Upload
syaharuddin-rasyid
View
1.876
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Materi COB ini disampaikan oleh dr. Nurul Fathoni saat Forum HRD Kota Bontang, 9 September 2014.
Citation preview
www.rspkt.com
COORDINATION OF BENEFIT (COB)
BPJS KESEHATAN
PT KALTIM MEDIKA UTAMA Bontang, 09 September 2014
PENDAHULUAN
Konsep Sehat - Sakit Suatu Hasil Upaya Bukan Hadiah Tanggung Jawab Pribadi
SEHAT
Akibat dari : Prilaku Lingkungan Pelayanan Kesehatan Turunan
SAKIT
Risiko yang dihadapi Predictable Unpredictable Manageable Insurable
Paling lambat 1 Januari 2015
Usaha menengah
Mulai 1 Januari 2014
Lain lain
Paling lambat 1 Januari 2015 1. BUMN 2. Usaha besar
4.
Pentahapan Kepesertaan Sektor Formal
PerPres RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 : Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan mencakup SELURUH penduduk Indonesia 2019 1 Januari
Universal Coverage 2016
Paling lambat 1 Januari 2016 Usaha mikro 2015
3. 4.
Mulai 1 Januari 2014
Usaha menengah Usaha kecil 2014
1. 2. 3. 4. 5.
PBI TNI/POLRI Eks Askes Eks Jamsostek Lain-lain
Keterangan: Sektor Formal
(Pekerja Penerima Upah)
Mulai 1 Januari 2015 1. BUMN 2. Usaha besar
yang tidak melebihi
Definisi COB
Coordination of Benefit (COB) adalah suatu proses dimana dua atau lebih penanggung
(payer) yang menanggung orang yang sama
untuk benefit asuransi kesehatan yang sama,
membatasi total benefit dalam jumlah tertentu
yang tidak melebihi jumlah pelayanan kesehatan yang dibiayakan.
Lanjutan..
Pihak yang pertama kali membayar tagihan klaim disebut dengan Penjamin pertama
(Primary Payer) sedangkan pihak yang
membayar sisa dari tagihan klaim disebut
dengan Penjamin Kedua (Secondary Payer).
Pada beberapa kasus dimungkinkan adanya Pembayar ketiga (Third Payer).
Konsep dari On Top Benefit Memberikan manfaat tambahan pelayanan kesehatan
yang sudah didapat peserta BPJS Kesehatan dengan membeli produk Asuransi Kesehatan tambahan atau menyiapkan
dana kesehatan tambahan
Peserta BPJS Kesehatan yang membeli tambahan asuransi/ menyiapkan dana kesehatan tambahan dapat diberikan "priviledge"
Pada saat berobat Peserta boleh memilih menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan
Tambahan/ Manfaat dari Penjamin lainnya
Peserta tidak mendapatkan penggantian melebihi 100% dari haknya pada saat manfaat yang disediakan diberikan
oleh BPJS Kesehatan maupun Asuransi Tambahan/ Manfaat Penjamin lainnya
Tujuan dari On Top Benefit
Tambahan obat diluar obat standar BPJS Kesehatan
Peserta BPJS bisa naik kelas rawat sesuai yang diinginkan
Peserta BPJS bisa mendapat pilihan fasilitas yang lebih luas
Dengan produk ini, peserta BPJS dapat menutupi biaya sharing
apabila ada manfaat yang tidak di cover oleh BPJS Kesehatan
REGULASI
haknya standar),
UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
haknya (kelas standar), dapat meningkatkan haknya dengan
Pasal 23 ayat 4
Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.
Penjelasan Pasal 23 ayat 4
Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada
mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
membayar selisih biaya dijamin
Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 24
Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
perawatan.
Permenkes No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional
Pasal 21
(1) Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya.
Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
kesehatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB VI
KOORDINASI MANFAAT Pasal 27
(1) Peserta Jaminan Kesehatan dapat mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.
(2) BPJS Kesehatan dan penyelenggara program asuransi
(1) dapat melakukan koordinasi dalam memberikan
Manfaat untuk Peserta Jaminan Kesehatan yang memiliki
hak atas perlindungan program asuransi kesehatan
tambahan.
Perpres No 111 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 27 B
Dalam hal Fasilitas Kesehatan tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka mekanisme penjaminannya disepakati bersama antara BPJS Kesehatan dengan
penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya.
Perpres No 111 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan
Pasal 28
Ketentuan mengenai tata cara koordinasi Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 27A diatur dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan
dengan penyelenggara program asuransi kesehatan tambahan atau badan penjamin lainnya.
daerah tidak memungkinkan pembayaran
Perpres No 12 Tahun 2013
Pasal 39 1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang
terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama.
2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
berdasarkan
Perpres No 12 Tahun 2013
3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan
berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INACBG’s).
