.

Jumlah ini tentu saja tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dicapai oleh semua petugas medis tersebut. Bahkan untuk sarana dan prasarana yang ada saja dirasakan masih kurang untuk menunjang tugas

mereka. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun sedang berupaya menggarap pembangunan 200 Puskesmas Poned. Anggaran kesehatan pun digenjot hingga 10 persen pada APBD tahun 2013 mendatang.

Kurangnya sarana dan prasarana serta kesulitan medan tersebut, juga diutarakan oleh seorang bidan PONED di Kabupaten Karawang, “Dulu kalau musim hujan sering banjir dan tanahnya tanah liat, jadi kalau terjun ke lapangan harus pakai sepatu bot”, ujarnya, ketika ke Tim Mediakom yang mengunjungi tempat kerjanya.

Hebatnya lagi kendala alam bagi bidan ini, tidak menghalangi pengabdiannya untuk melayani masyarakat. Menurutnya justru yang

sering menjadi hambatan adalah kesadaran masyarakat yang rendah. Ini membuat mereka sering merasa kurang nyaman dalam bekerja. Ketika tim Mediakom menanyakan seperti apa kasusnya, Bidan itu mengatakan bahwa ada komunitas agama yang susah untuk ber-KB, sehingga anggota masyarakat tersebut bahkan ada yang sampai punya anak sampai 12.

Usahanya untuk memberikan penjelasan KB kepada masyarakatpun mengalami kebuntuan, bahkan ia sempat dimusuhi oleh komunitas tersebut. “Untuk mengatasi hambatan tersebut kami kemudian minta bantuan tokoh agama setempat untuk memberikan penerangan kepada kelompok tersebut, guna melaksanakan program KB. Hal tersebut kami lakukan karena menurut masyarakat setempat program KB bertentangan dengan ajaran agama mereka,” ujarnya.

Akhirnya berkat usaha keras anggota kelompok tersebut, pada awalnya menentang program KB lambat laun mulai berkurang. Kini hanya tinggal 10 persen yang masih belum menerima program KB, beberapa diantaranya adalah tokoh agama di komunitas tersebut. “Keyakinan dan kepercayaan mereka yang kuat yang sering menjadi kendala program KB”,ujarnya.

Ketika ditanya oleh Tim Mediakom, apakah ia pernah sakit hati saat dimusuhi? “Sakit hati mah ada, tapi untunglah suami saya selalu membimbing untuk berdoa, ” ujarnya.

Kini para bidan boleh berbangga karena masyarakat di sekitar puskesmas PONED Karawang, tingkat kesadaran terhadap Program dan kesehatan ibu hamil sudah mulai membaik. Hal ini membuktikan bahwa dengan kerja keras semua hambatan bisa dilewati dengan baik.*(tim)


Peran Nakes Promkes di Puskesmas

PetuGas Promkesdi PuskesmassaNGat diButuHkaNrasio ibu meninggal 1 dari 1.100.

Salah satu langkah untuk mengurangi AKI dan AKB adalah dengan imunisasi dan pemberdayaan bidan. Peran tenaga kesehatan non medis, yaitu petugas promosi kesehatan tidak bisa dianggap remeh, sejumlah program – program kesehatan dari Kemenkes, Dinkes Kota / Kabupaten bisa macet. Di sejumlah puskesmas, tenaga medis menjalankan tugas ganda, yaitu melakukan penanganan medis dan menjalankan sosialisasi program kesehatan.

Keberadaan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan sangat ditentukan oleh tenaga pendukungnya. Selama ini sejak dari periode awal hingga kini pada umumnya tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan adalah orang-orang yang peduli (concern) pada bidang ini. Tapi karena jumlahnya sangat terbatas dan

berada dalam lingkup struktur yang terbatas serta tidak strategis, maka gemanya kurang terdengar. Dalam hal ini, pengalaman menunjukkan, bahwa pengakuan terhadap eksistensi Promosi Kesehatan dan pengembangannya termasuk ketenagaannya pada saat ini, tidaklah diperoleh dengan mudah. Artinya ada suatu proses panjang yang cukup melelahkan yang harus ditempuh untuk dapat mencapai situasi seperti sekarang.

Minimnya tenaga promkes di Puskesmas terlihat ketika tim Mediakom terjun ke lapangan, menemui petugas kesehatan di Puskesmas Cikampek Jawa Barat. Menurut Dedeh Hadiati, SKM, Mkes dari Dinas Kesehatan Kab. Karawang, keberadaan tenaga promkes di Puskesmas memegang peran penting dalam sosialisasi program dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

“Kendala yang kami hadapi adalah petugas promkes di Puskesmas sangat sering berganti”,ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan Dinkes mengalami kesulitan koordinasi, karena di pertengahan tahun petugas promkes berganti sehingga harus melakukan briefing ulang program yang sudah berjalan.

“Akhirnya karena petugas promkes sering berganti – ganti, kegiatannya tidak bisa berjalan maksimal. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada petugas A, ternyata di kemudian hari diganti dengan petugas B,” ujarnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan Kab. Karawang melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) dan memotret kinerja promkes di Puskesmas – Puskesmas di wilayahnya dengan metode “Assessment Akreditasi”. “Kebetulan assessment sudah ada dari Dinkes Jawa Barat, dan dialokasikan untuk 50 Puskesmas di Kab. Karawang,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan, dari hasil assessment promkes di berbagai puskesmas tersebut hasilnya kurang menggembirakan.

“Kinerja petugas promkes di beberapa puskesmas masih 20 – 30 persen, kalau kita menggunakan standar kelulusan kinerja 70. Kemungkinan hal itu bisa terjadi lantaran petugasnya yang sering berganti–ganti,” jelasnya. Evaluasi kinerja petugas Promkes di Kabupaten sampai saat ini masih dilakukan, semoga tidak semua kinerja petugas promkes di Puskesmas mengecewakan kinerjanya.*

data dari badan dunia United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa dari 5 juta kelahiran ada di Indonesia

setiap tahunnya, diperkirakan 20 ribu ibu meninggal akibat komplikasi kehamilan atau persalinan. Rasio kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan yang tertinggi di negara Asia Tenggara, yaitu 1 dari 65. Rasio ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga, Thailand, yang hanya memiliki Promosi kesehatan di desaJomin dilakukan oleh kader Posyandu

mu

et

da

im

aa


dalam sebuah acara peresmian SMS gateway Sistem Informasi dan Komunikasi Jejaring Rujukan Gawat Darurat Ibu dan Bayi Baru Lahir (SiJariEmas)

di Bandung, dinyatakan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar siap menekan angka kematian ibu yang diakibatkan proses kehamilan dan persalinan. Risiko kematian ibu dan bayi baru lahir bisa dicegah jika sistem rujukan berjalan baik. Hal tersebut dilakukan karena terjadinya kasus kenaikan laporan kematian ibu, diakibatkan proses kehamilan dan persalinan yang tercatat Dinkes Jabar adalah 804 pada 2010, dan 850 pada 2011. Sementara kasus kematian bayi pada tahun yang sama menunjukkan peningkatan dari 4.982 menjadi 5.070 kasus.

Dalam usaha menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), Dinkes Jabar terus berusaha memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat,

dan tidak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya peran serta dari masyarakat berpartisipasi menjaga kesehatan. Untuk itu Dinkes Pemprov Jabar mencanangkan 1 kecamatan 1 puskesmas PONED untuk setiap Kota / Kabupaten. Hal tersebut membuat setiap wilayah yang ada di Jawa Barat diperbolehkan mengusulkan puskesmas di wilayahnya, berubah menjadi Puskesmas PONED.

dr.Khoiriyah, selaku Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus Dinkes Pemprov Jawa Barat menyatakan, “Tentunya semua proposal kita uji kelayakannya, terutama dalam soal biaya, ” tambahnya. Di Jawa Barat telah ditetapkan 2 model puskesmas PONED, yaitu model 200 m2 dan model 364 m2. Untuk model kedua hanya sedikit yang dibangun, karena lahan tersedia hanya ada Puskesmas standar.

Untuk tindak lanjut mengenai pembangunan tersebut, Dinkes melakukan kerjasama dengan

Pemerintah Kota / Kabupaten untuk penyediaan lahan. Sedangkan alat kesehatan, tenaga kesehatan dan bangunan difasilitasi oleh Pemprov. Kemudian untuk kebutuhan lain yang tidak terdanai oleh Pemprov disediakan oleh Pemda /Pemkab, terutama untuk tenaga kesehatan tambahan. Hal ini dikarenakan syarat Puskesmas PONED adalah melayani selama 24 jam. Tak hanya itu, Dinkes Pemprov juga menfasilitasi pelatihan untuk tenaga medis yang ditempatkan di Puskesmas PONED. “Sekarang Pemkot / Pemkab juga melakukan pelatihan sendiri untuk mencukupi tenaga medis, yang akan ditempatkan di Puskesmas PONED”,

diNkes JaBar caNaNGkaN 1 kecamataN 1 Puskesmas PoNed

tambahnya.Sejak tahun 2011, Gubernur Jabar

memberikan bantuan keuangan untuk pengadaan Puskesmas dan operasionalnya di wilayah Jawa Barat. Bantuan keuangan tersebut diberikan langsung ke Pemkot dan Pemkab, yang mempunyai Puskesmas PONED.

Menurut dr. Khoiriyah, kendala terbesar dalam operasional Puskesmas PONED, adalah tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga dokter. Hal ini dikarenakan para dokter cenderung kurang berminat untuk ditempatkan di Puskesmas PONED, yang biasanya berada di wilayah – wilayah terpencil.

Saat ini belum semua Puskesmas PONED di wilayah Jabar dimanfaatkan secara optimal. Menurut Khoiriyah pembangunan Puskesmas PONED, harus dibarengi dengan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat di sekitarnya untuk mengoptimalkannya.*(pwt)


dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, MSi, MH.Kes

“SNOW BALL“ akses daN mutu PelayaNaN keseHataN

Apa Program Prioritas Dinkes Jabar?Program prioritas mengikuti “red

line” garis kesinambungan antara pusat, provinsi dan kota, RPJMD Prov. Jabar, lalu MGD”s dan IPN setelah mengalami perhitungan prioritasnya adalah bagaimana peningkatan “akses dan mutu pelayanan”. Kalau bicara “akses” artinya tidak boleh ada seorang pun warga masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Meski kata kuncinya akses dan mutu ternyata sebuah “snow ball, ternyata disitu ada peningkatan sarana pemerintah maupun rumah sakit, pemerintah mulai dari RS, Puskesmas, Poned, Pustuk dan Polindes. Swasta pun kami sentuh juga, karena swasta pun ternyata mempunyai porsi yang besar dalam pelayanan, mulai RS swasta, Klinik – Klinik Swasta, RS – RS Khusus, bahkan dokter praktek swasta. Setelah sarana, kemudian kita lihat kemampuan mereka memberikan

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai jumlah populasi penduduk terbesar di Indonesia, selain itu kondisi alam Jawa Barat relatif tidak rata, bergunung - gunung sehingga akses ke pelayanan kesehatan relatif lebih sulit di wilayah - wilayah terpencil. Untuk mendobrak keterbatasan akses ke layanan kesehatan di wilayah

terpencil, Dinkes Pemprov Jabar melakukan terobosan dengan meluncurkan sebuah sistem pelayanan hotline terpadu, yang dilayani langsung oleh tenaga kesehatan yang berasal dari rumah sakit. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, MSi, MH.Kes.

mu

et

da

im

aa


pelayanan. Dengan dua hal ini Pemprov Jabar membentuk Lembaga sertifikasi kesehatan dan mutu (LSSK), dengan cara iso, akreditasi, sertifikasi, dan sudah diakui oleh BAPETEN. Saat ini LSSK sudah melakukan penilaian sarana yang ada sebanyak 38% , meski masih banyak yang belum dinilai, tapi setidaknya dari awal ini menyuntik yang lain – lain mau ikut dengan penilaian ini.

Kenapa Dinkes melakukan penilaian ini?

Kedepan kita akan beririsan dengan SJSN, karena SJSN hanya melihat lini primer dan sekunder, tidak membedakan mana milik pemerintah dan swasta, dengan harapan sama standar. Dengan akses dan mutu ada sarana, kompetensi, ternyata ada sistim yang tersentuh, yaitu sistem rujukan, maka salah prioritas Dinkes Jabar adalah sistem rujukan. Setelah itu Dinkes melakukan penjenjangan, mana yang boleh dilakukan di lini primer, lini sekunder dan lini tersier. Dengan itu saja “Snow Ball” nya sudah menarik teman di fakultas, provinsi sehingga kita mempunyai standar sistem rujukan, mulai dari standar saranan, kompetensi, jenis penyakit yang dilakukan, standar kewenangan dan aturan di lini primer, sekunder, dan tersier. “Snow ball” ini akhir juga melahirkan Perda tentang JPKM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ), semuanya larinya ke akses dan mutu yang ujung – ujung ke SJSN. Sekarang Dinkes Jabar mempunyai peta ( map) sarana, kompetensi, sistem yang berasal dari penilaian yang digunakan dalam layanan “call center”.

Seperti apa isi Perda JPKM?Perda ini adalah memberikan

jaminan bagi masyarakat dan pemberi jasa pelayanan itu sendiri. Pertama : jaminan masyarakat yaitu tadi “akses” dimana Undang – Undang mengatakan, kesehatan adalah hak setiap orang dan pemerintah bersama masyarakat wajib mengupayakannya termasuk masyarakat yang termarginalkan , termasuk dari Jamkesnas, Jamkesda,

sampai masyarakat swasta yang mempunyai kemampuan membayar. Kedua : jaminan bagi pemberi jasa pelayanan, yaitu jaminan keamanan, karena beberapa kewenangan sudah diturunkan ke bawah, yang asalnya Puskesmas tidak boleh melakukan sekarang boleh melakukan, juga jaminan dananya. Ke depan ada beberapa peraturan akan ada yang kita labrak, contohnya pengadaan obat – obat di Puskesmas yang asalnya hanya mengacu pada Keputusan Menteri yang mengatur jenis obat, kita akan menambah jenis – jenis obat tertentu yang tidak ada di SK tersebut agar tidak membedakan swasta dan pemerintah. Kalau tidak nanti larinya ke swasta semua atau pemerintah semua, sekarang kita buka keran itu. Ini “on the way” , Jabar sudah memulai 2 tahun yang lalu.

Bagaimana dengan pelaksanaan Call Center (SPGDT) ?

Saat ini karena belum ter-organize oleh dana kita baru mengambil 5 kabupaten terdekat, karena call center kita sedikit berbeda dengan yang lainnya, call center ini melibatkan mereka yang sehari – hari memberikan pelayanan di hilir, ke depan dengan 272 RS, 334 Poned minimal akan mendapat jadwal jaga bergilir 3 shift untuk bisa menjiwai, kenapa masyarakat itu datang , karena mereka perlu pelayanan. Sehingga begitu call center koneksitas dengan rumah yang dituju, dia tidak bisa diam, karena dia bisa merasakan bagaimana tegangnya dia saat menerima telepon untuk masyarakat yang menelpon dan menunggu kepastian yang RS yang ditelpon. Coba seandainya dia tidak merupakan bagiannya, kalau ditelpon biasanya diam – diam saja.

