143
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2014 PANDUAN UMUM PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN

Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Buku yang yang diterbitkan oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, tahun 2014 ini, berisi Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan.

Citation preview

Page 1: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2014

PANDUAN UMUMPENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK

UNTUK BIDANG KESEHATAN

Page 2: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ijin dan rakhmat-Nya sehingga Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan dapat disusun dan diterbitkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa dari dana pajak rokok minimal 50 % dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

Sesuai kewenangan pemerintah pusat yaitu menyusun

norma-standar-prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai dengan bidang atau kewenangan masing-masing, maka Kementerian Kesehatan bersama-sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memandang perlu adanya Panduan umum tentang penggunaan pajak rokok untuk bidang kesehatan.

Panduan umum ini memuat tentang penggunaan pajak

rokok untuk pelayanan kesehatan, yaitu; pertama untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat, meliputi ; kegiatan pencegahan, pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau, kegiatan upaya penegakan hukum dalam kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR), kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat, dan kedua untuk pelayanan kesehatan perorangan, meliputi kegiatan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan kegiatan upaya peningkatan SDM kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan. Kegiatan upaya kesehatan masyarakat mencakup ; penyediaan data dasar dan analisis situasi, peningkatan kapasitas SDM, bina suasana, advokasi, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

Page 3: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

Panduan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam penggunaan pajak rokok untuk bidang kesehatan sehingga penggunaannya dapat dilaksanakan secara tepatguna, tepat sasaran dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini Semoga panduan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Jakarta, Maret 2014 Kepala Pusat Promosi Kesehatan dr. Lily S. Sulityowati, MM

Page 4: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan tersebut, sangat diperlukan adanya peran serta aktif masyarakat, dan juga dukungan lintas sektor baik dalam bentuk kebijakan/regulasi, maupun dukungan sumber daya (dana, tenaga dan sarana prasarana).

Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber pajak daerah adalah pajak rokok. Penggunaan pajak rokok ini seperti yang tertuang dalam pasal 31 adalah minimal 50% dari pajak yang diterima diperuntukan bagi upaya kesehatan masyarakat dan penanganan aspek hukum.

Adanya pajak daerah ini sebagai sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk upaya peningkatan kesehatan di daerah, karena selama ini banyak program atau kegiatan kesehatan di daerah yang tidak bisa terlaksana, antara lain karena kendala tidak tersedianya dana.

Dana pajak tersebut agar bisa dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, dan Profesi Promosi Kesehatan telah menyusun Pedoman Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk bidang kesehatan.

Page 5: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

Pada pedoman ini penggunaan dana pajak rokok lebih diprioritaskan untuk upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif), karena upaya kuratif-rehabilitatif saat ini sudah ditangani melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN), justru kita perlu banyak melakukan upaya yang bersifat promotif preventif, selain akan lebih meningkatkan kesehatan masyarakat, juga dapat lebih efisien penggunaan dana yang bersifat kuraitf-rehabilitatif, yang saat ini ditangani oleh BPJS.

Kami sampaikan bahwa hal terpenting dalam era otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah (provinsi maupun kabupaten/ kota) bisa memanfaatkan dana ini untuk peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya melalui upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, juga pelayanan kesehatan kuratif rehabilitatif.

Kami menyambut baik atas terbitnya pedoman ini, dan mengharapkan peranan dan dukungan semua pihak, khususnya Kementerian Dalam Negeri pada implementasi penggunaan dana pajak rokok ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Semoga Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini bisa menjadi pedoman bagi daerah, sehingga dana tersebut bermanfaat untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Maret 2014 Sekretaris Jenderal, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS NIP. 195408112010061001

Page 6: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PANDUAN UMUM PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG

KESEHATAN

DAFTAR ISI Kata Pengantar Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Tujuan

1. Tujuan Umum 2. Tujuan Khusus

C. Sasaran D. Dasar Hukum E. Pengertian

BAB II PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

A. Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya

B. Kegiatan Upaya Penegakan Hukum dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 1. Upaya Penegakan KTR melalui Mekanisme Hukum 2. Upaya Penegakan KTR melaui Mekanisme

Partisipatif C. Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan Cedera

2. Kegiatan Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular

3. Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia

Page 7: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

4. Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Berisiko pada Remaja

D. Kegiatan Peningkatan SDM Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat

BAB III PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

A. Kegiatan Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

B. Kegiatan Upaya Peningkatan SDM Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Perorangan

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

A. STRATEGI PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN 1. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi 2. Peningkatan Kapasitas SDM 3. Bina Suasana 4. Advokasi 5. Pemberdayaan Masyarakat 6. Kemitraan

B. ESTIMASI PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010

Page 8: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

DAFTAR ISTILAH

AKB ANGKA KEMATIAN BAYI AKI ANGKA KEMATIAN IBU APBD ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH APBN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ASI AIR SUSU IBU BOK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BPJS BADAN PENYELENGGARA JAMINANA SOSIAL DAK DANA ALOKASI KHUSUS DALYs DISABILITY ADJUSTED LIFE YEARS DAU DANA ALOKASI UMUM DBD DEMAM BERDARAH DENGUE DBHCHT DANA BAGI HASIL CUKAI DAN TEMBAKAU DPRD DEWAN PERWAKILAN DAERAH DTPK DAERAH TERPENCIL PERBATASAN DAN

KEPULAUAN HIV HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS AIDs ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME IMS INFEKSI MENULAR SEKSUAL JKN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KIE KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI KLB KEJADIAN LUAR BIASA KNPI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KTR KAWASAN TANPA ROKOK LSM LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MDGs MILLENIUM DEVELOPMEN GOALS MMC MASS MEDIA CAMPAIGN MoU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MSG MONOSODIUM GLUTAMATE NAPZA NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA NCDs NON COMMUNICABLE DISEASES

Page 9: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

OSIS ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH PDRD PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PHBS POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT PKPR PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PKRS PROMOSI KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PM PENYAKIT MENULAR PMR PALANG MERAH REMAJA PMS PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PTM PENYAKIT TIDAK MENULAR RI REPUBLIK INDONESIA RKUD REKENING KAS UMUM DAERAH RS RUMAH SAKIT RT RUKUN TETANGGA RW RUKUN WARGA SDH SOCIAL DETERMINANT HEALTH SDKI SURVEY DEMOGRAFI KESEHATAN INDONESIA SKPD SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH SKRT SURVEI KESEHATAN RUMAH TANGGA SMS SHORT MESSAGE SERVICE TMMC TARGETED MULTI MEDIA CAMPAIGN TOT TRAINING OF TRAINER UKM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UKP UPAYA KESEHATAN PERORANG UKS UNIT KESEHATAN SEKOLAH

Page 10: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengatur kebijakan dalam hal sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah terutama pengaturan pembagian dan penggunaan pajak rokok sebagai salah satu jenis pajak daerah. Adapun besaran tarif pajak rokok adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dana pajak rokok ini akan masuk ke RKUD Provinsi sebagai APBD provinsi dan akan ditransferkan ke Kabupaten/Kota. Pasal 94 ayat (1) butir C UU No. 28 tahun 2009 ini mengatur bahwa 70% (tujuh puluh persen) hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% (tiga puluh persen) diserahkan kepada provinsi.

Dalam pasal 31 UU No. 28 tahun 2009 diatur bahwa penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pengertian pelayanan kesehatan dan penegakkan hukum yang dimaksud dalam pasal 31 tersebut tertuang dalam aturan penjelas Undang-Undang ini bahwa “pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, serta penyediaan sarana

Page 11: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

2

umum yang memadai bagi perokok (smoking area)”. Sedang penegakkan hukum yang dimaksud dalam aturan penjelas Undang-Undang ini adalah “penegakkan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain: pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakkan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Tambahan dana APBD untuk kesehatan yang bersumber dari penerimaan pajak rokok ini bersifat “On Top” (tidak mengurangi alokasi APBD untuk kesehatan yang telah ada selama ini). Adapun besaran dana pajak rokok yang akan diterima oleh masing-masing daerah terlampir dalam lampiran Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini.

Saat ini, Indonesia tengah mengalami masalah multiple burden diseases, dimana penyakit menular masih banyak diderita oleh penduduknya disertai adanya serangan penyakit infeksi re-emergencies (DBD, malaria, dll) dan new-emergencies (flu burung, HIV/AIDs, dll). Selain itu, Indonesia juga harus menangani bermunculannya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang belum teratasi. Dalam bahasa internasional, penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular dikenal sebagai Non-Communicable Diseases (NCDs), di Indonesia dikenal dengan Penyakit Tidak Menular (PTM). Tiga dekade terakhir, prevalensi PTM terus meningkat, dimana penyakit ini telah menjadi penyebab utama kematian di Indonesia sebagaimana tergambar dalam gambar 1.1 sebagai berikut:

Page 12: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

3

Gambar 1.1 Distribusi Kematian pada Semua Umur menurut

Kelompok Penyakit menurut Data SKRT 1995-2001 dan Riskesdas 2007

Berdasarkan diagram 1.1 di atas, 6% kematian pada semua kelompok umur di Indonesia disebabkan karena gangguan maternal/perinatal, 6,5% kematian disebabkan karena cedera dan 28.1% kematian semua umur disebabkan oleh penyakit menular sedangkan 59,5% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, stroke dan pembuluh darah lainnya, diabetes, hipertensi, penyakit sendi, penyakit paru obstruktif kronik, cedera dan berbagai jenis penyakit kanker. Dengan kata lain, selain masalah penyakit menular dan masalah perinatal/maternal yang merupakan salah satu indikator Millenium Development Goals (MDGs), Indonesia juga sedang mengalami transisi epidemiologi dimana morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular menjadi permasalahan kesehatan yang harus segera ditanggulangi. Senada dengan hal tersebut, data The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010 sebagai

Page 13: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

4

berikut juga menggambarkan penyakit penyebab kematian saat ini yang lebih didominasi oleh penyakit tidak menular.

Tabel 1.1 The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors:

Level, Trends and Policy Implication tahun 2010 No. Nama Penyakit No. Nama Penyakit 1 Stroke 11 Penyakit Ginjal Kronik 2 Tuberculosis 12 Tyfoid 3 Diare 13 Neonatal sepsis 4 Cedera/Injury 14 Kanker Paru-Paru

5 Penyakit Jantung Iskemik 15 Peryakit Kardio dan Sirkulasi

6 Penyakit Saluran Nafas Kronik (PPOK) 16

Hipertensive Hearth Diseases

7 Diabetes Mellitus 17 COPD 8 Neonatal Enchephalopathy 18 Malformasi Congenital 9 Preterm Birth Complication 19 Maternal Disorders

10 Cirrosis 20 Malaria Sumber: Kosen, 2010

Signifikansi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia akan meningkat menjadi masalah kesehatan masyarakat berikutnya jika dilihat dari faktor risikonya. Adanya pengembangan standar hidup yang meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk ditengarai sebagai hal yang merubah pola hidup masyarakat. Perubahan pola hidup ini meningkatkan faktor risiko penyebab penyakit tidak menular sehingga turut meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Akan tetapi, teori Barker mengenai epidemiologi penyakit tidak menular mengemukakan bahwa orang yang rentan dan kurang beruntung secara sosial akan sakit dan mati lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang berkedudukan sosial lebih tinggi, oleh karena mereka berada pada kondisi dengan faktor risiko lebih dekat kepada

Page 14: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

5

penyakit tidak menular, seperti gizi yang kurang dan lingkungan yang tidak sehat. Hal ini berarti tingkat morbiditas dan mortalitas akibat penyakit tidak menular dan faktor risikonya tidak hanya berpotensi kepada masyarakat dengan kelas ekonomi atas, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan (Social Determinant Health/SDH) yang berada di sekeliling kehidupan manusia sejak dari lahir, tumbuh, berkembang hingga bekerja, seperti: faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan budaya kehidupan atau etnis.

Data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan 3 (tiga) faktor risiko terbesar yang menyebakan penyakit tidak menular adalah rendahnya pola asupan makanan rendah sayur dan buah (93,6%), kurangnya aktivitas fisik (48,2%) dan tingginya pola konsumsi rokok (34,7%) penduduk Indonesia. Menurut data lain, yakni The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication, yang merupakan faktor risiko terbesar terhadap Disability Adjusted Life Year (DALYs) orang Indonesia tahun 2010 adalah pola makan yang berisiko (dietary risks), tekanan darah tinggi dan perilaku merokok. Hasil publikasi studi Soewarta Kosen tahun 2012 menunjukkan 12,7% kematian yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penyakit yang terkait dengan rokok. Dengan kata lain, terdapat 190.260 kematian yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penyakit yang terkait dengan rokok, dengan 100.680 kematian untuk laki-laki dan 89.580 kematian untuk perempuan. Adapun beban kerugian ekonomi akibat hilangnya waktu produktif terkait meningkatnya kematian, kesakitan, dan disabilitas terkait dengan merokok adalah sebesar Rp105,3 triliun per tahun. Rata-rata biaya rawat inap yang dihabiskan akibat penyakit terkait merokok adalah Rp1,38 triliun per tahun, sedang rata-rata biaya rawat jalan akibat penyakit terkait merokok adalah Rp0,26 triliun per tahun.

Page 15: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

6

Saat ini Indonesia tengah menyusun skema jaminan sosial yang akan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2014 melalui implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana setiap penduduk akan memperoleh hak kesehatan tanpa terkecuali (Universal Health Coverage). Dengan demikian, Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) akan dibiayai oleh dana JKN dari anggaran pembiayaan kesehatan Indonesia dalam APBN dan kumpulan premi pesertanya. Pada dasarnya, anggaran pembiayaan kesehatan Indonesia dalam APBN sendiri masih sangat rendah, yakni sekitar 2 ,5% - 3% Produk Domestik Bruto per tahunnya, padahal seharusya 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Data National Health Account Indonesia tahun 2011 menyebutkan 50% dari belanja kesehatan Indonesia diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, yakni 28,46% untuk rawat inap, 21,71% untuk rawat jalan dan 0,15% untuk kegiatan rehabilitatif. Sementara belanja kesehatan Indonesia diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat promotif dan preventif hanya 8,11%.

Gambar 1.2 Diagram Belanja Kesehatan Indonesia Menurut Fungsinya

Tahun 2011

Sumber: National Health Account, 2011

Page 16: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

7

Pembiayaan kegiatan Upaya Kesehatan Perortangan atau UKP (kuratif dan rehabilitatif lainnya) telah dibiayai oleh APBN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara untuk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat atau UKM (promotif preventif) dan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim. Oleh karenanya, penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan UKM (promotif preventif) dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kegiatan UKP (kuratif dan rehabilitatif lainnya) sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Adapun harapan dampak jangka panjang dari penggunaan dana pajak rokok untuk kesehatan ini akan mampu menekan biaya kesehatan, sehingga program JKN dapat berlangsung dengan berkesinambungan.

Dengan kata lain, peruntukan dana pajak rokok untuk kesehatan ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dari program yang ada diluar belanja kesehatan rutin daerah. Sehingga tambahan dana APBD untuk kesehatan yang bersumber dari penerimaan pajak rokok yang bersifat “On Top” ini merupakan sumber pendapatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diharapkan penggunaannya dapat difokuskan ke pembiayaan kegiatan UKM (promotif preventif) dan pemberdayaan masyarakat agar dapat selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan 2015-2019.

Page 17: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

8

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Upaya Percepatan Pembangunan

Kesehatan 2015-2019

UU No 17 Th2007 tentangRPJPN 2005-2025

UU No 36 Th2009 tentangKesehatan, & Perpres 72/2012 SKN

PenguatanUKM, promprevdanpemberdayaanmasyarakat

UU No 40 Th2009 tentangSSJN & UU No 24 Th 2009 tentangBPJS, dll

PenguatanUpayaKesehatanPerorangan : JKN

UpayaPercepatanPembangunan Kesehatan

Rancangan UU tentangPemerintahanDaerah 2013

KebijakanPembangunan KesehatanPemerintahDaerah

Upaya danOrganisasiPembangunan Kesehatan diPusat

Upaya danOrganisasiPembangunan Kesehatan diDaerah

Definisi pelayanan promotif dan preventif dalam hal ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan promotif didefinisikan sebagai suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan. Sedang pelayanan kesehatan preventif didefinisikan sebagai suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu permasalahan kesehatan atau penyakit.

Kementerian Kesehatan RI membuat Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap derajat kesehatan

Page 18: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

9

masyarakat Indonesia. Panduan umum ini dibuat bersama Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI). Panduan Umum ini membahas mengenai pengalokasian dana pajak rokok untuk bidang kesehatan agar pemanfaatan dana pajak rokok tepat sasaran sesuai dengan amanat UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Seluruh kegiatan dalam Panduan Umum ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah. Dimana perencanaan dan penentuan program penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat sesuai dengan sistem atau peraturan perencanaan yang sudah berlaku dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penggunaan dana pajak rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai dari APBN, APBD, DAK, DAU, Dana Dekonsentrasi & Tugas Perbantuan, DBHCHT, dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di masing-maisng daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dan SKPD lintas sektor di daerah dirasa perlu untuk memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau overlapping sumber pendanaan untuk suatu kegiatan sebagaimana arahan dari Kementerian Keuangan RI. Oleh karenanya, pelaksanaaan dan perencanaan kegiatan yang tercantum dalam panduan ini dapat dilakukan dengan melibatkan peran lintas sektor dan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di beberapa daerah, peruntukan dana DAK, Dana Dekon & Tugas Perbantuan dan DBHCHT lebih diarahkan pada pembangunan kesehatan secara fisik, oleh karenanya akan lebih tepat guna jika peruntukan penggunaan dana pajak

Page 19: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

10

rokok ini diutamakan untuk kegiatan UKM (promotif preventif) dan pemberdayaan masyarakat.

Gambar 4.1 Skema Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang

Kesehatan Pasal 31 UU No. 28 tahun 2009: penerimaan pajak rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana pajak rokok di setiap daerah dilakukan dengan memperhatikan panduan pembagian urusan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan &

Penegakan Hukum (50%)

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) A. Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau

Lainnya B. Penegakan Hukum dalam Kebijakan KTR C. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1. Upaya Penurunan Faktor Risiko PTM & Cedera 2. Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular 3. Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Lansia 4. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Perilaku

Berisiko pada Remaja

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) A. Peningkatan Sarana & Prasarana Kesehatan, baik di

Faskes Primer maupun Faskes Lanjutan. B. Peningkatan Kualitas SDM Upaya Kesehatan

Perorangan

Dana Pajak Rokok

Dana Pajak Rokok untuk

Pembangunan Bidang Lainnya

Page 20: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

11

No Sub Urusan Sub-Sub Urusan Pusat Provinsi Kabupaten/Kota

1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di kantor-kantor pemerintahan milik Pusat, RSU milik Pusat, Perguruan Tinggi, serta organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan tingkat Pusat

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di kantor-kantor milik Pemerintah Provinsi, RSUD provinsi, Sekolah menengah dan sederajat, tempat-tempat umum (bandara, pelabuhan, stasiun, pusat olahraga, pusat pertunjukkan), serta organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di tingkat masyarakat, kantor-kantor milik Pemerintah kabupaten/kota, puskesmas, RSUD kabupaten/kota, sekolah pendidikan dasar, tempat-tempat umum (pasar, pusat perbelanjaan, terminal, dermaga), serta organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota

Bina Suasana Bina suasana individu, Publik, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional

Bina suasana individu, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi

Bina suasana individu, kelompok, dan masyarakat umum di tingkat kabupaten/kota (termasuk desa dan kecamatan)

Advokasi Advokasi tokoh masyarakat formal dan informal di tingkat nasional

Advokasi tokoh masyarakat formal dan informal di tingkat provinsi

Advokasi tokoh masyarakat formal dan informal di tingkat kabupaten/kota

Kemitraan Kemitraan dengan Organisasi masyarakat tingkat nasional

Kemitraan dengan Organisasi masyarakat tingkat provinsi

Kemitraan dengan Organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota

Pelatihan Pelatihan promosi kesehatan kepada petugas provinsi

Pelatihan promosi kesehatan bagi petugas kabupaten/kota

Pelatihan kader, tokoh masyarakat, dan petugas promosi kesehatan di Puskesmas

Page 21: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

12

B. Tujuan Tujuan dari penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, antara lain:

1. Tujuan Umum Penggunaan dana pajak rokok yang tepat guna, tepat sasaran, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

2. Tujuan Khusus

1) Penggunaan dana pajak rokok dapat tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Penggunaan dana pajak rokok dapat mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

3) Penggunaan dana pajak rokok dapat mengurangi faktor risiko penyakit tidak menular dan cedera.

4) Penggunaan dana pajak rokok dapat mengurangi faktor risiko penyakit menular.

5) Penggunaan dana pajak rokok dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu, anak serta lansia.

6) Penggunaan dana pajak rokok dapat mendukung upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

7) Penggunaan dana pajak rokok ini akan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan mereka untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

8) Penggunaan dana pajak rokok dapat meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular

Page 22: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

13

dan cedera, penyakit menular, kesehatan ibu, anak dan lansia, serta perilaku berisiko pada remaja.

C. Sasaran Sasaran dari Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini, antara lain:

1. Dinas Kesehatan di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan jaringannya) di tiap provinsi dan kabupaten/kota.

3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, antara lain: jajaran Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masayarakat, Badan Pengawas dan Lembaga Penegak Peraturan Daerah.

4. DPRD di tiap provinsi dan kabupaten/kota

5. Akademisi dan Organisasi Profesi Kesehatan di masing-masing daerah.

6. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli kesehatan di masing-masing daerah.

D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Page 23: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

14

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008

10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

E. Pengertian Dalam Panduan Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini yang dimaksud dengan: 1. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

Page 24: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

15

2. Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

3. SDM Kesehatan

SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008). Dalam Panduan Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini, SDM Kesehatan yang dimaksud dapat merupakan tenaga nonkesehatan, petugas penyuluh dan lain-lain diluar pengertian Tenaga Kesehatan.

4. Upaya Kesehatan

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah,

Page 25: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

16

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

6. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

7. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

8. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. UKM mencakup upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan obat dan perbekalan kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan tambahan makanan),

Page 26: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

17

pengamanan makanan, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Hal ini menyesuaikan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

9. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta dan atau pemerintah, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Hal ini menyesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

10. Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau

Kecil 1) Desa Terpencil

Desa Terpencil merupakan kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan atau daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastrukur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan. Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Terpencil dalam kegiatan ini yaitu: 1. Daerah perdesaan (unit administratif desa) 2. Sarana/ Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak

Ada (Jalan, Jembatan, dll) 3. Secara Geografis Jauh dari Pusat Pertumbuhan

Page 27: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

18

4. Ada Isolasi Geografis yang memisahkan dari daerah lain

2) Desa Tertinggal Desa Tertinggal merupakan kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang atau tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan). Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Tertinggal dalam kegiatan ini yaitu: 1. Daerah perdesaan (unit administratif desa) 2. Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada (air

bersih, listrik, irigasi) 3. Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:

a. Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)

b. Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan) c. Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun,

Bandara, dll) 4. Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra

Sejahtera). 5. Tingkat Pendidikan Rendah (Terbelakang/

Pendidikan kurang dari 9 tahun). 6. Produkitivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran

pada usia produktif) 3) Pulau-Pulau Kecil

Pulau-Pulau Kecil merupakan Suatu daratan yang pada saat pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 km², memiliki komunitas permukiman, memiliki keterbatasan sarana aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada. Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Pulau-Pulau Kecil dalam kegiatan ini yaitu:

Page 28: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

19

1. Pulau dengan Luas < 2.000 km² 2. Memiliki Unit Komunitas (RT, RW, Desa, dst) 3. Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak

Ada (Dermaga, Bandar Udara) 4. Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada (Air

Bersih, Listrik) 5. Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada:

a. Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri)

b. Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan) c. Sarana Transportasi Lokal

11. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah suatu kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

12. Pelayanan Kesehatan Kuratif

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

13. Pelayanan Kesehatan Preventif

Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu permasalahan kesehatan atau penyakit. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

Page 29: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

20

14. Pelayanan Kesehatan Promotif Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

15. Promosi Kesehatan

Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. (Rencana Operasional Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI)

16. Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi (tidak infeksius), penyakit kronis, menahun yang karena panjangnya periode sakit tersebut membelanjakan sumber daya, terutama finansial, yang tidak sedikit atau biasa disebut sebagai penyakit degeneratif. Contoh penyakit tidak menular, antara lain: penyakit kardiovaskular, stroke dan pembuluh darah lainnya, diabetes, hipertensi, penyakit sendi, penyakit paru obstruktif kronik, cedera dan berbagai jenis penyakit kanker. (World Health Organization)

17. Faktor Risiko PTM

Faktor risiko PTM merupakan suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya PTM pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor risiko yang dimaksud antara lain: kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, hyperglikemia, hipertensi,

Page 30: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

21

hiperkolesterol, dan perilaku yang berkaitan dengan kecelakaan dan cedera, misalnya perilaku berlalu lintas yang tidak benar.

18. Penyakit Menular (PM)

Penyakit menular atau penyakit infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteri, maupun parasit, bukan disebbakan karena faktor fisik, seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan. (World Health Organization)

19. Faktor Risiko PM

Faktor risiko PM merupakan suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya PM pada seseorang atau kelompok tertentu, seperti udara dan/atau air yang tidak bersih, jarum suntik, transfusi darah, serta tempat makan atau minum bekas penderita yang masih kurang bersih saat dicuci, hubungan seksual, dan lain-lain.

20. Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. (Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok)

21. Produk Tembakau

Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

Page 31: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

22

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan). Produk tembakau dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah termasuk rokok, e-cigarette dan sisha.

22. Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan)

23. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia merupakan suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita, terutama dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu, upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini juga mencakup program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan penduduk usia lanjut usia, dalam rangka penyehatan, kemudahan akses dan peningkatan produktivitasnya.