PASAL 39
MEKANISME COB BPJS KESEHATAN
Koordinasi Manfaat ASURANSI KESEHATAN
Manfaat Tambahan KOMERSIAL
Pelkes Lain yang ditetapkan oleh Menteri COB Pelkes Rujukan Tingkat
Lanjutan BPJS KESEHATAN
Pelkes Tingkat Pertama
PENJAMIN LAINNYA
Sistem Managed Care
• •
•
•
Promotif Preventif
Kuratif
Rehabilitatif
• Pelayanan Rawat Jalan Tingkat 1, Lanjutan sampai Rawat Inap di RS Pelayanan tingkat lanjutan di dokter spesialis / RS berdasarkan rujukan dokter umum
• Pelayanan tingkat lanjutan berdasarkan rujukan pelayanan tingkat pertama kecuali Emergency
• Peserta terdaftar pada dokter keluarga sesuai dengan domisili tempat tinggal peserta
•
Komprehensif Terstruktur Rujukan Wilayah
Obat terseleksi dengan prinsip effective & save
ALUR KERJA MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
FASYANKES III
PROGRAM KESEHATAN
KARYAWAN DAN KELUARGAP E R U S A H A A N
ANGGARAN KESEHATAN
P E R U S A H A A N
JAMINAN PELAYANAN
KESEHATAN (JKN)BPJS
MAN
FAAT
LEBIH
PENJAMIN LAIN
YA
TIDAKNON JKN
YA
FASYANKES II
COB
BAYAR
SELISIH
K O M
P R E
H E N
S I F
M A N
F A A T
J K N/
B P J S
ASURANSI
KOMERSIAL
SELF INSURENS
TERSTRUKTUR
BERJENJANG
WILAYAH
SESUAI INDIKASI
MEDISFASYANKES I
PT KMU PT PUPUK,
PERUSAHAAN LAIN
BPJS
FASYANKES I SBU PT KMU
JARINGAN LAYANAN
RS/ PT
FASYANKES II
FASYANKES III
1 2
3
4
5
Keterangan: 1. MoU atau penunjukan RS/ PT RS oleh Perusahaan Pupuk 2. Surat Permintaan dari Perusahaan Pupuk ke BPJS, untuk program khusus 3. MoU COB antara RS/ PT RS dengan BPJS 4. Surat Perjanjian/ penunjukkan jaringan sendiri maupun eksternal 5. Kerjasama PPK/ Pelayanan dengan BPJS (Cabang)
SKEMA COB (dengan self insurens/ Penjamin lainnya)
- / +
-/+
COB BPJS Kesehatan
selisih
selisih
selisih
selisih Ket *) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
**) sesuai daftar RS yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id
No
Pelayanan
Jenis Faskes
Kelas Perawatan Penanggung Biaya/
BPJS Askom/ PL
1
RJTP
Faskes BPJS
Standar
+
Non Faskes BPJS
Standar -
Kecuali Gawat Darurat*)
+
2
RITP
Faskes BPJS Standar +
Non Faskes BPJS
Standar -
Kecuali Gawat Darurat*)
+
3
RJTL
Faskes BPJS
Standar +
Naik Kelas Perawatan
+ +
Non Faskes BPJS
Standar/Naik Kelas -
Kecuali Gawat Darurat*)
+
Standar +
4
RITL
Faskes BPJS
Naik Kelas Perawatan
+ +
Non Faskes BPJS
Standar**)
+ +
Naik Kelas Perawatan
+ +
- /+
COB di Faskes BPJS Kesehatan Mengikuti sistem rujukan berjenjang
Menggunakan kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Asuransi Tambahan/ Kartu Penjamin lainnya Rawat Jalan Tingkat Lanjutan
a. b.
c. Poli eksekutif
Rawat Inap Tingkat Lanjutan Kelas perawatan di atas hak kelas BPJS Kesehatan Prosedur dan standard di luar INA CBG’S
b.
Pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan JKN, tidak dijamin oleh BPJSK, seluruh biaya menjadi tanggungjawab Penjamin lain
BPJS Kesehatan menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada
program JKN, selisihnya menjadi tanggungjawab Asuransi Tambahan/ Penjamin lain sesuai dengan polis/ perjanjian yang diperjanjikan pada Pemegang polis/ Para pihak
Mekanisme Klaim pelayanan di Faskes BPJSK
Berkas klaim Rumah Sakit
Pelayanan Peserta
INA CBG’s Selisih
BPJS Kesehatan
Askom/ Penjamin lain
Peserta Reimburse
Penggantian klaim sesuai tarif INACBG’s sesuai hak kelas Peserta
Penggantian klaim adalah selisih antara tarif Rumah Sakit atau INA CBG’s dikurangi tarif INA CBG’s sesuai hak kelas Peserta atau sesuai dengan polis yang diperjanjikan pada Pemegang polis
II. COB di Faskes Non BPJS Kesehatan
a. Pelayanan rawat inap di RS 1) 2)
Kelas perawatan sesuai hak kelas BPJS Kesehatan. Kelas perawatan di atas hak kelas BPJS Kesehatan.
b. Hanya pada RS tertentu
c. Biaya pelayanan dibayar terlebih dahulu oleh Asuransi Tambahan atau Peserta (dan Peserta reimbursement ke Asuransi Tambahan), selanjutnya Asuransi Tambahan menagihkan ke BPJS Kesehatan
Tidak ada klaim perorangan ke BPJS Kesehatan (reimbursement) d.
BPJS Kesehatan mengganti biaya dengan tarif maksimal sebesar Rumah Sakit tipe C berdasarkan regionalisasi tarif INA CBG’s tempat fasilitas kesehatan berada.
Untuk Rumah Sakit tipe D dan fasilitas kesehatan belum memiliki SK penetapan kelas Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan maka menggunakan tarif Rumah Sakit tipe D.
SELESAI TERIMA KASIH