Bagaimana tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan?

Untuk mencapai akses ini kita tidak bisa menjawab kalau tidak ada laporan masyarakat, untuk itu kita buka kotak – kotak saran. Kalau tidak kita

tidak fair, kan ? Bisa saja kita ngomong 100% terlayani. Indikatornya mana? Jadi kita buka kotak saran, maka kita lihat sebenarnya mana yang belum terlayani. Maka kita kita berani bercerita kenapa harus ada kesamaan standar, karena kotak saran yang ngomong tidak mau lagi ada perbedaan pelayanan pemerintah dan swasta. Salah satu indikator seperti yang dikatakan Bu Menkes, potong birokrasi, reformasi, memberikan respons yang cepat, inilah bentuk arahan tadi. Tapi banyak peraturan yang menghambat, itulah sebabnya “snow ball” berputar, adanya peraturan berubah, jadi nanti tidak boleh orang marah – marah lagi, misalnya pemeriksa, kadang – kadang kita mau maju pemeriksa kaku sekali. Tapi apakah itu yang akan menghambat langkah kita, kan larinya sekarang adalah kepuasan pasien, mungkin saja kepuasan pasien itu akan bertabrakan dengan peraturan, yang mungkin saja peraturan itu perlu kita reformasi. Kalau kita dituntut untuk responsif, proaktif jangan dihalangin, karena hukum itu kan sifatnya berubah sesuai dengan keadaan, para penegak hukum itu perlu kita training untuk melihat keinginan masyarakat. Kalau tidak, tidak ada yang berani melakukan terobosan, yang penting tidak untuk kepentingan pribadi, ada alasannya dan tujuannya jelas.

Bagaimana dukungan Pemprov Jawa Barat terhadap Program Dinkes?

Gubernur sangat responsif, bahkan beliau membentuk tim independen yang terdiri dari pakar-pakar perguruan tinggi untuk menjembatani keinginan kita untuk “landing”nya masyarakat Jawa Barat. Jadi kita tidak berjalan sendiri, baik Gubernur dan Legislatif mendukung, bahkan saat ini anggaran kesehatan APBD Jabar 10,3% jadi sudah sesuai dengan UU. Sekarang kita mendorong kabupaten dan kota, karena keinginan kita tidak bisa berjalan mulus ke bawah karena beberapa kabupaten dan kota masih dengan kerajaannya


sendiri dengan merasa desentralisasi, karena mereka merasa itu program provinsi, seharusnya provinsi yang membiayai 100%. Itulah yang perlu kita bukakan hatinya, pengertiannya karena semua buat masyarakat Jawa Barat, karena tujuan kita untuk rakyat Jawa Barat, itulah tujuan kita mengabdi.

Bagaimana alokasi dana APBD kesehatan Jawa Barat?

Tidak semua dana tersebut ada di Dinkes, uang itu disebar ke rumah sakit provinsi, termasuk pula program – program yang mendukung program kesehatan, misalnya posyandu, dengan program SCSN ini ada program Desa Siaga, program SCSN tanpa menyentuk posyandu, Desa Siaga kolaps kita. Karena pola hidup bersih sehat di Jabar masih jelek, jamban keluarga masih jelek, rumah tangga sehat masih jelek, cakupan

air bersih masih jelek, maka di Perda kita masukkan program preventif dan promotif, dimana jaman dulu tidak berani memasukan karena tidak kelihatan mata. Susah mengukurnya perubahan perilaku, karena harus lewat survei.

Berkait dengan akses dan mutu apakah tingkat Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi bisa tercapai?

Di Jawa Barat kalau menggunakan rasio sudah tercapai, MDG’s mengatakan AKB pada tahun 2015 harus 102 / 100.000, angka kita sudah 89 / 100.000 kelahiran hidup, tapi begitu dirubah angka absolut sangat menakutkan, karena penduduk Jawa Barat sekitar 45 juta maka sangat menakutkan karena jumlah penduduknya. Setiap Bu Menkes menanyakan AKB & AKI tertinggi pasti Jawa Barat, saya harus kebal, justru itu

menjadi daya support terbesar, setelah di break down ternyata angka terbesar ada di 10 kabupaten kota di Jawa Barat. Kalau bisa diintervensi, bisa menurunkan 50% angka kematian dalam waktu 1 tahun, ternyata penyebab kematiannya adalah penyakit – penyakit yang bisa dideteksi, kalau bisa dideteksi se dini mungkin, intervensi se-dini mungkin bisa menurunkan angka kematian. Dulu kenapa tidak terdeteksi, karena akses nya masih susah, faktor geografis Jawa Barat cukup menyulitkan akses layanan kesehatan, dengan mendekatkan akses dan mutu diharapkan akan memperbaiki angka kematian. Melalui instruksi Gubernur Jabar , dengan landasan Inpres 1 dan 3 , memperbanyak sarana Poned di setiap kecamatan, saat ini ada 600 kecamatan di Jabar, dan yang sudah terbangun Poned ada 334 kecamatan.*

PENERAPAN SPGDT di Jawa Barat dioperasikan sebagai langkah intervensi untuk menekan AKI dan AKB di Jawa Barat yang tinggi secara nasional, jadi layanan ini ditujukan untuk ibu hamil dan anak yang baru lahir. Dengan merangkul merangkul 5 kabupaten di wilayah Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung , di mana kelima kabupaten kota tersebut sebelumnya sudah terjalin kerjasama untuk pelaksanaan sistem rujukan rumah sakit bagi pasien rujukan ibu hamil dan persalinan dari puskesmas atau Poned.Dengan kekuatan 47 rumah sakit rujukan di 5 kabupaten kota tersebut, SPGDT Dinkes Jabar mulai beroperasi pada bulan Juli, diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Target penurunan AKI dan AKB memang belum terlihat, karena belum ada 1 tahun beroperasi, tetapi respon

masyarakat sudah mulai terlihat. Call center yang berada di kantor dinkes Jabar ini sudah beroperasi selama 24 jam penuh untuk menerima telepon dari pasien – pasien rujukan atau dari puskesmas dan Poned. Perbedaan call center ini dengan lainnya adalah petugas yang menerima telepon adalah tenaga

medis langsung, yaitu perawat dan dokter yang secara bergiliran 8 jam sekali melayani telpon dari dari masyarakat yang membutuhkan layanan.Tenaga call center awalnya adalah petugas Dinkes, namun karena keterbatasan SDM maka Dinkes melatih tenaga medis untuk dari 47 RS tersebut untuk bertugas di call center. Saat ini setiap rumah sakit di 5 kabupaten tersebut secara rutin menugas tenaga medis mereka, yaitu dokter dan perawat untuk mengisi jadwal jaga. Pada perkembangannya telepon yang masuk call center ternyata tidak hanya dari pasien ibu dan mau bersalin rujukan dari Puskesmas atau Poned, tetapi juga pasien penyakit lainnya, seperti pasien jantung, kecelakaan. Meski begitu, fokus layanan tetap diberikan kepada pasien ibu bersalin dan bayi. Setiap hari melayani 10 – 15 panggilan telepon dari pasien dan rumah sakit rujukan.*

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

CALL CENTER “4261000” uNtuk meNuruNkaN aki daN akB di JaBar

mu

et

da

im

aa


Berdasarkan dari base evidence yang ada mengenai penyebab meninggal terbesar pada sekitar akhir 2006 hingga 2007 awal, menyebutkan

bahwa penyebab kematian terbesar adalah pada karena maternal-natal dan masalah mengenai trauma.

Tantangan Untuk Menekan AKI ibu dan bayi dari Pemerintah, yang memfokuskan dan memprioritaskan untuk mengintervensi tenaga dan alat untuk menekan kematian ibu dan bayi. Tetapi karena kurangnya dana dari Pemerintah membuat beberapa

rsud Waled cireBoN

taNtaNGaNuNtuk meNekaN aki

pihak, merasa perlu dilakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat kematian tersebut. Salah satunya adalah di RSUD Waled Cirebon yang lebih memberdayakan SDM yang ada. Saat itu dokter anak yang tersedia hanya 2 orang saja, namun berkat dukungan dari Pemda, dokter dari obgin yang tadinya hanya 2 dokter kemudian bisa ditambah menjadi 5 dokter. Hal ini disebabkan karena bagian obgin kegawatdaruratannya tidak bisa bisa ditawar, sehingga sangat diperlukan respon time cepat dalam penangananya. Selain itu juga karena

dengan hanya mengandalkan 2 dokter obgin dirasakan masih sangat kurang, untuk menanngani pasien di daerah ini.Berikut penuturan Kepala RSUD Waled Cirebon dr. Suwanta S. Mkes. kepada Majalah Mediakom dalam upaya menekan AKI dan AKB di Cirebon dan sekitarnya.

Dari 5 tersebut sudah cukup ?Belum, karena 2 dari 5 dokter

tersebut akan pensiun di bulan Desember dan Januari.

Yang 2 mau pensiun, jadi tinggal 3 yang aktif ?

Betul, tetapi misalnya mereka mau dikontrak lagi selama setahun juga tidak masalah. Walaupun demikian beban kerja mereka tidak akan maksimal, tapi paling tidak bisa diberdayakan menjadi kepala poli ataupun hanya melakukan kunjungan ke pasien saja. Penanganan operasi yang biasa mereka lakukan akan dikurangi, karena untuk operasi lebih dibutuhkan kecepatan jadi sudah selayaknya ditangani oleh dokter muda saja. Begitu juga untuk dokter anak tinggal 1 sudah pensiun,


dan akan diperpanjang, mungkin bisa untuk menangani poli juga dan bertugas sebatas kunjungan pasien saja. Sedangkan satu lagi hanya menangani neo-natal dan menangani tindakan medis ringan lain. Sehingga pertimbangan pemberdayaan SDM tetap ada terutama di bidang spesialisasi

Walaupun demikian berdasarkan evidence base yang ada dan tidak bisa ditawar, kami semua beserta jajaran komite medik, perawatan dan lainnya harus tetap fokus dan berusaha mengoptimalkan semua keterbatasan yang dimiliki oleh rumah sakit ini untuk menekan hal tersebut. Tampaknya semua usaha ini dilihat oleh Pemerintah cukup signifikan sebagai salah satu upaya menekan aki AKI dan bayi.

Sehingga selama 2 tahun berturut-turut menjadi juara di provinsi Jawa Barat tahun 2011 menjadi juara 2, dan di 2012 menjadi juara 1 seJawa Barat dan juara 1 Nasional di tahun yang sama.

Ini terkait dengan RS Sayang Ibu dan Bayi ?

Ya. Berdasarkan evidence base yang ada saat itu sangat , dengan usaha kami sebagai RS Sayang Ibu dan Bayi. Ini rupanya juga menjadi salah satu indikator dari Pemerintah dalam menilai keberhasilan sebuah rumah sakit. Hal tersebut juga dinilai oleh tim pemeriksa dari tim RSKS, IDAI dan organisasi profesi lain. Walalupun demikian kami juga melihat masih terdapat berbagai kekurangan yang ada di rumah sakit tersebut, mulai dari

SDM hingga keterbatasan tempat tidur. Kemudian kami mendapat bantuan dari Gubernur Jawa Barat berupa perluasan fisik bangunan. Hingga saat ini bantuan tersebut telah mencapai jumlah sekitar 46,5 miliar untuk tahun anggaran 2012-2013, dan dari APBD Kabupaten sebesar 13 miliar.

Jadi totalnya ? ini semua untuk pembangunan sarana fisik saja ?

Total semua biaya pembangunan tersebut 62 miliar, dan kita sebenarnya masih membutuhkan 120,1 miliar berdasarkan basic design yang sudah kami buat. Kesemua dana tersebut kami serahkan ke Pemerintah pusat dan Provinsi, kalau dana dari Pemda kayaknya sudah habis semua. Sehingga kapasitas rumah sakit Waled yang tadinya 134 tempat tidur, kini menjadi 252 tempat tidur. Dengan kenaikan kapasitas tersebut, rumah sakit tetap over kapasitas. Banyak pasien tetap belum semuanya bisa terlayani, terutama pasien kelas III yang tingkatnya mencapai 120 persen dari kapasitas yang ada. Hal tersebut sebenarnya kurang bagus. Untuk itu penambahan kapasitas ruangan sangat penting bagi kami. Apalagi saat ini rumah sakit kami akan menangani BPJS, karena kita sebagai rumah sakit harus bisa menerima semua pasien yang datang. Harapan kami dengan pembangunan tersebut, akan dapat menambah kapasitas yang ada dari 252 tempat tidur menjadi 536 tempat tidur. Di awal februari 2014 kami berharap semuanya sudah tercakup semua

Jadi semuanya ini akan selesai di awal 2014, sehingga saat nanti berlaku SJSN semuanya sudah siap ?

Saya berharap awal tahun 2014 semuanya sudah siap, walaupun ada sedikit tenggang waktu untuk pengadaan alat kesehatan. Terutama

dr. Suwanta S. Mkes

mu

et

da

im

aa


di awal semester I, terutama untuk pengadaan tempat tidur dan peralatan rumah sakit.

Jadi disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, juga dalam rangka persiapan BPJS ?

Bagi kami hal tersebut sangat logis, karena kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan sangat tinggi sekali. Untuk layanan kesehatan yang berkaitan dengan soal ibu dan bayi, kami juga membentuk unit khusus maternal dan neo-natal. Nantinya di sini akan dibangun sebuah bangunan khusus untuk ibu dan bayi yang terintegrasi. Ini menunjukkan komitmen kami bahwa angka kematian ibu dan bayi yang ada di rumah sakit ini, harus terus turun secara signifikan dengan didukung oleh SDM dan infra struktur yang ada. Setidaknya hal tersebut juga bisa menunjukkan bahwa upaya kami cukup maksimal, dalam menurunkan angka kematian bayi secara komprehensif. Kemudian karena adanya pengembangan infrastruktur ini, maka nantinya akan ada kekurangan tenaga medis. Jumlah karyawan yang

sebelumnya ada sekitar 599 orang, akan menjadi 1300 orang. Hal ini didasarkan atas analisa kebutuhan tenaga medis dari kami.

Jadi harus menambah sekitar 700 orang ?

Betul, dan ini sebenarnya sebuah persoalan tersendiri yang harus dipecahkan. Saat ini kami sedikit terkendala dengan sistem pengadaan CPNS yang ada, kemudian kami mengupayakan dengan berpedoman pada ketentuan BUMD. Kemudian kami akan mengadakan rekrutmen untuk persiapan tenaga medis yang ada, jadi begitu bangunan sudah siap kami tinggal menempatkan mereka secepatnya. Kendala lain juga ada antara lain untuk belanja pegawai dari rumah sakit, alokasi dananya bukan dari Pemda. Ini kemudian akan berpengaruh dalam perhitungan tarif BPJS. Karena Pemerintah menghitung hal tersebut di luar biaya gaji pegawai. Sedangkan proporsi saat ini pada Jamkesmas dan umum berkisar 70 : 30, sehingga dari golongan pasien yang umum tidak mampu menutup semua biaya yang

ada. Termasuk pasien dari Jamkesmas. Karena memang BPJS tidak menghitung gaji pegawai dalam struktur pembiayaan mereka.