Page 32: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

23

24. Determinan Kesehatan Sosial / Social Determinant of Health (SDH) Social Determinant of Health di Indonesia adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, mulai dari lahir, tumbuh, bekerja dan menjadi tua, yang termasuk didalamnya kondisi sistem kesehatan, seperti: kemiskinan, kebijakan publik, ketahanan pangan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, transportasi, lingkungan dan jaringan di sekitar. SDH dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini disebut juga sebagai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan

25. Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

Keluarga Sadar Gizi adalah suatu keluarga yang mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Suatu keluarga disebut sebagai Kadarzi apabila telah berperilaku gizi yang baik dan dicirikan minimal dengan: o Menimbang berat badan secara teratur, o Memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai

umur 6 (enam) bulan (ASI ekslusif), o Makan beranekaragam, o Menggunakan garam beryodium, o Minum suplemen gizi (Tablet Tambah Darah, Kapsul

Vitamin A dosis tinggi, dll) sesuai anjuran.

26. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan.

27. Perilaku Berisiko

Perilaku Berisiko adalah setiap perilaku atau tindakan yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular atau

Page 33: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

24

menularkan penyakit/masalah kesehatan. Dalam konteks pemanfaatan dana pajak rokok untuk kesehatan ini, perilaku berisiko yang dimaksud adalah penggunaan NAPZA, pencegahan tawuran, pencegahan perilaku aman dan tertib dalam berkendara, pengendalian HIV/AIDs dan Infeksi Menular Lainnya.

28. HIV/AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus penyebab AIDS. HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi, seperti di dalam darah, air mani atau cairan vagina, dan ASI. Virus ini menyerang kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai penyakit yang datang. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Orang yang mengidap AIDS amat mudah tertular berbagai penyakit. Hal itu terjadi karena sistem kekebalan dalam tubuh menurun.

29. NAPZA

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan.

30. Zat Adiktif

Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya,

Page 34: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

25

memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan)

31. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi menular seksual (IMS) disebut juga Penyakit Menular Seksual (PMS) atau Sexually Transmitted Disease (STDs), Sexually Transmitted Infection (STI) or Venereal Disease (VD). Pengertian dari IMS ini adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. IMS disebut juga penyakit kelamin atau penyakit kotor. Namun ini hanya menunjuk pada penyakit yang ada di kelamin. (Ditjen PPM & PL, 1997).

32. Populasi Berperilaku Risiko Tinggi

Populasi yang mempraktikkan perilaku berisiko tinggi melakukan tawuran, berkendara dengan tidak tertib dan aman, menggunakan NAPZA, terinfeksi HIV/AIDS dan IMS lainnya.

Page 35: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

26

BAB II KEGIATAN PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK

UNTUK KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

Adapun yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. UKM mencakup upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan obat dan perbekalan kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan tambahan makanan), pengamanan makanan, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Hal ini menyesuaikan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Berikut adalah daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan penggunaan dana pajak rokok untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kebijakan kesehatan di masing-masing daerah.

A. Kegiatan Penggunaan Dana Pajak rokok untuk Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya Kondisi perokok di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa prevalensi

Page 36: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

27

merokok Indonesia sebesar 36,1% setara dengan 61 juta orang. Data tersebut diperkuat oleh Global Adults Tobacco Survey (GATS) 2011 yang menunjukkan prevalensi merokok di Indonesia sebesar 36,1%, dimana 67,4% laki laki di Indonesia merokok. Konsekuensi daripada itu, perlahan dan pasti penduduk Indonesia terancam oleh berbagai penyakit berbahaya akibat merokok yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Seluruh kegiatan dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah. 1. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi

Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka penyediaan data dasar (database) dan analisis situasi permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya serta dampak konsumsinya, termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pengumpulan data mengenai beban konsumsi rokok

dan/atau produk tembakau lainnya di masing-masing daerah jika diperlukan.

2) Rekapitulasi dan penyimpulan data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang telah tersedia bagi masing-masing daerah bersumber dari data yang telah tersedia, seperti data Riskesdas, Susenas, SKRT, SDKI, dan lain-lain.

3) Rekapitulasi data penyakit berkaitan dengan dampak konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tingkat Puskesmas dan RS masing-masing daerah.

4) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang

Page 37: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

28

disertai dengan faktor risikonya di masing-masing daerah.

5) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait trend konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, trend penyakit akibat/berkaitan dengan rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta dampaknya di masing-masing daerah, baik dampak kesehatan, ekonomi, sosial maupun dampak psikologis dari konsumsi rokok.

6) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah.

7) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

2. Kapasitas SDM

Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka kapasitas SDM kegiatan pencegahan dan pengendalian permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta dampak konsumsi rokok termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building siswa,

mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, terutama berkenaan bahaya merokok, bahaya asap rokok dan cara berhenti merokok.

Page 38: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

29

2) Pelatihan dan perbekalan pengetahuan yang berkesinambungan mengenai bahaya rokok dan produk tembakau lainnya, sampai dengan cara berhenti merokok.

3) Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya.

4) Pelatihan komunikasi sosial dan pembekalan cara penyusunan strategi menciptakan perubahan perilaku merokok, mengonsumsi sisha atau pun e-cigarette sesuai dengan situasi dan analisis permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah.

5) Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya.

3. Bina Suasana Berikut ini pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah, antara lain: 1) Gerakan memasyarakatkan bahaya merokok dan

produk tembakau lainnya dan/atau bahaya bahaya asap rokok.

a. Pelaksanaan kampanye dan gerakan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah.

Page 39: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

30

b. Roadshow bahaya dan dampak merokok antar sekolah, tempat kerja dan tempat-temapat umum di masing-masing daerah.

c. Pemasangan billboard iklan bahaya merokok dan bahaya asap rokok di tempat-tempat publik.

d. Pengadaan kontes duta eliminasi konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta berbagai lomba antar desa terkait pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, di masing-masing daerah.

e. Sosialisasi adanya klinik berhenti merokok di daerah masing-masing.

2) Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/sarasehan/semiloka dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka upaya gerakan dan mobilisasi sosial pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya.

3) Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai masalah konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya beserta dampaknya, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

Page 40: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

31

4) Menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi dan dampak konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, di masing-masing daerah melalui:

a. Produksi dan penayangan variety show di televisi nasional dan lokal.

b. Produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat di televisi, koran dan majalah nasional dan lokal.

c. Penulisan dan penerbitan advertorial dan artikel secara reguler di koran dan majalah nasional dan lokal.

d. Pengembangan media seni, seperti musik, tarian, teater dan lainnya dalam upaya penyebarluasan pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

e. Pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai pengendalian konsumsi rokok dan penyakit akibat/berkaitan dengan rokok di media tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota masing-masing daerah.

5) Menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan dampak konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, di masing-masing daerah melalui: a. Pengembangan dan operasionalisasi website. b. Pengembangan dan operasionalisasi facebook. c. Pengembangan dan operasionalisasi twitter. d. Pengembangan dan operasionalisasi SMS gateway. e. Pengembangan dan operasionalisasi sosial media

lainnya.

Page 41: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

32

6) Pemasangan media promosi kesehatan lainnya secara tematik dan serentak di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading/billboard/screen alun-alun masing-masing daerah mengenai pengurangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

7) Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai bahaya merokok dan/atau bahaya asap rokok sampai dengan cara berhenti merokok pada tingkat rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya sampai dengan ke pertemuan tingkat masyarakat di masing-masing daerah.

8) Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

4. Advokasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah, antara lain:

1. Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada.

2. Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dengan

Page 42: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

33

melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah.

3. Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, antara lain: 1) Kegiatan fasilitasi pertemuan dan pembentukan

regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, antara lain: a. Pembentukan regulasi daerah mengenai

pembuatan dan/atau penegakkan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

b. Pembentukan regulasi daerah mengenai pelarangan seluruh mini dan/atau super market di masing-masing daerah untuk mencantumkan tulisan “Disini Jual Rokok” tanpa memajang rokok yang dijual di tokonya.

c. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pelarangan pembelian rokok oleh anak usia dibawah 18 tahun, termasuk larangan pembelian rokok secara satuan/eceran.

d. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan pemasangan iklan produk rokok dan produk tembakau lainnya di berbagai media masing-masing daerah.

e. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan peredaran rokok, sisha, e-cigarette, dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah.

Page 43: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

34

f. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan pemberian dan penerimaan beasiswa, sponsorship dan upaya pemasaran rokok dan produk tembakau lainnya di daerah masing-masing.

g. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembatasan jumlah dan/atau pengaturan mini market berkonsep kafe, terutama untuk kalangan muda. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, konsumsi gula, lemak, minuman bersoda, minuman berkafein, minuman beralkohol, junk food, dan diet tidak sehat lainnya, terutama pada penduduk usia muda.

4. Melaksanakan pelatihan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette.

5. Melaksanakan kegiatan advokasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette.

6. Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette dengan harga “bersahabat” dan pada waktu/halaman utama.

Page 44: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

35

7. Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette untuk menyebarluaskan bahaya konsumsinya di daerah masing-masing.

8. Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette.

5. Pemberdayaan Masyarakat Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah. Kegiatan pemberdayaan ini dapat diterapkan, baik untuk pemberdayaan perorangan, kelompok maupun pemberdayaan masyarakat secara umum:

1) Upaya Pemberdayaan Perorangan (perorangan, kader, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah) dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum. a. Pemberian pengetahuan dan pemberdayaan

mengenai cara pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

b. Pemberdayaan kader, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer untuk menginisiasi gerakan

Page 45: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

36

pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette.

c. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama ibu hamil dan masyarakat dengan riwayat penyakit akibat/berkaitan dengan rokok dan asap rokok atau produk tembakau lainnya.

d. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan perseorangan oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

2) Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi) dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum. a. Pembentukan dan pemberdayaan kelompok-

kelompok penggerak pencegahan perilaku merokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette.

b. Pembentukan dan pemberdayaan keluarga sadar bahaya konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette.

c. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

3) Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum.

Page 46: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

37

4) Optimalisasi kegiatan berbasis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

5) Optimalisasi kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pos kesehatan di Pondok Pasantren (Pokestren) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

6) Optimalisasi kegiatan kepemudaan, seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

7) Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

8) Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

6. Kemitraan

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masing-masing daerah dalam pemanfaatan dana pajak rokok, antara lain: 1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas

Kesehatan Prov/Kab/Ko di masing-masing daerah dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah.

Page 47: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

38

Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan Forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok.

2) Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok.

3) Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah.

4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih.

5) Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih.

Page 48: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

39

7) Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah.

B. Kegiatan Penggunaan Dana Pajak rokok untuk Penegakan Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya

Pasal 31 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang”. Dalam aturan penjelas Pasal 31 UU No. 28 tahun 2009 ini kegiatan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah masing-masing daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain. Kegiatan penegakan hukum yang dapat didanai oleh dana pajak rokok daerah sesuai dengan aturan penjelas Undang-Undang ini, antara lain: a. Pemberantasan peredaran rokok ilegal, dan b. Penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dana pajak rokok dalam hal penegakan hukum terkait upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dapat diperuntukan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Pemberantasan peredaran rokok ilegal 2. Penegakan hukum dalam kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR)

Page 49: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

40

3. Penegakan hukum dalam kebijakan lainnya terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya

1. Upaya Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal

Upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal pada dasarnya tidak sepenuhnya masuk ranah dan tanggung jawab bidang kesehatan, oleh karenanya pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain. Upaya pemberantasan dan peredaran rokok ilegal itu sendiri misalnya: a. Upaya pencegahan dan pembinaan (sosialisasi) baik

kepada masyarakat umum, pengusaha hasil tembakau, pedagang rokok maupun agen transportasi dan jasa titipan (pengiriman barang)

b. Operasi pasar dan operasi tempat produksi rokok ilegal c. Upaya sinkronisasi kerjasama sinergis antara KPPBC

(Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) masing-masing daerah dengan Pemerintah Daerah penerima DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam upaya pemberantasan BKC ilegal khususnya peredaran rokok ilegal di tempat penjualan eceran (pasar).

d. Kegiatan lainnya terkait upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di masing-masing daerah.

2. Penegakan hukum dalam kebijakan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) Kegiatan penegakan hukum dalam kebijakan KTR merupakan amanat konstitusi yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115. Dalam pasal 115 ayat (1) UU ini, disebutkan bahwa “Kawasan Tanpa Rokok, antara lain: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan

Page 50: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

41

tempat lain yang ditetapkan” dan dalam pasal 115 ayat (2) UU ini jelas dinyatakan bahwa setiap “Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya”. Selain itu, kebijakan KTR ini juga merupakan amanat dari PP No. 109 Tahun 2012 pasal 49, 50, 51 dan 52. Kegiatan penegakan hukum melalui dana pajak rokok daerah dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan mekanisme partisipatif sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

a. Upaya Penegakan KTR melalui Mekanisme

Hukum Upaya penegakan KTR ini dilakukan oleh daerah yang telah memiliki peraturan KTR di wilayahnya. Operasi kegiatan ini dengan cara kunjungan ke suatu wilayah sasaran KTR dan mendatangkan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Perokok yang tertangkap sedang merokok di area KTR akan dibawa ke zona/spot tertentu di area tersebut yang telah ditentukan sebagai tempat peradilan. Perokok tersebut akan menjalani proses peradilan sebagai konsekuensi dirinya melanggar hukum, dalam hal ini merokok di area dilarang merokok (KTR). Salah satu daerah yang telah membuat dan menegakan KTR sebagaimana upaya ini adalah Kota Bogor.

b. Upaya Penegakan KTR melalui Mekanisme Partisipasi Oleh karena biaya yang dibutuhkan dalam upaya penegakkan KTR melalui mekanisme hukum cukup tinggi, penggunaan dana pajak rokok untuk kesehatan juga dapat diperuntukkan bagi upaya penegakan KTR secara partisipatif. Kegiatan ini dilakukan dengan cara, antara lain: 1) Para peserta terlatih dalam pelatihan/TOT program

pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan

Page 51: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

42

produk tembakau lainnya diberdayakan untuk menjadi tim penggerak kegiatan-kegiatan penegakan KTR di daerah masing-masing.

2) Merekrut duta/komunitas/sukarelawan-sukarelawan penegak KTR yang akan ditempatkan di area-area dilarang merokok di masing-masing daerah.

3) Sukarelawan-sukarelawan penegak KTR ini akan bertugas di sarana-sarana umum, seperti: sekolah, terminal, stasiun atau tempat rekreasi dan lain-lain kemudian bertugas untuk menegur perokok yang merokok di area KTR sampai dengan menganjurkan perokok untuk mematikan rokoknya.

3. Penegakan hukum dalam kebijakan yang terkait

dengan rokok dan produk tembakau lainnya. Kegiatan penegakan hukum dalam kebijakan yang terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya sekurang-kurangnya diperuntukan bagi kegiatan penegakan hukum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan/atau peraturan yang memperbaharuinya.

Untuk kegiatan penegakan hukum dalam kebijakan yang terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya sesuai dengan PP 109 Tahun 2012, kegiatan penegakan hukum bersumber dari dana pajak rokok dapat dilakukan antara lain untuk kegiatan sebagai berikut: a. Penegakan hukum bagi pelanggaran aturan pengujian

kandungan/kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian rokok dan produk tembakau lainnya yang diproduksi (Pasal 10) dan pelaporan kadar/kandungan tersebuat kepada pihak yang berwenang (Pasal 11).

Page 52: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

43

b. Penegakan hukum bagi pelanggaran aturan pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan bagi setiap rokok dan produk tembakau lainnya yang diproduksi dan/atau diimpor ke wilayah Indonesia (Pasal 14). Kebijakan ini juga dikenal sebagai PHW (Pictorial Health Warning) dimana pihak Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan detail pengaturannya dalam Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

c. Penegakan hukum bagi pelanggaran aturan pencantuman keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif, pencantuman kata kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”, “Special”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama pada iklan maupun berbagai bentuk iklan rokok atau produk tembakau lainnya (Pasal 24).

d. Penegakan hukum bagi pelanggaran larangan penjualan rokok atau produk tembakau lainnya dengan menggunakan mesin layan diri, penjualan kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, dan penjualan kepada perempuan hamil (Pasal 25).

e. Penegakan hukum bagi pelanggaran upaya pengendalian Iklan Produk Tembakau, baik pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang (Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39 dan 40)

f. Penegakan hukum bagi pelanggaran upaya pengendalian Promosi Produk Tembakau (Pasal 35)

Page 53: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

44

g. Penegakan hukum bagi pelanggaran upaya pengendalian Sponsor Produk Tembakau ke kegiatan lembaga dan/atau perorangan (Pasal 36, 37, dan 38)

h. Penegakan hukum bagi pelanggaran larangan memberikan Produk Tembakau dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil (Pasal 45)

i. Penegakan hukum bagi pelanggaran larangan menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau (Pasal 46)

Selain kegiatan penegakan hukum berkaitan dengan aturan dalam PP No. 109 Tahun 2012, dana pajak rokok daerah juga dapat digunakan untuk kegiatan penegakan hukum lainnya terkait pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau. Seluruh kegiatan penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan mekanisme partisipatif sebagaimana penjelasan pada kegiatan penegakan hukum kebijakan KTR dalam subbab sebelumnya.

C. Kegiatan Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berikut adalah daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan penggunaan dana pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kebijakan kesehatan di masing-masing daerah.

1. Kegiatan Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Cedera Menurut data Riskesdas tahun 2007, 59,5% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular dan

Page 54: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

45

6,5% kematian lainnya disebabkan karena cedera. Data The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010 juga menunjukkan stroke dan cedera merupakan penyakit penyebab kematian terbesar saat ini. Cedera merupakan suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan/tekanan fisik maupun tekanan kimiawi. Sedang Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi (tidak infeksius), bersifat kronis, menahun yang karena panjangnya periode sakit tersebut membelanjakan sumber daya, terutama finansial, yang tidak sedikit atau biasa disebut sebagai penyakit degeneratif. Contoh penyakit tidak menular, antara lain: penyakit kardiovaskular, stroke dan pembuluh darah lainnya, diabetes, hipertensi, penyakit sendi, penyakit paru obstruktif kronik, cedera dan berbagai jenis penyakit kanker.

Faktor risiko PTM merupakan suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya PTM pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor risiko yang dimaksud antara lain: kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, hyperglikemia, hipertensi, hiperkolesterol, dan perilaku yang berkaitan dengan kecelakaan dan cedera, misalnya perilaku berlalu lintas yang tidak benar. Seluruh kegiatan dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah.

Page 55: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

46

a. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka penyediaan data dasar dan analisis situasi permasalahan PTM dan cedera beserta faktor risikonya di masing-masing daerah, antara lain: 1) Rekapitulasi dan penyimpulan data PTM dan

cedera yang telah tersedia bagi masing-masing daerah. Data ini dapat bersumber dari data yang telah tersedia, seperti: data Riskesdas, Rifaskes, SKRT, SDKI, data di puskesmas dan RS, dan lain-lain.

2) Pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi PTM dan cedera beserta faktor riskonya di daerah masing-masing sebagai pemetaan dan data awal pendeteksiaan dini kejadian morbiditas dan mortalitasnya.

3) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data PTM dan cedera beserta faktor risikonya di masing-masing daerah.

4) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait PTM dan cedera beserta faktor risikonya di masing-masing daerah.

5) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM dan cedera melalui penggunaan dana pajak rokok, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah.

6) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

Page 56: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

47

b. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Berikut ini adalah pilihan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam upaya menurunkan faktor risiko PTM dan cedera beserta faktor risikonya di masing-masing daerah, antara lain: 1). Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building

petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai: a. Upaya pencegahan dan pengendalian PTM

melalui penciptaan suasana tenang, kegiatan relaksasi dan upaya manajemen stress, dalam rangka mengurangi penyakit jiwa atau mental disorders.

b. Upaya safety riding dalam rangka meminimalisasi kejadian kekerasan/kecelakaan/ injury/cedera.

c. Cara-cara pengendalian PTM melalui diet sehat dan seimbang.

d. Cara-cara pengendalian PTM melalui aktivitas fisik.

e. Cara-cara pengendalian PTM melalui upaya deteksi dini faktor risiko PTM.

f. Cara-cara pengendalian PTM melalui upaya pencegahan dan pengendalian malnutrisi.

2). Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM dan cedera.

3). Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian PTM dan cedera.

Page 57: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

48

c. Bina Suasana Berikut ini pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah, antara lain: 1) Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan

pengendalian PTM dan Cedera. 2) Pelaksanaan pers briefing dan/atau jumpa pers

secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai PTM dan cedera, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya pengendalian PTM dan cedera di masing-masing daerah.

3) Penambahan fasilitas dan alat kesehatan dalam ruang penghijauan, taman-taman kota, taman bermain anak dan lansia, serta alun-alun di masing-masing daerah.

4) Pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai pengendalian PTM dan cedera di media tingkat pusat maupun di masing-masing daerah, seperti: upaya deteksi dini PTM, keamanan berkendara, menjaga gaya hidup sehat dan lain-lain. a. Iklan layanan masyarakat mengenai

pengendalian PTM melalui upaya deteksi dini faktor risiko PTM.

b. Iklan layanan masyarakat mengenai upaya safety riding dan/atau bahaya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) bagi perempuan maupun anak, dalam rangka meminimalisasi kejadian dan dampak disabilitas akibat kekerasan/kecelakaan/ injury/cedera.

c. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui pengaturan Jenis, Jumlah dan Jadwal (3J)

Page 58: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

49

konsumsi glukosa dan karbohidrat dalam pola makan sehari-hari dalam rangka mengurangi faktor risiko glucose intolerance dan komplikasinya.

d. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui diet sehat dan seimbang melalui konsumsi sayur dan buah.

e. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui himbauan untuk tidak menggunakan dan menghindari konsumsi garam berlebih dan/atau Mono Sodium Glutamate (MSG) dalam makanan dan masakan sehari-hari.

f. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui pengurangan konsumsi minuman berkafein, minuman bersoda dan minuman beralkohol.

g. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui pengurangan konsumsi makanan cepat saji berupa junk food.

h. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari.

5). Produksi, replikasi, distribusi dan pemasangan poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya secara tematik di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading/billboard/screen alun-alun sesuai kebutuhan masing-masing daerah, antara lain: a. Poster penyuluhan dan media promosi

kesehatan lainnya mengenai pengurangan

Page 59: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

50

konsumsi kafein, minuman bersoda dan minuman beralkohol.

b. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai pengurangan konsumsi makanan cepat saji atau junk food.

c. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai pengaturan Jenis, Jumlah dan Jadwal (3J) konsumsi glukosa dan karbohidrat dalam pola makan sehari-hari dalam rangka mengurangi faktor risiko glucose intolerane dan komplikasinya.

d. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui diet seimbang dan konsumsi sayur dan buah.

e. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai himbauan untuk tidak menggunakan dan menghindari konsumsi garam berlebih dan/atau Mono Sodium Glutamate (MSG) dalam makanan sehari-hari.

f. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari sebagai langkah pencegahan PTM.

g. Pemasangan poster bergilir di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu dan Posbindu mengenai jenis sayur dan/atau buah beserta perannya terhadap pencegahan PTM dan faktor risiko PTM lainnya.

6). Pelaksanaan kampanye dan gerakan safety riding dalam rangka meminimalisasi kejadian kekerasan/kecelakaan/injury/cedera

7). Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai:

Page 60: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

51

a. Cara-cara pengendalian PTM melalui aktivitas fisik dan diet sehat yang seimbang (konsumsi sayur dan buah, pola makan rendah gula, garam dan lemak, serta menghindari makanan cepat saji/junk food).

b. Safety riding pada tingkat rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya dalam rangka meminimalisasi kejadian kekerasan/ kecelakaan/cedera.

c. Cara-cara pencegahan dan pengendalian malnutrisi, seperti edukasi urgensi pemberian ASI Ekslusif yang lebih baik dari pemberian susu formula, edukasi pola makan gizi seimbang, dan edukasi mengenai kelengkapan imunisasi terutama pada bayi dan balita dalam upaya mengurangi faktor risiko malnutrisi.

8). Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM dan cedera.

d. Advokasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya

penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada.

2) Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah.

3) Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pengurangan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah, antara lain:

Page 61: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

52

a. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembatasan jumlah dan/atau pengaturan mini market berkonsep kafe. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM dalam hal konsumsi kafein, alkohol, konsumsi gula, lemak, minuman bersoda, junk food, dan diet tidak sehat lainnya, terutama pada penduduk usia muda.

b. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan kewajiban pelaksanaan pelatihan manajemen stress dan pelaksanaan kegiatan rekreasi berkala oleh masing-masing perusahaan/penyelenggara kerja di masing-masing daerah.

c. Kegiatan fasilitasi pertemuan dan pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pencegahan malnutrisi di masing-masing daerah, seperti: pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pemberian ASI Ekslusif dan paket imunisasi lengkap.

d. Pembentukan regulasi daerah yang mewajibkan adanya label dan komposisi kandungan makanan dalam setiap produk, terutama oleh produsen produk dengan penggunaan gula, garam, MSG, karbohidrat dan/atau lemak didalamnya.

e. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan jumlah dan/atau pengaturan keberadaan restoran/tempat makan cepat saji (junk food).

Page 62: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

53

f. Pembentukan regulasi daerah mengenai peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

4). Melaksanakan kegiatan advokasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa terkait upaya pengurangan faktor risiko PTM melalui penerapan upaya diet sehat dan seimbang, aktivitas fisik, penciptaan suasana tenang, kegiataan relaksasi dan upaya manajemen stress di masing-masing daerah.

5). Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera dengan harga “bersahabat” dan pada waktu/halaman utama.

6). Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan penurunan faktor risiko PTM dan cedera untuk menyebarluaskan bahaya PTM dan cedera di daerah masing-masing.

7). Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pengurangan faktor risiko PTM melalui penerapan upaya diet sehat dan seimbang, aktivitas fisik, penciptaan suasana tenang, kegiatan relaksasi dan upaya manajemen stress di masing-masing daerah.

e. Pemberdayaan Masyarakat Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah. Kegiatan pemberdayaan ini dapat diterapkan, baik untuk pemberdayaan perorangan, kelompok maupun pemberdayaan masyarakat secara umum:

Page 63: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

54

1). Pemberdayaan Perorangan (perorangan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah). a. Pemberdayaan mengenai pola makan sehari-

hari dengan gizi seimbang dalam rangka pengendalian PTM melalui konsumsi sayur dan buah, pola makan rendah gula dan garam dan rendah lemak.

b. Pemberdayaan mengenai aktivitas fisik yang dapat dilakukan perseorangan oleh masing-masing individu, seperti tata cara senam dan sejenisnya dalam rangka pengendalian PTM.

c. Pemberdayaan safety riding dan pengenalan titik rawan kecelakaan di masing-masing daerah.

d. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama ibu hamil dan masyarakat dengan riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan stroke.

e. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama ibu hamil dan masyarakat dengan berat badan berlebih dan obesitas.

f. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama pada korban/pasien cedera atau kecelakaan.

g. Program deteksi dini penyakit tidak menular berbasis perseorangan (pemeriksaan dini, skreening, pemeriksaan pap smear, deteksi dini kecelakaan pada pengemudi).

h. Kegiatan dan pendampingan upaya pemberdayaan perseorangan oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

Page 64: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

55

2). Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi). a. Pembentukan dan pemberdayaan kelompok-

kelompok atau komunitas senam dan olahraga lainnya (futsal, sepak bola, volli, bulutangkis, sepeda, jogging, jalan santai dan olahraga lainnya) di masing-masing daerah.

b. Pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok atau komunitas yoga, meditasi beserta program manajemen stress dan relaksasi lainnya) di masing-masing daerah.

c. Pelaksanaan lomba senam dan olahraga lainnya (catur, futsal, sepak bola, voli, bulutangkis, sepeda, jogging, jalan santai dan olahraga lainnya) secara rutin dan terjadwal di masing-masing daerah.

d. Pembentukan dan pemberdayaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) di masing-masing daerah.

e. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

3). Upaya pemberdayaan masyarakat umum a. Optimalisasi kegiatan berbasis Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM dan cedera.

b. Optimalisasi Desa Siaga dengan menghidupkan kegiatan kelompok peduli kanker, kelompok peduli Diabetes Mellitus, kelompok jantung sehat, kelompok peduli thalasemia, kelompok peduli kesehatan dan keselamatan kerja maupun berlalu lintas, dan kelompok

Page 65: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

56

penggerak pencegahan dan penanggulangan PTM dan cedera lainnya.

c. Optimalisasi kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pos kesehatan di Pondok Pasantren (Pokestren) dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM dan cedera sedari dini.

d. Optimalisasi kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda, seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dalam bidang kesehatan Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera.

e. Kegiatan Pemberdayaan berkaitan dengan Taman Obat Keluarga dan Taman Gizi Keluarga dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM dan cedera. Tanaman obat keluarga dan taman gizi keluarga adalah program pemanfaatan tanah dihalaman atau ladang untuk menanam yang berkhasiat sebagai obat maupun bahan makanan sehat yang bernilai gizi. Dikaitkan dengan peran serta masyarakat. Tanaman obat keluarga dan taman gizi keluarga merupakan wujud partisipasi mereka dalam bidang peningkatan kesehatan dan pengobatan sederhana dengan memanfaatkan obat tradisional. Fungsi utama dari tanaman obat keluarga dan taman gizi keluarga adalah menghasilkan tanaman yang dapat dipergunakan, antara lain: untuk menjaga dan meningkatan kesehatan dan mengobati gejala

Page 66: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

57

atau keluhan dari beberapa penyakit yang ringan. Selain itu, tanaman obat keluarga dan taman gizi keluarga juga berfungsi ganda mengingat dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat, upaya pelestarikan alam dan memperindah tanam dan pemandangan.

f. Kegiatan dan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

f. Kemitraan Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masing-masing daerah dalam pemanfaatan dana pajak rokok, antara lain: 1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah. Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan Forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM & cedera berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok.

2) Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM & cedera. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya

Page 67: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

58

peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok.

3) Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah.

4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih.

5) Implementasi kegiatan lembaga pelaksana program (mitra) dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM & cedera.

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga pelaksana program (mitra) yang terpilih.

7) Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM & cedera, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program (mitra) kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah.

2. Kegiatan Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular Menurut data Riskesdas tahun 2007, 28,1% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit menular, sementara itu data The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010 menunjukkan tuberculosis, diare, malaria juga merupakan penyakit penyebab kematian saat ini. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh proses infeksi (infeksius). Faktor risiko penyakit menular

Page 68: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

59

merupakan suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya penyakit menular pada seseorang atau kelompok tertentu. Penyakit menular dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini dapat diklasifikasikan menjadi penyakit menular bersumber binatang, penyakit menular berbasis lingkungan, penyakit menular berbasis perilaku/gaya hidup dan jenis penyakit menular lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah/KLB (Kejadian Luar Biasa). Adapun program penurunan faktor risiko penyakit menular yang dilakukan melalui penggunaan dana pajak rokok disesuaikan dengan penyakit menular yang bermasalah di lokal daerah masing-masing. 1. Penyakit menular bersumber binatang, seperti: Demam

Berdarah Dengue (DBD), malaria, rabies, avian influenza H5N1, penyakit antraks, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain.

2. Penyakit menular berbasis lingkungan, seperti: ISPA, diare, TB Paru, pneumonia, dan lain-lain.

3. Penyakit menular berbasis perilaku atau gaya hidup, seperti: penyakit kulit, penyakit menular seksual (termasuk HIV/AIDs, sifilis/raja singa, gonorrhea, herpes genital, klamidia), dan lain-lain.

4. Jenis penyakit menular lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah/KLB, seperti: difteri, meningitis, kusta dan lain-lain

Seluruh kegiatan dalam Pandum Pemanfaatan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah.

Page 69: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

60

a. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka penyediaan data dasar dan analisis situasi permasalahan penyakit menular beserta faktor risikonya di masing-masing daerah, antara lain: 1) Rekapitulasi dan penyimpulan data penyakit

menular yang telah tersedia bagi masing-masing daerah bersumber dari data yang telah tersedia, seperti data Riskesdas, Rifaskes, SKRT, SDKI, data di puskesmas, data di RS, dan lain-lain.

2) Pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit menular beserta faktor riskonya di daerah masing-masing sebagai pemetaan dan data awal pendeteksiaan dini kejadian morbiditas dan mortalitasnya.

3) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data penyakit menular beserta faktor risikonya di masing-masing daerah.

4) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait penyakit menular beserta faktor risikonya di masing-masing daerah.

5) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui penggunaan dana pajak rokok, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum peduli kesehatan di masing-masing daerah.

6) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka peningkatan SDM berkaitan dengan upaya penurunan

Page 70: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

61

faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building

petugas penyuluh dan tenaga kesehatan: b. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

menular secara umum. c. Cara-cara pengendalian penyakit menular

bersumber binatang. d. Cara-cara pengendalian penyakit menular

berbasis lingkungan. e. Cara-cara pengendalian penyakit menular

berbasis perilaku atau gaya hidup. f. Cara-cara pengendalian wabah atau KLB

penyakit menular 2) Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building

petugas penyuluh, tenaga kesehatan, serta tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

3) Pelatihan komunikasi sosial kepada petugas penyuluh petugas penyuluh, tenaga kesehatan, serta tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

4) Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh petugas penyuluh, tenaga kesehatan, serta tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

c. Bina Suasana Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, antara lain: 1) Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan

pengendalian penyakit menular. a. Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers

secara berkesinambungan agar kelompok

Page 71: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

62

media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai penyakit menular.

b. Pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai pengendalian penyakit menular, terutama melalui 10 langkah Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

c. Produksi, replikasi, distribusi dan pemasangan media promosi kesehatan secara tematik di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan alun-alun sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

2) Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama mengenai 10 langkah Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).

3) Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko penyakit menular.

d. Advokasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya

penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada.

2) Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah.

Page 72: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

63

3) Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pengurangan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah.

4) Pelatihan advokasi kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah.

5) Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah kepada pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

6) Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya penurunan faktor risiko penyakit menular dengan harga “bersahabat” pada waktu/halaman utama.

7) Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan penurunan faktor risiko penyakit menular untuk menyebarluaskan bahaya penyakit menular di daerah masing-masing.

8) Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pengurangan faktor risiko penyakit menular.

e. Pemberdayaan Masyarakat Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemberdayaan Perorangan (perorangan, tokoh

masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah)

Page 73: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

64

g. Pemberdayaan pengetahuan cara pencegahan, penurunan faktor risiko dan eliminasi penyakit menular.

h. Pemberdayaan tokoh untuk menginisiasi gerakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan upaya pencegahan penyakit menular lainnya di daerah masing-masing.

i. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama ibu hamil dan masyarakat dengan riwayat penyakit menular seksual.

j. Program pemberdayaan deteksi dini KLB penyakit menular.

k. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan perseorangan oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

2) Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi). a. Pembentukan dan pemberdayaan kelompok-

kelompok penggerak perilaku hidup bersih dan sehat di masing-masing daerah.

b. Pelaksanaan lomba daerah bersih dan sehat secara rutin dan terjadwal di masing-masing daerah.

c. Pembentukan dan pemberdayaan Keluarga Sadar PHBS di masing-masing daerah.

d. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

3) Upaya pemberdayaan masyarakat a. Kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah

(UKS) dan Pos kesehatan di Pondok Pasantren

Page 74: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

65

(Pokestren) berkaitan dengan upaya penurunan faktor risiko penyakit menular.

b. Optimalisasi Desa Siaga dengan menghidupkan kegiatan kelompok peduli HIV/AIDs, TB Paru, malaria, kusta, dan/atau penyakit menular spesifik lokal daerah masing-masing.

c. Optimalisasi kegiatan kepemudaan, seperti: OSIS, pramuka, PMR, karang taruna, atau pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda berkaitan dengan upaya penurunan faktor risiko penyakit menular.

d. Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya penurunan faktor risiko penyakit menular.

e. Kegiatan Pemberdayaan berkaitan dengan Taman Obat Keluarga dan Taman Gizi Keluarga dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

f. Kegiatan dan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

f. Kemitraan

Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masing-masing daerah dalam penggunaan dana pajak rokok, antara lain: 1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah.

Page 75: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

66

Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan Forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah penurunan faktor risiko penyakit menular berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok.

2) Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko penyakit menular. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok.

3) Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah.

4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih.

5) Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya penurunan faktor risiko penyakit menular.

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih.

7) Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko penyakit menular, serta laporan

Page 76: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

67

pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah.

3. Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia Menurut data Riskesdas tahun 2007, 6% kematian pada semua kelompok umur di Indonesia disebabkan karena gangguan maternal/perinatal. Neonatal Enchephalopathy, Preterm Birth Complication, Neonatal Sepsis dan Malformasi Congenital termasuk dalam The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010. Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, balita, terutama dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Selain itu, dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini, upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia juga mencakup program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan penduduk usia lanjut usia, dalam rangka penyehatan, kemudahan akses dan peningkatan produktivitasnya. Seluruh kegiatan dalam Pandum Pemanfaatan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah.

Page 77: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

68

a. Penyedian Data Dasar dan Analisis Situasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka penyediaan data dasar dan analisis situasi upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah, antara lain: 1) Rekapitulasi data Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia

di tingkat Puskesmas dan RS masing-masing daerah.

2) Rekapitulasi dan penyimpulan data Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia yang telah tersedia bagi masing-masing daerah (misal: data Riskesdas, SDKI, SKRT, Susenas, Laporan MDGs, dan lain-lain).

3) Pelaksanaan kegiatan surveilans faktor risiko AKI, AKB, dan gangguan kesehatan lansia di daerah masing-masing sebagai pemetaan dan data awal pendeteksiaan dini kejadian morbiditas dan mortalitasnya.

4) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia beserta faktor risikonya di masing-masing daerah.

5) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait AKI-AKB dan permasalahan terkait lansia di masing-masing daerah.

6) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia melalui penggunaan dana pajak rokok, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum peduli kesehatan di masing-masing daerah.

7) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

Page 78: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

69

b. Peningkatan Kapasitas SDM 1) Pelatihan/TOT/Capacity Building Kesehatan Ibu,

Anak dan Lansia bagi kader, kelompok kerja atau jejaring KIA dan kesehatan lansia di masing-masing daerah.

2) Pelatihan dan pemberdayaan tokoh untuk menginisiasi gerakan peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah.

3) Pelatihan komunikasi sosial bagi petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia.

4) Pembekalan penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia sesuai dengan situasi dan analisis perilaku Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah.

5) Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia.

c. Bina Suasana Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah, antara lain: 1) Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/

sarasehan/semiloka dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka upaya gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia

Page 79: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

70

2) Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai masalah kesehatan ibu, anak, dan lansia beserta dampaknya, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia

3) Produksi, replikasi, distribusi dan pemsangan poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya terkait kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia. Hal ini dilakukan secara tematik dan serentak di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading alun-alun masing-masing daerah mengenai

4) Kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis di daerah yang cakupan pelayanan KIA rendah, jumlah AKI dan AKB tinggi, daerah rawan gizi, Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), daerah bermasalah kesehatan dan daerah yang cakupan imunisasi rendah, dan daerah sering KLB.

5) Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia.

d. Advokasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya

kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada).

2) Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia di masing-masing daerah.

Page 80: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

71

3) Pelatihan advokasi kesehatan ibu, anak, dan lansia bagi kader, kelompok kerja atau jejaring kesehatan ibu, anak dan lansia di masing-masing daerah.

4) Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah kepada pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

5) Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia dengan harga “bersahabat” pada waktu/halaman utama.

6) Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia untuk menyebarluaskan bahaya gangguan kesehatan pada ibu, anak dan lansia di daerah masing-masing.

7) Sosialisasi regulasi yang berhasil terbentuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah.

8) Evaluasi hasil advokasi program kesehatan ibu, anak, dan lansia terhadap realisasi dukungan para penentu kebijakan.

e. Pemberdayaan Masyarakat Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemberdayaan Perorangan (perorangan,

siswa/mahasiswa, guru, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah)

Page 81: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

72

a. Pemberdayaan perorangan mengenai pengetahuan kesehatan ibu, anak, dan lansia.

b. Pemberdayaan tokoh untuk menginisiasi gerakan peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah.

c. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan mengenai pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, balita, remaja dan kesehatan lansia.

d. Penyuluhan, pengobatan dan perawatan pada penderita gangguan kesehatan ibu, anak, dan/atau gangguan kesehatan lansia agar penderita sembuh dan/atau pencegahan komplikasi, misalnya menggunakan tongkat untuk kaki yang cacat bagi penderita disabilitas, pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan dengan cara tidak melakukan gerakan – gerakan yang berat atau gerakan yang dipaksakan pada kaki yang cacat, pencegahan komplikasi penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dll

e. Kegiatan dan pendampingan upaya pemberdayaan perseorangan oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

2) Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi). a. Optimalisasi kegiatan berbasis pemberdayaan

lansia di Posbindu lansia.

Page 82: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

73

b. Pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok penggerak peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah.

c. Pembentukan dan pemberdayaan Keluarga Sadar KIA, mulai dari kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, balita, dan kesehatan lansia, di masing-masing daerah.

d. Pemberdayaan kelompok-kelompok potensial terkait program peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah.

e. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

3) Upaya pemberdayaan masyarakat umum a. Optimalisasi kegiatan berbasis Posyandu,

Posbindu dan Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia.

b. Optimalisasi kegiatan kepemudaan bagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan dalam peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia sedari dini.

c. Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia.

d. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

Page 83: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

74

f. Kemitraan Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masing-masing daerah dalam pemanfaatan dana pajak rokok, antara lain: 1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah. Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok.

2) Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok.

3) Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah.

4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih.

Page 84: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

75

5) Implementasi kegiatan lembaga pelaksana program (mitra) dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia.

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih.

7) Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta laporan pertanggungjawaban pelaksana program (mitra) kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah.

4. Kegiatan Upaya Pengendalian Perilaku Berisiko pada Remaja Pada masa remaja terjadi perkembangan yang dinamis dalam kehidupan individu yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik, emosional dan sosial. Pada masa terjadinya perubahan ini, remaja menjadi rentan terhadap berbagai penyimpangan perilaku, seperti: kebiasaan buruk merokok, minum minuman beralkohol (mabuk-mabukan), tawuran, tidak tertib berlalu lintas (kebut-kebutan di jalan), perilaku seks berisiko sampai dengan penggunaan obat-obatan terlaranmg/NAPZA. Selain itu, berbagai masalah kesehatan terkait ibu dan lansia tidak terlepas dari adanya bentuk perawatan, pencegahan dan kecukupan informasi mengenai kesehatan reproduksi pada usia remaja. Oleh karenanya, salah satu bentuk penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan diperuntukan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku berisiko pada remaja, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan perilaku remaja di

Page 85: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

76

daerah masing-masing, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Seluruh kegiatan dalam Pandum Pemanfaatan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah.

a. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi

1) Rekapitulasi dan penyimpulan data masalah perilaku berisiko pada remaja yang telah tersedia bagi masing-masing daerah (misal: data Riskesdas, SDKI, SKRT, dan lain-lain).

2) Pelaksanaan kegiatan surveilans masalah perilaku berisiko pada remaja di daerah masing-masing sebagai pemetaan dan data awal pendeteksiaan dini kejadian morbiditas dan mortalitasnya.

3) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data masalah perilaku berisiko pada remaja beserta faktor risikonya di masing-masing daerah.

4) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait masalah perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah.

5) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja melalui penggunaan dana pajak rokok, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum peduli kesehatan di masing-masing daerah.

6) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan media massa.

Page 86: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

77

b. Peningkatan Kapasitas SDM 1) Pelatihan/TOT/Capacity Building siswa,

mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

2) Pelatihan/TOT/Capacity Building kepada siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai kesehatan reproduksi.

3) Pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

4) Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

c. Bina Suasana Bina suasana merupakan upaya membentuk opini publik atau lingkungan sosial, baik fisik maupun nonfisik, yang mendorong individu, keluarga dan kelompok untuk mau upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko, khususnya pada remaja, di masing-masing daerah. Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah, antara lain: 1) Mass Media Campaign (MMC) (menyampaikan

pesan-pesan pencegahan perilaku berisiko melalui berbagai media massa) a. Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan

panduan pelaksanaan MMC mengenai upaya

Page 87: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

78

pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah.

b. Menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah melalui: a) Produksi dan penayangan variety show di

televisi nasional dan lokal. b) Pengembangan media seni, seperti: musik,

tarian, teater, seni rupa dan lainnya dalam upaya penyebarluasan pesan pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

c) Produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat di televisi, koran dan majalah nasional dan lokal.

d) Penulisan dan penerbitan advertorial dan artikel secara reguler di koran dan majalah nasional dan lokal.

e) Pemilihan duta generasi muda sehat dan mendukung aktivitas duta generasi muda sehat dalam melakukan sosialisasi bahaya perilaku berisiko pada remaja.

2) Targeted-Multi Media Campaign (menyampaikan

pesan-pesan pencegahan perilaku berisiko ke populasi berisiko tinggi). a. Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan

panduan pelaksanaan TMMC mengenai upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah.

b. Menyebarluaskan pesan-pesan pengendalian perilaku berisiko pada remaja melalui pengembangan dan operasionalisasi website, facebook, twitter, SMS gateway, dan sosial media lainnya.

Page 88: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

79

c. Kegiatan KIE pada masyarakat, khususnya remaja, berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

d. Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

d. Advokasi Advokasi merupakan upaya atau proses strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait (stakeholder) dalam upaya pengendalian perilaku berisiko di masing-masing daerah. Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi upaya pengendalian perilaku berisiko di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya

pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada.

2) Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah.

3) Menyelenggarakan pelatihan/TOT/Capacity Building advokasi tentang bahaya perilaku berisiko pada remaja.

4) Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah kepada pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

Page 89: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

80

5) Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan pengendalian perilaku berisiko pada remaja dengan harga “bersahabat” pada waktu/halaman utama.

6) Menyelenggarakan lokakarya media tentang perilaku berisiko pada remaja untuk menyebarluaskan bahaya perilaku berisiko pada remaja di daerah masing-masing

7) Sosialisasi regulasi yang terbentuk terkait dengan perilaku berisiko pada remaja di daerah masing-masing

8) Evaluasi hasil advokasi program upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di daerah masing-masing.

e. Pemberdayaan Masyarakat

1) Pemberdayaan Perorangan (perorangan, guru, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah) a. Pemberdayaan perorangan mengenai cara

pencegahan perilaku berisiko, khususnya pada remaja.

b. Pemberdayaan tokoh untuk menginisiasi gerakan pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah.

c. Konseling/bimbingan dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

d. Kegiatan pendampingan kepada remaja rentan berperilaku berisiko.

e. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan perorangan berkaitan dengan upaya

Page 90: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

81

pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah.

2) Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi). a. Perwujudan lingkungan sekolah atau

kampus sadar perilaku berisiko pada remaja, di masing-masing daerah.

b. Mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan remaja yang memiliki perilaku berisiko.

c. Optimalisasi kegiatan PKPR (Program Kesehatan Reproduksi Remaja).

d. Kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Bimbingan Konseling (BK) di sekolah dan Pos kesehatan di Pondok Pasantren (Pokestren) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja dan Anak Usia Sekolah (AUS).

e. Optimalisasi kegiatan kepemudaan bagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja dan Anak Usia Sekolah (AUS).

f. Kegiatan upaya pendampingan upaya pemberdayaan kelompok berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian

Page 91: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

82

perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah.

3) Upaya pemberdayaan masyarakat a. Optimalisasi kegiatan berbasis aktivitas

remaja dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko.

b. Kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Bimbingan Konseling (BK) di sekolah dan Pos Kesehatan Pondok Pasantren (Pokestren), yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko, terutama pada remaja.

c. Optimalisasi kegiatan organisasi kepemudaan, seperti Pramuka, OSIS, PMR, Karang Taruna dan kegiatan LSM pemberdayaan remaja dll.

d. Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko, terutama pada remaja

e. Rehabilitasi pada kelompok remaja yang rentan berperilaku berisiko.

f. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko di masing-masing.

f. Kemitraan Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masing-masing daerah, antara lain:

Page 92: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

83

1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah. Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan Forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok.

2) Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok.

3) Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah.

4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih.

5) Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih.

Page 93: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

84

7) Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.

8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah.

Page 94: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

85

BAB III KEGIATAN OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA

PAJAK ROKOK UNTUK KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

Adapun yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta dan atau pemerintah, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Dalam UKP juga termasuk pengobatan tradisonal dan alternatif yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatnya, serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Hal ini menyesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Akan tetapi, dana pajak rokok untuk bidang kesehatan tidak diperuntukan untuk membiayai pelayan kesehatan bersifat kosmetika, seperti orthopedi dan bedah kosmetik lainnya.

Penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan diharapkan lebih mengutamakan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) oleh karena alokasi pendanaan kegiatan promosi kesehatan, prevensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim. Sedangkan kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sudah memiliki alokasi pendanaan yang banyak, terutama dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan dan dana APBN melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan kesehatan dan upaya menekan biaya kesehatan dalam jangka panjang.

Dalam hal penggunaan dana pajak rokok untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), kegiatan yang dapat dilakukan

Page 95: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

86

dengan dana pajak rokok, antara lain: untuk upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, baik di fasilitas kesehatan pelayanan primer maupun pelayanan lanjutan, dan upaya peningkatan kualitas SDM Upaya Kesehatan Perorangan. Berikut adalah daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan penggunaan dana pajak rokok untuk kegiatan upaya kesehatan perorangan. Kegiatan ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kebijakan kesehatan di masing-masing daerah. A. Kegiatan Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kesehatan Telah dijelaskan dalam pendahuluan panduan umum ini, penggunaan dana pajak rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai dari APBN, APBD, DAK, DAU, Dana Dekonsentrasi & Tugas Perbantuan, DBHCHT, dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di masing-maisng daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dan SKPD lintas sektor di daerah dirasa perlu untuk memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau overlapping sumber pendanaan untuk suatu kegiatan sebagaimana arahan dari Kementerian Keuangan RI.

Sebagaimana diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan cenderung diarahkan untuk kegiatan fisik, yakni: kegiatan subbidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian. Oleh karenanya, penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan di setiap daerah, khususnya dalam hal upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, diharapkan dapat dialokasikan untuk kegiatan diluar peruntukan dana DAK Bidang Kesehatan yang sudah ada menurut Permenkes RI No. 84 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Page 96: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

87

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2014 dan/atau peraturan yang memperbaharuinya.

Selain itu, penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan dalam hal upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memenuhi Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil. Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu studi/kajian sebagai upaya penetapan lokasi-lokasi yang termasuk dalam kriteria dan parameter Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan sesuai kebijakan-kebijakan nasional. Adapun pengertian dan kriteria Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil tersebut dijabarkan dalam Bab 1 bagian Pengertian di Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini.

Dengan demikian, kegiatan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini digunakan antara lain untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana kesehatan yang belum didanai dari DAK Bidang Kesehatan, DAU, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dana BOK, DBHCHT dan sumber pembiayaan lainnya, serta peruntukan tersebut diprioritaskan dengan mempertimbangkan definisi dan kriteria Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan terkait upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung Upaya Kesehatan Perorangan melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, antara lain: 1. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan

prasarana deteksi awal penyakit dan gangguan kesehatan spesifik lokal masing-masing daerah.

