Etika dan disiplin profesi dalam mencegah fraud

ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN

UPAYA PENCEGAHAN FRAUD

RIKA SUSANTI

Fraud Permenkes no 36 tahun 2015

• Peserta JKN• Petugas BPJS• Pemberi pelayanan kesehatan• Penyedia obat/alat kesehatan

Untuk mendapat keuntungan

Fraud permenkes no 36 tahun 2015 (FKTP)

• Memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai aturan

• Memanipulasi klaim• Menerima komisi atas rujukan ke FKTL• Menarik biaya tambahan• Merujuk pasien (tdk sesuai aturan) untuk

mendapat keuntungan

Fraud permenkes no 36 2015 (FKTL)

• Upcoding

• Cloning (menjiplak klaim dari pasien lain)

• Klaim palsu (phantom billing)

• Penggelembungan tagihan obat/alkes

• Pemecahan episode pelayanan

• Rujukan semu

• Tagihan berulang

• Tidak melakukan visitasi yg seharusnya

• Menyimpang terhadap standar

• Memperpanjang masa perawatan

• Admisi berulang

• Meminta cost sharing

• Rujukan untuk memperoleh keuntungan

• Tidak melakukan prosedur yg seharusnya

• Membatalkan tindakan yg wajib dilakukan

• Menambah panjang waktu penggunaan ventilator

• Melakukan hal yang tidak perlu

permenkes no 36/ 2015

Pasal 10Untuk menghindari fraud di FKTP semua SDM bekerja sesuai etika, standar profesi dan standar pelayanan

PROFESI KEDOKTERAN

• SUMPAH HIPOKRATES :• LARANGAN-LARANGAN• KEWAJIBAN-KEWAJIBAN(Hindari perbuatan amoral / non standar)

• UTAMAKAN• KEBEBASAN PROFESI• RAHASIA KEDOKTERAN• ETIKA KEDOKTERAN

NORMADALAM PRAKTEK KEDOKTERAN

DISIPLIN

HUKUMETIKA

ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN

ATURAN HUKUM KEDOKTERAN

ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOKTERAN(KODEKI)

Praktek kedokteran

•Aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum

•Sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika

IMPLIKASI HUKUM-ETIK

PIDANAPERDATADISIPLIN

ETIK

PERSIDANGAN TUNTUTAN DOKTER

• Pelanggaran etik : MKEK• Pelanggaran disiplin : MKDI• Tuntutan pidana : Pengadilan• Tuntutan perdata : Pengadilan

Terpisah dan berjalan sendiri – sendiri

Seseorang yang telah diputus melanggar etik oleh MKEK belum tentu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebaliknya.

pasal 66 ayat 3 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pengaduan dan keputusan MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan

Pidana Perdata

Administratif

Posisi Kasus Hukum Dr

Hk Prof.MedikdisiplinHk Tort

Etika

Civil injury/wrong affecting private citizenNot based upon a breach of contract

KUHP : 267 ayat (1), (2) 268, 347 ayat (1), 348, 349359, 360 dan 361.

1365, 1366, 1367 KUHPer

Perbuatan Melawan Hukum

4 kewajiban Dr

UU Pradok dkkPermenkes,Perkonsil

Per IDI

D1+2+3+4

Prof. Agus Purwadianto, Sp.F

dr

MKEK

TKM-KB/ DPM BAWAS RS TIM ANTI FRAUD MKDKI

“Peradilan Pers”

BPSK-Kesehatan

Komite Etik/MedikRS setempat

PN Pidana

PN Perdata

“Risiko DR Diadili/diperiksa” ERA JKN

MAKERSI

Ps 66 (3)TETAP BERLAKU

Merasa dirugikan

Adverse event = malpractice

“sisa langgar etis” MKDKI

PS 55

PS 68

DIR RS : PS 80PIDANA

MAJELIS2 TSBMAMPU ANALISISKASUS ETIKOLEGAL?

Estetik klien= KONSUMEN

Ps 29 UU KES:MEDIASI DULU

Prof. Agus Purwadianto, Sp.F

DOKTER DAN PASIEN(terutama diatur oleh Hk Perdata)

• HUBUNGAN FIDUCIARY (BERDASAR NILAI-NILAI KEUTAMAAN : Etika dan Sumpah Dokter)

• SELAIN HUBUNGAN FIDUCIARY, TERJADI PULA HUBUNGAN HUKUM DI ANTARA KEDUANYA :• IUS DELICTUM (AKIBAT PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN)• IUS CONTRACTUM (AKIBAT HUBUNGAN

KONTRAKTUAL - inspanningsverbintennis) TIMBUL HAK & KEWAJIBAN BAGI DOKTER DAN BAGI

PASIEN (dibahas dalam Hk Kedokteran)

Kasus etikolegal• “pemlintiran D/

• mendalilkan “YANG TERSERING” : amandel, usus buntu, TB anak, katarak, dll

• Supply induced demand • Cenderung intervensif alkes baru dll

• “menakut-nakuti” pasien = “komunikasi EFEKTIF ???” segera “infus” pd IGD

• “Device driven” (tanpa indikasi) – • Komisi stent, pen, MRI, USG, rapid test dll