Karena BPJS beranggapan bahwa gaji pegawai sudah mendapat gaji sendiri, dan termasuk biaya habis sekali pakai saja.

Benar. Sehingga ini merupakan tantangan tersendiri dan untuk itu kami juga sudah menyampaikan kepada bapak Bupati, mengenai kondisi yang akan terjadi dan juga kami berharap Ibu Menteri dan Bapak Gubernur harus memperhatikan kondisi tersebut. Karena efisiensi dan efektivitas yang ada di rumah sakit Waled, pada akhirnya akan habis untuk belanja pegawai baru. Padahal seharusnya efisiensi dan efektivitas oleh rumah sakit ini menurut BPJS, bisa dialokasikan untuk diklat pegawai ataupun pengembangan karyawan.

Walaupun demikian rumah sakit Waled tetap akan fokus pada pelayanan untuk ibu dan bayi. Serta menambahkan pelayanan spesialistik dan sub-spesialistik, seperti untuk bagian mata dan sebagainya. Antara lain memulai kerjasama dengan RS Cicendo. Serta juga telah mampu melakukan bedah otak mikro terhadap pasien tertentu. Kemudian kami juga akan mengadakan berbagai penanganan sub-spesialistik, terutama terhadap pasien ibu dan anak.

Untuk bisa memberikan berbagai pelayanan tersebut rumah sakit Waled membutuhkan banyak dana untuk diklat, yang diperoleh dari efisiensi dan efektivitas penata keuangan yang baik. Ini seharusnya juga bisa menjadi sebuah acuan untuk menjadi diklat peningkatan mutu pegawai hingga kenyamanan dokter dan pengunjung. Tidak hanya terpaku untuk belanja pegawai baru saja, karena ini seharusnya menjadi beban Pemda.*


tahun 2008, Presiden Indonesia mencanangkan Tahun Kebangkitan Jamu, dengan mencetuskan semangat jamu Brand Indonesia,

Jamu Sukma Indonesia. Semua itu, membuktikan Indonesia yang Bhinneka serta mempunyai kualitas alami yang T...O...P......B...G...T......top banget !

Bagaimana tidak top banget......? Di tengah tantangan globalisasi dan pasar bebas, ternyata kebudayaan Indonesia masih memyimpan nilai tambah, nilai mutu, nilai kemanusiaan yang lain. Nilai-nilai tersebut terus digali, dipelihara, dilestarikan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk anak bangsa Indonesia. Salah satunya adalah jamu, pengobatan asli Indonesia yang berbahan tumbuhan obat, sudah memasuki proses pembuktian ilmiah. Kini tidak sekedar alami...namun alami dan ilmiah. Semua demi keamanan, mutu dan khasiat jamu untuk rakyat Indonesia.

Sejak tahun 2008, setiap lembaga sudah memunculkan aktivitas yang mendukung pencanangan hal

tersebut, baik industri jamu, akademisi, pemerintah. Kemudian pada tahun 2010 Kemenkes meluncurkan Program Saintifikasi Jamu. Program ini secara nasional dikoordinasikan oleh Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Di Badan Litbangkes, penyelenggara program ini adalah Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik dan Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TO2T), B2P2TO2T sebagai unit pelaksana teknis Kemenkes di Badan Litbangkes, sejak hadir di bumi Indonesia pada tahun 1948 hingga sekarang sudah menggeluti litbang tanaman obat. Bahkan sejak tahun 2006 sudah berkapasitas dalam litbang tanaman obat dan jamu.

Riset Tanaman Obat dan JamuKebudayaan dapat diartikan adalah

hasil olah daya manusia bersama lingkungannya, daya manusia bisa merupakan logika, estetika dan etika. Lingkungan adalah sesama manusia anggota komunitas, komunitas itu sendiri, ekosistemnya, materi fisik, biologi, kimia, meta/supra.

Berdasarkan arti kebudayaan

iNDo

-DiG

ital

.com

budAyA JAmu sebAgAi sukMA dAn seMAngAt indonesiA

Nagiot Cansalony TambunanAlumni Magister Perencanaan & Kebijakan Publik FEUIKabid Program, Kerjasama dan Informasi di Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional Tawangmangu, Badan Litbangkes, Kemenkes

ragam


tersebut, Jamu merupakan pengobatan asli Indonesia yang bhinneka, merupakan hasil olah daya manusia bersama lingkungan di seluruh Indonesia. Jamu adalah kebudayaan Indonesia. Yang layak dan perlu dikembangkan ! Mengapa ? karena jamu mempunyai nilai alami, bermanfaat dan dapat menambah kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk itu jamu perlu digali, dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan secara intens dan seksama.

Kemenkes pada tahun 2012, melalui kerjasama Badan Litbangkes dan 25 Universitas Negeri, menyelenggarakan Riset Tanaman Obat dan Jamu (RISTOJA) di 26 provinsi non Jawa-Bali. Ke 25 universitas tersebut adalah Unsyiah-Aceh, USU-Sumut, Unand-Sumbar, Unri-Riau & Kepri, Unijam-Jambi, Unsri-Sumsel, Unibabel-Babel, Unib-Bengkulu, Unila-Lampung, Untanpura-Kalbar, Unpakaya-Kalteng, Unlamkurat-Kalsel, Unmulawarman-Kaltim, Unhas-Sulsel, UN Makassar-Sulbar, Untadulako-Sulteng, Unhalu-Sultra, UNG-Gorontalo, Unsrat-Sulut, Unram-NTB, Unv. Nusa Cendana-NTT, Unv. Khairun-Malut, Unpatti-Maluku, UN Papua-Papua Barat, Uncen-Papua.

Pada tahun 2012, Ristoja ditujukan untuk mengumpulkan informasi mengenai pengobatan tradisional, yang dikenal oleh berbagai etnis lokal di Indonesia. Serta mengidentifikasi bahan tumbuhan obat yang digunakan. Mereka juga melakukan pengelolaan herbarium dari pengumpulan spesimen tumbuhan obat, yang terutama dilakukan oleh B2P2TO2T dan Universitas. Tahapan

selanjutnya meliputi studi2 literatur pengobatan tradisional yang ada, riset lanjutan, dan pengembangan di lab.

Ristoja juga dinilai mampu menghasilkan sarjana, master, dan doktor dalam berbagai bidang, baik kesehatan, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Ini merupakan kontribusi yang sangat ideal dari sebuah jamu sebagai kebudayaan. Jamu bisa diriset, bisa dikembangkan sehingga memberikan nilai tambah, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia Indonesia

Dari semua hasil tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan

Indonesia BISA, MAMPU dan JAYA, untuk memberikan yang terbaik buat kesejahteraan bangsa Indonesia, melalui pelayanan kesehatan dengan jamu yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Membudayakan JamuPenggunaan kata jamu untuk

menyebut pengobatan Indonesia dengan tumbuhan obat atau tanaman obat (TO), masih memiliki tantangan budaya terkait beragamnya istilah di setiap etnis. Selain itu kebhinnekaan Indonesia dalam pengobatan dengan TO, merupakan “amunisi” untuk berbuat

lebih bagi bangsa Indonesia.Tantangan tersebut

sebaiknya dikelola dalam lingkungan pribadi/pekerjaan kita masing-masing, misalnya dengan memperkenalkan minuman/makanan jamu di kantor. Serta dengan pengadaan kantin atau food court yang menjual makanan/ minuman jamu. Bahkan pada tingkatan lebih lanjut jamu bisa dipergunakan pula untuk pembasmi hama, atau pewangi ruangan dan pembersih badan. Banyak yang bisa dilakukan oleh kita sebagai anak bangsa Indonesia, namun

tantangannya adalah maukah kita?Warisan budaya jamu dari nenek

moyang kita masa lalu, dan titipan tumbuhan obat untuk anak cucu masa depan Indonesia, mempunyai harapan yang sama yaitu: mensejahterakan Indonesia dengan budaya jamu ini !

Mari membudayakan jamu sebagai Brand dan Sukma Indonesia. Tabik dan Tahniah.

Salam SEHAT.*

mah

kota

DeW

a.co

m


banyaknya kecelakaan sangat mengkhawatirkan bagi semua orang dalam berkendara. Tidak terhitung lagi sudah

berapa nyawa yang melayang di jalan raya, serta korban luka-luka akibat kecelakaan. Berita tentang kecelakaan akibat mengabaikan aturan hukum, aturan main, dan prosedur lalu lintas, hampir setiap harinya tidak pernah absen dari berbagai media di Indonesia, baik media cetak maupun media elektronik. Kejadian kecelakaan tidak hanya terjadi di ruas jalan biasa, namun juga terjadi di jalan tol ; tol Purbaleunyi, tol Merak, tol Bogor dan jalan tol lainnya.

Kecelakaan lalu lintas selalu menjadi momok bagi semua pengendara kendaraan. Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No.22 Tahun 2009).

Menurut catatan WHO, lebih dari 1,2 juta nyawa manusia melayang di jalan raya dalam setahun, dan lebih kurang 50 juta orang lainnya mengalami luka berat.

Dari keseluruhan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, ada sekitar 90% terjadi di negara-negara berkembang (developing countries) seperti Indonesia. Khusus di Indonesia, data Kepolisian mencatat setiap jam terjadi 13 kasus kecelakaan, dan setiap jam pula 3 orang meninggal. Sebagian besar lebih banyak menimpa usia produktif atau kalangan generasi muda, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. Tren ini setiap tahun juga banyak mengalami kenaikan. Di negara berkembang mayoritas penduduk usia produktif (15-44 tahun) lebih berisiko mengalami kecelakaan, karena mobilitasnya yang tinggi sebagai seorang pekerja.

Data WHO tahun 2011 menyebutkan bahwa sebanyak 67% korban kecelakaan lalu lintas di dominasi usia muda/produktif, yang meninggal di jalan raya sekitar

roAd SAfETy firST, MiniMAlkAnkecelAkAAn

Rosidi Roslan* *Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga , Kementerian Kesehatan RI*Mahasiswa Doktoral Manajemen SDM Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI Jakarta

400.000 korban di bawah usia 25 tahun, dengan rata-rata kematian 1000 anak-anak dan remaja setiap hari. Sehingga menjadikan faktor kecelakaan lalu lintas sebagai penyebab utama kematian anak-anak di dunia, dengan rentang usia 10-24 tahun. Maraknya kecelakaan lalu lintas di usia muda/produktif, bisa jadi selain secara emosional mereka sulit dikontrol namun juga longgarnya pengawasan polisi terhadap sebagian dari mereka, yang sama sekali tidak layak mengemudi atau berkendaraan. Untuk itu sedapat mungkin para orang tua tidak terlalu mudah, guna membelikan atau memberikan kendaraan bermotor untuk anaknya yang masih berusia remaja/usia produktif.

Kondisi ini sangat dikhawatirkan oleh semua pihak. Kita semua perlu melakukan refleksi sembari berusaha untuk mengurangi terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Sejak tahun 1992-2012, data dari Kepolisian menyebutkan bahwa lebih dari 318 ribu jiwa tewas di jalan raya. Pertanyaannya adalah kenapa

ragam


hal ini bisa terjadi ? dan bagaimana kita melihat persoalan secara menyeluruh terhadap tingginya angka kecelakaan yang terjadi ?

Pihak kepolisian telah banyak melakukan usaha dalam meminimalisir bertambahnya angka kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Misalnya saja pihak kepolisian dan pihak yang terkait telah memasang rambu lalu lintas, pada tempat-tempat yang kemungkinannya tinggi menyulut terjadinya kecelakaan, mengatur alur lalu lintas, pemantauan terhadap layaknya sebuah kendaraan beroperasi dengan melihat kelengkapan surat-surat kendaraan, dan batasan umur laik jalan sebuah kendaraan. Selain itu pihak kepolisian sudah melakukan upaya yang terus-menerus dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan (road user), misalnya melalui kontrol aturan yang ketat bagi pelanggar aturan lalu lintas. Upaya penanaman budaya tertib berlalu lintas, dan mendorong agar pelajar dan mahasiswa timbul motivasi untuk aman, tertib dan menjamin keselamatan dalam berkendaraan.

Banyak faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti misalnya kelalaian pengguna jalan, kondisi jalan yang buruk maupun akibat sistem manajemen lalu lintas yang tidak profesional. Dari berbagai kejadian kecelakaan lalu lintas, sebenarnya ada tiga faktor utama yang berperan.

Pertama, faktor manusia/pengguna jalan raya (human), menurut catatan Road Safety Association (RSA), lebih dari 53% kecelakaan terjadi karena faktor manusia. Setiap jam dari 13 kasus kecelakaan, maka 8 kasus kecelakaan dipicu oleh faktor manusia, dan hampir 61% dari kasus tersebut disebabkan karena lengah/lalai. Lengah/lalai menjadi penyokong utama terjadinya

kurang konsentrasi (less concentration). Konsentrasi dalam berkendaraan,

dinyatakan di dalam Pasal 106 ayat 1, UU No.22/2009 :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Bagi siapa saja yang melanggar, maka diancam pidana penjara maksimal tiga bulan dan sanksi denda maksimal Rp 750 ribu. Penelitian terbaru oleh perusahaan asuransi Erie USA, menunjukkan 62 persen dari seluruh kecelakaan mengemudi di Amerika Serikat karena “konsentrasi teralihkan”, yang mengakibatkan kematian setiap

tahunnya. “Konsentrasi teralihkan” ini disebabkan “hanyut dalam lamunan”. Melamun saat mengemudi lima kali lebih berbahaya dibandingkan dengan mengirim pesan pendek, atau berbicara di telefon (Yahoo News/The Sideshow/Kris Irmansyah).

Selain disebabkan oleh kurangnya konsentrasi juga dipicu oleh hal lain, misalnya tidak mematuhi peraturan lalu lintas, atau tidak tertib dalam

berkendaraan. Tidak tertib ini maksudnya suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara tidak teratur, yang tidak disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Menurut WHO kecelakaan akibat mengabaikan aturan lalu lintas, telah menelan korban jiwa sekitar 2,4 juta jiwa manusia setiap tahunnya. Jumlah angka kematian yang diakibatkan kecelakaan tersebut menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kematian manusia setelah HIV/AIDS dan TBC. Juga RSA mencatat, hampir 20% dari kasus kecelakaan yang terjadi, akibat pengguna jalan raya tidak tertib dalam berkendaraan.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di pasal 105 telah mewajibkan setiap orang yang menggunakan jalan untuk berperilaku tertib. Dikemukakan juga oleh RSA, ada sekitar 13,59% kasus kecelakaan, terjadi karena pengendara memacu kendaraan dengan sangat kencang, atau melebihi yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian

Dari keseluruhan kasus

kecelakaan lalu lintas yang

terjadi, ada sekitar 90%

terjadi di negara-negara

berkembang


WHO, rata-rata kenaikan 1 km/jam, berkorelasi terhadap 3% peningkatan risiko kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan cedera serta menyebabkan terjadinya kenaikan risiko keparahan sebesar 4-5%. Pengendara harus menyesuaikan kecepatan kendaraan yang melintasi jalan raya, dengan arus lalu lintas dan tidak boleh terlalu pelan karena dapat mengganggu laju kendaraan lain.