Page 97: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

88

2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya di Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.

3. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas perairan.

4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

5. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif.

6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan.

B. Kegiatan Upaya Peningkatan SDM Kesehatan dalam

Upaya Kesehatan Perorangan Penggunaan dana pajak rokok untuk kegiatan peningkatan SDM Upaya Kesehatan Perorangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di masing-masing daerah. Oleh karenanya, pelatihan-pelatihan yang didesain untuk meningkatkan SDM Upaya Kesehatan Perorangan, antara lain: 1. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas

fasilitas kesehatan primer dan lanjutan di Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building untuk meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dan nonkesehatan dalam UKP mengenai deteksi awal penyakit dan gangguan kesehatan spesifik lokal masing-masing daerah.

Page 98: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

89

3. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building mengenai upaya kendali mutu dan/atau kendali biaya fasilitas kesehatan primer dan lanjutan.

4. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building mengenai pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

5. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building mengenai kegawatdaruratan dan penanganan bencana.

6. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan lainnya mengenai materi komunikasi sosial (social marketing) terkait penyakit dan permasalahan kesehatan spesifik lokal masing-masing daerah.

7. Pelatihan teknologi sosial media kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan lainnya mengenai penyakit dan permasalahan kesehatan spesifik lokal masing-masing daerah.

8. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building lainnya berkenaan dengan upaya peningkatan kapasitas SDM Upaya Kesehatan Perorangan sesuai dengan Sistem Kesehatan di Indonesia.

Page 99: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

90

BAB IV PENUTUP

Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan panduan yang bersifat arahan dari Kementerian Kesehatan RI terhadap penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan. Dana ini merupakan amanat dari UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama pasal 31, yang mengamanatkan bahwa penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, upaya penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, cedera dan penyakit menular, upaya peningkatan upaya kesehatan ibu, anak dan lansia, serta upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. Dimana upaya ini diharapkan dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi peran lintas sektor dan lintas program dari berbagai elemen masyarakat, media hingga pemangku kebijakan.

Page 100: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

91

LAMPIRAN STRATEGI PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK

UNTUK BIDANG KESEHATAN

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat terlaksana sesuai sasaran dan tujuan negara dalam mewujudkan Indonesia Sehat. Dalam Undang-Undang ini, pelayanan kesehatan promotif didefinisikan sebagai suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan. Dalam upaya promosi kesehatan, sasaran pelayanan kesehatan yang dituju adalah populasi sehat. Pada tingkat ini dilakukan tindakan umum untuk menjaga keseimbangan antara agent (penyakit) – host - environment, sehingga dapat menguntungkan manusia (host) dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki lingkungan (environment). Upaya promosi kesehatan dan tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sehat lebih lama dan mencegah datangnya suatu penyakit. Upaya ini biasanya ditempuh melalui tindakan pemberian informasi kesehatan, komunikasi kesehatan dan edukasi/penyuluhan kesehatan. Dalam upaya kesehatan selanjutnya yakni preventif, UU No. 36 tahun 2009 ini mendefinisikan pelayanan kesehatan preventif sebagai suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu permasalahan kesehatan atau penyakit. Upaya perlindungan spesifik dilakukan untuk mencegah penyakit, menghentikan proses interaksi agent (penyakit) – host - environment dalam tahap prepatogenesis, tetapi sudah terarah pada penyakit tertentu. Tindakan ini dilakukan pada seseorang yang sehat tetapi memiliki risiko terkena penyakit tertentu. Selain upaya perlindungan spesifik,

Page 101: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

92

diagnosis dini dan pengobatan yang tepat juga dapat dilakukan ketika seseorang sudah sakit atau sudah memiliki gejala penyakit, dimana tindakan pencegahan dilakukan dengan maksud menemukan penyakit sedini mungkin dan melakukan penatalaksanaan segera melalui terapi yang tepat agar penyakit tidak bertambah parah serta mencegah terjadinya komplikasi. Upaya ini biasanya ditempuh melalui upaya pengorganisasian masyarakat, advokasi dan pengembangan kebijakan. Pada tingkatan berikutnya, yakni upaya kuratif, terdapat upaya pembatasan kecacatan atau disabilitas. Tindakan ini dilakukan dengan terapi yang adekuat pada pasien yang telah memiliki penyakit lanjut untuk mencegah penyakit menjadi lebih berat, menyembuhkan pasien, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecacatan yang akan timbul. Selanjutnya pada tingkat rehabilitasi atau pemulihan kesehatan terdapat tindakan yang dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi pasien ke masyarakat agar mereka dapat hidup dan bekerja secara wajar, atau agar tidak menjadi beban orang lain. Fase pemulihan kondisi sakit dilakukan dengan tujuan mengurangi dampak komplikasi penyakit yang derita. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas kesehatan dan keseharian (pengembalian kondisi fisik, mental/psikologis & sosial pasien) yang bertujuan mencegah berkembangnya penyakit ke tingkat yg lebih berat, mencegah kecacatan lebih lanjut, meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang harapan hidup. Oleh karenanya diperlukan peran lintas sektor dalam upaya pencapaian keberhasilan tahap pelayanan kesehatan yang komprehensif ini.

Page 102: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

93

PELAYANAN KESEHATAN

Berisiko Penegakan Penyakit Kontrol PenyakitKronis

Populasi BerisikoPopulasidengan

Penyakit

Populasi dengan Penyakityang Membutuhkan

Perawatan RS Populasi yang Dirawat di RS

Promosi danPeningkatanKesehatan

PerlindunganSpesifik

Diagnosis Dinidan Pengobatan

yang Cepat TepatDisabilitas Terbatas Rehabilitation

Populasi Sehat

Promotif Preventif Kuratif Rehabilitatif

• PromosiKesehatan padaPerilaku danLingkunganacross the lifecourse

• Skreening• Imunisasi• Pencarian Kasus• Pemeriksaan Kesehatan

Berkala• Pengontrolan Faktor

Risiko (baik secaramedis maupunperubahan perilaku)

• Pengobatan dan Perlindungan Akut• Manajemen Komplikasi

• PerawatanBerkelanjutan

• PengelolaanPenyakit

• Rehabilitasi• Manajemen

Mandiri

Prevent movement to the “at risk” group

Prevent progression to established disease and hospitalization

Prevent / delay progression to complication and readmission

Sasaran

Yankes

5 Level Pencegahan

HEALTH PROMOTION ACTION

Penyuluhan Kesehatan

Komunikasi Kesehatan

Pengorganisasian dan Penggerakan

Masyarakat

Pengembangan Kebijakan

Kolaborasi Lintas Sektor /

ProgramAdvokasi

Dengan mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan teori Leavel dan Clark mengenai 5 (lima) level pencegahan menurut Ilmu Kesehatan Masyarakat, maka strategi penggunaan dana pajak rokok di masing-masing daerah dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi tembakau beserta upaya pelayanan kesehatan masyarakatnya dapat dilakukan dengan menempuh strategi-strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi Secara umuim, tujuan dari penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui penggunaan dana yang tepat guna, tepat sasaran dan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, diperlukan adanya langkah analisis situasi sebagai suatu perencanaan kerja dalam menyusun program penggunaan dana pajak rokok di masing-masing daerah.

Page 103: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

94

Proses analisis situasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi untuk merencanakan jenis dan bentuk kegiatan, pihak yang akan terlibat, tindakan atau strategi yang akan diambil, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program. Salah satu kebutuhan utama bagi masing-masing daerah dalam membuat analisis situasi adalah ketersediaan data. Oleh karenanya, masing-masing daerah juga diharapkan memiliki adanya database dan sistem penyediaan informasi yang baik, terutama mengenai masalah kesehatan di daerah masing-masing, terutama dalam hal data penyakit tidak menular dan cedera, penyakit menular, kesehatan ibu, anak dan lansia serta perilaku berisiko pada remaja.

Perolehan hasil analisis situasi dan kepemilikan database ini disosialisasikan kepada masyarakat, DPRD dan perangkat daerah lainnya dan dijadikan sebagai bahan perencanaan dalam penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan dalam rangka optimalisasi penanganan permasalahan kesehatan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan kegiatan analisis situasi dan penyediaan database di masing-masing daerah ini diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan menggerakkan tenaga RS dan puskesmas di masing-masing wilayah kerjanya, organisasi kemasyarakatan, akademisi, organisasi profesi kesehatan dan SKPD terkait di masing-masing daerah. Dari proses penyediaan database dan analisis situasi ini, masing-masing daerah diharapkan dapat memiliki perencanaan penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan dengan tepat dan penuh manfaat.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan kapasitas SDM yang dimaksud dalam

panduan umum penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan ini, meliputi: perencanaan kebutuhan tenaga

Page 104: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

95

kesehatan dan nonkesehatan, pendidikan, pendayagunaan, serta pembinaan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan dan SDM kesehatan di Indonesia. Adapun SDM kesehatan di Indonesia yang dimaksud, meliputi: petugas penyuluh, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, perawat gigi, sanitarian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis serta tenaga dan SDM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Sedangkan SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

3. Bina Suasana Bina suasana merupakan upaya menciptakan opini publik atau lingkungan sosial yang kondusif dan supportif terhadap suatu tujuan tertentu, baik fisik maupun nonfisik. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong individu, keluarga dan kelompok agar bersama-sama mau melakukan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, upaya penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, cedera maupun penyakit menular, peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

Seseorang akan terdorong untuk melakukan perilaku upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk

Page 105: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

96

tembakau lainnya, upaya penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, cedera maupun penyakit menular, peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta pengendalian perilaku berisiko pada remaja. apabila lingkungan sosial dimana ia berada (keluarga di rumah, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menjadi panutan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, akademisi, LSM dan media massa) memiliki opini yang positif terhadap perilaku-perilaku upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, upaya penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, cedera maupun penyakit menular, peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta pengendalian perilaku berisiko pada remaja tersebut.

4. Advokasi Advokasi merupakan upaya atau proses strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait (stakeholder) dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, upaya penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, cedera maupun penyakit menular, peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta pengendalian perilaku berisiko pada remaja.

Advokasi diarahkan untuk mendapatkan kebijakan yang mendukung terselenggaranya upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, upaya penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, cedera maupun penyakit menular, peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta pengendalian perilaku berisiko pada remaja, mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah, seperi: Perda, SK Gubernur dan Bupati/Walikota, Peraturan Desa, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan kegiatan advokasi di masing-masing daerah diperkenankan untuk melibatkan tokoh masyarakat

Page 106: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

97

dan/atau tokoh agama yang menjadi panutan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, akademisi, LSM dan media massa.

5. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, upaya penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, cedera maupun penyakit menular, peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta pengendalian perilaku berisiko pada remaja. Upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan ini, meliputi: 1) Upaya pemberdayaan perorangan, terutama kepada tokoh

masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh politik, tokoh swasta, tokoh muda dan tokoh populer di masing-masing daerah.

2) Upaya pemberdayaan kelompok, terutama kepada kelompok atau kelembagaan yang ada di masyarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi.

3) Upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat secara luas.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masayarakat di masing-masing daerah diperkenankan untuk melibatkan tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama yang menjadi panutan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, akademisi, LSM dan media massa.

Page 107: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

98

6. Kemitraan Kemitraan dalam hal ini merupakan kerjasama formal antara kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan.

Kegiatan kemitraan ini dilaksanakan dengan cara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing daerah merumuskan daftar kebutuhan permasalahan kesehatan yang perlu diatasi dan mensosialisasikan adanya peluang pemecahan masalah berbasis kemitraan ini. Hal ini dilakukan melalui pengiriman proposal program inovatif yang akan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha ke Dinas Kesehatan masing-masing daerah. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota bersama dengan forum peduli kesehatan di daerah masing-masing melakukan proses seleksi proposal dan mengumumkan program/proposal terpilih, melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan lembaga pelaksanan program terpilih, menyelenggarakan forum koordinasi dan monitoring program, sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih sampai dengan proses evaluasi program yang terpilih di masing-masing daerah. Adapun mitra yang dimaksud dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam hal pemanfaatan dana pajak rokok untuk kesehatan ini antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kemitraan ini, daerah diharuskan sudah menyediakan “slot” sekurangnya 5 (lima) paket kemitraan, dimana paket-paket ini sudah dimasukkan ke

Page 108: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

99

dalam perencanaan anggaran agar di tahun berikutnya kegiatan dapat dilaksanakan. Oleh karenanya proses pengajuan proposal berikut proses seleksinya juga harus dilakukan di tahun sebelumnya, agar proposal/kegiatan yang terpilih dapat masuk ke dalam paket kemitraan yang dianggarkan. Adapun panduan pelaksanaan kegiatan kemitraan ini akan dibuat terpisah dari panduan umum penggunaan dana pajak rokok ini.

Page 109: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

Dana

Paj

ak

Roko

k un

tuk

Bida

ng

Kese

hata

n &

Pene

gaka

n Hu

kum

(5

0%)

Upay

a Ke

seha

tan

Mas

yara

kat (

UKM

) A.

Pe

ngen

dalia

n Ko

nsum

si

Rok

ok

dan

Prod

uk

Tem

baka

u La

inny

a B.

Pe

nega

kan

Huk

um d

alam

Keb

ijaka

n KT

R C

. Pe

laya

nan

Kese

hata

n M

asya

raka

t 1.

U

paya

Pen

urun

an F

akto

r Ris

iko

PTM

& C

eder

a 2.

U

paya

Pen

urun

an F

akto

r Ris

iko

Peny

akit

Men

ular

3.

U

paya

Pen

ingk

atan

Kes

ehat

an Ib

u, A

nak

dan

Lans

ia

4.

Upa

ya P

ence

gaha

n da

n Pe

ngen

dalia

n Pe

rilak

u Be

risik

o pa

da R

emaj

a

Upay

a Ke

seha

tan

Pero

rang

an (U

KP)

A.

Peni

ngka

tan

Sara

na

& Pr

asar

ana

Kese

hata

n,

baik

di

Fa

skes

Prim

er m

aupu

n Fa

skes

Lan

juta

n.

B.

Peni

ngka

tan

Kual

itas

SDM

Upa

ya K

eseh

atan

Per

oran

gan

Dan

a Pa

jak

Rok

ok

Dana

Paj

ak

Roko

k un

tuk

Pem

bang

unan

Bi

dang

Lai

nnya

Page 110: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

BID

AN

G K

ESEH

ATA

NM

ENU

RUT

PRO

VIN

SI D

I IN

DO

NES

IA

PEN

ERIM

AA

N C

UKA

I RO

KOK

NA

SIO

NA

L 20

13:

104.

700.

000.

000.

000

PAJA

K RO

KOK

:10

.470

.000

.000

.000

JUM

LAH

PEN

DU

DU

K IN

DO

NES

IA (S

P BP

S, 2

010)

:23

7.55

6.36

3

12

34

56

78

9

NO

.PR

OV

INSI

JUM

LAH

PE

ND

UD

UK

% JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K PR

OV

TE

RHA

DA

P IN

A

ESTI

MA

SI P

ENER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

(MIL

YAR0

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I PR

OV

INSI

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(4 =

3/F

6)(5

= 4

*F5)

(6 =

30%

*5)

(7 =

50%

*6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

70%

*5)

1N

angg

roe

Ace

h D

arus

sala

m4.

486.

570

1,9

197.

739.

969.

188

59.3

21.9

90.7

5629

.660

.995

.378

29.6

60.9

95.3

7813

8.41

7.97

8.43

22

Sum

ater

a U

tara

12.9

85.0

755,

557

2.30

0.96

2.74

017

1.69

0.28

8.82

285

.845

.144

.411

85.8

45.1

44.4

1140

0.61

0.67

3.91

83

Sum

ater

a Ba

rat

4.84

5.99

82,

021

3.58

1.30

9.37

564

.074

.392

.813

32.0

37.1

96.4

0632

.037

.196

.406

149.

506.

916.

563

4Ri

au5.

543.

031

2,3

244.

302.

168.

282

73.2

90.6

50.4

8436

.645

.325

.242

36.6

45.3

25.2

4217

1.01

1.51

7.79

75

Jam

bi3.

088.

618

1,3

136.

126.

980.

779

40.8

38.0

94.2

3420

.419

.047

.117

20.4

19.0

47.1

1795

.288

.886

.545

6Su

mat

era

Sela

tan

7.44

6.40

13,

132

8.19

0.82

3.79

298

.457

.247

.138

49.2

28.6

23.5

6949

.228

.623

.569

229.

733.

576.

654

7Be

ngku

lu1.

713.

393

0,7

75.5

15.6

56.5

1022

.654

.696

.953

11.3

27.3

48.4

7611

.327

.348

.476

52.8

60.9

59.5

578

Lam

pung

7.59

6.11

53,

233

4.78

9.28

1.35

510

0.43

6.78

4.40

650

.218

.392

.203

50.2

18.3

92.2

0323

4.35

2.49

6.94

89

Kepu

laua

n Ba

ngka

Bel

itung

1.22

3.04

80,

553

.904

.313

.058

16.1

71.2

93.9

178.

085.

646.

959

8.08

5.64

6.95

937

.733

.019

.140

10Ke

pula

uan

Riau

1.68

5.69

80,

774

.295

.033

.975

22.2

88.5

10.1

9211

.144

.255

.096

11.1

44.2

55.0

9652

.006

.523

.782

11D

KI Ja

kart

a 9.

588.

198

4,0

422.

587.

851.

541

126.

776.

355.

462

63.3

88.1

77.7

3163

.388

.177

.731

295.

811.

496.

079

12Ja

wa

Bara

t43

.021

.826

18,1

1.89

6.13

3.24

8.26

056

8.83

9.97

4.47

828

4.41

9.98

7.23

928

4.41

9.98

7.23

91.

327.

293.

273.

782

13Ja

wa

Teng

ah32

.380

.687

13,6

1.42

7.13

8.33

7.22

942

8.14

1.50

1.16

921

4.07

0.75

0.58

421

4.07

0.75

0.58

499

8.99

6.83

6.06

014

D.I.

Yog

yaka

rta

3.45

2.39

01,

515

2.15

9.77

7.34

145

.647

.933

.202

22.8

23.9

66.6

0122

.823

.966

.601

106.

511.

844.

139

15Ja

wa

Tim

ur37

.476

.011

15,8

1.65

1.70

8.37

8.65

549

5.51

2.51

3.59

724

7.75

6.25

6.79

824

7.75

6.25

6.79

81.

156.

195.

865.

059

16Ba

nten

10.6

44.0

304,

546

9.12

2.32

8.24

514

0.73

6.69

8.47

470

.368

.349

.237

70.3

68.3

49.2

3732

8.38

5.62

9.77

217

Bali

3.89

1.42

81,

617

1.50

9.82

8.84

851

.452

.948

.655

25.7

26.4

74.3

2725

.726

.474

.327

120.

056.

880.

194

18N

usa

Teng

gara

Bar

at4.

496.

855

1,9

198.

193.

267.

717

59.4

57.9

80.3

1529

.728

.990

.158

29.7

28.9

90.1

5813

8.73

5.28

7.40

219

Nus

a Te

ngga

ra T

imur

4.67

9.31

62,

020

6.23

5.00

8.40

561

.870

.502

.522

30.9

35.2

51.2

6130

.935

.251

.261

144.

364.

505.

884

20Ka

liman

tan

Bara

t4.

393.

239

1,8

193.

626.

521.

930

58.0

87.9

56.5

7929

.043

.978

.289

29.0

43.9

78.2

8913

5.53

8.56

5.35

121

Kalim

anta

n Te

ngah

2.20

2.59

90,

997

.076

.799

.959

29.1

23.0

39.9

8814

.561

.519

.994

14.5

61.5

19.9

9467

.953

.759

.971

22Ka

liman

tan

Sela

tan

3.62

6.11

91,

515

9.81

6.66

6.03

547

.944

.999

.810

23.9

72.4

99.9

0523

.972

.499

.905

111.

871.

666.

224

23Ka

liman

tan

Tim

ur3.

550.

586

1,5

156.

487.

643.

398

46.9

46.2

93.0

1923

.473

.146

.510

23.4

73.1

46.5

1010

9.54

1.35

0.37

824

Sula

wes

i Uta

ra2.

265.

937

1,0

99.8

68.3

43.2

0229

.960

.502

.961

14.9

80.2

51.4

8014

.980

.251

.480

69.9

07.8

40.2

4225

Sula

wes

i Ten

gah

2.63

3.42

01,

111

6.06

4.69

7.45

534

.819

.409

.236

17.4

09.7

04.6

1817

.409

.704

.618

81.2

45.2

88.2

1826

Sula

wes

i Sel

atan

8.03

2.55

13,

435

4.02

4.65

2.96

210

6.20

7.39

5.88

953

.103

.697

.944

53.1

03.6

97.9

4424

7.81

7.25

7.07

327

Sula

wes

i Ten

ggar

a2.

230.

569

0,9

98.3

09.5

42.7

7629

.492

.862

.833

14.7

46.4

31.4

1614

.746

.431

.416

68.8

16.6

79.9

4328

Gor

onta

lo1.

038.

585

0,4

45.7

74.3

36.7

2013

.732

.301

.016

6.86

6.15

0.50

86.

866.

150.

508

32.0

42.0

35.7

0429

Sula

wes

i Bar

at1.

158.

336

0,5

51.0

52.2

12.4

8115

.315

.663

.744

7.65

7.83

1.87

27.

657.

831.

872

35.7

36.5

48.7

3630

Mal

uku

1.53

1.40

20,

667

.494

.630

.485

20.2

48.3

89.1

4510

.124

.194

.573

10.1

24.1

94.5

7347

.246

.241

.339

31M

aluk

u U

tara

1.03

5.47

80,

445

.637

.399

.576

13.6

91.2

19.8

736.

845.

609.

936

6.84

5.60

9.93

631

.946

.179

.703

32Pa

pua

Bara

t 76

0.85

50,

333

.533

.733

.845

10.0

60.1

20.1

535.

030.

060.

077

5.03

0.06

0.07

723

.473

.613

.691

33Pa

pua

2.85

1.99

91,

212

5.69

8.29

3.88

237

.709

.488

.165

18.8

54.7

44.0

8218

.854

.744

.082

87.9

88.8

05.7

18TO

TAL

237.

556.

363

100

10.4

70.0

00.0

00.0

003.

141.

000.

000.

000

1.57

0.50

0.00

0.00

01.

570.

500.

000.

000

7.32

9.00

0.00

0.00

0

Page 111: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI N

AN

GRO

E A

CEH

DA

RUSS

ALA

M

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i)A

SAS

PEM

ERA

TAA

NA

SAS

POTE

NSI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. NA

D4.

486.

570

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)13

8.41

7.97

8.43

2(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)*

%ju

mla

h pe

ndud

uk)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Si

meu

lue

80.2

791,

83.

009.

086.

488

1.23

8.36

8.83

14.

247.

455.

318

2.12

3.72

7.65

92.

123.

727.

659

Ace

h Si

ngki

l10

2.21

32,

33.

009.

086.

488

1.57

6.71

8.61

04.

585.

805.

098

2.29

2.90

2.54

92.

292.

902.

549

Ace

h Se

lata

n20

2.00

34,

53.

009.

086.

488

3.11

6.06

0.47

66.

125.

146.

963

3.06

2.57

3.48

23.

062.

573.

482

Ace

h Te

ngga

ra17

8.85

24,

03.

009.

086.

488

2.75

8.93

7.48

25.

768.

023.

970

2.88

4.01

1.98

52.

884.

011.

985

Ace

h Ti

mur

359.

280

8,0

3.00

9.08

6.48

85.

542.

186.

045

8.55

1.27

2.53

34.

275.

636.

267

4.27

5.63

6.26

7A

ceh

Teng

ah17

5.32

93,

93.

009.

086.

488

2.70

4.59

2.34

35.

713.

678.

831

2.85

6.83

9.41

62.

856.

839.

416

Ace

h Ba

rat

172.

896

3,9

3.00

9.08

6.48

82.

667.

061.

341

5.67

6.14

7.82

82.

838.

073.

914

2.83

8.07

3.91

4A

ceh

Besa

r35

0.22

57,

83.

009.

086.

488

5.40

2.50

5.31

08.

411.

591.

798

4.20

5.79

5.89

94.

205.

795.

899

Pidi

e37

8.27

88,

43.

009.

086.

488

5.83

5.24

5.63

88.

844.

332.

126

4.42

2.16

6.06

34.

422.

166.

063

Bire

uen

389.

024

8,7

3.00

9.08

6.48

86.

001.

011.

423

9.01

0.09

7.91

14.

505.

048.

955

4.50

5.04

8.95

5A

ceh

Uta

ra52

9.74

611

,83.

009.

086.

488

8.17

1.76

2.66

111

.180

.849

.148

5.59

0.42

4.57

45.

590.

424.

574

Ace

h Ba

rat D

aya

125.

991

2,8

3.00

9.08

6.48

81.

943.

513.

588

4.95

2.60

0.07

62.

476.

300.

038

2.47

6.30

0.03

8G

ayo

Lues

79.5

921,

83.

009.

086.

488

1.22

7.77

1.29

74.

236.

857.

785

2.11

8.42

8.89

32.

118.

428.

893

Ace

h Ta

mia

ng25

0.99

25,

63.

009.

086.

488

3.87

1.75

5.62

26.

880.

842.

110

3.44

0.42

1.05

53.

440.

421.

055

Nag

an R

aya

138.

670

3,1

3.00

9.08

6.48

82.

139.

097.

470

5.14

8.18

3.95

72.

574.

091.

979

2.57

4.09

1.97

9A

ceh

Jaya

76.8

921,

73.

009.

086.

488

1.18

6.12

1.60

34.

195.

208.

090

2.09

7.60

4.04

52.

097.

604.

045

Bene

r M

eria

h12

1.87

02,

73.

009.

086.

488

1.87

9.94

3.81

44.

889.