Faktor lain yang ikut juga berperan, adalah pengguna jalan raya bertindak tidak aman (unsafe act). Berbagai hasil investigasi kecelakaan telah membuktikan bahwa faktor bertindak tidak aman, merupakan faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Bahkan Heinrich yang dikenal sebagai pakar yang banyak mengembangkan berbagai teori kecelakaan, menyatakan bahwa 98% penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan oleh perilaku tidak aman dan 2% disebabkan oleh faktor lain.

Safety Behaviour atau perilaku selamat, adalah kunci dari pelaksanaan keselamatan itu sendiri, tanpa mewujudkan perilaku selamat, nonsen keselamatan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, seperti; perilaku penggunaan Alat Pelindung Diri-Personal Protecting Equipment (APD/PPE) dengan menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk keselamatan (seat belt) bagi para pengendara mobil. Tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua, atau penggunaan helm secara tidak tepat dan tidak benar, maka akan berisiko 2,54 kali mengalami cedera parah.

Selanjutnya adalah faktor mengantuk. Di Amerika sebanyak 45% kecelakaan jalan raya terjadi karena pengemudi mengantuk. Seharusnya kalau dalam kondisi mengantuk maka

menepilah, lalu baringkan tubuh Anda untuk beristirahat sejenak untuk tidur, ini akan lebih baik daripada memaksakan diri untuk meneruskan perjalanan. Faktor pemicu lain terjadinya kecelakaan, karena tidak terampil, tidak mau peduli untuk punya pengetahuan berkendaraan dengan aman dan selamat.

Kedua, faktor kendaraan (vehicle/tool), misalnya seperti ban pecah,

rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, peralatan mesin yang sudah aus tidak diganti. Biasanya kecelakaan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan si pengendara terhadap kondisi kesiapan kendaraan, dan lalai mendeteksi adanya permasalahan pada kendaraan. Hal ini sangat berkaitan dengan kepedulian pemilik terhadap kendaraanya sendiri, dan tidak melakukan perawatan/perbaikan berkala kendaraan.

Pemicu lain terjadinya kecelakaan adalah tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan (14-15% per tahun), dengan ketersediaan ruas jalan hanya sebesar 4% per tahun. Sepeda motor saat ini diperkirakan hampir sebanyak 77.7 juta, 9,5 juta mobil pribadi/penumpang, sehingga keleluasaan dalam berkendaraan semakin sempit. Akibatnya yang terjadi adalah kepadatan lalu lintas di jalan. Frekuensi lalu lintasnya terlalu tinggi, sehingga dampaknya sering terjadi kemacetan lalu lintas, dan secara langsung akan memberikan kontribusi terjadinya kecelakaan fatal di jalan raya. Dalam hal ini sekitar 64% kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Yang perlu dilakukan sekarang, adalah harus ada keseimbangan antara jumlah pengguna jalan dengan kapasitas jalan. Hal ini paling tidak, bisa menjaga agar kondisi lalu lintas senantiasa dalam keadaan ideal, dan tentunya jalan tidak cepat mengalami kerusakan setelah digunakan.

Ketiga, faktor lingkungan (environment), misalnya dari kondisi jalan raya yakni; kondisi permukaan jalan (jalan bergelombang, rusak berlubang), kurangnya rambu-rambu lalu lintas (pagar pengaman di daerah pergunungan, pagar pembatas di jalan raya), penerangan jalan dan lainnya).

khusus di indonesia,

data kepolisian mencatat

setiap jam terjadi 13 kasus

kecelakaan, dan setiap jam

pula 3 orang meninggal.

sebagian besar lebih banyak

menimpa usia produktif atau

kalangan generasi muda,

terutama kalangan pelajar

dan mahasiswa.

ragam


Dari hasil Operasi Zebra di salah satu Polda di Indonesia tahun 2012, ada sekitar 152 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan rusak atau jalan bergelombang. Faktor lingkungan juga berkaitan dengan kondisi alam, misalnya angin kencang; cuaca hujan mengakibatkan jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin dan jarak pandang berkurang; banjir yang menutupi lubang besar di tengah jalan yang mana seolah-olah jalannya rata; tanah longsor, disambar petir dan cuaca berasap/berkabut,

yang akan mengganggu jarak pandang khususnya di daerah pergunungan. Kejadian ini bisa diatasi dengan cara menyalakan lampu, dan perlambat laju kendaraan.

Dari seluruh kecelakaan lalu lintas yang terjadi, maka faktor kelalaian manusia kontribusinya sangat besar yakni berkisar antara 80-90%. Sedangkan yang berkaitan dengan kondisi kendaraan, berkisar antara 5-10%. Sebab lain karena lingkungan misalnya infrasruktur jalan yang rusak, berkisar antara 10-20% (Kementerian Perhubungan, 2010). Brigjen Pol. Boy Rafli Amar, Kabiro Penerangan Masyarakat Mabes Polri pernah menyatakan bahwa “Tingkat kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendaraan masih rendah, terutama kesadaran untuk mematuhi lalu lintas”.

Kecelakaan lalu lintas sangat mungkin terjadi walaupun hanya satu faktor penyebab saja yang berperan, apalagi adanya kombinasi dua faktor penyebab atau kombinasi dari ketiga faktor penyebab kecelakaan lalu lintas seperti yang telah dibahas sebelumnya. Contoh hanya satu faktor penyebab, misalnya pengendara lengah atau kurang konsentrasi dalam melajukan kendaraannya. Kemungkinan besar kecelakaan terjadi, walaupun dua faktor yang lain dalam kondisi yang aman bagi pengendara. Untuk kombinasi dua

faktor penyebab, sebut saja disebabkan oleh faktor manusia dan lingkungan, adalah dimana pengendara memacu kendaraannya melebihi kecepatan maksimal yang diperbolehkan, kemudian diikuti dengan kondisi jalan yang berbelok tajam, maka kemungkinan kecelakaan signifikan akan terjadi.

Berbagai penanggulangan kecelakaan lalu lintas, seharusnya sudah mulai menjadi agenda kita semua yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Jika tidak hal ini akan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat Indonesia. Maka diperlukan kerjasama semua pihak terutama pengguna jalan, Pemerintah dan Kepolisian dalam upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Dalam Pasal 106 ayat 4, UU No.22/2009 : “Setiap orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan; a. Rambu perintah atau rambu larangan; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. Gerakan Lalu Lintas; e. Berhenti dan Parkir; f. Peringatan dengan bunyi dan sinar; g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain”.

Beberapa tips yang aman dalam berkendaraan, yang dikutip dari RSA, diantaranya; ketika berkendaraan, perlu dicamkan bahwa menyetir

adalah pekerjaan penuh waktu, bukan pekerjaan paruh waktu yang bisa disambi, kuncinya konsentrasi, hindari mengantuk dalam mengemudi kendaraan, berponsel ria, kondisi sakit dan mengonsumsi minuman keras, serta minum obat yang berpotensi menimbulkan kantuk, tidak memahami kondisi jalan, kurang mengerti kendaraan dan memahami peraturan lalu lintas.

Menghilangkan kecelakaan secara total tentulah mustahil, yang bisa hanyalah meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kecelakaan tidak akan pernah terjadi (no accident), jika adanya keseimbangan dari ketiga faktor penyebab kecelakaan yakni; faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor lingkungan. No Accident is a Good Accident.*

Dari seluruh kecelakaan lalu lintas yang terjadi

faktor kelalaian manusia 80-90%

faktor kondisi kendaraan 5-10%

faktor lingkungan 10-20%

kementerian Perhubungan, 2010


katinona dan Metkatinona, nama ini mencuat saat penangkapan beberapa selebritis, oleh penyidik Badan Narkotika Nasional

(BNN) beberapa saat yang lalu. Menurut berita yang dilansir di berbagai media menyebutkan bahwa dua nama tersebut positif terdapat dan ada dalam hasil uji urine mereka. Hal ini membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melaporkan kepada Menteri Kesehatan tentang berita Narkotika Katinona dan Metkatinona.

Dalam laporannya Kepala Badan POM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc, mengatakan bahwa Katinona merupakan alkaloid psikoaktif yang terdapat pada tanaman Khat (Catha edulis Fosk), sedangkan Metkatinona merupakan senyawa hasil oksidasi

MengenAl kAtinonA dAn MetkAtinonA

dari efedrine yang memiliki efek mirip Amfetamin (sumber The Merck Index 14).

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Katinona [(-)-(S)-2 aminopropiofenon] dan Metkatinona [2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on], termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Nomor 35 dan Nomor 39, namun tidak termasuk turunan dan garam-garamnya.

Sebagai Narkotika Gol. I, Katinona dan Metkatinona dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta untuk reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Kesehatan, atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Dinyatakan dalam laporan kepala Badan POM, sampai dengan saat ini Badan POM belum pernah mengeluarkan Analisa Hasil Pengawasan Narkotika sebagai rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dalam penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI), untuk pemasukan Katinona dan Metkatinona. Dengan demikian, Katinona dan Metkatinona yang beredar di Indonesia dapat dipastikan diperoleh secara ilegal/gelap. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapnya ditangani oleh BNN.

Dalam laporan tersebut ditegaskan bahwa Badan POM akan senantiasa berkoordinasi dengan BNN , dan mendukung dalam setiap upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Terutama dalam bidang pengujian laboratorium serta untuk mengawal agar produk-produk legal, tidak disalahgunakan dan diselewengkan ke jalur ilegal. *WD

ragam


pEringATAn hAri ThALASSAEmiA SEduniA

hindAri thAlAssAeMiA,periksAlAh dArAhsebeluM MenikAh

"thalassaemia ialah penyakit kelainan sel darah merah yang disebabkan berkurang atau tidak dibentuknya

bahan pembentuk Hemoglobin, yang berakibat sel darah merah mudah pecah. Penyakit ini di turunkan dari kedua orangtua dan bukan merupakan

penyakit menular”, ujar, Rinie Amaluddin, SH. M.Si, . Ketua Yayasan Thalassaemia Indonesia saat acara Peringatan Hari Thalassaemia Sedunia, di Bundaran Hotel Indonesia (8/5).

Hari Thalassaemia Sedunia diperingati setiap tanggal 8 Mei dengan tema peringatan tahun ini yaitu “Jadilah Sahabat Thalassaemia, Periksalah

Darah Anda Sebelum Menikah, serta Memutuskan Mata Rantai Penurunan Thalassaemia Demi Masa Depan Anak Bangsa yang Sehat dan Kuat.

Menurut Rinie Amaluddin, Thalassaemia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Thalassemia Minor dan Mayor. Thalassemia Trait atau Minor yaitu hanya pembawa sifat dan tidak


berbahaya sama seperti orang normal. Sedangkan Thalassaemia Mayor ialah jenis Thalassaemia yang menunjukkan gejala anemia, pembesaran hati dan limpa, yang berbahaya dan selalu membutuhkan darah seumur hidupnya karena tidak bisa memproduksi darah merah,

Lebih lanjut Rinie Amaluddin menjelaskan, ciri orang yang menderita Thalassaemia Mayor yaitu anak yang lahir dengan Thalassaemia Mayor pada awalnya lahir normal, gejala baru muncul saat usia beberapa bulan. Anak tampak pucat, lesu, kuning, dan kurang gizi. Pada anak lebih besar selain gejala tersebut sering ditemukan kulit kehitaman, perut membesar, perubahan bentuk wajah (Facies Cooley), tanda-tanda pubertas terlambat, dan gangguan pertumbuhan (perawakan kecil).

“Penurunan atau penularan Thalassaemia pada perkawinan antara 2 pembawa sifat/orang dengan Thalassaemia (Ayah dan Ibu), jika

memiliki keturunan, maka anak yang di lahirkan bisa tertular Thalassaemia, baik anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, secara bersilang ada yang tertular dan bisa juga tidak tertular Thalassaemia, bahkan bisa semua keturunan atau anaknya terkena Thalassaemia. Dengan presentase 25% normal, 50% Thalassaemia Minor, dan 25% Thalassaemia Mayor”, tambah Rinie Amaluddin.

Sementara itu, penurunan atau penularan Thalassaemia pada perkawinan antara pembawa sifat/orang dengan Thalassaemia dengan orang sehat (normal), jika memiliki keturunan atau anak, maka 50% akan tertular Thalassaemia dan 50% tidak tertular Thalassaemia, lanjut Rinie Amaluddin.

Atas dampak dari penyakit Thalassaemia tersebut, maka para pasangan perempuan dan laki-laki

yang akan menikah perlu melakukan pemeriksaan darah terlebih dahulu, apakah pasangan kita memiliki penyakit Thalassaemia atau tidak. Hal itu untuk mencegah terlahirnya keturunan yang rentan terkena Thalassaemia Mayor yang membahayakan.

Upaya penanganan penderita Thalassaemia Mayor, dilakukan dengan memberikan transfusi darah secara berkala dan berkesinambungan dalam periode atau selang 4-6 minggu sekali. Dengan seringnya transfusi darah, maka zat besi dalam tubuh si penderita akan bertambah banyak. Akibatnya dapat merusak organ tubuh si penderita, seperti jantung, hati, pankreas dan lain-lain dalam kulit tubuh dapat merubah warna kulit, jelas Ketua Yayasan Thalassaemia Indonesia.*

Periksalah Darah anda

sebelum menikah, serta

memutuskan mata rantai

Penurunan thalassaemia

Demi masa Depan anak

Bangsa yang sehat dan

kuat

rinie amaluddin, sh.

m.si, . ketua Yayasan

thalassaemia indonesia

ragam


peMberlAkuAnsni AlAtkesehAtAn

indonesia adalah salah satu dari anggota World Trade Organization (WTO) yang ikut menanda tangani perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT), dan Sanitary

and Phytosanitary (SPS). Perjanjian tersebut pada prinsipnya mengakui hak setiap negara menentukan standar nasionalnya masing-masing, dan meletakkan standar, penilaian kesesuaian dan regulasi teknis menjadi faktor yang penting dalam perdagangan internasional. Karena standar nasional yang harmonis dengan standar internasional dapat dijadikan referensi, untuk memperlancar transaksi perdagangan antar negara.

Ketika satu standar industri diwajibkan oleh Pemerintah, maka standar tersebut menjadi aturan yang wajib secara hukum. Sampai saat ini (2010), kebutuhan alat kesehatan di Indonesia masih tergantung dari produk alat kesehatan impor. Jumlah kebutuhan alat kesehatan impor ini adalah sebesar Rp. 20,45 Triliun, dan hanya Rp 204,5 milyar yang berasal dari produk dalam negeri.

Umumnya industri alat kesehatan dalam negeri menghasilkan produk alat kesehatan yang menggunakan

teknologi sederhana hingga sedang, seperti tempat tidur pasien, sphygmomanometer (tensimeter), termometer, steteskop, kursi roda, inkubator bayi, dental unit.

Untuk itu Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan dalam memproduksi produk-produk alat kesehatan, dari berbagai kategori yang didesain dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dibutuhkan standar produk alat kesehatan, atau penerapan SNI alat kesehatan. Selain itu juga perlu ditunjang dengan tersedianya fasilitas pendukung seperti laboratorium, dan lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi.

Di Indonesia sendiri standardisasi

alat kesehatan ini belum terpadu, ditengarai bahwa

penerapan standar keselamatan dan kinerja

pada alat kesehatan sebagian besar masih mengacu

pada standar negara asal alat kesehatan tersebut. Masalah timbul ketika institusi independen (lembaga penilai kesesuaian) akan memverifikasi kebenaran kesesuaian standar-standar tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan SNI alat kesehatan yang sesuai, untuk menjamin tingkat kepercayaan terhadap alat kesehatan tersebut. Sehingga keselamatan, mutu dan manfaat alat dapat terjamin.

Berdasarkan data dari Biro Hukum


Kementerian Kesehatan sampai saat ini (9 Februari 2011) belum ada satupun regulasi teknis berbasis standar, yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan yang terkait dengan pemberlakukan SNI alat kesehatan secara wajib. Pemberlakuan ini perlu dilakukan oleh pelaku usaha dengan partisipasi semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, produsen, konsumen, dan para pakar di bidang terkait.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut kemudian dibentuklah Badan Standardisasi Nasional (BSN). Ini adalah sebuah Badan yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu peran BSN sangat besar dalam pengembangan dan pembinaan SNI.

Dengan adanya badan dan regulasi teknis yang terkait dengan pemberlakuan SNI alat kesehatan secara wajib, juga merupakan senjata pemungkas yang paling efektif (tool) untuk memproteksi alat-alat kesehatan yang masuk ke Indonesia. Jika tidak Indonesia pasti akan menjadi tempat sampah, untuk alat-alat kesehatan yang tidak standar/substandard.

Salah satu upaya untuk mendukung kebijakan tersebut, adalah harus tersedianya laboratorium penguji dan lembaga sertifikasi produk alat kesehatan yang terakreditasi. Sehingga diharapkan SNI alat kesehatan

menjadi salah satu persyaratan untuk lahirnya regulasi

teknis permberlakuan standardisasi

alat kesehatan secara nasional. Pemberlakuan standar tersebut juga secara otomatis mendongkrak tumbuhnya industri alat kesehatan yang baru di dalam negeri, dan merangsang untuk berkembangnya pabrik alat kesehatan yang sudah ada saat ini. Sehingga Indonesia tidak tergantung lagi pada alat kesehatan impor.

Untuk menunjang semua hal tersebut juga diperlukan adanya pengawasan secara terkoordinasi, baik pre market dan post market maka dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Pertama, memproteksi alat kesehatan tidak standar/substandar beredar di Indonesia, baik impor maupun ekspor yang sehingga keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan dapat terjamin. Kedua, menghindari Indonesia menjadi tempat sampah bagi alat-alat kesehatan yang tidak standar/substandar. Ketiga, mendongkrak tumbuhnya industri alat kesehatan yang baru, dan mendorong berkembangnya industri alat kesehatan sudah ada sampai saat ini. Keempat, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk alat kesehatan impor, terutuma untuk alat kesehatan yang berteknologi sederhana dan sedang.*

sNi alat kesehatan yang

sesuai dibutuhkan

untuk menjamin tingkat

kepercayaan terhadap

alat kesehatan tersebut.

sehingga keselamatan,

mutu dan manfaat alat

dapat terjamin.

ragam


perMenkes 28/2013:

pencAntuMAn peringAtAn dAn inforMAsi kesehAtAn pAdA keMAsAn rokok

"setiap kemasan rokok juga dilarang mencantumkan kata light, ultra light, mild, extra mild, low tar,

slim, full flavor, premium. Tidak boleh ada istilah berupa pembohongan kepada publik”, ujar Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH.

Menkes menegaskan tentang larangan pencantuman kata – kata promosi pada kemasan rokok pada penghujung kegiatan puncak peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2013, Ia memberikan penjelasan singkat mengenai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 28 tahun 2013 mengenai Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Keterangan kepada sejumlah media yang hadir, Jumat (31/5).

Lebih lanjut Menkes menuturkan, Permenkes No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau memuat syarat-syarat pencantuman dari peringatan dan informasi kesehatan yang dimaksud, termasuk jenis dan warna gambar, cara penulisan, serta letak penempatan.

Ditambahkannya bahwa para

pelaku usaha produk tembakau wajib mencantumkan peringatan kesehatan yang terdiri dari lima jenis gambar berbeda. Gambar-gambar tersebut dicantumkan pada setiap varian produk tembakau. Khusus bagi industri rokok non kena pajak pengusaha wajib mencantumkan minimal dua dari lima jenis peringatan kesehatan.

Pencantuman peringatan kesehatan dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang,

masing-masing seluas 40%. Gambar dicetak berwarna dengan kombinasi empat warna yaitu cyan, magenta, kuning, dan hitam dengan kualitas gambar resolusi tinggi. Sedangkan informasi kesehatan yang wajib dicantumkan meliputi kandungan kadar nikotin dan tar pada salah satu sisi samping kemasan, serta mencantumkan pernyataan “Dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah

18 tahun dan perempuan hamil” pada sisi lainnya.

Di samping itu, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, memberikan keterangan tambahan terkait pernyataan Menkes tersebut, melalui surat elektroniknya kepada Pusat Komunikasi Publik.

Menurut Prof. Tjandra, Permenkes tersebut bertujuan untuk memberikan

pedoman bagi pelaku industri produk tembakau untuk melaksanakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Permenkes ini juga mengatur pelaporan dari setiap orang yang akan memproduksi dan/atau mengimpor produk

tembakau ke dalam wilayah Indonesia dengan merk baru atau perubahan desain dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Lebih lanjut Prof. Tjandra mengharapkan agar para produsen dan importir tersebut harus menyesuaikan paling lambat 12 bulan sejak peraturan Menteri ini diundangkan. atau sampai pertengahan tahun 2014.*

cNN.

com


Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS akan diterapkan. Sebelum beroperasi, uji coba BPJS akan dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu di DKI Jakarta

(April), selanjutnya Aceh dan Jawa Barat (Juni). Tujuan uji coba yaitu agar Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dapat dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga bisa melihat apa yang bisa diperbaiki.

Demikian disampaikan Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada rapat koordinasi tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) antar Kementerian Koordinator Bidang Kesehatan Rakyat (Kesra) bersama lembaga terkait, di lingkungan Kemenkes (20/3). Rapat tersebut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ahmad Muhaimin Iskandar.

Pada rapat koordinasi tersebut dihasilkan beberapa catatan, diantaranya yaitu Pemerintah menyediakan dana untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2014 sebesar 16,7 triliun, dan sebesar 15.500 per jiwa perbulan. Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan berjumlah 2,7 triliun.

tiGa daeraH PeNyiaPaN JkNSedangkan jumlah peserta PBI

sebesar 86,4 juta, atau ada tambahan 10 juta dari peserta tahun 2013. Menkes mengungkapkan, ini tidak berarti jumlah orang miskin naik, tapi pemerintah ingin melindungi juga golongan rentan yang bisa jadi miskin kalau dia sakit. Selanjutnya Menkes mengatakan, dalam melaksanakan SJSN, sistem pelayanan harus diperbaiki, misalnya dengan memperbanyak Puskesmas untuk mencegah menumpuknya pasien di rumah sakit.

Sementara itu, mengenai iuran non PBI, yaitu Iuran Jaminan Kesehatan ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja, artinya ada kontribusi iuran dari pekerja jadi bukan hanya dari pemberi kerja saja. Namun pembahasan mengenai berapa presentase pekerja dan pemberi kerja masih dalam proses pembahasan.

Catatan lain adalah perkembangan penyelesaian peraturan perundangan SJSN. PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sudah ditetapkan di Jakarta pada 3 Desember 2012. Kemudian Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sudah ditetapkan di Jakarta pada 18 Januari 2013. Sedangkan yang

masih dalam pembahasan di panitia antar Kementerian, yaitu RPP tentang Pengelolaan Keuangan dan aset BPJS Kesehatan, dan Rancangan Perpres tentang besaran iuran Jaminan Kesehatan akan ditargetkan selesai bulan September.

Ditambahkan, RPP dan Rancangan Perpres yang sedang dibahas dalam Pokja Regulasi yaitu meliputi: RPP Hubungan Antar Lembaga BPJS: RPP Revisi PP 69/1991 tentang pengelolaan Jamkes PNS: RPP Revisi PP 28/2003 tentang kontribusi iuran oleh Pemerintah, RPP Revisi PP 3/1992 tentang Jamsostek, RPP tata cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan atau Anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan, serta Rancangan Perpres tentang Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, diharapkan akan selesai September 2013.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula mengenai Rancangan Peraturan Menkes sebagai turunan Perpres Jamkes yang ditargetkan akan selesai bulan Agustus 2013. Sementara langkah-langkah untuk transformasi PT. Askes ke BPJS Kesehatan sudah disiapkan. Dengan demikian, paling tidak tiga bulan sebelum akhir tahun 2013 sudah selesai pembahasannya.*

peristiwa


Htts 2013: liNduNGi GeNerasi BaNGsa dari iklaN rokok

setiap tanggal 31 Mei, semua negara di dunia termasuk Indonesia memperingati World No Tobacco Day, atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS).

Peringatan tersebut diselenggarakan untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat, akan bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi tembakau (baca: rokok). Tahun ini, tema global yang dipilih adalah Ban Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship dan tema nasional “Lindungi Generasi Bangsa dari Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok”.

Jumat pagi (31/5), Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, menghadiri Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2013, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri WHO Representative Indonesia, Kanchit Limpakarnjanarat.

Pada kesempatan tersebut, Menkes RI juga berdialog mengenai

pentingnya hidup sehat tanpa asap rokok, bersama Putri Indonesia 2012, Wulandari, dan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Puncak peringatan ditandai dengan peluncuran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, yang diserahkan oleh Menkes RI kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dra. Lucky S Slamet, Apt. MSc, dan perwakilan dari komunitas Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT). Selain itu juga Menkes meluncurkan Peta Jalan (roadmap) Dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan, dan menyerahkan kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri, Tarmizi A. Karim.

Dalam acara yang sama, Menkes juga menyerahkan penghargaan dan hadiah bagi para pemenang lomba poster dan video dengan tema “Smoking Go Kills”. Dilanjutkan dengan pemutaran film/video pemenang lomba poster dan video, yang diselenggarakan sejak pertengahan Februari hingga awal Mei 2013.

Selain itu juga dilakukan serangkaian kegiatan konseling berhenti merokok pada hari Sabtu, 1 Juni 2013 pukul 11.00-14.00 WIB di 5 pusat perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta, yaitu Blok M Plaza (Jakarta Selatan); Mall Taman Anggrek (Jakarta Barat); Mall Kelapa Gading (Jakarta Utara); Thamrin City (Jakarta Pusat); dan Cibubur Junction (Jakarta Timur). Kegiatan yang akan dilakukan, antara lain: pemeriksaan kadar karbon monoksida (CO) di paru-paru, konsultasi berhenti merokok serta penyebaran leaflet, brosur dan informasi lainnya untuk masyarakat.*


memBeNduNG iklaN rokokdemi GeNerasi muda

iklan rokok mudah sekali kita temukan. Mulai dari surat kabar, majalah, televisi, radio, bahkan terpampang dalam ukuran besar di jalan-jalan utama, bahkan di

pintu masuk suatu negara (bandara), seperti di Jakarta maupun kota-kota besar lainnya. Iklan rokok juga dikemas dalam tampilan yang sangat menarik. Pesan-pesan yang menekankan aspek rasa, lebih mudah menyentuh hati dan pikiran pembaca (pemirsa). Nilai-nilai percaya diri, setia kawan, kreatifitas, keren, dan berani, sangat “klop” dengan citra diri yang banyak diinginkan para remaja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE, menyatakan berbagai penelitian ilmiah mengungkapkan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara pemasaran produk rokok dengan meningkatnya konsumsi rokok. Ditambahkan, pemasaran rokok tidak hanya tidak hanya meningkatkan konsumsi rokok, tetapi juga menyebabkan inisiasi perilaku merokok pada anak-anak.

“Iklan, promosi dan sponsor rokok membangun friendly familiarity, terhadap produk-produk rokok”, tandas Prof. Tjandra.

Rokok mengandung lebih dari 4 ribu

zat yang berbahaya bagi kesehatan, dan 43 zat yang ada didalamnya bersifat karsinogenik. Rokok merupakan faktor risiko bagi munculnya penyakit tidak menular dan mematikan, seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan kanker. Selain mengancam kesehatan para perokok, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok tersebut.

Saat ini negara Indonesia masih menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di dunia (61,4 juta perokok), setelah China dan India.

Tingginya jumlah perokok aktif tersebut berbanding lurus dengan jumlah non-smoker, yang terpapar asap rokok orang lain (second-hand smoke) yang semakin bertambah (97 juta penduduk Indonesia). Sebanyak 43 juta anak-anak Indonesia terpapar asap rokok, sejumlah 11,4 juta diantaranya berusia antara 0-4 tahun.

Untuk membantu mengurangi konsumsi rokok, maka diperlukan pengendalian dalam bentuk iklan, promosi dan sponsorship yang komprehensif. Tindakan tersebut antara lain pelarangan iklan yang bersifat menipu dan menyesatkan dalam kampanye pemasaran rokok; menghindari pemasaran rokok yang menyasar pada anak muda; serta kegagalan dalam regulasi industri rokok secara efektif dan ketidakefektifan larangan iklan secara parsial. Di penghujung 2012, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang mendasar dalam pengendalian tembakau, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Perpu tersebut didalamnya terdapat pembahasan mengenai pengendalian, terkait media iklan (pasal 26,27) dan Pengendalian promosi dan sponsor (pasal 35,36).*

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K), MARS, DTM&H, DTCE.Pemasaran rokok tidak hanya tidak hanya meningkatkan konsumsi rokok, tetapi juga menyebabkan inisiasi perilaku merokok pada anak-anak.

peristiwa


meliNduNGi GeNerasi BaNGsa dari iklaN daN sPoNsor rokok

Berbagai penelitian di dunia mengungkapkan bahwa iklan dan promosi rokok, berpengaruh terhadap peningkatan jumlah perokok. Kondisi ini terjadi di

Indonesia. Mengutip data hasil Global Youth Tobacco Survey(GATS, 2009) menunjukkan bahwa sebanyak 89,3% anak remaja umur 13-15 tahun di Indonesia, telah terpapar iklan rokok melalui media luar ruang (billboard) dan 76,6% melalui media cetak (koran dan majalah). Sementara itu, jumlah perokok aktif di Indonesia, merupakan peringkat ketiga tertinggi di dunia setelah China dan India. Jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk yang terancam kesehatannya karena terpapar asap rokok juga semakin meningkat. Dewasa ini, kecenderungan merokok di kalangan generasi muda semakin meningkat, dan yang lebih memprihatinkan adalah anak-anak sudah mulai merokok di usia belia.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) 2013 di Jakarta, Jumat pagi (31/5). Peringatan HTTS yang diperingati setiap tanggal 31 Mei di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat, akan bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi tembakau (baca: rokok). Tema global yang dipilih pada peringatan Hari TanpaTembakau

Sedunia tahun ini, adalah Ban Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship dan tema nasional Lindungi Generasi Bangsa dari Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok.