030.

301

2.44

4.51

5.15

12.

444.

515.

151

Pidi

e Ja

ya13

2.85

83,

03.

009.

086.

488

2.04

9.44

2.64

55.

058.

529.

133

2.52

9.26

4.56

62.

529.

264.

566

Kota

Ban

da A

ceh

224.

209

5,0

3.00

9.08

6.48

83.

458.

606.

076

6.46

7.69

2.56

43.

233.

846.

282

3.23

3.84

6.28

2Ko

ta S

aban

g30

.647

0,7

3.00

9.08

6.48

847

2.75

4.88

73.

481.

841.

374

1.74

0.92

0.68

71.

740.

920.

687

Kota

Lan

gsa

148.

904

3,3

3.00

9.08

6.48

82.

296.

965.

239

5.30

6.05

1.72

62.

653.

025.

863

2.65

3.02

5.86

3Ko

ta L

hoks

eum

awe

170.

504

3,8

3.00

9.08

6.48

82.

630.

162.

796

5.63

9.24

9.28

42.

819.

624.

642

2.81

9.62

4.64

2Ko

ta S

ubul

ussa

lam

67.3

161,

53.

009.

086.

488

1.03

8.40

4.01

94.

047.

490.

506

2.02

3.74

5.25

32.

023.

745.

253

TOTA

L4.

486.

570

100

69.2

08.9

89.2

1669

.208

.989

.216

138.

417.

978.

432

69.2

08.9

89.2

1669

.208

.989

.216

Page 112: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI S

UM

ATE

RA U

TARA

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Sum

ater

a U

tara

12.9

85.0

75(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

400.

610.

673.

918

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)*

%ju

mla

h pe

ndud

uk)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)N

ias

132.

329

1,0

6.06

9.85

8.69

62.

041.

282.

390

8.11

1.14

1.08

64.

055.

570.

543

4.05

5.57

0.54

3M

anda

iling

Nat

al40

3.89

43,

16.

069.

858.

696

6.23

0.39

3.26

012

.300

.251

.956

6.15

0.12

5.97

86.

150.

125.

978

Tapa

nuli

Sela

tan

264.

108

2,0

6.06

9.85

8.69

64.

074.

080.

584

10.1

43.9

39.2

795.

071.

969.

640

5.07

1.96

9.64

0Ta

panu

li Te

ngah

310.

962

2,4

6.06

9.85

8.69

64.

796.

841.

619

10.8

66.7

00.3

155.

433.

350.

158

5.43

3.35

0.15

8Ta

panu

li U

tara

278.

897

2,1

6.06

9.85

8.69

64.

302.

212.

930

10.3

72.0

71.6

265.

186.

035.

813

5.18

6.03

5.81

3To

ba S

amos

ir17

2.93

31,

36.

069.

858.

696

2.66

7.63

2.09

68.

737.

490.

792

4.36

8.74

5.39

64.

368.

745.

396

Labu

han

Batu

414.

417

3,2

6.06

9.85

8.69

66.

392.

719.

089

12.4

62.5

77.7

856.

231.

288.

892

6.23

1.28

8.89

2A

saha

n66

7.56

35,

16.

069.

858.

696

10.2

97.7

01.9

1216

.367

.560

.608

8.18

3.78

0.30

48.

183.

780.

304

Sim

alun

gun

818.

104

6,3

6.06

9.85

8.69

612

.619

.919

.206

18.6

89.7

77.9

029.

344.

888.

951

9.34

4.88

8.95

1D

airi

269.

848

2,1

6.06

9.85

8.69

64.

162.

624.

749

10.2

32.4

83.4

455.

116.

241.

723

5.11

6.24

1.72

3Ka

ro35

0.47

92,

76.

069.

858.

696

5.40

6.42

3.46

611

.476

.282

.162

5.73

8.14

1.08

15.

738.

141.

081

Del

i Ser

dang

1.78

9.24

313

,86.

069.

858.

696

27.6

00.5

27.6

8433

.670

.386

.380

16.8

35.1

93.1

9016

.835

.193

.190

Lang

kat

966.

133

7,4

6.06

9.85

8.69

614

.903

.386

.859

20.9

73.2

45.5

5410

.486

.622

.777

10.4

86.6

22.7

77N

ias

Sela

tan

289.

876

2,2

6.06

9.85

8.69

64.

471.

572.

929

10.5

41.4

31.6

255.

270.

715.

813

5.27

0.71

5.81

3H

umab

ng H

asun

duta

n17

1.68

71,

36.

069.

858.

696

2.64

8.41

1.53

38.

718.

270.

229

4.35

9.13

5.11

44.

359.

135.

114

Pakp

ak B

arat

40.4

810,

36.

069.

858.

696

624.

452.

330

6.69

4.31

1.02

63.

347.

155.

513

3.34

7.15

5.51

3Sa

mos

ir11

9.65

00,

96.

069.

858.

696

1.84

5.69

8.50

97.

915.

557.

205

3.95

7.77

8.60

23.

957.

778.

602

Serd

ang

Beda

gai

593.

803

4,6

6.06

9.85

8.69

69.

159.

893.

955

15.2

29.7

52.6

517.

614.

876.

326

7.61

4.87

6.32

6Ba

tuba

ra37

4.53

52,

96.

069.

858.

696

5.77

7.50

6.82

111

.847

.365

.516

5.92

3.68

2.75

85.

923.

682.

758

Pada

ng L

awas

Uta

ra22

3.04

91,

76.

069.

858.

696

3.44

0.71

2.13

39.

510.

570.

829

4.75

5.28

5.41

44.

755.

285.

414

Pada

ng L

awas

223.

480

1,7

6.06

9.85

8.69

63.

447.

360.

659

9.51

7.21

9.35

44.

758.

609.

677

4.75

8.60

9.67

7La

buha

n Ba

tu S

elat

an27

7.54

92,

16.

069.

858.

696

4.28

1.41

8.93

410

.351

.277

.630

5.17

5.63

8.81

55.

175.

638.

815

Labu

han

Batu

Uta

ra33

1.66

02,

66.

069.

858.

696

5.11

6.12

5.09

411

.185

.983

.790

5.59

2.99

1.89

55.

592.

991.

895

Nia

s U

tara

127.

530

1,0

6.06

9.85

8.69

61.

967.

253.

914

8.03

7.11

2.61

04.

018.

556.

305

4.01

8.55

6.30

5N

ias

Bara

t81

.461

0,6

6.06

9.85

8.69

61.

256.

602.

142

7.32

6.46

0.83

73.

663.

230.

419

3.66

3.23

0.41

9Ko

ta S

ibol

ga84

.444

0,7

6.06

9.85

8.69

61.

302.

617.

341

7.37

2.47

6.03

73.

686.

238.

019

3.68

6.23

8.01

9Ko

ta T

anju

ng B

alai

154.

426

1,2

6.06

9.85

8.69

62.

382.

146.

577

8.45

2.00

5.27

34.

226.

002.

636

4.22

6.00

2.63

6Ko

ta P

emat

ang

Sian

tar

234.

885

1,8

6.06

9.85

8.69

63.

623.

292.

054

9.69

3.15

0.75

04.

846.

575.

375

4.84

6.57

5.37

5Ko

ta T

ebin

g Ti

nggi

145.

180

1,1

6.06

9.85

8.69

62.

239.

519.

511

8.30

9.37

8.20

74.

154.

689.

104

4.15

4.68

9.10

4Ko

ta M

edan

2.

109.

339

16,2

6.06

9.85

8.69

632

.538

.268

.678

38.6

08.1

27.3

7419

.304

.063

.687

19.3

04.0

63.6

87Ko

ta B

inja

i24

6.01

01,

96.

069.

858.

696

3.79

4.90

4.22

29.

864.

762.

918

4.93

2.38

1.45

94.

932.

381.

459

Kota

Pad

ang

Side

mpu

an19

1.55

41,

56.

069.

858.

696

2.95

4.87

6.15

79.

024.

734.

853

4.51

2.36

7.42

64.

512.

367.

426

Kota

Gun

ung

Sito

li12

5.56

61,

06.

069.

858.

696

1.93

6.95

7.61

88.

006.

816.

314

4.00

3.40

8.15

74.

003.

408.

157

TOTA

L12

.985

.075

100

200.

305.

336.

959

200.

305.

336.

959

400.

610.

673.

918

200.

305.

336.

959

200.

305.

336.

959

Page 113: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I SU

MA

TERA

BA

RAT

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Sum

ater

a Ba

rat

4.84

5.99

8(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

149.

606.

916.

563

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)*

%ju

mla

h pe

ndud

uk)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Ke

pula

uan

Men

taw

ai76

.421

1,6

3.93

7.02

4.12

01.

179.

644.

541

5.11

6.66

8.66

12.

558.

334.

330

2.55

8.33

4.33

0Pe

sisi

r Se

lata

n42

9.69

98,

93.

937.

024.

120

6.63

2.88

9.90

610

.569

.914

.026

5.28

4.95

7.01

35.

284.

957.

013

Solo

k34

8.99

17,

23.

937.

024.

120

5.38

7.07

0.67

39.

324.

094.

793

4.66

2.04

7.39

74.

662.

047.

397

Siju

njun

g20

1.62

74,

23.

937.

024.

120

3.11

2.34

0.71

67.

049.

364.

836

3.52

4.68

2.41

83.

524.

682.

418

Tana

h D

atar

338.

584

7,0

3.93

7.02

4.12

05.

226.

426.

862

9.16

3.45

0.98

24.

581.

725.

491

4.58

1.72

5.49

1Pa

dang

Par

iam

an39

0.20

48,

13.

937.

024.

120

6.02

3.23

9.92

69.

960.

264.

046

4.98

0.13

2.02

34.

980.

132.

023

Aga

m

455.

484

9,4

3.93

7.02

4.12

07.

030.

910.

535

10.9

67.9

34.6

555.

483.

967.

328

5.48

3.96

7.32

8Li

map

uluh

Kot

a34

8.24

97,

23.

937.

024.

120

5.37

5.61

7.06

49.

312.

641.

185

4.65

6.32

0.59

24.

656.

320.

592

Pasa

man

252.

981

5,2

3.93

7.02

4.12

03.

905.

047.

769

7.84

2.07

1.88

93.

921.

035.

945

3.92

1.03

5.94

5So

lok

Sela

tan

144.

236

3,0

3.93

7.02

4.12

02.

226.

445.

741

6.16

3.46

9.86

13.

081.

734.

931

3.08

1.73

4.93

1D

harm

asra

ya19

1.27

73,

93.

937.

024.

120

2.95

2.57

6.76

36.

889.

600.

883

3.44

4.80

0.44

23.

444.

800.

442

Pasa

man

Bar

at36

4.58

77,

53.

937.

024.

120

5.62

7.81

2.56

79.

564.

836.

687

4.78

2.41

8.34

44.

782.

418.

344

Kota

Pad

ang

833.

584

17,2

3.93

7.02

4.12

012

.867

.311

.536

16.8

04.3

35.6

568.

402.

167.

828

8.40

2.16

7.82

8Ko

ta S

olok

59.3

171,

23.

937.

024.

120

915.

624.

962

4.85

2.64

9.08

22.

426.

324.

541

2.42

6.32

4.54

1Ko

ta S

awah

lunt

o56

.812

1,2

3.93

7.02

4.12

087

6.95

7.45

54.

813.

981.

575

2.40

6.99

0.78

72.

406.

990.

787

Kota

Pad

ang

Panj

ang

47.0

081,

03.

937.

024.

120

725.

621.

630

4.66

2.64

5.75

02.

331.

322.

875

2.33

1.32

2.87

5Ko

ta B

ukit

Ting

gi11

0.95

42,

33.

937.

024.

120

1.71

2.70

0.44

15.

649.

724.

561

2.82

4.86

2.28

02.

824.

862.

280

Kota

Pay

akum

buh

116.

910

2,4

3.93

7.02

4.12

01.

804.

638.

035

5.74

1.66

2.15

52.

870.

831.

077

2.87

0.83

1.07

7Ko

ta P

aria

man

79.0

731,

63.

937.

024.

120

1.22

0.58

1.15

95.

157.

605.

279

2.57

8.80

2.64

02.

578.

802.

640

TOTA

L4.

845.

998

100

74.8

03.4

58.2

8274

.803

.458

.282

149.

606.

916.

563

74.8

03.4

58.2

8274

.803

.458

.282

Page 114: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI R

IAU

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Ria

u5.

543.

031

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)17

1.01

1.51

7.79

7(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Ku

anta

n Si

ngin

gi29

1.04

45,

37.

125.

479.

908

4.48

9.59

0.27

911

.615

.070

.187

5.80

7.53

5.09

45.

807.

535.

094

Indr

agir

i Hul

u36

2.96

16,

57.

125.

479.

908

5.59

8.96

8.46

212

.724

.448

.371

6.36

2.22

4.18

56.

362.

224.

185

Indr

agir

i Hili

r66

2.30

511

,97.

125.

479.

908

10.2

16.5

92.9

8817

.342

.072

.896

8.67

1.03

6.44

88.

671.

036.

448

Pela

law

an30

3.02

15,

57.

125.

479.

908

4.67

4.34

5.23

911

.799

.825

.148

5.89

9.91

2.57

45.

899.

912.

574

Siak

377.

232

6,8

7.12

5.47

9.90

85.

819.

110.

238

12.9

44.5

90.1

466.

472.

295.

073

6.47

2.29

5.07

3Ka

mpa

r68

6.03

012

,47.

125.

479.

908

10.5

82.5

70.3

9817

.708

.050

.306

8.85

4.02

5.15

38.

854.

025.

153

Roka

n H

ulu

475.

011

8,6

7.12

5.47

9.90

87.

327.

430.

794

14.4

52.9

10.7

027.

226.

455.

351

7.22

6.45

5.35

1Be

ngka

lis49

8.38

49,

07.

125.

479.

908

7.68

7.97

8.31

814

.813

.458

.226

7.40

6.72

9.11

37.

406.

729.

113

Roka

n H

ilir

552.

433

10,0

7.12

5.47

9.90

88.

521.

728.

077

15.6

47.2

07.9

857.

823.

603.

993

7.82

3.60

3.99

3Ke

pula

uan

Mer

anti

176.

371

3,2

7.12

5.47

9.90

82.

720.

666.

040

9.84

6.14

5.94

94.

923.

072.

974

4.92

3.07

2.97

4Ko

ta P

ekan

baru

903.

902

16,3

7.12

5.47

9.90

813

.943

.423

.098

21.0

68.9

03.0

0610

.534

.451

.503

10.5

34.4

51.5

03Ko

ta D

umai

254.

337

4,6

7.12

5.47

9.90

83.

923.

354.

966

11.0

48.8

34.8

745.

524.

417.

437

5.52

4.41

7.43

7TO

TAL

5.54

3.03

110

085

.505

.758

.899

85.5

05.7

58.8

9917

1.01

1.51

7.79

785

.505

.758

.899

85.5

05.7

58.8

99

Page 115: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI JA

MBI

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Jam

bi3.

088.

618

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)95

.288

.886

.545

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Keri

nci

229.

387

7,4

4.33

1.31

3.02

53.

538.

480.

935

7.86

9.79

3.96

03.

934.

896.

980

3.93

4.89

6.98

0M

eran

gin

336.

050

10,9

4.33

1.31

3.02

55.

183.

844.

413

9.51

5.15

7.43

74.

757.

578.

719

4.75

7.57

8.71

9Sa

rola

ngun

245.

848

8,0

4.33

1.31

3.02

53.

792.

405.

241

8.12

3.71

8.26

54.

061.

859.

133

4.06

1.85

9.13

3Ba

tang

hari

240.

743

7,8

4.33

1.31

3.02

53.

713.

656.

466

8.04

4.96

9.49

14.

022.

484.

745

4.02

2.48

4.74

5M

uaro

Jam

bi34

1.58

811

,14.

331.

313.

025

5.26

9.27

2.56

49.

600.

585.

589

4.80

0.29

2.79

44.

800.

292.

794

Tanj

ab T

imur

204.

557

6,6

4.33

1.31

3.02

53.

155.

458.

002

7.48

6.77

1.02

73.

743.

385.

513

3.74

3.38

5.51

3Ta

njab

Bar

at27

8.93

79,

04.

331.

313.

025

4.30

2.82

9.96

28.

634.

142.

987

4.31

7.07

1.49

44.

317.

071.

494

Tebo

298.

043

9,6

4.33

1.31

3.02

54.

597.

555.

543

8.92

8.86

8.56

84.

464.

434.

284

4.46

4.43

4.28

4Bu

ngo

302.

558

9,8

4.33

1.31

3.02

54.

667.

203.

088

8.99

8.51

6.11

34.

499.

258.

056

4.49

9.25

8.05

6Ko

ta Ja

mbi

529.

118

17,1

4.33

1.31

3.02

58.

162.

075.

250

12.4

93.3

88.2

756.

246.

694.

138

6.24

6.69

4.13

8Ko

ta S

unga

i Pen

uh81

.789

2,6

4.33

1.31

3.02

51.

261.

661.

808

5.59

2.97

4.83

32.

796.

487.

417

2.79

6.48

7.41

7TO

TAL

3.08

8.61

810

047

.644

.443

.273

47.6

44.4

43.2

7395

.288

.886

.545

47.6

44.4

43.2

7347

.644

.443

.273

Page 116: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I SU

MA

TERA

SEL

ATA

N

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Sum

ater

a Se

lata

n7.

446.

401

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)22

9.73

3.57

6.65

4(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)O

gan

Kom

erin

g U

lu32

3.42

04,

37.

657.

785.

888

4.98

9.01

6.39

612

.646

.802

.285

6.32

3.40

1.14

26.

323.

401.

142

Oga

n Ko

mer

ing

Ilir

726.

659

9,8

7.65

7.78

5.88

811

.209

.305

.749

18.8

67.0

91.6

389.

433.

545.

819

9.43

3.54

5.81

9M

uara

Eni

m71

7.71

79,

67.

657.

785.

888

11.0

71.3

68.1

3018

.729

.154

.019

9.36

4.57

7.00

99.

364.

577.

009

Laha

t37

0.14

65,

07.

657.

785.

888

5.70

9.80

2.92

813

.367

.588

.816

6.68

3.79

4.40

86.

683.

794.

408

Mus

i Raw

as52

4.91

97,

07.

657.

785.

888

8.09

7.30

2.26

215

.755

.088

.151

7.87

7.54

4.07

57.

877.

544.

075

Mus

i Ban

yuas

in56

2.58

47,

67.

657.

785.

888

8.67

8.31

5.50

416

.336

.101

.392

8.16

8.05

0.69

68.

168.

050.

696

Bany

uasi

n74

9.10

710

,17.

657.

785.

888

11.5

55.5

84.3

9619

.213

.370

.285

9.60

6.68

5.14

29.

606.

685.

142

Oku

Sel

atan

318.

345

4,3

7.65

7.78

5.88

84.

910.

730.

396

12.5

68.5

16.2

846.

284.

258.

142

6.28

4.25

8.14

2O

ku T

imur

609.

715

8,2

7.65

7.78

5.88

89.

405.

349.

490

17.0

63.1

35.3

788.

531.

567.

689

8.53

1.56

7.68

9O

gan

Ilir

380.

861

5,1

7.65

7.78

5.88

85.

875.

090.

513

13.5

32.8

76.4

016.

766.

438.

201

6.76

6.43

8.20

1Em

pat L

awan

g22

0.69

43,

07.

657.

785.

888

3.40

4.38

4.34

411

.062

.170

.232

5.53

1.08

5.11

65.

531.

085.

116

Kota

Pal

emba

ng1.

452.

840

19,5

7.65

7.78

5.88

822

.411

.237

.960

30.0

69.0

23.8

4815

.034

.511

.924

15.0

34.5

11.9

24Ko

ta P

rabu

mul

ih16

1.81

42,

27.

657.

785.

888

2.49

6.11

2.48

310

.153

.898

.371

5.07

6.94

9.18

65.

076.

949.

186

Kota

Pag

aral

am12

6.36

31,

77.

657.

785.

888

1.94

9.25

1.99

19.

607.

037.

879

4.80

3.51

8.94

04.

803.

518.

940

Kota

Lub

uklin

ggau

201.

217

2,7

7.65

7.78

5.88

83.

103.

935.

787

10.7

61.7

21.6

755.

380.

860.

838

5.38

0.86

0.83

8TO

TAL

7.44

6.40

110

011

4.86

6.78

8.32

711

4.86

6.78

8.32

722

9.73

3.57

6.65

411

4.86

6.78

8.32

711

4.86

6.78

8.32

7

Page 117: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI B

ENG

KULU

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Ben

gkul

u1.

713.

393

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)52

.860

.959

.557

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Beng

kulu

Sel

atan

1427

228,

32.

643.

047.

978

2.20

1.60

2.86

34.

844.

650.

841

2.42

2.32

5.42

12.

422.

325.

421

Raja

ng L

ebon

g24

6378

14,4

2.64

3.04

7.97

83.

800.

580.

922

6.44

3.62

8.89

93.

221.

814.

450

3.22

1.81

4.45

0Be

ngku

lu U

tara

2581

2515

,12.

643.

047.

978

3.98

1.78

7.94

56.

624.

835.

923

3.31

2.41

7.96

23.

312.

417.

962

Kaur

1076

276,

32.

643.

047.

978

1.66

0.23

3.96

14.

303.

281.

939

2.15

1.64

0.96

92.

151.

640.

969

Selu

ma

1728

0110

,12.

643.

047.

978

2.66

5.59

5.88

95.

308.

643.

866

2.65

4.32

1.93

32.

654.

321.

933

Muk

omuk

o15

6312

9,1

2.64

3.04

7.97

82.

411.

239.

660

5.05

4.28

7.63

82.

527.

143.

819

2.52

7.14

3.81

9Le

bong

9709

15,

72.

643.

047.

978

1.49

7.70

7.59

74.

140.

755.

575

2.07

0.37

7.78

72.

070.

377.

787

Kapa

hian

g12

5011

7,3

2.64

3.04

7.97

81.

928.

396.

292

4.57

1.44

4.27

02.

285.

722.

135

2.28

5.72

2.13

5Be

ngku

lu T

enga

h98

570

5,8

2.64

3.04

7.97

81.

520.

522.

374

4.16

3.57

0.35

22.

081.

785.

176

2.08

1.78

5.17

6Ko

ta B

engk

ulu

3087

5618

,02.

643.

047.

978

4.76

2.81

2.27

67.

405.

860.

254

3.70

2.93

0.12

73.

702.

930.

127

TOTA

L1.

713.

393

100

26.4

30.4

79.7

7926

.430

.479

.779

52.8

60.9

59.5

5726

.430

.479

.779

26.4

30.4

79.7

79

Page 118: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I LA

MPU

NG

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Lam

pung

7.44

6.40

1(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

229.

733.

576.

654

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Oga

n Ko

mer

ing

Ulu

323.

420

4,3

7.65

7.78

5.88

84.

989.

016.

396

12.6

46.8

02.2

856.

323.

401.

142

6.32

3.40

1.14

2O

gan

Kom

erin

g Ili

r72

6.65

99,

87.

657.

785.

888

11.2

09.3

05.7

4918

.867

.091

.638

9.43

3.54

5.81

99.

433.

545.

819

Mua

ra E

nim

717.

717

9,6

7.65

7.78

5.88

811

.071

.368

.130

18.7

29.1

54.0

199.

364.

577.

009

9.36

4.57

7.00

9La

hat

370.

146

5,0

7.65

7.78

5.88

85.

709.

802.

928

13.3

67.5

88.8

166.

683.

794.

408

6.68

3.79

4.40

8M

usi R

awas

524.

919

7,0

7.65

7.78

5.88

88.

097.

302.

262

15.7

55.0

88.1

517.

877.

544.

075

7.87

7.54

4.07

5M

usi B

anyu

asin

562.

584

7,6

7.65

7.78

5.88

88.

678.

315.

504

16.3

36.1

01.3

928.

168.

050.

696

8.16

8.05

0.69

6Ba

nyua

sin

749.

107

10,1

7.65

7.78

5.88

811

.555

.584

.396

19.2

13.3

70.2

859.

606.

685.

142

9.60

6.68

5.14

2O

ku S

elat

an31

8.34

54,

37.

657.

785.

888

4.91

0.73

0.39

612

.568

.516

.284

6.28

4.25

8.14

26.

284.

258.

142

Oku

Tim

ur60

9.71

58,

27.

657.

785.

888

9.40

5.34

9.49

017

.063

.135

.378

8.53

1.56

7.68

98.

531.

567.

689

Oga

n Ili

r38

0.86

15,

17.

657.

785.

888

5.87

5.09

0.51

313

.532

.876

.401

6.76

6.43

8.20

16.

766.

438.

201

Empa

t Law

ang

220.

694

3,0

7.65

7.78

5.88

83.

404.

384.

344

11.0

62.1

70.2

325.

531.

085.

116

5.53

1.08

5.11

6Ko

ta P

alem

bang

1.45

2.84

019

,57.

657.

785.

888

22.4

11.2

37.9

6030

.069

.023

.848

15.0

34.5

11.9

2415

.034

.511

.924

Kota

Pra

bum

ulih

161.

814

2,2

7.65

7.78

5.88

82.

496.

112.

483

10.1

53.8

98.3

715.

076.

949.

186

5.07

6.94

9.18

6Ko

ta P

agar

alam

126.

363

1,7

7.65

7.78

5.88

81.

949.

251.

991

9.60

7.03

7.87

94.

803.

518.

940

4.80

3.51

8.94

0Ko

ta L

ubuk

lingg

au20

1.21

72,

77.

657.

785.

888

3.10

3.93

5.78

710

.761

.721

.675

5.38

0.86

0.83

85.

380.

860.

838

TOTA

L7.

446.

401

100

114.

866.

788.

327

114.

866.

788.

327

229.

733.

576.

654

114.

866.

788.

327

114.

866.

788.