Menurut Menkes, kecenderungan merokok di kalangan remaja umur 15-19 tahun di Indonesia semakin meningkat sebanyak 3 kali lipat, dari 7,1% (Susenas, 1995) menjadi 43,3% (Susenas, 2010). Senada dengan data tersebut, data hasil Riskesdas (2010), menunjukkan persentase anak yang memulai perilaku merokok pada umur 10-14 tahun adalah sebesar 17,5%.

Menkes menuturkan, untuk menyikapi dampak dari iklan dan promosi rokok ini, Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Peraturan Pemerintah ini kini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2013, tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

“Pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok secara komprehensif, dapat menurunkan prevalensi perokok”, ujar Menkes.

Pada kesempatan tersebut, Menkes menyatakan bahwa komitmen dan peran Indonesia dalam pengendalian tembakau di tingkat global, akan

diperkuat dengan aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menkes menegaskan bahwa pelaksanaan aksesi tersebut, dapat terwujud dengan dukungan seluruh jajaran lintas sektor pemerintah terkait.

Menkes juga mengharapkan partisipasi dari seluruh jajaran lintas sektor Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, bersama seluruh lapisan masyarakat termasuk swasta. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundangan tentang pengendalian tembakau di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Menkes mengimbau agar seluruh masyarakat bersama organisasi kemasyarakatan dan profesi, dapat terus melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menghindarkan masyarakat dari perilaku merokok.*


Cuma sedikit kota di negeri ini yang bisa menyulap lingkungan kumuh di berbagai sisi kota menjadi bersih, sehat, aman dan nyaman. Palembang satu di antaranya. Masuk akal jika otoritas kota ini mematri visi tahun

2013 ini dengan menyatakan bahwa Palembang sebagai “kota internasional, sejahtera dan berbudaya”.

Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun ke depan, pembangunan di Kota Palembang sebagai salah satu kota internasional yang senantiasa dinamis dalam merespon semua peluang dan tuntutan global, disertai dengan kepedulian tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya.

Di dalam misinya disebutkan, Kota Internasional mengandung arti bahwa pembangunan di Kota Palembang bertujuan untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdaya saing internasional, baik dari segi sarana prasarana, maupun sistem birokrasi beserta aparaturnya. Sejahtera bermaksud bahwa pembangunan di Kota Palembang

bertujuan untuk mewujudkan kota yang aman, sentosa dan makmur dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dasar di semua lapisan masyarakat. Berbudaya mengandung arti bahwa pembangunan di Kota Palembang akan tetap memperhatikan keberadaan dan keragaman budaya lokal, dalam bingkai dan tatanan.

LOMPATAN BESARVisi dan misi di atas boleh jadi disebut sebagai

lompatan besar. Betapa tidak, sampai dengan tahun 1990, Palembang dikenal sebagai kota dengan kawasan kumuh (slum area) yang besar. Banyak kawasan pemukiman padat dibangun di atas rawa-rawa, terdiri dari rumah panggung gedek (kayu) berdempetan, dan warganya mengandalkan sumber air dari rawa-rawa di bawah rumahnya. Kebanyakan fasilitas sanitasi yang memadai tidak tersedia. Lingkungan hidup menjadi tidak sehat. Belum lagi penyakit sosial, seperti kejahatan jalanan (street crime) amat marak.

Sebut saja kawasan 26 Ilir. Pada tahun 1980-an,

PALEMBANGDari KumuhJadi Kota Internasionalyang Sehat

d a e r a h


Wis

ataP

alem

BaNG

.com

kawasan itu dikenal sebagai Lorong Budi dengan permukiman seperti digambarkan tadi. Kebakaran besar pun terjadi dan menghanguskan seluruh permukiman kumuh itu. Tidak beberapa lama kemudian, kawasan itu berubah menjadi kompleks rumah susun (rusun). Pada tahun 1990-an, kawasan “segitiga emas” di tengah kota itu kemudian berubah wajah menjadi sentra bisnis dan perdagangan, lengkap dengan hotel dan mal mewah.

Areal rawa-rawa lainnya juga disulap menjadi kawasan pertamanan dan perdagangan. Yang paling anyar adalah kawasan olahraga internasional Jakabaring, yang terkenal sebagai arena pesta olahraga masyarakat Asia Tenggara ke-11, Sea Games pertama di luar Jakarta. Jakabaring dulunya hanya sebuah hutan rawa raksasa dan sangat rawan kejahatan. Kini, selain menjadi pusat olahraga bertaraf internasional, juga merupakan kawasan properti mewah di Palembang.

KEKHASAN WAJAH KOTASimbol khas kota Palembang tentu Jembatan Ampera.

Jembatan modern dan terbesar di Asia Tenggara (panjang 1.117 meter dan lebar 22 meter) yang diresmikan Bung Karno pada tahun 1965., Sebelum tahun 2000-an, sekitar jembatan ini merupakan wajah paling kumuh di tengah kota. Di sepanjang garis tepi Sungai Musi dan areal di bawah jembatan ini dijejali pedagang kaki lima dan sangat rawan dengan kejahatan jalanan.

Kini areal di tepi Sungai Musi di sekitar Jembatan Ampera adalah kawasan paling favorit dan digemari wisatawan. Kalau tidak ke jembatan ini orang merasa belum pernah ke Palembang.

Arsitekturnya yang cantik serta beralaskan Sungai Musi, menjadi daya tarik wisatawan untuk berfoto. Keindahan Jembatan Ampera akan terasa sempurna saat malam hari. Ratusan gemerlap lampu yang bertebaran di seluruh sisinya telah menghiasi jembatan ini pada malam hari. Dijamin, semua ini akan membuat pengunjung jembatan terpana dibuatnya.

Semua itu buah dari visi menjadikan Palembang sebagai kota internasional, sejahtera dan berbudaya.*

JEMBATAN AMPERAJembatan modern dan terbesar

di Asia Tenggara.PALEMBANGDari KumuhJadi Kota Internasionalyang Sehat


PROfILKOTA PALEMBANG

KOTA Palembang adalah ibukota Sumatera Selatan di Pulau Sumatera. Terbentang antara 2 derajat 520 sampai 3 derajat 50 Lintang Selatan dan 104 derajat 370 sampai 104 derajat 520 Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Kota Palembang memiliki luas wilayah sebesar 400,61 km2 yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan.

Kota ini dibelah oleh Sungai Musi (lebar 504 meter dan panjang 1.350 meter). Tiga sungai besar lainnya yang bermuara ke Sungai Musi adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter; Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. Keadaan alam merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21– 32 derajat Celsius, curah hujan 22 – 428 mml per tahun.

Penduduk kota ini mencapai 1.451.059 jiwa pada 2010. Ada 117.583 unit rumah dengan rata-rata kepadatan hunian mencapai 12,34 orang. Sekitar 89 persen dari warganya menggunakan air bersih. Dengan demikian cukup sehat. Cukup banyak pula rumah sakit besar di Palembang, sebutlah Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin, RS Charitas Palembang, RS Bunda Palembang dan RS Situ Khodijah.*

MENGANDALKAN OBJEK WISATA

BAHARI

Palembang berbenah total. Sejak tahun 2000-an, kawasan kumuh (slum area) di sepanjang aliran

Sungai Musi terutama di sekitar jembatan megah Ampera, kini berubah wajah menjadi gemerlap, bersih, dan tertata. Lingkungan

yang dulunya pengap karena kumuh kini disulap menjadi nyaman dan aman. Aliran Sungai Musi pun menjadi arena wisata yang amat menarik.

Pemko Palembang pun menyediakan sarana kapal dan perahu khas orang Palembang –yang dalam bahasa Palembang

d a e r a h


MENGANDALKAN OBJEK WISATA

BAHARI

disebut ketek-- untuk wisatawan yang ingin menyusuri Sungai Musi. Pesona arus sungai di bawah Jembatan Ampera pun bisa dirasakan dari dalam kapal yang melintasi bagian bawah dari jembatan terpanjang yang membela kota Palembang itu. Keindahan kota bisa dinikmati dengan cara menyusuri alur Sungai Musi. Dan hal itu seolah mengingatkan orang pada wisata sungai di Venise, Italia.

Ada banyak objek wisata bahari yang bisa dieksplor para wisatawan yang berkunjung ke Palembang. Pulau Kemaro, misalnya, adalah tempat ibadah umat Khong Hu Cu yang sangat menarik. Jika datang ke pulau ini, nuansa Tionghoa terasa begitu kental, cocok untuk salah satu destinasi yang bisa dikunjungi menjelang Imlek. Di sini ada pagoda besar sembilan lantai dan

kapal-putri-kembang-dadar berukuran kecil. Mureah meriah utk mengelilingi kota Palembang lewat Sungai Musi.

klenteng Hok Tjing Rio. Di Pulau Kemaro inilah terdapat Pohon Cinta dan makam Siti Fatimah, putri Raja Palembang.

Puas mengunjungi Pulau Kemaro, angkutan sungai yang jadi sarana berwisata bagi para pelancong itu bisa diarahkan ke Kuto Besak, yakni sebuah bangunan keraton yang pada abad XVIII yang menjadi pusat

Kesultanan Palembang di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, atau sekitar 1,5 km sebelah barat laut Jembatan Ampera. Selain gedung tua yang masih megah, wisatawan sudah pasti bisa menyaksikan indahnya Sungai Musi, karena Benteng Kuto Besak berada di tepiannya.

Saat sore hari, pemandangan makin indah. Sunset yang berkilauan di permukaan sungai terlihat makin sempurna dengan hiasan Jembatan Ampera di dekatnya. Cara asyik menikmati pemandangan Sungai Musi adalah dengan cara menyusurinya dengan ketek, yaitu perahu kayu tradisional khas Palembang. Ketek ini bisa Anda temui di dermaga kecil di bawah Jembatan Ampera. Tak perlu khawatir soal tarifnya, karena harga yang diajukan penjual masih bisa ditawar. Semakin pintar menawar, tentu semakin murah pula biayanya.*

Jumlah Penduduk (jiwa)

7.222.637Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

79

Jumlah Posyandu

5.775Jumlah Puskesmas

284Jumlah Pustu

937

Jumlah Penduduk Laki-laki (jiwa)

3.650.602

Jumlah Penduduk Perempuan (jiwa)

3.572.035

Jumlah Tenaga Medis

369Jumlah Perawat &

Bidan

4.889Jumlah Tenaga

farmasi

262Jumlah Tenaga Gizi

203

Jumlah Tenaga Keteknisian Medis

120Jumlah Tenaga

Sanitasi

351Jumlah Tenaga

Kesmas

611Jumlah Dokter Gigi

53

sumber: bankdata.depkes.go.id

RS


KOTA Palembang telah berbenah menjadi sehat dan nyaman. Tapi ternyata, wong Palembang justru mudah kena stroke. Sekitar 15 persen penyebab kematian di Palembang adalah penyakit pembuluh darah, seperti stroke dan hipertensi atau darah tinggi ini. Hasil pendataan sementara dari rumah sakit di Palembang yang dilakukan seorang peneliti dari Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI (2011) menyebutkan, selain stroke, kematian juga disebabkan diabetes dan jantung. Tingginya angka penyakit ini antara lain dipicu pola hidup yang tidak bersih dan sehat.

Angka kematian kasar di kota metropolis ini juga masih tinggi. Dari 1.000 orang, sebanyak enam orang meninggal setiap tahunnya. Padahal rasio yang masih dalam batas toleransi adalah 2/1.000 per tahun. Tampaknya tugas pemerintah daerah di Palembang cukup berat untuk lebih meningkatkan usia harapan hidup yang idealnya di atas 70 tahun.

Di Palembang program registrasi kematian ini sudah berjalan sejak 2010. Palembang dan 14 kabupaten dan kota di Tanah Air, di antaranya Langkat, Padang Pariaman, Bekasi, Gresik, Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin menjadi proyek percontohan registrasi penyebab kematian. Mekanisme peregistrasian itu, dari rumah sakit mengirimkan data ke dinas kesehatan setempat. Bagi warga yang meninggal di rumah, pendataan oleh tim dari puskesmas bekerjasama dengan ketua RT dan RW.

Sosialisasi sistem registrasi kematian dan penyebab kematian sangat penting diketahui masyarakat. Berdasarkan hasil studi nasional (SKRT) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, penyebab kematian utama untuk semua umur adalah strok (15,4%), yang disusul oleh TB (7,5%), Hipertensi (6,8%) dan Cedera (6,5%). Bila dibandingkan dengan hasil SKRT 1995 dan SKRT 2001, menurut empat (4) kelompok penyebab kematian, tampak bahwa selama 12 tahun (1995-2007) telah terjadi transisiepidemiologi yang diikuti dengan transisisi demografi. Proses ini diprediksi akan berjalan terus.

Secara nasional menunjukkan bahwa proporsi kematian karena penyakit tidak menular semakin meningkat. Di lain pihak, proporsi penyakit menular telah menurun, walaupun dalam enam (6) tahun terakhir penurunan hanya sedikit. Kondisi maternal/perinatal dalam kurun waktu tujuh (7) tahun tidak berubah dan kematian karena cedera tidak mengalami perubahan. Artinya, stroke sebagai penyakit tidkamenular, justru paling tinggi mengancam kesehatan warga Palembang.*

STROKE, PENYEBABKEMATIAN TERTINGGI

PROGRAM BEROBAT GRATIS

Janji politik yang paling popular di Palembang dan Sumsel pada umumnya adalah sekolah gratis dan berobat gratis. Jelang kampanye Pemilihan Walikota Palembang pada 7 April 2013 dan

Pemilihan Gubernur Sumsel, 6 Juni 2013 lalu, hampir semua sudut kota di Palembang dan kota-kota lainnya di Sumsel, selalu ada jargon kampanye ihwal sekolah dan berobat gratis bagi warga Sumsel ini.

Berobat gratis, merupakan terobosan besar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sejak kepemimpinan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin 2009 yang lalu. Dari program tersebut, seluruh masyarakat Sumsel kini sudah menikmati jaminan kesehatan. Berobat gratis, tidak sekedar menjadi janji politik Gubernur Sumsel semata pada masa kampanye. Namun, program itu sudah direalisasikan di seluruh daerah di Provinsi Sumsel.

JANJI POLITIK YANG MENYEJUKKAN

d a e r a h


PRIORITAS pembangunan Sumsel adalah pendidikan, kesehatan, dan meniptakan lapangan pekerjaan. Di bidang pendidikan, Pemprov Sumsel terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas output dari pendidikan itu. Pendidikan ini dipermudah dengan program sekolah gratis.

Program sekolah gratis telah dinikmati dari pelajar SD hingga SMA. Pada 2017 mendatang saat APBD Sumsel menembus angka Rp15 triliun, maka biaya pendidikan di tingkat perguruan tinggi pun bagi warganya akan ditanggung Pemprov Sumsel.

Di bidang kesehatan, program berobat gratis makin ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, Sumsel membangun sarana kesehatan yang modern di Palembang. Kini sudah dibangun mulai dari Rumah Sakit (RS) Mata, RS Gigi dan Mulut, dan RS Internasional Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sumsel, hingga pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang modern dan canggih.

Hebatnya, ”Walaupun berobat di rumah sakit yang modern, tapi tetap gratis. Pelayanannya makin ditingkatkan,” kata Gubernur Alex Noerdin beberapa waktu lalu, sebelum ia terpilih untuk kedua kalinya pada Pilkada Gubernur Sumsel pada 6 Juni 2013 lalu.*

PROGRAM BEROBAT GRATIS

Terlebih di Palembang.Program yang dimulai sejak tiga

bulan setelah dilantik menjadi Gubernur Sumsel dan Wagub 27 Januari 2009 yang lalu, merubah nasib masyarakat Sumsel. Sebab, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki jaminan kesehatan, kini mendapat pelayanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas di Sumsel dan Rumah Sakit tipe C, B, dan A yang menjadi rujukan melalui beragam asuransi atau jaminan kesehatan.

Berdasarkan data yang dimiliki pihaknya seluruh masyarakat Sumsel atau sebanyak 7,4 juta jiwa saat ini telah memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. Dengan rincian, 52 persen berupa Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta, 39 persen dijamin oleh Jamkesmas, 65 menggunakan askes, 15 Jamsostek, 1 persen Asabri/Polri, dan 1 persen swasta.

Untuk melayani seluruh masyarakat yang menggunakan jaminan kesehatan ini, setiap tahunnya Pemprov Sumsel menyiapkan anggaran sebesar Rp 240 Miliar dengan sistem penggunaan

dana sharing antara Pemprov Sumsel dan pemerintah kabupaten/kota. Prioritas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Sumsel, yakni pelayanan kesehatan bersifat komprehensif yang berindikasikan medik.

Terus BerbenahSaking seriusnya program berobat

gratis ini, Pemprov terus melakukan pembenahan. Banyak langkah pembenahan yang harus dilakukan, baik itu oleh Pemprov Sumsel, Dinkes Provinsi maupun kabupaten/kota, dan pihak asuransi, di antaranya terkait pendataan kunjungan asuransi ini dan pelaksanaan prosedur pelayanan rumah sakit yang bervariasi juga harus dipahami oleh setiap pekerja dan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi permasalahan.

Program berobat gratis yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel, setiap tahun terjadi peningkatan kunjungan pasien atau penggunaan asuransi Jamsoskes. Pada 2009 jumlah kunjungan pasien itu mencapai 1,9 juta pasien, pada 2010 terdapat 1,7 juta pasien, sedangkan pada 2011 yakni mencapai 2 juta pasien yang menggunakan Jamsoskes. Program berobat gratis ini memang sangat dibutuhkan masyarakat. Sejumlah provinsi mencontoh program unggulan Sumsel ini.

Sejauh ini anggaran Kementrian Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat masih cukup kecil yakni hanya mencapai sekitar 5 persen. Oleh kerena itu, diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk berjuang agar ke depan anggaran untuk jaminan kesehatan dapat lebih besar sehingga bisa membantu Kementerian Kesehatan RI.*


korupsi adalah masalah bangsa, maka seluruh elemen bangsa ini galibnya memiliki tanggung

jawab memberantasnya. Tanpa kesadaran kolektif semacam itu, maka KPK hanya akan menjadi single fighter dalam setiap arena bernama pemberantasan korupsi. Tentu saja, tak akan sanggup KPK memerankannya. Menyadari hal itu, KPK pun mengajak berbagai instansi untuk bekerja sama, berpartisipasi aktif bahu-membahu memberantas korupsi demi negeri, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Banyak kerja sama strategis dilakukan KPK sepanjang 2012. Yang semakin menegaskan bahwa banyak instansi yang juga punya kepedulian tinggi untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya

dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kerja sama tersebut terkait peran KPK,

yang dalam menangani suatu kasus korupsi memerlukan data akurat sebagai alat bukti.

Dalam konteks itulah KPK menjalin kerja sama tentang akses data sistem administrasi badan hukum dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkumham. Sebagai upaya mempertajam pengumpulan alat-alat bukti yang diperlukan dalam proses penanganan perkara. Dengan adanya kerjasama ini, KPK bisa mengakses langsung informasi mengenai data badan hukum atau perusahaan. Termasuk mempermudah dalam pencarian data fisik dokumen yang terkait yang ada di Kemenkumham sebagai kesatuan data administrasi hukum umum.

Kerja sama penting lainnya dilakukan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang membuat KPK dapat melakukan

pertukaran informasi melalui mekanisme link system data keimigrasian. Adanya link system memudahkan proses korespondensi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri, juga untuk mengetahui data perlintasan seseorang. Hal ini sangat strategis. Karena seiring perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi saat ini, terdapat peningkatan lalu lintas orang dan barang antarnegara, yang membuat batas-batas negara semakin mudah ditembus, termasuk jalur pelarian para koruptor.

Kondisi tersebut menjadikan bahwa informasi data terkait perlintasan antarwilayah menjadi salah satu informasi data yang penting dalam dukungan strategi pemberantasan korupsi, di mana tindak pidana korupsi juga sebagai tindak pidana lintas negara (transnational crime).

MENCEGAH DALIH PALSUKerja sama strategis lain yang

dilakukan adalah dengan Ikatan Dokter

kerJasama PeNaNGGulaNGaNkoruPsi dilemBaGa NeGara

birokrasi bersih melayani


Indonesia (IDI). Ini menyikapi fenomena kerapnya tersangka atau terdakwa mempergunakan dalih sakit untuk mengelak dari proses hukum. Bahkan saking seringnya, tak sedikit akhirnya yang menengarai, bahwa “pura-pura sakit” seperti itu hanya modus mereka untuk mangkir dari proses hukum yang tengah dijalani.

Sejak 11 Juni 2012, muslihat tersebut bakal tak mempan lagi. Sebab, KPK telah menandatangani

MoU dengan IDI. Melalui MoU tersebut, KPK bisa meminta penilaian medis dan second opinion terkait saksi, tersangka, dan terdakwa. Dengan kata lain, MoU ini dalam rangka membantu KPK mendapatkan keterangan-keterangan yang objektif terkait pemeriksaan kesehatan para tersangka, terdakwa, dan saksi.

Secara substansi, nota kesepahaman antara KPK dan IDI meliputi dua hal. Pertama, pemilihan tenaga medis atau dokter untuk menangani sejumlah saksi,tersangka, dan terdakwa saat ditahan oleh KPK. Yang kedua adalah second opinion kesehatan para saksi, tersangka, dan terdakwa.

Dalam hal penilaian medis, KPK bisa meminta IDI untuk menunjuk dokter atau dokter spesialis, dalam mengkaji dan memberikan keterangan tertulis mengenai kelayakan medis kepada saksi, tersangka, dan terdakwa, guna kepentingan proses penyidikan atau persidangan.

Sedangkan untuk second opinion, atas permintaan KPK, IDI menunjuk dokter untuk memberikan second opinion berdasarkan data atau hasil pemeriksaan kesehatan dokter sebelumnya, untuk kepentingan KPK. Keputusan akhir terkait kondisi medis tersangka, saksi, dan terdakwa tetap ada di tangan dokter IDI karena bersifat

final.Bagi IDI sendiri sebagai

lembaga yang menaungi organisasi profesi dokter, MoU tersebut merupakan bentuk dukungan nyata sebagai salah satu komponen bangsa yang ikut bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. Masih terkait penanganan perkara, KPK bekerja sama dengan Fakultas Hukum universitas setempat di 33 provinsi untuk melakukan court recording di Pengadilan Negeri Tipikor.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan fair trial dan transparansi peradilan. Dengan adanya hasil court recording berupa audiovisual, maka majelis hakim terbantu dalam membuat putusan persidangan sesuai dengan fakta persidangan. Demikian juga dengan pihak yang berkepentingan, seperti jaksa penuntut umum, pengacara, bahkan terdakwa serta masyarakat bisa mengetahui fakta persidangan apa adanya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Sesuai SEMA 04/2012 yang menyatakan bahwa hasil court recording berupa audiovisual harus menjadi salah satu bagian dari berkas perkara, maka ke depan court monitoring diharapkan menjadi revolusi proses penegakan hukum. Bayangkan kalau nanti MA mengeluarkan surat yang isinya menyatakan bahwa hasil proses persidangan yang didasarkan atas audio dan visual proses recording, menjadi bagian dari berita acara

pemeriksaan persidangan. Langkah ini tentu saja akan menjadi jalan membendung potensi penyalahgunaan kekuasaaan karena bisa dituliskan dengan tidak sesuai fakta yang selama ini terjadi.

Kementerian kesehatan, sebagai lembaga pemerintah juga siap mendukung pencegahan korupsi, khususnya di lingkungan kementerian kesehatan. Upaya upaya itu telah dilakukan, diantaranya setiap pejabat wajib menandatangani fakta integritas tidak melakukan korupsi.

Selain itu juga sedang mengembangkan program strategi komunikasi untuk promosi, sosialisasi dan advokasi anti korupsi. Diantara program strategi komunikasi anti korupsi itu, menyediakan rubrik khusus BBM yang mengetengahkan tema tema edukasi anti korupsi.* (Buku Saku Penanggulangan Korupsi, KPK,2011)


Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah merealisasikan distribusi Kartu Jaminan Sehat (KJS) bagi warga yang tidak

mampu. Beleid baru dari Gubernur Jokowi ini bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan gratis kepada warga tak mampu dari rumah-rumah sakit di Jakarta. Kebijakan populis ini justru berbuntut kegusaran, bahkan menuai ancaman interpelasi dari anggota DPRD DKI Jakarta. Dukungan warga yang mampu secara finansial kini dibutuhkan.

Belum juga warga miskin di Jakarta merasakan nikmatnya mendapat pelayanan kesehatan gratis berkat kebijakan populis Gubernur Jokowi melalui Program KJS, terbetik kabar tak

kurang 16 manajemen rumah sakit di Jakarta mengancam akan keluar dari statusnya sebagai peserta program tersebut. Salah satu penyebabnya adalah keraguan pihak rumah sakit ihwal kepastian pembayaran klaim kesehatan, dari total belanja kesehatan oleh pemegang KJS oleh Pemprov DKI Jakarta.

Untuk membayar klaim penggunaan KJS oleh pemegang kartu, Dinas Kesehatan dianggap akan menggunakan tarif pelayanan rumah sakit tahun 2009. Sedangkan rumah sakit menghendaki standar tarif yang berlaku tahun 2013. Sedangkan rumah sakit menghendaki standar tarif yang berlaku tahun 2013. Sehingga bagi rumah sakit istilah populis tidak ada di dalam kamus mereka, sehingga tarif

pelayanan untuk si miskin harus tetap berdasarkan patokan harga pasar. Karena memang komponen pelayanan dan pengobatan yang diberikan RS, tentu melalui proses pengadaan (procurement) yang mengikuti harga pasar.

KJS adalah semacam sertifikasi bagi warga Jakarta yang tidak mampu untuk memperoleh garansi pelayanan kesehatan gratis. KJS menjadi bagian tindak lanjut dari Program Jaminan Kesehatan Daerah yang langsung dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Program ini baru akan diberlakukan efektif pada bulan Juli 2013 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov DKI Jakarta akan menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 trilyun untuk menjamin KJS ini.

JOKOWI DAN KEBIJAKAN KARTU JAKARTA SEHATSidarta GM**Pengamat Masalah Sosial, Domisili di Jakarta

WW

W.Jo

koW

iDo2

.com

untuk rakyat


Timbulkan PolemikBelum reda berita kegusaran pihak

RS terkait dengan pemberlakuan KJS ini, muncul lagi kabar tak sedap dari ruang parlemen daerah, DPRD DKI Jakarta. Ada rencana dari segelintir anggota dewan untuk menggunakan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur DKI Jakarta terkait dengan belum matangnya kebijakan ini dalam proses implementasinya.

Tak ayal lagi, rencana penggunaan hak interpelasi oleh anggota Komisi A DPR DKI Jakarta ini ,membuat program KJS menjadi polemik. Interpelasi ini akan dilakukan setelah menunggu hasil evaluasi KJS, yang memutuskan untuk membayar penuh seluruh tagihan dari pihak rumah sakit.

Ranah politik tampaknya akan marak untuk mempertanyakan kebijakan publik yang dirumuskan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang memang terpilih melalui proses persaingan politik yang juga tajam. Campur tangan politik seolah tidak akan luput dari setiap kebijakan gubernur. Tetapi melihat pergulatan pro dan kontra di dalam tubuh parlemen sendiri, tampaknya penggunaan hak interpelasi ini juga tidak akan mudah berlangsung. Beberapa pimpinan fraksi di dewan menunjukkan sikap kontranya terhadap usulan penggunaan hak dewan tersebut.

KJS dan Hak Sipil Cara yang paling bijak bagi

Pemerintah untuk memenuhi hak sipil warga, adalah dengan menggunakan prinsip affordability atau keterjangkauan. Negara pada hakikatnya tidak menarik kewajiban (membayar) dari warga guna memenuhi hak-hak dasarnya di bidang kesehatan, seperti halnya juga di

bidang pendidikan dan pekerjaan guna memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. KJS sesungguhnya bagian dari usaha memenuhi hak sipil oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat konstitusi, untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Dan oleh karena untuk hidup sehat adalah hak sipil, maka negara wajib memenuhi hak tersebut melalui pelayanan kesehatan yang cukup. Persoalannya adalah kemampuan finansial pemerintah sebagai institusi penyelenggara negara, tidak cukup untuk menjangkau ke seluruh warga negara.

Oleh karena itu perlu dilakukan pilihan berdasarkan pertimbangan keterjangkauan. Artinya, masyarakat yang berpenghasilan rendah akan

diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Pilihan inilah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakan pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada pemegang KJS.

Menilik hal itu, jelas bahwa KJS merupakan kesadaran pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menjadi hak warga negara. Tidak relevan jika harus diseret ke ranah persaingan politik di parlemen, apalagi hanya didorong motif popularitas. Kebijakan Pemprop DKI ini cukup strategis untuk mendukung kebijakan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan pemerintah pusat. Justru sekarang ini dibutuhkan dukungan warga DKI Jakarta yang mampu untuk memberikan sumbangsih finansial agar beban anggaran tidak dipikul sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.*

Berlakunya program KJS bagi warga miskin Jakarta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit (RS), sepenuhnya dijamin oleh keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. RS bertindak sebagai fasilitas yang memberikan layanan, dan total pengeluaran RS untuk melayani si miskin itu akan diklaim ke Pemprov.

Untuk menalangi dana KJS, tidak tanggung-tanggung, Pemprov DKI Jakarta akan menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 trilyun untuk menjamin belanja kesehatan pemegang KJS ini. Dana anggaran tersebut diakui belum cukup.

Diperkirakan Pemprop DKI Jakarta membutuhkan sedikitnya Rp 2,5 hingga Rp 3 trilyun untuk melayani sedikitnya 4,7 juta jiwa warga miskin di Ibukota. Bagaimanapun juga KJS harus diberikan kepada mereka yang miskin, sebagai salah satu usaha Pemerintah dalam mensenjahterakan rakyatnya.