327

Page 119: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI K

EPU

LAU

AN

BA

NG

KA B

ELIT

UN

G

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Kep

. Ban

gka

Belit

ung

1.22

3.04

8(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

37.7

73.0

19.1

40(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Ba

ngka

277.

193

22,7

2.69

8.07

2.79

64.

280.

460.

168

6.97

8.53

2.96

33.

489.

266.

482

3.48

9.26

6.48

2Be

litun

g15

5.92

412

,72.

698.

072.

796

2.40

7.80

4.20

65.

105.

877.

001

2.55

2.93

8.50

12.

552.

938.

501

Bang

ka B

arat

175.

110

14,3

2.69

8.07

2.79

62.

704.

077.

592

5.40

2.15

0.38

82.

701.

075.

194

2.70

1.07

5.19

4Ba

ngka

Ten

gah

161.

075

13,2

2.69

8.07

2.79

62.

487.

346.

800

5.18

5.41

9.59

62.

592.

709.

798

2.59

2.70

9.79

8Ba

ngka

Sel

atan

172.

476

14,1

2.69

8.07

2.79

62.

663.

402.

928

5.36

1.47

5.72

42.

680.

737.

862

2.68

0.73

7.86

2Be

litun

g Ti

mur

106.

432

8,7

2.69

8.07

2.79

61.

643.

540.

553

4.34

1.61

3.34

92.

170.

806.

674

2.17

0.80

6.67

4Ko

ta P

angk

al P

inan

g17

4.83

814

,32.

698.

072.

796

2.69

9.87

7.32

35.

397.

950.

119

2.69

8.97

5.05

92.

698.

975.

059

TOTA

L1.

223.

048

100

18.8

86.5

09.5

7018

.886

.509

.570

37.7

73.0

19.1

4018

.886

.509

.570

18.8

86.5

09.5

70

Page 120: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI K

EPU

LAU

AN

RIA

U

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Kep

. Ria

u1.

685.

698

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)52

.006

.523

.782

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Kari

mun

212.

812

12,6

3.71

4.75

1.69

93.

282.

798.

087

6.99

7.54

9.78

63.

498.

774.

893

3.49

8.77

4.89

3Bi

ntan

142.

382

8,4

3.71

4.75

1.69

92.

196.

358.

087

5.91

1.10

9.78

62.

955.

554.

893

2.95

5.55

4.89

3N

atun

a 69

.319

4,1

3.71

4.75

1.69

91.

069.

301.

922

4.78

4.05

3.62

12.

392.

026.

810

2.39

2.02

6.81

0Li

ngga

86

.230

5,1

3.71

4.75

1.69

91.

330.

167.

843

5.04

4.91

9.54

22.

522.

459.

771

2.52

2.45

9.77

1Ke

pula

uan

Ana

mba

s37

.493

2,2

3.71

4.75

1.69

957

8.36

0.00

24.

293.

111.

700

2.14

6.55

5.85

02.

146.

555.

850

Kota

Bat

am94

9.77

556

,33.

714.

751.

699

14.6

51.0

51.4

1218

.365

.803

.110

9.18

2.90

1.55

59.

182.

901.

555

Kota

Tan

jung

Pin

ang

187.

687

11,1

3.71

4.75

1.69

92.

895.

224.

539

6.60

9.97

6.23

73.

304.

988.

119

3.30

4.98

8.11

9TO

TAL

1.68

5.69

810

026

.003

.261

.891

26.0

03.2

61.8

9152

.006

.523

.782

26.0

03.2

61.8

9126

.003

.261

.891

Page 121: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI D

KI JA

KART

A

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. DKI

Jaka

rta

9.58

8.19

8(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

295.

811.

496.

079

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Kepu

laua

n Se

ribu

21.0

710,

224

.650

.958

.007

325.

037.

303

24.9

75.9

95.3

0912

.487

.997

.655

12.4

87.9

97.6

55Ko

ta Ja

kart

a Se

lata

n2.

057.

080

21,5

24.6

50.9

58.0

0731

.732

.131

.124

56.3

83.0

89.1

3028

.191

.544

.565

28.1

91.5

44.5

65Ko

ta Ja

kart

a Ti

mur

2.68

7.02

728

,024

.650

.958

.007

41.4

49.5

75.6

5966

.100

.533

.666

33.0

50.2

66.8

3333

.050

.266

.833

Kota

Jaka

rta

Pusa

t89

8.88

39,

424

.650

.958

.007

13.8

66.0

00.9

4438

.516

.958

.950

19.2

58.4

79.4

7519

.258

.479

.475

Kota

Jaka

rta

Bara

t2.

278.

825

23,8

24.6

50.9

58.0

0735

.152

.727

.997

59.8

03.6

86.0

0429

.901

.843

.002

29.9

01.8

43.0

02Ko

ta Ja

kart

a U

tara

1.64

5.31

217

,224

.650

.958

.007

25.3

80.2

75.0

1350

.031

.233

.020

25.0

15.6

16.5

1025

.015

.616

.510

TOTA

L9.

588.

198

100

147.

905.

748.

040

147.

905.

748.

040

295.

811.

496.

079

147.

905.

748.

040

147.

905.

748.

040

Page 122: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI JA

WA

BA

RAT

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Jaw

a Ba

rat

43.0

21.8

26(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

1.32

7.29

3.27

3.78

2(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Bo

gor

4.76

3.20

911

,125

.524

.870

.650

73.4

76.3

70.6

6099

.001

.241

.310

49.5

00.6

20.6

5549

.500

.620

.655

Suka

bum

i2.

339.

348

5,4

25.5

24.8

70.6

5036

.086

.344

.469

61.6

11.2

15.1

1930

.805

.607

.559

30.8

05.6

07.5

59Ci

anju

r2.

168.

514

5,0

25.5

24.8

70.6

5033

.451

.091

.154

58.9

75.9

61.8

0429

.487

.980

.902

29.4

87.9

80.9

02Ba

ndun

g3.

174.

499

7,4

25.5

24.8

70.6

5048

.969

.227

.507

74.4

94.0

98.1

5737

.247

.049

.078

37.2

47.0

49.0

78G

arut

2.40

1.24

85,

625

.524

.870

.650

37.0

41.2

02.2

8562

.566

.072

.935

31.2

83.0

36.4

6731

.283

.036

.467

Tasi

kmal

aya

1.67

5.54

43,

925

.524

.870

.650

25.8

46.6

28.1

8751

.371

.498

.837

25.6

85.7

49.4

1925

.685

.749

.419

Ciam

is1.

531.

359

3,6

25.5

24.8

70.6

5023

.622

.457

.360

49.1

47.3

28.0

0924

.573

.664

.005

24.5

73.6

64.0

05Ku

ning

an1.

037.

558

2,4

25.5

24.8

70.6

5016

.005

.175

.542

41.5

30.0

46.1

9220

.765

.023

.096

20.7

65.0

23.0

96Ci

rebo

n2.

065.

142

4,8

25.5

24.8

70.6

5031

.856

.494

.027

57.3

81.3

64.6

7728

.690

.682

.338

28.6

90.6

82.3

38M

ajal

engk

a1.

166.

733

2,7

25.5

24.8

70.6

5017

.997

.804

.919

43.5

22.6

75.5

6821

.761

.337

.784

21.7

61.3

37.7

84Su

med

ang

1.09

1.32

32,

525

.524

.870

.650

16.8

34.5

44.3

7142

.359

.415

.020

21.1

79.7

07.5

1021

.179

.707

.510

Indr

amay

u1.

663.

516

3,9

25.5

24.8

70.6

5025

.661

.086

.510

51.1

85.9

57.1

6025

.592

.978

.580

25.5

92.9

78.5

80Su

bang

1.46

2.35

63,

425

.524

.870

.650

22.5

58.0

29.9

9548

.082

.900

.644

24.0

41.4

50.3

2224

.041

.450

.322

Purw

akar

ta85

1.56

62,

025

.524

.870

.650

13.1

36.0

97.7

5638

.660

.968

.406

19.3

30.4

84.2

0319

.330

.484

.203

Kara

wan

g2.

125.

234

4,9

25.5

24.8

70.6

5032

.783

.461

.974

58.3

08.3

32.6

2329

.154

.166

.312

29.1

54.1

66.3

12Be

kasi

2.62

9.55

16,

125

.524

.870

.650

40.5

62.9

61.6

3966

.087

.832

.289

33.0

43.9

16.1

4433

.043

.916

.144

Band

ung

Bara

t1.

513.

634

3,5

25.5

24.8

70.6

5023

.349

.034

.827

48.8

73.9

05.4

7624

.436

.952

.738

24.4

36.9

52.7

38Ko

ta B

ogor

949.

066

2,2

25.5

24.8

70.6

5014

.640

.114

.510

40.1

64.9

85.1

6020

.082

.492

.580

20.0

82.4

92.5

80Ko

ta S

ukab

umi

299.

247

0,7

25.5

24.8

70.6

504.

616.

128.

222

30.1

40.9

98.8

7115

.070

.499

.436

15.0

70.4

99.4

36Ko

ta B

andu

ng2.

393.

633

5,6

25.5

24.8

70.6

5036

.923

.734

.720

62.4

48.6

05.3

7031

.224

.302

.685

31.2

24.3

02.6

85Ko

ta C

ireb

on29

5.76

40,

725

.524

.870

.650

4.56

2.40

0.11

630

.087

.270

.765

15.0

43.6

35.3

8315

.043

.635

.383

Kota

Bek

asi

2.33

6.48

95,

425

.524

.870

.650

36.0

42.2

42.0

7061

.567

.112

.720

30.7

83.5

56.3

6030

.783

.556

.360

Kota

Dep

ok1.

736.

565

4,0

25.5

24.8

70.6

5026

.787

.926

.714

52.3

12.7

97.3

6426

.156

.398

.682

26.1

56.3

98.6

82Ko

ta C

imah

i54

1.13

91,

325

.524

.870

.650

8.34

7.50

8.94

733

.872

.379

.596

16.9

36.1

89.7

9816

.936

.189

.798

Kota

Tas

ikm

alay

a63

4.42

41,

525

.524

.870

.650

9.78

6.50

5.90

035

.311

.376

.549

17.6

55.6

88.2

7517

.655

.688

.275

Kota

Ban

jar

175.

165

0,4

25.5

24.8

70.6

502.

702.

062.

510

28.2

26.9

33.1

6014

.113

.466

.580

14.1

13.4

66.5

80TO

TAL

43.0

21.8

2610

066

3.64

6.63

6.89

166

3.64

6.63

6.89

11.

327.

293.

273.

782

663.

646.

636.

891

663.

646.

636.

891

Page 123: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI JA

WA

TEN

GA

H

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Jaw

a Te

ngah

32.3

80.6

87(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

998.

996.

836.

060

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Cila

cap

1.64

1.03

15,

114

.271

.383

.372

25.3

14.2

37.1

0839

.585

.620

.480

19.7

92.8

10.2

4019

.792

.810

.240

Bany

umas

1.55

3.90

24,

814

.271

.383

.372

23.9

70.2

01.4

5938

.241

.584

.831

19.1

20.7

92.4

1619

.120

.792

.416

Purb

alin

gga

849.

323

2,6

14.2

71.3

83.3

7213

.101

.497

.658

27.3

72.8

81.0

3013

.686

.440

.515

13.6

86.4

40.5

15Ba

njar

nega

ra86

9.28

42,

714

.271

.383

.372

13.4

09.4

12.3

0927

.680

.795

.681

13.8

40.3

97.8

4013

.840

.397

.840

Kebu

men

1.15

8.82

83,

614

.271

.383

.372

17.8

75.8

63.8

6832

.147

.247

.240

16.0

73.6

23.6

2016

.073

.623

.620

Purw

orej

o69

4.40

42,

114

.271

.383

.372

10.7

11.7

46.1

5524

.983

.129

.527

12.4

91.5

64.7

6412

.491

.564

.764

Won

osob

o75

4.69

82,

314

.271

.383

.372

11.6

41.8

30.1

1625

.913

.213

.488

12.9

56.6

06.7

4412

.956

.606

.744

Mag

elan

g1.

181.

916

3,7

14.2

71.3

83.3

7218

.232

.015

.036

32.5

03.3

98.4

0816

.251

.699

.204

16.2

51.6

99.2

04Bo

yola

li93

1.53

72,

914

.271

.383

.372

14.3

69.7

15.4

3728

.641

.098

.809

14.3

20.5

49.4

0514

.320

.549

.405

Klat

en1.

129.

862

3,5

14.2

71.3

83.3

7217

.429

.039

.773

31.7

00.4

23.1

4515

.850

.211

.573

15.8

50.2

11.5

73Su

koha

rjo

823.

800

2,5

14.2

71.3

83.3

7212

.707

.784

.636

26.9

79.1

68.0

0913

.489

.584

.004

13.4

89.5

84.0

04W

onog

iri

928.

687

2,9

14.2

71.3

83.3

7214

.325

.751

.870

28.5

97.1

35.2

4214

.298

.567

.621

14.2

98.5

67.6

21Ka

rang

anya

r81

3.15

92,

514

.271

.383

.372

12.5

43.6

38.5

6226

.815

.021

.934

13.4

07.5

10.9

6713

.407

.510

.967

Srag

en85

6.48

32,

614

.271

.383

.372

13.2

11.9

46.4

7827

.483

.329

.850

13.7

41.6

64.9

2513

.741

.664

.925

Gro

bong

an1.

308.

592

4,0

14.2

71.3

83.3

7220

.186

.095

.306

34.4

57.4

78.6

7817

.228

.739

.339

17.2

28.7

39.3

39Bl

ora

829.

604

2,6

14.2

71.3

83.3

7212

.797

.316

.054

27.0

68.6

99.4

2613

.534

.349

.713

13.5

34.3

49.7

13Re

mba

ng59

1.61

71,

814

.271

.383

.372

9.12

6.17

3.12

823

.397

.556

.501

11.6

98.7

78.2

5011

.698

.778

.250

Pati

1.19

0.82

13,

714

.271

.383

.372

18.3

69.3

81.8

9932

.640

.765

.271

16.3

20.3

82.6

3616

.320

.382

.636

Kudu

s77

7.95

42,

414

.271

.383

.372

12.0

00.5

72.8

2026

.271

.956

.192

13.1

35.9

78.0

9613

.135

.978

.096

Jepa

ra1.

097.

158

3,4

14.2

71.3

83.3

7216

.924

.553

.989

31.1

95.9

37.3

6115

.597

.968

.681

15.5

97.9

68.6

81D

emak

1.05

8.93

83,

314

.271

.383

.372

16.3

34.9

79.4

2130

.606

.362

.794

15.3

03.1

81.3

9715

.303

.181

.397

Sem

aran

g93

1.04

12,

914

.271

.383

.372

14.3

62.0

64.2

3428

.633

.447

.606

14.3

16.7

23.8

0314

.316

.723

.803

Tem

angg

ung

708.

109

2,2

14.2

71.3

83.3

7210

.923

.156

.920

25.1

94.5

40.2

9312

.597

.270

.146

12.5

97.2

70.1

46Ke

ndal

900.

611

2,8

14.2

71.3

83.3

7213

.892

.656

.748

28.1

64.0

40.1

2014

.082

.020

.060

14.0

82.0

20.0

60Ba

tang

706.

015

2,2

14.2

71.3

83.3

7210

.890

.855

.268

25.1

62.2

38.6

4112

.581

.119

.320

12.5

81.1

19.3

20Pe

kalo

ngan

838.

254

2,6

14.2

71.3

83.3

7212

.930

.749

.335

27.2

02.1

32.7

0813

.601

.066

.354

13.6

01.0

66.3

54Pe

mal

ang

1.26

2.01

33,

914

.271

.383

.372

19.4

67.5

76.3

6833

.738

.959

.741

16.8

69.4

79.8

7016

.869

.479

.870

Tega

l1.

392.

260

4,3

14.2

71.3

83.3

7221

.476

.742

.216

35.7

48.1

25.5

8917

.874

.062

.794

17.8

74.0

62.7

94Br

ebes

1.73

2.71

95,

414

.271

.383

.372

26.7

28.5

99.0

3840

.999

.982

.410

20.4

99.9

91.2

0520

.499

.991

.205

Kota

Mag

elan

g11

8.31

60,

414

.271

.383

.372

1.82

5.12

0.47

516

.096

.503

.847

8.04

8.25

1.92

38.

048.

251.

923

Kota

Sur

akar

ta50

0.64

21,

514

.271

.383

.372

7.72

2.80

9.80

321

.994

.193

.176

10.9

97.0

96.5

8810

.997

.096

.588

Kota

Sal

atig

a17

1.06

70,

514

.271

.383

.372

2.63

8.84

7.52

916

.910

.230

.901

8.45

5.11

5.45

18.

455.

115.

451

Kota

Sem

aran

g1.

553.

778

4,8

14.2

71.3

83.3

7223

.968

.288

.658

38.2

39.6

72.0

3119

.119

.836

.015

19.1

19.8

36.0

15Ko

ta P

ekal

onga

n28

2.13

70,

914

.271

.383

.372

4.35

2.19

2.56

418

.623

.575

.936

9.31

1.78

7.96

89.

311.

787.

968

Kota

Teg

al24

2.12

70,

714

.271

.383

.372

3.73

5.00

5.79

118

.006

.389

.163

9.00

3.19

4.58

29.

003.

194.

582

TOTA

L32

.380

.687

100

049

9.49

8.41

8.03

049

9.49

8.41

8.03

099

8.99

6.83

6.06

049

9.49

8.41

8.03

049

9.49

8.41

8.03

0

Page 124: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI D

I. YO

GYA

KART

A

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. DI.

Yogy

akar

ta3.

452.

390

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)10

6.51

1.84

4.13

9(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Ku

lon

Prog

o38

8.75

511

,310

.651

.184

.414

5.99

6.86

1.87

916

.648

.046

.293

8.32

4.02

3.14

78.

324.

023.

147

Bant

ul91

0.57

226

,410

.651

.184

.414

14.0

46.3

13.2

7024

.697

.497

.684

12.3

48.7

48.8

4212

.348

.748

.842

Gun

ung

Kidu

l67

4.40

819

,510

.651

.184

.414

10.4

03.2

91.6

0121

.054

.476

.015

10.5

27.2

38.0

0810

.527

.238

.008

Slem

an1.

090.

567

31,6

10.6

51.1

84.4

1416

.822

.882

.456

27.4

74.0

66.8

7013

.737

.033

.435

13.7

37.0

33.4

35Ko

ta Y

ogya

kart

a38

8.08

811

,210

.651

.184

.414

5.98

6.57

2.86

216

.637

.757

.276

8.31

8.87

8.63

88.

318.

878.

638

TOTA

L3.

452.

390

100

53.2

55.9

22.0

7053

.255

.922

.070

106.

511.

844.

139

53.2

55.9

22.0

7053

.255

.922

.070

Page 125: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI JA

WA

TIM

UR

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Jaw

a Ti

mur

37.4

76.0

11(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

1.15

6.19

5.86

5.05

9(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Pa

cita

n54

0.51

61,

415

.213

.103

.488

8.33

7.89

8.66

523

.551

.002

.153

11.7

75.5

01.0

7611

.775

.501

.076

Pono

rogo

854.

878

2,3

15.2

13.1

03.4

8813

.187

.188

.049

28.4

00.2

91.5

3614

.200

.145

.768

14.2

00.1

45.7

68Tr

engg

alek

674.

521

1,8

15.2

13.1

03.4

8810

.405

.034

.718

25.6

18.1

38.2

0612

.809

.069

.103

12.8

09.0

69.1

03Tu

lung

agun

g98

9.82

12,

615

.213

.103

.488

15.2

68.7

93.5

1430

.481

.897

.001

15.2

40.9

48.5

0115

.240

.948

.501

Blita

r1.

116.

010

3,0

15.2

13.1

03.4

8817

.215

.361

.413

32.4

28.4

64.9

0116

.214

.232

.450

16.2

14.2

32.4

50Ke

diri

1.49

8.80

34,

015

.213

.103

.488

23.1

20.2

54.5

9638

.333

.358

.084

19.1

66.6

79.0

4219

.166

.679

.042

Mal

ang

2.44

3.60

96,

515

.213

.103

.488

37.6

94.6

55.1

4452

.907

.758

.631

26.4

53.8

79.3

1626

.453

.879

.316

Lum

ajan

g1.

006.

563

2,7

15.2

13.1

03.4

8815

.527

.052

.473

30.7

40.1

55.9

6015

.370

.077

.980

15.3

70.0

77.9

80Je

mbe

r2.

346.

498

6,3

15.2

13.1

03.4

8836

.196

.639

.031

51.4

09.7

42.5

1925

.704

.871

.259

25.7

04.8

71.2

59Ba

nyuw

angi

1.55

4.99

74,

115

.213

.103

.488

23.9

87.0

92.7

2439

.200

.196

.212

19.6

00.0

98.1

0619

.600

.098

.106

Bond

owos

o73

6.53

02,

015

.213

.103

.488

11.3

61.5

73.9

4826

.574

.677

.435

13.2

87.3

38.7

1813

.287

.338

.718

Situ

bund

o64

7.50

01,

715

.213

.103

.488

9.98

8.21

3.82

925

.201

.317

.316

12.6

00.6

58.6

5812

.600

.658

.658

Prob

olin

ggo

1.09

5.37

02,

915

.213

.103

.488

16.8

96.9

72.6

3632

.110

.076

.123

16.0

55.0

38.0

6216

.055

.038

.062

Pasu

ruan

1.51

0.26

14,

015

.213

.103

.488

23.2

97.0

03.5

6038

.510

.107

.048

19.2

55.0

53.5

2419

.255

.053

.524

Sido

arjo

1.94

5.25

25,

215

.213

.103

.488

30.0

07.0

93.3

2345

.220

.196

.811

22.6

10.0

98.4

0522

.610

.098

.405

Moj

oker

to1.

023.

526

2,7

15.2

13.1

03.4

8815

.788

.720

.536

31.0

01.8

24.0

2415

.500

.912

.012

15.5

00.9

12.0

12Jo

mba

ng1.

201.

557

3,2

15.2

13.1

03.4

8818

.534

.993

.426

33.7

48.0

96.9

1416

.874

.048

.457

16.8

74.0

48.4

57N

ganj

uk1.

016.

393

2,7

15.2

13.1

03.4

8815

.678

.688

.213

30.8

91.7

91.7

0115

.445

.895

.850

15.4

45.8

95.8

50M

adiu

n66

1.88

61,

815

.213

.103

.488

10.2

10.1

29.5

7225

.423

.233

.060

12.7

11.6

16.5

3012

.711

.616

.530

Mag

etan

620.

146

1,7

15.2

13.1

03.4

889.

566.

256.

144

24.7

79.3

59.6

3112

.389

.679

.816

12.3

89.6

79.8

16N

gaw

i81

7.07

62,

215

.213

.103

.488

12.6

04.0

61.4

7127

.817

.164

.958

13.9

08.5

82.4

7913

.908

.582

.479

Bojo

nego

ro1.

209.

008

3,2

15.2

13.1

03.4

8818

.649

.931

.158

33.8

63.0

34.6

4516

.931

.517

.323

16.9

31.5

17.3

23Tu

ban

1.11

7.53

93,

015

.213

.103

.488

17.2

38.9

47.4

8132

.452

.050

.968

16.2

26.0

25.4

8416

.226

.025

.484

Lam

onga

n1.

179.

770

3,1

15.2

13.1

03.4

8818

.198

.911

.241

33.4

12.0

14.7

2916

.706

.007

.364

16.7

06.0

07.3

64G

resi

k1.

177.

201

3,1

15.2

13.1

03.4

8818

.159

.282

.328

33.3

72.3

85.8

1516

.686

.192

.908

16.6

86.1

92.9

08Ba

ngka

lan

907.

255

2,4

15.2

13.1

03.4

8813

.995

.145

.849

29.2

08.2

49.3

3614

.604

.124

.668

14.6

04.1

24.6

68Sa

mpa

ng87

6.95

02,

315

.213

.103

.488

13.5

27.6

66.5

9028

.740

.770

.078

14.3

70.3

85.0

3914

.370

.385

.039

Pam

ekas

an79

5.52

62,

115

.213

.103

.488

12.2

71.6

35.2

0327

.484

.738

.691

13.7

42.3

69.3

4613

.742

.369

.346

Sum

enep

1.04

1.91

52,

815

.213

.103

.488

16.0

72.3

85.8

0931

.285

.489

.297

15.6

42.7

44.6

4815

.642

.744

.648

Kota

Ked

iri

267.

435

0,7

15.2

13.1

03.4

884.

125.

402.

263

19.3

38.5

05.7

519.

669.

252.

875

9.66

9.25

2.87

5Ko

ta B

litar

132.

018

0,4

15.2

13.1

03.4

882.

036.

484.

963

17.2

49.5

88.4

508.

624.

794.

225

8.62

4.79

4.22

5Ko

ta M

alan

g81

9.70

82,

215

.213

.103

.488

12.6

44.6

62.2

1027

.857

.765

.698

13.9

28.8

82.8

4913

.928

.882

.849

Kota

Pro

bolin

ggo

216.

967

0,6

15.2

13.1

03.4

883.

346.

892.

339

18.5

59.9

95.8

279.

279.

997.

914

9.27

9.99

7.91

4Ko

ta P

asur

uan

186.

322

0,5

15.2

13.1

03.4

882.

874.

168.

304

18.0

87.2

71.7

929.

043.

635.

896

9.04

3.63

5.89

6Ko

ta M

ojok

erto

120.

132

0,3

15.2

13.1

03.4

881.

853.

133.

751

17.0

66.2

37.2

388.

533.

118.

619

8.53

3.11

8.61

9M

ota

Mad

iun

170.

851

0,5

15.2

13.1

03.4

882.

635.

515.

553

17.8

48.6

19.0

418.

924.

309.

521

8.92

4.30

9.52

1Ko

ta S

urab

aya

2.76

5.90

87,

415

.213

.103

.488

42.6

66.3

79.2

0457

.879

.482

.691

28.9

39.7

41.3

4628

.939

.741

.346

Kota

Bat

u 18

9.79

30,

515

.213

.103

.488

2.92

7.71

1.30

118

.140

.814

.788

9.07

0.40

7.39

49.

070.

407.

394

TOTA

L37

.476

.011

100

057

8.09

7.93

2.53

057

8.09

7.93

2.53

01.

156.

195.

865.

059

578.

097.

932.

530

578.

097.

932.

530

Page 126: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI B

AN

TEN

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Ban

ten

10.6

64.0

30(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

328.

385.

629.

772

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Pand

egla

ng1.

145.

792

10,7

20.5

24.1

01.8

6117

.641

.624

.578

38.1

65.7

26.4

3919

.082

.863

.220

19.0

82.8

63.2

20Le

bak

1.20

3.68

011

,320

.524

.101

.861

18.5

32.9

19.3

0239

.057

.021

.163

19.5

28.5

10.5

8119

.528

.510

.581

Tang

eran

g2.

838.

592

26,6

20.5

24.1

01.8

6143

.705

.466

.957

64.2

29.5

68.8

1832

.114

.784

.409

32.1

14.7

84.4

09Se

rang

1.40

3.25

713

,220

.524

.101

.861

21.6

05.7

82.8

8342

.129

.884

.744

21.0

64.9

42.3

7221

.064

.942

.372

Kota

Tan

gera

ng1.

797.

715

16,9

20.5

24.1

01.8

6127

.679

.206

.286

48.2

03.3

08.1

4724

.101

.654

.074

24.1

01.6

54.0

74Ko

ta C

ilego

n37

4.46

43,

520

.524

.101

.861

5.76

5.57

8.13

826

.289

.679

.999

13.1

44.8

39.9

9913

.144

.839

.999

Kota

Ser

ang

576.

961

5,4

20.5

24.1

01.8

618.

883.

400.

616

29.4

07.5

02.4

7714

.703

.751

.238

14.7

03.7

51.2

38Ko

ta T

ange

rang

Sel

atan

1.30

3.56

912

,220

.524

.101

.861

20.0

70.8

98.4

7940

.595

.000

.340

20.2

97.5

00.1

7020

.297

.500

.170

TOTA

L10

.644

.030

100

016

4.19

2.81

4.88

616

3.88

4.87

7.24

032

8.07

7.69

2.12

616

4.03

8.84

6.06

316

4.03

8.84

6.06

3

Page 127: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI B

ALI

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Bal

i3.

891.

428

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)12

0.05

6.88

0.19

4(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Je

mbr

ana

261.

618

6,7

6.66

9.82

6.67

74.

035.

670.

310

10.7

05.4

96.9

875.

352.

748.

493

5.35

2.74

8.49

3Ta

bana

n42

0.37

010

,86.

669.

826.

677

6.48

4.54

8.95

313

.154

.375

.631

6.57

7.18

7.81

56.

577.

187.

815

Badu

ng54

3.68

114

,06.

669.

826.

677

8.38

6.72

1.36

315

.056

.548

.040

7.52

8.27

4.02

07.

528.

274.

020

Gia

nyar

470.

380

12,1

6.66

9.82

6.67

77.

255.

993.

854

13.9

25.8

20.5

326.

962.

910.

266

6.96

2.91

0.26

6Kl

ungk

ung

170.

559

4,4

6.66

9.82

6.67

72.

631.

011.

216

9.30

0.83

7.89

44.

650.

418.

947

4.65

0.41

8.94

7Ba

ngli

215.

404

5,5

6.66

9.82

6.67

73.

322.

781.

794

9.99

2.60

8.47

14.

996.

304.

236

4.99

6.30

4.23

6Ka

rang

asem

396.

892

10,2

6.66

9.82

6.67

76.

122.

381.

719

12.7

92.2

08.3

966.

396.

104.

198

6.39

6.10

4.19

8Bu

lele

ng62

4.07

916

,06.

669.

826.

677

9.62

6.92

5.86

616

.296

.752

.543

8.14

8.37

6.27

28.

148.

376.

272

Kota

Den

pasa

r78

8.44

520

,36.

669.

826.

677

12.1

62.4

05.0

2318

.832

.231

.700

9.41

6.11

5.85

09.

416.

115.

850

TOTA

L3.

891.

428

100

60.0

28.4

40.0

9760

.028

.440

.097

120.

056.

880.

194

60.0

28.4

40.0

9760

.028

.440

.097

Page 128: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI N

USA

TEN

GG

ARA

BA

RAT

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. NTB

4.49

6.85

5(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

138.

735.

287.

402

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Lom

bok

Bara

t59

9.60

913

,36.

936.

764.

370

9.24

9.45

6.22

516

.186

.220

.595

8.09

3.11

0.29

78.

093.

110.

297

Lom

bok

Teng

ah85

9.30

919

,16.

936.

764.

370

13.2

55.5

39.8

2520

.192

.304

.195

10.0

96.1

52.0

9810

.096

.152

.098

Lom

bok

Tim

ur1.

105.

671

24,6

6.93

6.76

4.37

017

.055

.873

.934

23.9

92.6

38.3

0411

.996

.319

.152

11.9

96.3

19.1

52Su

mba

wa

415.

363

9,2

6.93

6.76

4.37

06.

407.

311.

908

13.3

44.0

76.2

786.

672.

038.

139

6.67

2.03

8.13

9D

ompu

218.

984

4,9

6.93

6.76

4.37

03.

378.

006.

204

10.3

14.7

70.5

745.

157.

385.

287

5.15

7.38

5.28

7Bi

ma

438.

522

9,8

6.93

6.76

4.37

06.

764.

558.

308

13.7

01.3

22.6

786.

850.

661.

339

6.85

0.66

1.33

9Su

mba

wa

Bara

t11

4.75

42,

66.

936.

764.

370

1.77

0.17

3.72

98.

706.

938.

099

4.35

3.46

9.05

04.

353.

469.

050

Lom

bok

Uta

ra19

9.90

44,

46.

936.

764.

370

3.08

3.68

1.69

510

.020

.446

.065

5.01

0.22

3.03

25.

010.

223.

032

Kota

Mat

aram

402.

296

8,9

6.93

6.76

4.37

06.

205.

742.

811

13.1

42.5

07.1

826.

571.

253.

591

6.57

1.25

3.59

1Ko

ta B

ima

142.

443

3,2

6.93

6.76

4.37

02.

197.

299.

062

9.13

4.06

3.43

24.

567.

031.

716

4.56

7.03

1.71

6TO

TAL

4.49

6.85

510

069

.367

.643

.701

69.3

67.6

43.7

0113

8.73

5.28

7.40

269

.367

.643

.701

69.3

67.6

43.7

01

Page 129: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI N

USA

TEN

GG

ARA

TIM

UR

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. NTT

4.67

9.31

6(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

144.

364.

505.

884

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Sum

ba B

arat

111.

023

2,4

3.43

7.25

0.14

01.

712.

620.

021

5.14

9.87

0.16

22.

574.

935.

081

2.57

4.93

5.08

1Su

mba

Tim

ur22

7.83

54,

93.

437.

250.

140

3.51

4.54

0.07

46.

951.

790.

214

3.47

5.89

5.10

73.

475.

895.

107

Kupa

ng30

3.99

86,

53.

437.

250.

140

4.68

9.41

6.25

98.

126.

666.

399

4.06

3.33

3.19

94.

063.

333.

199

Tim

or T

enga

h Se

lata

n44

0.47

09,

43.

437.

250.

140

6.79

4.60

7.79

210

.231

.857

.932

5.11

5.92

8.96

65.

115.

928.

966

Tim

or T

enga

h U

tara

229.

603

4,9

3.43

7.25

0.14

03.

541.

812.

911

6.97

9.06

3.05

13.

489.

531.

525

3.48

9.53

1.52

5Be

lu35

2.40

07,

53.

437.

250.

140

5.43

6.05

6.45

38.

873.

306.

593

4.43

6.65

3.29

64.

436.

653.

296

Alo

r19

0.25

34,

13.

437.

250.

140

2.93

4.80

7.17

56.

372.

057.

315

3.18

6.02

8.65

73.

186.

028.

657

Lem

bata

117.

638

2,5

3.43

7.25

0.14

01.

814.

661.

774

5.25

1.91

1.91

42.

625.

955.

957

2.62

5.95

5.95

7Fl

ores

Tim

ur23

2.31

25,

03.

437.

250.

140

3.58

3.60

1.43

87.

020.

851.

578

3.51

0.42

5.78

93.

510.

425.

789

Sikk

a30

0.30

16,

43.

437.

250.

140

4.63

2.38

7.02

98.

069.

637.

169

4.03

4.81

8.58

44.

034.

818.

584

Ende

260.

428

5,6

3.43

7.25

0.14

04.

017.

313.

592

7.45

4.56

3.73

23.

727.

281.

866

3.72

7.28

1.86

6N

gada

142.

254

3,0

3.43

7.25

0.14

02.

194.

383.

583

5.63

1.63

3.72

32.

815.

816.

862

2.81

5.81

6.86

2M

angg

arai

292.

037

6,2

3.43

7.25

0.14

04.

504.

908.

111

7.94

2.15

8.25

13.

971.

079.

126

3.97

1.07

9.12

6Ro

te N

dao

119.

711

2,6

3.43

7.25

0.14

01.

846.

639.

484

5.28

3.88

9.62

42.

641.

944.

812

2.64

1.94

4.81

2M

angg

arai

Bar

at22

1.43

04,

73.

437.

250.

140

3.41

5.73

7.74

26.

852.

987.

882

3.42

6.49

3.94

13.

426.

493.

941

Sum

ba T

enga

h62

.510

1,3

3.43

7.25

0.14

096

4.26

7.56

24.

401.

517.

702

2.20

0.75

8.85

12.

200.

758.

851

Sum

ba B

arat

Day

a28

3.81

86,

13.

437.

250.

140

4.37

8.12

3.35

57.

815.

373.

495

3.90

7.68

6.74

83.

907.

686.

748

Nag

ekeo

129.

956

2,8

3.43

7.25

0.14

02.

004.

676.

936

5.44

1.92

7.07

62.

720.

963.

538

2.72

0.96

3.53

8M

angg

arai

Tim

ur25

2.75

45,

43.

437.

250.

140

3.89

8.93

5.90

47.

336.

186.

044

3.66

8.09

3.02

23.

668.

093.

022

Sabu

Rai

jua

73.0

001,

63.

437.

250.

140

1.12

6.08

4.33

94.

563.

334.

479

2.28

1.66

7.24

02.

281.

667.

240

Kota

Kup

ang

335.

585

7,2

3.43

7.25

0.14

05.

176.

671.

410

8.61

3.92

1.55

04.

306.

960.

775

4.30

6.96

0.77

5TO

TAL

4.67

9.31

610

072

.182

.252

.942

72.1

82.2

52.9

4214

4.36

4.50

5.88

472

.182

.252

.942

72.1

82.2

52.9

42

Page 130: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I KA

LIM

AN

TAN

BA

RAT

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Kal

iman

tan

Bara

t4.

393.

239

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)13

5.53

8.56

5.35

1(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Sa

mba

s49

6.11

611

,34.

840.

663.

048

7.65

2.99

2.57

412

.493

.655

.622

6.24

6.82

7.81

16.

246.

827.

811

Beng

kaya

ng21

4.78

54,

94.

840.

663.

048

3.31

3.23

3.21

68.

153.

896.

264

4.07

6.94

8.13

24.

076.

948.

132

Land

ak33

0.48

47,

54.

840.

663.

048

5.09

7.98

4.33

89.

938.

647.

386

4.96

9.32

3.69

34.

969.

323.

693

Pont

iana

k23

3.79

75,

34.

840.

663.

048

3.60

6.50

8.77

08.

447.

171.

818

4.22

3.58

5.90

94.

223.

585.

909

Sang

gau

407.

989

9,3

4.84

0.66

3.04

86.

293.

561.

964

11.1

34.2

25.0

125.

567.

112.

506

5.56

7.11

2.50

6Ke

tapa

ng42

7.15

89,

74.

840.

663.

048

6.58

9.25

9.37

111

.429

.922

.419

5.71

4.96

1.21

05.

714.

961.

210

Sint

ang

363.

852

8,3

4.84

0.66

3.04

85.

612.

712.

862

10.4

53.3

75.9

105.

226.

687.

955

5.22

6.68

7.95

5Ka

puas

Hul

u22

1.95

25,

14.

840.

663.

048

3.42

3.79

0.01

78.

264.

453.

065

4.13

2.22

6.53

24.

132.

226.

532

Seka

dau

181.

377

4,1

4.84

0.66

3.04

82.

797.

887.

660

7.63

8.55

0.70

83.

819.

275.

354

3.81

9.27

5.35

4M

elaw

i17

9.58

64,

14.

840.

663.

048

2.77

0.26

0.02

97.

610.

923.

077

3.80

5.46

1.53

93.

805.

461.

539

Kayo

ng U

tara

95.6

052,

24.

840.

663.

048

1.47

4.78

4.83

96.

315.

447.

887

3.15

7.72

3.94

33.

157.

723.

943

Kubu

Ray

a50

2.24

911

,44.

840.

663.

048

7.74

7.59

9.08

512

.588

.262

.133

6.29

4.13

1.06

66.

294.

131.

066

Kota

Pon

tiana

k55

1.98

312

,64.

840.

663.

048

8.51

4.78

6.46

113

.355

.449

.510

6.67

7.72

4.75

56.

677.

724.

755

Kota

Sin

gkaw

ang

186.

306

4,2

4.84

0.66

3.04

82.

873.

921.

491

7.71

4.58

4.53

93.

857.

292.

270

3.85

7.29

2.27

0TO

TAL

4.39

3.23

910

067

.769

.282

.676

67.7

69.2

82.6

7613

5.53

8.56

5.35

167

.769

.282

.676

67.7

69.2

82.6

76

Page 131: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I KA

LIM

AN

TAN

TEN

GA

H

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Kal

iman

tan

Teng

ah2.

202.

599

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)67

.953

.759

.971

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Kota

war

ingi

n Ba

rat

235.

274

10,7

2.42

6.91

9.99

93.

629.

292.

695

6.05

6.21

2.69

43.

028.

106.

347

3.02

8.10

6.34

7Ko

taw

arin

gin

Tim

ur37

3.84

217

,02.

426.

919.

999

5.76

6.81

6.73

28.

193.

736.

731

4.09

6.86

8.36

64.

096.

868.

366

Kapu

as32

9.40

615

,02.

426.

919.

999

5.08

1.35

5.31

27.

508.

275.

311

3.75

4.13

7.65

53.

754.

137.

655

Bari

to S

elat

an12

3.99

15,

62.

426.

919.

999

1.91

2.66

1.96

34.

339.

581.

962

2.16

9.79

0.98

12.

169.

790.

981

Bari

to U

tara

120.

879

5,5

2.42

6.91

9.99

91.

864.

656.

833

4.29

1.57

6.83

22.

145.

788.

416

2.14

5.78

8.41

6Su

kam

ara

44.8

382,

02.

426.

919.

999

691.

662.

597

3.11

8.58

2.59

61.

559.

291.

298

1.55

9.29

1.29

8La

man

dau

62.7

762,

92.

426.

919.

999

968.

370.

828

3.39

5.29

0.82

71.

697.

645.

414

1.69

7.64

5.41

4Se

ruya

n13

9.44

36,

32.

426.

919.

999

2.15

1.02

1.62

34.

577.

941.

622

2.28

8.97

0.81

12.

288.

970.

811

Katin

gan

141.

350

6,4

2.42

6.91

9.99

92.

180.

438.

648

4.60

7.35

8.64

72.

303.

679.

324

2.30

3.67

9.32

4Pu

lang

Pis

au11

9.63

05,

42.

426.

919.

999

1.84

5.38

9.99

34.

272.

309.

992

2.13

6.15

4.99

62.

136.

154.

996

Gun

ung

Mas

96.8

384,

42.

426.

919.

999

1.49

3.80

4.86

63.

920.

724.

865

1.96

0.36

2.43

21.

960.

362.

432

Bari

to T

imur

97.0

804,

42.

426.

919.

999

1.49

7.53

7.91

33.

924.

457.

912

1.96

2.22

8.95

61.

962.

228.

956

Mur

ung

Raya

97.0

294,

42.

426.

919.

999

1.49

6.75

1.19

63.

923.

671.

195

1.96

1.83

5.59

81.

961.

835.

598

Kota

Pal

angk

a Ra

ya22

0.22

310

,02.

426.

919.

999

3.39

7.11

8.78

65.

824.

038.

785

2.91

2.01

9.39

32.

912.

019.

393

TOTA

L2.

202.

599

100

33.9

76.8

79.9

8633

.976

.879

.986

67.9

53.7

59.9

7133

.976

.879

.986

33.9

76.8

79.9

86

Page 132: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I KA

LIM

AN

TAN

SEL

ATA

N

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Kal

iman

tan

Sela

tan

3.62

6.11

9(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

111.

871.

666.

224

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Tana

h La

ut29

6.28

28,

24.

302.

756.

393

4.57

0.39

0.68

78.

873.

147.

080

4.43

6.57

3.54

04.

436.

573.

540

Kota

baru

290.

651

8,0

4.30

2.75

6.39

34.

483.

527.

934

8.78

6.28

4.32

84.

393.

142.

164

4.39

3.14

2.16

4Ba

njar

506.

204

14,0

4.30

2.75

6.39

37.

808.

608.

174

12.1

11.3

64.5

686.

055.

682.

284

6.05

5.68

2.28

4Ba

rito

Kua

la27

6.06

67,

64.

302.

756.

393

4.25

8.54

2.45

48.

561.

298.

847

4.28

0.64

9.42

34.

280.

649.

423

Tapi

n16

7.79

64,

64.

302.

756.

393

2.58

8.38

9.69

56.

891.

146.

088

3.44

5.57

3.04

43.

445.

573.

044

Hul

u Su

ngai

Sel

atan

212.

678

5,9

4.30

2.75

6.39

33.

280.

731.

028

7.58

3.48

7.42

13.

791.

743.

711

3.79

1.74

3.71

1H

ulu

Sung

ai T

enga

h24

3.38

96,

74.

302.

756.

393

3.75

4.47

3.16

78.

057.

229.

560

4.02

8.61

4.78

04.

028.

614.

780

Hul

u Su

ngai

Uta

ra20

9.03

75,

84.

302.

756.

393

3.22

4.56

5.64

37.

527.

322.

037

3.76

3.66

1.01

83.

763.

661.

018

Taba

long

218.

954

6,0

4.30

2.75

6.39

33.

377.

543.

430

7.68

0.29

9.82

33.

840.

149.

911

3.84

0.14

9.91

1Ta

nahb

umbu

267.

913

7,4

4.30

2.75

6.39

34.

132.

775.

801

8.43

5.53

2.19

54.

217.

766.

097

4.21

7.76

6.09

7Ba

lang

an11

2.39

53,

14.

302.

756.

393

1.73

3.78

4.23

76.

036.

540.

630

3.01

8.27

0.31

53.

018.

270.

315

Kota

Ban

jarm

asin

625.

395

17,2

4.30

2.75

6.39

39.

647.

226.

235

13.9

49.9

82.6

296.

974.

991.

314

6.97

4.99

1.31

4Ko

ta B

anja

rbar

u19

9.35

95,

54.

302.

756.

393

3.07

5.27

4.62

77.

378.

031.

020

3.68

9.01

5.51

03.

689.

015.

510

TOTA

L3.

626.

119

100

55.9

35.8

33.1

1255

.935

.833

.112

111.

871.

666.

224

55.9

35.8

33.1

1255

.935

.833

.112

Page 133: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I KA

LIM

AN

TAN

TIM

UR

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Kal

iman

tan

Tim

ur3.

550.

586

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)10

9.54

1.35

0.37

8(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Pa

sir

231.

593

6,5

3.91

2.19

1.08

53.

572.

510.

278

7.48

4.70

1.36

33.

742.

350.

682

3.74

2.35

0.68

2Ku

tai B

arat

165.

934

4,7

3.91

2.19

1.08

52.

559.

666.

832

6.47

1.85

7.91

63.

235.

928.

958

3.23

5.92

8.95

8Ku

tai K

arta

nega

ra62

6.28

617

,63.

912.

191.

085

9.66

0.97

0.63

513

.573

.161

.719

6.78

6.58

0.86

06.

786.

580.

860

Kuta

i Tim

ur25

3.90

47,

23.

912.

191.

085

3.91

6.67

5.58

97.

828.

866.

674

3.91

4.43

3.33

73.

914.

433.

337

Bera

u17

9.44

45,

13.

912.

191.

085

2.76

8.06

9.56

36.

680.

260.

648

3.34

0.13

0.32

43.

340.

130.

324

Mal

inau

62.4

231,

83.

912.

191.

085

962.

925.

516

4.87

5.11

6.60

12.

437.

558.

301

2.43

7.55

8.30

1Bu

lung

an11

3.04

53,

23.

912.

191.

085

1.74

3.81

1.01

55.

656.

002.

100

2.82

8.00

1.05

02.

828.

001.

050

Nun

ukan

140.

842

4,0

3.91

2.19

1.08

52.

172.

602.

335

6.08

4.79

3.42

03.

042.

396.

710

3.04

2.39

6.71

0Pe

naja

m P

u14

2.69

34,

03.

912.

191.

085

2.20

1.15

5.51

56.

113.

346.

600

3.05

6.67

3.30

03.

056.

673.

300

Tana

Tid

ung

15.1

470,

43.

912.

191.

085

233.

654.

787

4.14

5.84

5.87

22.

072.

922.

936

2.07

2.92

2.93

6Ko

ta B

alik

papa

n55

9.19

615

,73.

912.

191.

085

8.62

6.05

2.85

012

.538

.243

.935

6.26

9.12

1.96

76.

269.

121.

967

Kota

Sam

arin

da72

6.22

320

,53.

912.

191.

085

11.2

02.5

80.0

9515

.114

.771

.180

7.55

7.38

5.59

07.

557.

385.

590

Kota

Tar

akan

193.

069

5,4

3.91

2.19

1.08

52.

978.

246.

264

6.89

0.43

7.34

93.

445.

218.

674

3.44

5.21

8.67

4Ko

ta B

onta

ng14

0.78

74,

03.

912.

191.

085

2.17

1.75

3.91

66.

083.

945.

000

3.04

1.97

2.50

03.

041.

972.

500

TOTA

L3.

550.

586

100

54.7

70.6

75.1

8954

.770

.675

.189

109.

541.

350.

378

54.7

70.6

75.1

8954

.770

.675

.189

Page 134: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I SU

LAW

ESI U

TARA

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Sul

awes

i Uta

ra2.

265.

937

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)69

.907

.840

.242

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Bola

ang

Mon

gond

ow21

3.22

39,

42.

330.

261.

341

3.28

9.13

8.09

65.

619.

399.

437

2.80

9.69

9.71

92.

809.

699.

719

Min

ahas

a30

9.87

613

,72.

330.

261.

341

4.78

0.08

9.18

77.

110.

350.

528

3.55

5.17

5.26

43.

555.

175.

264

Kepu

laua

n Sa

ngih

e12

6.13

35,

62.

330.

261.

341

1.94

5.70

4.05

44.

275.

965.

395

2.13

7.98

2.69

82.

137.

982.

698

Kepu

laua

n Ta

laud

83.4

413,

72.

330.

261.

341

1.28

7.14

5.25

13.

617.

406.

592

1.80

8.70

3.29

61.

808.

703.

296

Min

ahas

a Se

lata

n19

5.08

78,

62.

330.

261.

341

3.00

9.37

5.55

45.

339.

636.

895

2.66

9.81

8.44

82.

669.

818.

448

Min

ahas

a U

tara

188.

467

8,3

2.33

0.26

1.34

12.

907.

256.

673

5.23

7.51

8.01

42.

618.

759.

007

2.61

8.75

9.00

7Bo

laan

g M

ongo

ndow

Uta

ra70

.629

3,1

2.33

0.26

1.34

11.

089.

509.

737

3.41

9.77

1.07

81.

709.

885.

539

1.70

9.88

5.53

9Ke

pula

uan

Siau

Tag

ulan

dang

Bia

ro63

.543

2,8

2.33

0.26

1.34

198

0.20

2.42

73.

310.

463.

768

1.65

5.23

1.88

41.

655.

231.

884

Min

ahas

a Te

ngga

ra10

0.30

54,

42.

330.

261.

341

1.54

7.28

6.15

93.

877.

547.

501

1.93

8.77

3.75

01.

938.

773.

750

Bola

ang

Mon

gond

ow S

elat

an56

.546

2,5

2.33

0.26

1.34

187

2.26

8.01

43.

202.

529.

356

1.60

1.26

4.67

81.

601.

264.

678

Bola

ang

Mon

gond

ow T

imur

63.5

932,

82.

330.

261.

341

980.

973.

717

3.31

1.23

5.05

91.

655.

617.

529

1.65

5.61

7.52

9Ko

ta M

anad

o40

8.35

418

,02.

330.

261.

341

6.29

9.19

2.38

68.

629.

453.

727

4.31

4.72

6.86

44.

314.

726.

864

Kota

Bitu

ng18

7.93

28,

32.

330.

261.

341

2.89

9.00

3.86

35.

229.

265.

204

2.61

4.63

2.60

22.

614.

632.

602

Kota

Tom

ohon

91.5

924,

02.

330.

261.

341

1.41

2.88

1.05

23.

743.

142.

393

1.87

1.57

1.19

71.

871.

571.

197

Kota

Kot

amob

agu

107.

216

4,7

2.33

0.26

1.34

11.

653.

893.

952

3.98

4.15

5.29

31.

992.

077.