Ada beberapa gagasan untuk menutupi kekurangan dana ini. Salah satu di antaranya adalah dengan promosi premi kesehatan bagi seluruh warga DKI, yang dananya tersimpan di rekening pribadi Bank DKI.

Setiap saldo akan di-auto debet, sehingga orang sehat menanggung orang sakit. Cara ini dianggap tidak melanggar Peraturan Daerah mengenai jaminan kesehatan daerah.

Ihwal KJS sendiri, setiap belanja kesehatan di RS yang digunakan oleh para pemegang KJS, akan diklaim ke pemerintah daerah melalui PT Askes secara penuh. Tarif yang ditentukan untuk pembayaran klaim KJS ini berdasarkan Ina-CBG (Indonesia Case Based Group), untuk melegalkannya akan Pemerintah Daerah menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.*

PEMEGANG KJS GRATIS, TAGIHAN RS DIBAYAR PEMPROV DKI JAKARTA


Bclo

ffic

ial.

com

tiga dari lima lelaki di Indonesia pasti sepakat, bahwa wanita cantik ini memang dilahirkan dengan keindahan yang

mempesona. Terkenal sebagai model dan artis sinetron tidak membuat

seorang Indah Kalalo melupakan jati dirinya sebagai wanita yang ingin mempunyai keluarga bahagia.

Untuk itu kemudian dia menikah dengan Ibrahim Justin Werner.

Dari perkawinan tersebut Indah Kalalo mempunyai seorang anak manis, yang bernama Ayanna Rose Werner baru berusia satu tahun. Uniknya lagi pasangan selebritis ini sepakat untuk lebih banyak mempunyai anak lagi, bahkan tidak tanggung-tanggung

jumlahnya. “Mau anak lima, pingin cepat ya, pingin punya adik cewek, karena baju Ayanna banyak,” ujar Indah sambil tertawa.

Perempuan berusia 32 tahun itu berharap jika kelak kembali mengandung, ia berharap anak yang akan dilahirkan nanti adalah seorang perempuan. “Semoga dapat adik cewek, supaya bajunya diturunkan,” pintanya. Demi semua itu, Indah mengaku tak ikut dalam program Keluarga Berencana yang dianjurkan pemerintah, agar keinginannya untuk sesegera mungkin punya anak lagi, terwujud. “Dari dia (Ayanna) lahir itu pingin nambah, aku enggak KB, enggak ada program khusus, Ayanna saja terjadi begitu saja,” pungkasnya.*

indah kalaloingin Mempunyai lima Anak

kaPa

NlaG

i.com

siapa dia


Artis serba bisa ini dikenal masyarakat sebagai penyanyi, sekaligus pemain sinetron yang

handal. Para penggemarnya lebih suka memanggilnya dengan insial BCL, yang merupakan singkatan dari Bunga Citra Lestari. Pelantun lagu Cinta Pertama (Sunny) ini juga dikenal lewat sinetron berjudul Senandung Mas Puber.

Berkat kesibukannya di dunia tarik suara dan sinetron, telah membuatnya terkenal seantero negeri. Hingga

bunga citra lestariMemakai kb biar Aman

Artis yang satu ini memang luar biasa, masyarakat mengenalnya sebagai pemain sinetron dan presenter jempolan. Bahkan saking

banyaknya artis ini selalu sibuk untuk urusan syuting. Hebatnya lagi di sela-sela berbagai kesibukannya dia tetap menyempatkan diri untuk mengamati berbagai isu yang ada di masyarakat secara jelas dan tajam.

Salah satunya adalah mengenai kepadatan dan jumlah penduduk DKI Jakarta. Ratna Listy memaparkan jumlah penduduk di Jakarta akan semakin padat dalam jangka waktu panjang. Jika itu terjadi, menurutnya pemerintah DKI Jakarta akan mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup berat. Untuk itu seharusnya program KB harus menjadi prioritas utama para Gubernur DKI Jakarta. “Aku suka Gubernur yang mendukung

program KB. Itu adalah kuncinya, karena kasus-kasus di Jakarta ini kuncinya karena KB-nya gagal. Mau kriminalitas, banjir, sampah, kemacetan itu karena kebanyakan penduduk. Kalau penduduknya ditahan otomatis bisa diatasi pelan-pelan karena ini jangka panjang,” ungkap Ratna.

Perempuan cantik yang bernama lengkap Ratna Sulistyaningsih, dikenal pertama kali oleh masyarakat lewat album Obsessy serta di sinetron Takdir Akhir Zaman.”Satu tahun saja sudah 3 juta penduduk yang lahir, 20 tahun lagi pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja yang cukup buat yang sekarang masih bayi. Kalau nggak mereka mau kerja apa, itu kan yang harus dipikirkan lebih lanjut,” katanya.*

ratna listysadar Akan kb

akhirnya BCL menikah dengan seorang aktor berdarah Inggris-Malaysia yang bernama Ashraff Sinclair pada tahun 2008. Pernikahan tersebut akhirnya membuahkan momongan anak laki-laki, yang bernama Noah Sinclair pada tahun 2010.

Saat ditanya mengenai kebahagiaannya saat mengandung dan melahirkan Noah, dia menyatakan bahwa “Melahirkan, suatu kebanggaan buat perempuan. Gimana ngerasain perut kita ditendang-tendang sama bayi

dari dalam, itu pengalaman yang nggak pernah bisa dilupakan dengan mudah. Jadi kalo trauma sih nggak, ya cuma itu mengembalikan bentuk tubuh ideal setelah melahirkan yang agak susah buat aku, “ tutur Bunga Citra Lestari.

Mengenai himbauan Keluarga Berencana (KB) seperti yang dianjurkan pemerintah, BCL tak menampik kalo dirinya juga mengenakan KB agar tidak kebobolan. “Pastinya aku kenakan KB biar aman, kalau soal berhubungan ada aja, yang penting aman,” tegasnya.*

kaPa

NlaG

i.com


PEMBANGUNAN kesehatan dalam RPJMN 2010-2014 ditujukan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Untuk itu Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan, telah menetapkan 8 fokus prioritas kesehatan dan 7 reformasi kesehatan, yang menjadi panduan bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bertanggung jawab

terhadap pembangunan kesehatan di wilayahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten/Kota tersebut, Pemerintah menyiapkan dana Tugas Pembantuan.

Buku ini merupakan panduan bagi daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung Pemerintah Pusat melalui dana Tugas Pembantuan, agar hasilnya berdaya guna dan berhasil guna serta dapat mendukung pencapaian SPM dan sasaran pembangunan kesehatan

OTONOMI daerah mengamanatkan kesehatan sebagai salah satu kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga mereka wajib bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayahnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan

memberikan dukungan dana de-konsentrasi.

Buku Petunjuk Pelaksaan ini merupakan panduan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi program upaya kesehatan dasar, pada tahun anggaran 2013 agar kegiatan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.*

Nomor Klasifikasi : 616.44 Judul : Petunjuk Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dan Tugas Pembantuan Program Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2013Impresum : Jakarta: Kementerian Kesehatan RI : Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 2012 Kolasi : 40 hal; 27 cmISBN : 978-602-235-187-0Subyek : 1. HEALTH POLICY 2. HEALTH PROGRAM

Nomor Klasifikasi : 351.077 Judul : Petunjuk Pelaksanaan Pengggunaan Dana Dekonsentrasi Program Upaya Kesehatan Dasar Tahun Anggaran 2013Impresum : Jakarta : Kementerian Kesehatan RI : Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 2012 Kolasi : vi, 32 hlm; 27 cmISBN : 978-602-235-184-9Subyek : 1. HEALTH POLICY 2. HEALTH PROGRAM

di Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengikuti semua peraturan perundangan yang berlaku.*

resensi


Informasi lebih lanjut tentang buku ini dapat menghubungi Pustakawan Perpustakaan Kementerian Kesehatan pada nomor telepon (021) 5223003, email: [email protected], atau [email protected], facebook: Perpustakaan Kementerian Kesehatan, dan twitter: @

depkeslib. Buku digital dapat dibaca dan diunduh melalui website: http://perpustakaan.depkes.go.id.

susan, sebut saja begitu. Ia terbiasa berangkat kantor siang. Begitu datang, langsung ke kantin, sarapan. Masuk ruangan ha..ha..he..

he.. dengan teman. Buka komputer, baca berita on line. Tengah hari istirahat dan makan siang. Berikutnya entah apa yang dikerjakan, tergantung instruksi pimpinan, setelah itu pulang. Awal bulan gajian. Begitu seterusnya sampai tua.

Tanpa karakter, tak lagi bisa membedakan mana hak dan kewajiban. Banyak kewajiban terbengkalai dengan berbagai alasan. Sementara hak tak boleh berkurang, bila perlu berlebih. Termasuk harus mendapat hak, walau tak melaksanakan kewajiban. “ Mereka tetap ngotot untuk mendapat honor, walau tak bekerja, alasanya; nama saya kan ada dalam SK”, begitu kilahnya. Serakah dan tak ada rasa malu.

Sering kali tampak mencolok jurang perbedaan antara slogan dan kenyataan. Tertulis, dilarang menggunakan calo, tapi calo berkeliaran dan mendapat umpan dengan sempurna dari para pelanggan. Pihak otoritas juga tak bertindak melihat percaloan itu. Seperti menutup mata

hati, kepala dan telinganya. “Katakan tidak dengan korupsi, eh bermasalah dengan korupsi”.

Mahatma Gandhi menyindir: “ Bumi ini cukup untuk 7 generasi. Tapi tak cukup untuk 7 pengusaha serakah. Jadi, tanpa karakter orang kaya saja merasa miskin, apalagi orang miskin. Ia akan menghalalkan segala cara, bahkan wajib

untuk mempertahankan hidup, selajutnya

memenuhi kemewahan

hidup dengan cara itu.Bila jadi pejabat, Ia tak bisa

membedakan mana kebijakan

yang menguntungkan rakyat atau merugikan rakyat. Untuk negeri atau asing. Ukurannya, berapa share yang diperoleh. Itulah kebijakan yang diambil atau diikuti. Juga tak dapat membedakan “investasi di” dan “investasi untuk” Indonesia.

Abraham Lincoln mengatakan: untuk mengetahui karakter seseorang,

beri dia kekuasaan”. Pemimpin berkarakter akan bicara visi. Visi

terkait dengan stakeholder. Wilayahnya luas ke semua pihak, yakni: keuntungan untuk kehidupan rakyat banyak dalam jangka panjang.

Dalam dunia nyata, sering kita temukan seorang pejabat yang tampak baik-baik. Rajin

beribadah. Baik mereka yang beribadah di Masjid, Gereja,

Kelenteng atau yang lain, tiba-tiba tersangkut korupsi dan masuk jeruji

tahanan. Disinilah karakter diuji. Apakah mereka lulus atau menemui kegagalan.

Pemimpin berkompeten, itu manajer. Ia berbicara tentang profesional. Profesional terkait dengan shareholder, hanya pihak terkait, fokusnya: laba sebesar-besarnya. Ketika institusi atau negara dipimpin manajer profesional, tapi tidak berkarakter, untuk siapa keuntungannya?*

tAnpA kArAkterPrawito

harriet

harmaN

sucks.c

om


lentera

peMiMpin berkArAkterPrawito

umar Abdul Azis, sering disebut kholifah ke lima, cucu Umar Ibnul Khotob, kholifah ke dua. Pernah suatu malam,

Abdul Azis sedang mengerjakan urusan negara, dengan menggunakan lampu berbiaya dinas. Tiba-tiba, anaknya yang bernama Abdullah, masuk menemui ayahnya. “ Ayah, saya ada perlu untuk berbincang-bincang”, kata Abdullah. Oh ya.. masalah apa ya..nak, urusan keluarga atau negara, tanya Abdul Azis. Urusan pribadi ayah, jawab Abdullah. Baik kita ngobrol, kata Abdul Azis, sambil mematikan lampu. Sebab, Abdul Azis menetapkan dirinya menggunakan fasilitas negara hanya untuk urusan negara, bukan untuk keluarga. Kemudian mereka ngobrol membicarakan masalah keluarga dalam kegelapan, tanpa lampu penerang.

Untuk urusan hak dan kewajiban, pemimpin model ini, lebih banyak memenuhi tuntutan kewajiban dan sedikit mengambil haknya. Jikalau negara atau institusi yang dipimpin membutuhkan lebih, maka akan dipenuhi tanpa menuntut hak. Sebab, pemimpin menyadari akan tanggung jawab atas keselamatan dan kemaslahatan rakyat dan negara. Maka wajar bila Jon F Kenedy Presiden

Amerika ataupun Sukarno, pernah mengatakan “ jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang Anda berikan kepada negara”.

Abubakar Assidiq, ketika dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu, negara banyak membutuhkan logistik untuk peperangan menghadapi musuh. Nabi Muhammad kemudian berpidato

cam

PBel

lmac

Pher

soN.

co.u

k

dihadapan khalayak mengumumkan siapa yang akan membantu negara untuk mengahapi peperangan. Seluruh yang hadir, baik yang kaya dan miskin semua berkontribusi. Umar Ibnul Khotob menyumbangkan separuh hartanya, dan Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Karena menyumbangkan seluruh hartanya, Nabi Muhammad agak keberatan dan bertanya: apa yang akan kalian gunakan untuk memenuhi keluargamu ?. Abu Bakar menjawab: “cukup bersama Allah dan RasulNya”. Setelah itu, Abu Bakar sukses kembali dengan dagangannya.

Ketika, Nabi sedang mengumumkan, menunjuklah seorang rakyat biasa. Ekonominya pas pasan, bahkan minus. Ia bernama Abudzar Al Gifari. Ketika semua sudah menyerahkan sebagian hartanya dan berangkat menuju perang ke daerah Tabuk. Tempat yang jauh dan menempuh jalan kaki, dibawah terik panas matahari. Al Gifari masih sibuk di pasar, berniaga mengumpulkan perbekalan untuk perjalanan menuju Tabuk. Al-Gifari tak mengurungkan niatnya menuju Tabuk seorang diri, walau sudah tertinggal rombongan ribuan kilo meter. Akhirnya Al Gifari bergabung dengan rombongan, ketika semua sudah sampai di Tabuk.*

lentera



perluinfo

kesehatan

halokemkes500567

CARA MENGHUBUNGITelp : telp ke (kode lokal) 500567 telp rumah : tekan 500567 hp : tekan (kode lokal) 500567Faximili : (021) 529 21669SMS : 081281562620Email : [email protected] : halo kemkes pusat komunikasi publik Gedung kementerian kesehatan ri, Blok ruang 109 Jl. hr rasuna said Blok X5 kav. 4 - 9, Jakarta, 12950

APA ITU HALO KEMKES?halo kemkes adalah layanan kesehatan yang memberikan informasi kesehatan dan penerimaan laporan pengaduan serta masukan di bidang kesehatan melalui telepon

* Untuk Penelpon dari wilayah di luar Jabotabek menggunakan kode area wilayah masing - masing.

lentera


Health & Medicine

Mediakom 42