647

1.99

2.07

7.64

7TO

TAL

2.26

5.93

710

034

.953

.920

.121

34.9

53.9

20.1

2169

.907

.840

.242

34.9

53.9

20.1

2134

.953

.920

.121

Page 135: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI S

ULA

WES

I TEN

GA

H

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Sul

awes

i Ten

gah

2.63

3.42

0(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

81.2

45.2

88(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)Ba

ngga

i Kep

ulau

an17

1.68

56,

53.

692.

968

2.64

8.38

16.

341.

348

3.17

0.67

43.

170.

674

Bang

gai

323.

872

12,3

3.69

2.96

84.

995.

989

8.68

8.95

64.

344.

478

4.34

4.47

8M

orow

ali

206.

189

7,8

3.69

2.96

83.

180.

633

6.87

3.60

13.

436.

800

3.43

6.80

0Po

so20

9.25

27,

93.

692.

968

3.22

7.88

26.

920.

850

3.46

0.42

53.

460.

425

Don

ggal

a27

7.23

610

,53.

692.

968

4.27

6.59

17.

969.

558

3.98

4.77

93.

984.

779

Toli-

Toli

211.

283

8,0

3.69

2.96

83.

259.

212

6.95

2.18

03.

476.

090

3.47

6.09

0Bu

ol13

2.38

15,

03.

692.

968

2.04

2.08

55.

735.

052

2.86

7.52

62.

867.

526

Pari

gi M

outo

ng41

3.64

515

,73.

692.

968

6.38

0.81

010

.073

.778

5.03

6.88

95.

036.

889

Tojo

una-

Una

137.

880

5,2

3.69

2.96

82.

126.

911

5.81

9.87

92.

909.

939

2.90

9.93

9Si

gi21

4.70

08,

23.

692.

968

3.31

1.92

27.

004.

890

3.50

2.44

53.

502.

445

Kota

Pal

u33

5.29

712

,73.

692.

968

5.17

2.22

98.

865.

196

4.43

2.59

84.

432.

598

TOTA

L2.

633.

420

100

40.6

22.6

4440

.622

.644

81.2

45.2

8840

.622

.644

40.6

22.6

44

Page 136: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI S

ULA

WES

I SEL

ATA

N

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i)A

SAS

PEM

ERA

TAA

NA

SAS

POTE

NSI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Sul

awes

i Sel

atan

8.03

2.55

1(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

247.

817.

257.

073

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Sela

yar

121.

905

1,5

5.16

2.85

9.52

21.

880.

483.

717

7.04

3.34

3.23

93.

521.

671.

620

3.52

1.67

1.62

0Bu

luku

mba

394.

757

4,9

5.16

2.85

9.52

26.

089.

447.

608

11.2

52.3

07.1

315.

626.

153.

565

5.62

6.15

3.56

5Ba

ntae

ng17

6.98

42,

25.

162.

859.

522

2.73

0.12

2.06

47.

892.

981.

586

3.94

6.49

0.79

33.

946.

490.

793

Jene

pont

o34

2.22

24,

35.

162.

859.

522

5.27

9.05

2.53

010

.441

.912

.052

5.22

0.95

6.02

65.

220.

956.

026

Taka

lar

269.

171

3,4

5.16

2.85

9.52

24.

152.

181.

474

9.31

5.04

0.99

64.

657.

520.

498

4.65

7.52

0.49

8G

owa

652.

329

8,1

5.16

2.85

9.52

210

.062

.705

.079

15.2

25.5

64.6

017.

612.

782.

301

7.61

2.78

2.30

1Si

njai

228.

936

2,9

5.16

2.85

9.52

23.

531.

523.

894

8.69

4.38

3.41

64.

347.

191.

708

4.34

7.19

1.70

8M

aros

318.

238

4,0

5.16

2.85

9.52

24.

909.

079.

834

10.0

71.9

39.3

565.

035.

969.

678

5.03

5.96

9.67

8Pa

ngke

p30

5.75

83,

85.

162.

859.

522

4.71

6.56

5.68

99.

879.

425.

212

4.93

9.71

2.60

64.

939.

712.

606

Barr

u16

5.90

02,

15.

162.

859.

522

2.55

9.14

2.35

47.

722.

001.

876

3.86

1.00

0.93

83.

861.

000.

938

Bone

717.

268

8,9

5.16

2.85

9.52

211

.064

.441

.940

16.2

27.3

01.4

638.

113.

650.

731

8.11

3.65

0.73

1So

ppen

g22

3.75

72,

85.

162.

859.

522

3.45

1.63

3.60

98.

614.

493.

131

4.30

7.24

6.56

64.

307.

246.

566

Waj

o38

4.69

44,

85.

162.

859.

522

5.93

4.21

7.65

311

.097

.077

.176

5.54

8.53

8.58

85.

548.

538.

588

Sidr

ap27

1.80

13,

45.

162.

859.

522

4.19

2.75

1.36

29.

355.

610.

884

4.67

7.80

5.44

24.

677.

805.

442

Pinr

ang

351.

161

4,4

5.16

2.85

9.52

25.

416.

943.

871

10.5

79.8

03.3

935.

289.

901.

697

5.28

9.90

1.69

7En

reka

ng19

0.17

52,

45.

162.

859.

522

2.93

3.60

3.96

18.

096.

463.

484

4.04

8.23

1.74

24.

048.

231.

742

Luw

u33

2.86

34,

15.

162.

859.

522

5.13

4.68

2.34

710

.297

.541

.869

5.14

8.77

0.93

55.

148.

770.

935

Tana

Tor

aja

221.

795

2,8

5.16

2.85

9.52

23.

421.

368.

164

8.58

4.22

7.68

64.

292.

113.

843

4.29

2.11

3.84

3Lu

wu

Uta

ra28

7.60

63,

65.

162.

859.

522

4.43

6.55

6.33

49.

599.

415.

857

4.79

9.70

7.92

84.

799.

707.

928

Luw

u Ti

mur

242.

882

3,0

5.16

2.85

9.52

23.

746.

652.

280

8.90

9.51

1.80

24.

454.

755.

901

4.45

4.75

5.90

1To

raja

Uta

ra21

5.40

02,

75.

162.

859.

522

3.32

2.72

0.09

18.

485.

579.

613

4.24

2.78

9.80

64.

242.

789.

806

Kota

Mak

assa

r1.

339.

374

16,7

5.16

2.85

9.52

220

.660

.932

.677

25.8

23.7

92.2

0012

.911

.896

.100

12.9

11.8

96.1

00Ko

ta P

are-

Pare

129.

542

1,6

5.16

2.85

9.52

21.

998.

290.

650

7.16

1.15

0.17

23.

580.

575.

086

3.58

0.57

5.08

6Ko

ta P

alop

o14

8.03

31,

85.

162.

859.

522

2.28

3.52

9.35

67.

446.

388.

878

3.72

3.19

4.43

93.

723.

194.

439

TOTA

L8.

032.

551

100

123.

908.

628.

537

123.

908.

628.

537

247.

817.

257.

073

123.

908.

628.

537

123.

908.

628.

537

Page 137: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I SU

LAW

ESI T

ENG

GA

RA

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Sul

awes

i Ten

ggar

a2.

230.

569

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)68

.816

.679

.943

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Buto

n25

5.47

411

,52.

867.

361.

664

3.94

0.89

4.11

56.

808.

255.

780

3.40

4.12

7.89

03.

404.

127.

890

Mun

a26

8.14

012

,02.

867.

361.

664

4.13

6.27

7.46

17.

003.

639.

125

3.50

1.81

9.56

33.

501.

819.

563

Kona

we

241.

428

10,8

2.86

7.36

1.66

43.

724.

223.

148

6.59

1.58

4.81

23.

295.

792.

406

3.29

5.79

2.40

6Ko

laka

314.

812

14,1

2.86

7.36

1.66

44.

856.

230.

999

7.72

3.59

2.66

33.

861.

796.

332

3.86

1.79

6.33

2Ko

naw

e Se

lata

n26

4.19

711

,82.

867.

361.

664

4.07

5.45

3.48

16.

942.

815.

145

3.47

1.40

7.57

33.

471.

407.

573

Bom

bana

139.

271

6,2

2.86

7.36

1.66

42.

148.

368.

383

5.01

5.73

0.04

82.

507.

865.

024

2.50

7.86

5.02

4W

akat

obi

92.9

224,

22.

867.

361.

664

1.43

3.39

7.38

34.

300.

759.

047

2.15

0.37

9.52

42.

150.

379.

524

Kola

ka U

tara

121.

476

5,4

2.86

7.36

1.66

41.

873.

866.

043

4.74

1.22

7.70

82.

370.

613.

854

2.37

0.61

3.85

4Bu

ton

Uta

ra54

.816

2,5

2.86

7.36

1.66

484

5.58

1.35

83.

712.

943.

022

1.85

6.47

1.51

11.

856.

471.

511

Kona

we

Uta

ra51

.447

2,3

2.86

7.36

1.66

479

3.61

1.79

43.

660.

973.

459

1.83

0.48

6.72

91.

830.

486.

729

Kota

Ken

dari

289.

468

13,0

2.86

7.36

1.66

44.

465.

279.

198

7.33

2.64

0.86

23.

666.

320.

431

3.66

6.32

0.43

1Ko

ta B

au-B

au13

7.11

86,

12.

867.

361.

664

2.11

5.15

6.60

84.

982.

518.

272

2.49

1.25

9.13

62.

491.

259.

136

TOTA

L2.

230.

569

100

34.4

08.3

39.9

7234

.408

.339

.972

68.8

16.6

79.9

4334

.408

.339

.972

34.4

08.3

39.9

72

Page 138: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I GO

RON

TALO

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Gor

onta

lo1.

038.

585

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)32

.042

.035

.704

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Boal

emo

129.

177

12,4

2.67

0.16

9.64

21.

992.

660.

228

4.66

2.82

9.87

02.

331.

414.

935

2.33

1.41

4.93

5G

oron

talo

354.

857

34,2

2.67

0.16

9.64

25.

473.

957.

675

8.14

4.12

7.31

74.

072.

063.

659

4.07

2.06

3.65

9Po

huw

ato

128.

771

12,4

2.67

0.16

9.64

21.

986.

397.

348

4.65

6.56

6.99

02.

328.

283.

495

2.32

8.28

3.49

5Bo

ne B

olan

go14

1.72

113

,62.

670.

169.

642

2.18

6.16

1.62

54.

856.

331.

267

2.42

8.16

5.63

32.

428.

165.

633

Gor

onta

lo U

tara

104.

068

10,0

2.67

0.16

9.64

21.

605.

333.

493

4.27

5.50

3.13

52.

137.

751.

567

2.13

7.75

1.56

7Ko

ta G

oron

talo

179.

991

17,3

2.67

0.16

9.64

22.

776.

507.

483

5.44

6.67

7.12

52.

723.

338.

562

2.72

3.33

8.56

2TO

TAL

1.03

8.58

510

016

.021

.017

.852

16.0

21.0

17.8

5232

.042

.035

.704

16.0

21.0

17.8

5216

.021

.017

.852

Page 139: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI S

ULA

WES

I BA

RAT

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Sul

awes

i Bar

at1.

158.

336

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)35

.736

.548

.736

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Maj

ene

150.

939

13,0

3.57

3.65

4.87

42.

328.

356.

768

5.90

2.01

1.64

12.

951.

005.

821

2.95

1.00

5.82

1Po

lew

ali M

anda

r39

6.25

334

,23.

573.

654.

874

6.11

2.52

4.62

49.

686.

179.

498

4.84

3.08

9.74

94.

843.

089.

749

Mam

asa

139.

962

12,1

3.57

3.65

4.87

42.

159.

027.

620

5.73

2.68

2.49

32.

866.

341.

247

2.86

6.34

1.24

7M

amuj

u33

6.87

929

,13.

573.

654.

874

5.19

6.63

2.41

18.

770.

287.

285

4.38

5.14

3.64

24.

385.

143.

642

Mam

uju

Uta

ra13

4.30

311

,63.

573.

654.

874

2.07

1.73

2.94

55.

645.

387.

818

2.82

2.69

3.90

92.

822.

693.

909

TOTA

L1.

158.

336

100

17.8

68.2

74.3

6817

.868

.274

.368

35.7

36.5

48.7

3617

.868

.274

.368

17.8

68.2

74.3

68

Page 140: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI M

ALU

KU

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Mal

uku

1.53

1.40

2(3

= jm

lh p

endu

duk

prov

/kab

ko)

47.2

46.2

41.3

39(5

= 5

0%*4

)/ju

mla

h ka

bko

(6 =

50%

(paj

ak r

okok

pr

ov*7

0%)

(7 =

5+6

)(8

= 5

0%*7

)(9

= 5

0%*7

)M

aluk

u Te

ngga

ra B

ar10

5.39

46,

92.

147.

556.

425

1.62

5.78

8.12

13.

773.

344.

545

1.88

6.67

2.27

31.

886.

672.

273

Mal

uku

Teng

gara

96.4

296,

32.

147.

556.

425

1.48

7.49

5.70

93.

635.

052.

133

1.81

7.52

6.06

71.

817.

526.

067

Mal

uku

Teng

ah36

1.28

723

,62.

147.

556.

425

5.57

3.14

5.65

27.

720.

702.

076

3.86

0.35

1.03

83.

860.

351.

038

Buru

108.

235

7,1

2.14

7.55

6.42

51.

669.

612.

855

3.81

7.16

9.28

01.

908.

584.

640

1.90

8.58

4.64

0Ke

pula

uan

Aru

83.9

775,

52.

147.

556.

425

1.29

5.41

3.48

73.

442.

969.

911

1.72

1.48

4.95

61.

721.

484.

956

Sera

m B

agia

n Ba

rat

164.

654

10,8

2.14

7.55

6.42

52.

539.

921.

791

4.68

7.47

8.21

62.

343.

739.

108

2.34

3.73

9.10

8Se

ram

Bag

ian

Tim

ur99

.033

6,5

2.14

7.55

6.42

51.

527.

664.

525

3.67

5.22

0.95

01.

837.

610.

475

1.83

7.61

0.47

5M

aluk

u Ba

rat D

aya

70.3

724,

62.

147.

556.

425

1.08

5.54

5.30

33.

233.

101.

727

1.61

6.55

0.86

41.

616.

550.

864

Buru

Sel

atan

53.5

933,

52.

147.

556.

425

826.

715.

589

2.97

4.27

2.01

31.

487.

136.

007

1.48

7.13

6.00

7Ko

ta A

mbo

n33

0.35

521

,62.

147.

556.

425

5.09

5.99

4.40

87.

243.

550.

833

3.62

1.77

5.41

63.

621.

775.

416

Kota

Tua

l58

.073

3,8

2.14

7.55

6.42

589

5.82

3.23

03.

043.

379.

655

1.52

1.68

9.82

71.

521.

689.

827

TOTA

L1.

531.

402

100

23.6

23.1

20.6

7023

.623

.120

.670

47.2

46.2

41.3

3923

.623

.120

.670

23.6

23.1

20.6

70

Page 141: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI M

ALU

KU U

TARA

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Mal

uku

Uta

ra1.

035.

470

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)31

.946

.179

.703

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Hal

mah

era

Bara

t96

.727

9,3

1.77

4.78

7.76

11.

492.

104.

129

3.26

6.89

1.89

01.

633.

445.

945

1.63

3.44

5.94

5H

alm

aher

a Te

ngah

42.7

424,

11.

774.

787.

761

659.

335.

187

2.43

4.12

2.94

91.

217.

061.

474

1.21

7.06

1.47

4Ke

pula

uan

Sula

132.

070

12,8

1.77

4.78

7.76

12.

037.

302.

845

3.81

2.09

0.60

61.

906.

045.

303

1.90

6.04

5.30

3H

alm

aher

a Se

lata

n19

8.03

219

,11.

774.

787.

761

3.05

4.82

8.17

44.

829.

615.

935

2.41

4.80

7.96

82.

414.

807.

968

Hal

mah

era

Uta

ra16

5.00

515

,91.

774.

787.

761

2.54

5.35

5.91

74.

320.

143.

678

2.16

0.07

1.83

92.

160.

071.

839

Hal

mah

era

Tim

ur72

.879

7,0

1.77

4.78

7.76

11.

124.

226.

501

2.89

9.01

4.26

31.

449.

507.

131

1.44

9.50

7.13

1Pu

lau

Mor

otai

52.8

625,

11.

774.

787.

761

815.

445.

620

2.59

0.23

3.38

11.

295.

116.

690

1.29

5.11

6.69

0Ko

ta T

erna

te18

5.65

517

,91.

774.

787.

761

2.86

3.90

1.41

34.

638.

689.

175

2.31

9.34

4.58

72.

319.

344.

587

Kota

Tid

ore

Kepu

laua

n89

.506

8,6

1.77

4.78

7.76

11.

380.

713.

473

3.15

5.50

1.23

51.

577.

750.

617

1.57

7.75

0.61

7TO

TAL

1.03

5.47

810

015

.973

.089

.852

15.9

73.2

13.2

5931

.946

.303

.110

15.9

73.1

51.5

5515

.973

.151

.555

Page 142: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI P

APU

A

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Pap

ua2.

851.

999

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)87

.988

.805

.718

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Mer

auke

195.

577

6,9

1.51

7.04

8.37

43.

016.

934.

202

4.53

3.98

2.57

72.

266.

991.

288

2.26

6.99

1.28

8Ja

yaw

ijaya

199.

557

7,0

1.51

7.04

8.37

43.

078.

328.

937

4.59

5.37

7.31

22.

297.

688.

656

2.29

7.68

8.65

6Ja

yapu

ra11

4.51

54,

01.

517.

048.

374

1.76

6.48

6.96

03.

283.

535.

334

1.64

1.76

7.66

71.

641.

767.

667

Nab

ire

130.

314

4,6

1.51

7.04

8.37

42.

010.

199.

377

3.52

7.24

7.75

21.

763.

623.

876

1.76

3.62

3.87

6Ke

pula

uan

Yape

n83

.593

2,9

1.51

7.04

8.37

41.

289.

489.

975

2.80

6.53

8.34

91.

403.

269.

175

1.40

3.26

9.17

5Bi

ak N

umfo

r12

6.12

54,

41.

517.

048.

374

1.94

5.58

0.64

73.

462.

629.

022

1.73

1.31

4.51

11.

731.

314.

511

Pani

ai14

9.09

35,

21.

517.

048.

374

2.29

9.88

0.71

73.

816.

929.

092

1.90

8.46

4.54

61.

908.

464.

546

Punc

ak Ja

ya10

1.90

63,

61.

517.

048.

374

1.57

1.98

2.88

63.

089.

031.

260

1.54

4.51

5.63

01.

544.

515.

630

Mim

ika

183.

633

6,4

1.51

7.04

8.37

42.

832.

688.

293

4.34

9.73

6.66

82.

174.

868.

334

2.17

4.86

8.33

4Bo

ven

Dig

oel

55.8

222,

01.

517.

048.

374

861.

099.

726

2.37

8.14

8.10

01.

189.

074.

050

1.18

9.07

4.05

0M

appi

81.7

812,

91.

517.

048.

374

1.26

1.53

8.40

22.

778.

586.

776

1.38

9.29

3.38

81.

389.

293.

388

Asm

at77

.053

2,7

1.51

7.04

8.37

41.

188.

605.

159

2.70

5.65

3.53

31.

352.

826.

766

1.35

2.82

6.76

6Ya

huki

mo

166.

716

5,8

1.51

7.04

8.37

42.

571.

729.

817

4.08

8.77

8.19

22.

044.

389.

096

2.04

4.38

9.09

6Pe

gunu

ngan

Bin

tang

65.3

992,

31.

517.

048.

374

1.00

8.83

2.73

52.

525.

881.

110

1.26

2.94

0.55

51.

262.

940.

555

Tolik

ara

114.

240

4,0

1.51

7.04

8.37

41.

762.

244.

861

3.27

9.29

3.23

61.

639.

646.

618

1.63

9.64

6.61

8Sa

rmi

33.2

631,

21.

517.

048.

374

513.

108.

813

2.03

0.15

7.18

81.

015.

078.

594

1.01

5.07

8.59

4Ke

erom

48.5

271,

71.

517.

048.

374

748.

568.

421

2.26

5.61

6.79

51.

132.

808.

398

1.13

2.80

8.39

8W

arop

en24

.988

0,9

1.51

7.04

8.37

438

5.46

0.21

21.

902.

508.

586

951.

254.

293

951.

254.

293

Supi

ori

15.8

610,

61.

517.

048.

374

244.

668.

818

1.76

1.71

7.19

288

0.85

8.59

688

0.85

8.59

6M

ambe

ram

o Ra

ya18

.424

0,6

1.51

7.04

8.37

428

4.20

5.17

61.

801.

253.

551

900.

626.

775

900.

626.

775

Ndu

ga79

.520

2,8

1.51

7.04

8.37

41.

226.

660.

639

2.74

3.70

9.01

31.

371.

854.

507

1.37

1.85

4.50

7La

nny

Jaya

151.

384

5,3

1.51

7.04

8.37

42.

335.

221.

254

3.85

2.26

9.62

91.

926.

134.

814

1.92

6.13

4.81

4M

ambe

ram

o Te

ngah

43.2

661,

51.

517.

048.

374

667.

413.

219

2.18

4.46

1.59

41.

092.

230.

797

1.09

2.23

0.79

7Ya

limo

51.1

371,

81.

517.

048.

374

788.

829.

792

2.30

5.87

8.16

71.

152.

939.

083

1.15

2.93

9.08

3Pu

ncak

93.3

633,

31.

517.

048.

374

1.44

0.20

0.16

62.

957.

248.

541

1.47

8.62

4.27

01.

478.

624.

270

Dog

iyai

83.3

242,

91.

517.

048.

374

1.28

5.34

0.43

12.

802.

388.

805

1.40

1.19

4.40

31.

401.

194.

403

Inta

n Ja

ya38

.844

1,4

1.51

7.04

8.37

459

9.20

0.27

52.

116.

248.

649

1.05

8.12

4.32

51.

058.

124.

325

Dei

yai

62.9

982,

21.

517.

048.

374

971.

795.

359

2.48

8.84

3.73

31.

244.

421.

867

1.24

4.42

1.86

7Ko

ta Ja

yapu

ra26

1.77

69,

21.

517.

048.

374

4.03

8.10

7.58

85.

555.

155.

962

2.77

7.57

7.98

12.

777.

577.

981

TOTA

L2.

851.

999

100

43.9

94.4

02.8

5943

.994

.402

.859

87.9

88.8

05.7

1843

.994

.402

.859

43.9

94.4

02.8

59

Page 143: Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok Untuk Kesehatan

PEN

ERIM

AA

N D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

UN

TUK

KESE

HA

TAN

MEN

URU

T KA

BUPA

TEN

/KO

TA D

I PRO

VIN

SI P

APU

A B

ARA

T

12

34

56

78

9

NA

MA

PRO

V/K

AB/

KOJU

MLA

H

PEN

DU

DU

K

%JU

MLA

H

PEN

DU

DU

K KA

B TE

RHA

DA

P PR

OV

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K D

I KA

B/KO

(70%

Dar

i )

ASA

S PE

MER

ATA

AN

ASA

S PO

TEN

SI

TOTA

L PE

NER

IMA

AN

D

AN

A P

AJA

K RO

KOK

DI K

AB/

KO

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K KE

SEH

ATA

N &

PH

DA

NA

PA

JAK

ROKO

K U

NTU

K PE

MBA

NG

UN

AN

LA

INN

YA

Prov

. Pap

ua B

arat

760.

855

(3 =

jmlh

pen

dudu

k pr

ov/k

abko

)23

.473

.613

.691

(5 =

50%

*4)/

jum

lah

kabk

o(6

= 5

0% (p

ajak

rok

ok

prov

*70%

)(7

= 5

+6)

(8 =

50%

*7)

(9 =

50%

*7)

Fakf

ak67

.153

8,8

1.06

6.98

2.44

11.

035.

889.

611

2.10

2.87

2.05

21.

051.

436.

026

1.05

1.43

6.02

6Ka

iman

a46

.243

6,1

1.06

6.98

2.44

171

3.33

5.86

41.

780.

318.

305

890.

159.

152

890.

159.

152

Telu

k W

onda

ma

26.3

113,

51.

066.

982.

441

405.

868.

562

1.47

2.85

1.00

373

6.42

5.50

173

6.42

5.50

1Te

luk

Bint

uni

52.4

036,

91.

066.

982.

441

808.

358.

871

1.87

5.34

1.31

293

7.67

0.65

693

7.67

0.65

6M

anok

war

i18

7.59

124

,71.

066.

982.

441

2.89

3.74

3.66

13.

960.

726.

101

1.98

0.36

3.05

11.

980.

363.

051

Soro

ng S

elat

an37

.579

4,9

1.06

6.98

2.44

157

9.68

6.62

21.

646.

669.

062

823.

334.

531

823.

334.

531

Soro

ng70

.635

9,3

1.06

6.98

2.44

11.

089.

602.

292

2.15

6.58

4.73

21.

078.

292.

366

1.07

8.29

2.36

6Ra

ja A

mpa

t42

.471

5,6

1.06

6.98

2.44

165

5.14

9.69

81.

722.

132.

139

861.

066.

069

861.

066.

069

Tam

brau

w6.

393

0,8

1.06

6.98

2.44

198

.617

.222

1.16

5.59

9.66

258

2.79

9.83

158

2.79

9.83

1M

aybr

at33

.735

4,4

1.06

6.98

2.44

152

0.38

9.79

71.

587.

372.

237

793.

686.

119

793.

686.

119

Kota

Sor

ong

190.

341

25,0

1.06

6.98

2.44

12.

936.

164.

646

4.00

3.14

7.08

72.

001.

573.

543

2.00

1.57

3.54

3TO

TAL

760.

855

100

11.7

36.8

06.8

4611

.736

.806

.846

23.4

73.6

13.6

9111

.736

.806

.846

11.7

36.8

06.8

46