• Simplifikasi prosedur : langsung tindakan dll

Etiko-medikolegal itu komplementer

• Medikolegal/legal • Menggunakan peraturan yg sudah ada (dibuat oleh

penguasa/pejabat sah masa lalu) sbg “payung hukum”

• Etikolegal• Membuat peraturan baru berbasis etika (oleh

penguasa/pejabat sah masa kini utk kepentingan masa depan), krn peraturan lama sdh tak memadai akibat perkembangan iptek, masyarakat dunia/lokal, kapital, dll

• Bila telah disahkan : menjadi medikolegal masa depan

MKEK• Majelis yang ada pada organisasi profesi (IDI)• Bekerja menyelesaikan permasalahan etika

pd anggota IDI• KODEKI• Memberikan laporan kepada ketua IDI

PRINSIP ETIKA KEDOKTERAN• BENEFICENCE :

mengutamakan kepentingan pasien• AUTONOMY :

menghormati hak pasien dalam memutuskan• NON MALEFICENCE :

tidak memperburuk keadaan pasien• JUSTICE :

tidak mendiskriminasikan pasien, apapun dasarnya

Fatwa Etik

Div.Kemahkamahan

MKEK

Div.Pembinaan EtikaProfesi

BHP2A Badan

Advokasi IDI

Sidang& Putusan

KOMPILASI KASUS“Etikoprudensi”

SaranPenyelesaian

Selidik,saring& Monitor Sanksi/rehab.

Majelis Pemeriksa

Ketua IDI

(eksekutif)KeanggotaanOrganisasi

MKDKI PROPMAKERSIKREDENSIAL RSDEWAN ETIK IDI

ALUR KOMPENDIUM MKEK

MKEK PUSAT

ADR MEDIASI dll

Pelanggaran Etika Kedokteran

•Sanksi = moral – administratif- teguran- penghentian tugas/kewenangan tertentu untuk sementara- pengalihan tugas- re-edukasi- pencabutan ijin praktik

KODEKILARANGAN :

• Pelaksanaan profesi ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi

• Melakukan upaya diagnostik,pengobatan,tindakan medis tanpa indikasi

• Menerima imbalan jasa untuk merujuk/mengirim pasien

• Dapat menerima bantuan sponsor utk temu ilmiah (pendaftaran, akomodasi, tranportasi sewajarnya)

• Prinsip : mengeluarkan/ttd surat keterangan harus memeriksa pasien

• Dokter harus bersikap jujur,mengingatkan sejawatnya jika memiliki kekurangan dlm menangani pasien

• Dokter harus menghormati hak pasien,sejawat, tenaga kesehatan lain

• Harus ada informed consent sblm tindakan

• Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis

Kausa Penyimpangan Etik

Patofisiologi Malpraktek Medik

Deprofesionalisme/Dr Bermasalah

Konflik Etikolegal

Kurang kompetensi

Rutinitas/Kurang Menyentuh

PEMBELAAN (BHP2A)

• Etik, maka IDI wajib mengarahkan dan menyerahkan ke MKEK, dan BHP2A wajib melakukan pendampingan dan pembelaan sesuai dengan AD / ART IDI, memenuhi syarat dan ketentuan anggota IDI.

• Disiplin, maka IDI wajib melaporkan ke MKDKI, dan BHP2A wajib melakukan pendampingan dan pembelaan anggota terlapor/teradu, memenuhi syarat dan ketentuan anggota IDI.

Anggota IDI aktif ??

LAPORAN / PENGADUAN / TEMUAN

VERIFIKASI MASALAH

ETIKA, DISIPLIN, HUKUM

ABU - ABU PUTIH HITAM

PENDAMPINGAN PEMBELAAN

PANGGIL TERLAPOR /

TERADU

MKDKI

DISIPLIN / HUKUM ETIKA

MKEK HUKUM DISIPLIN

ADMINISTRASI ( + )

MEDIASI

PN ( pidana / perdata )

PENASEHAT HUKUM

PEMBINAAN SANKSI

PEMBELAANBHP2A

PENDAMPINGAN PEMBELAAN

SANKSI

PENDISIPLINAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM UUPK

(NORMA FORMIL DISIPLIN)

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan

yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan

kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

DISIPLIN

•Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

(Perkonsil no 4/2011)

Hasil Pemeriksaan Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia( Pasal 68 UU No. 29 Th 2004 )

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi

profesi .

Perkonsil no 4/2011

Pasal 3(1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi(2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk

Bentuk-bentuk pelanggaran disiplin (Perkonsil no 4/2011)

• melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;

• tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;

• mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

• tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien


• menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut

• menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien

• melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien

• tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;


• melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;

• melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;

• menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan,keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;


• melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;

• tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;


• tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

• menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• membuka rahasia kedokteran;• membuat keterangan medis yang tidak didasarkan

kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;


• turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;

• meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;

• menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;


• menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obatlalat kesehatan;

• mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;

• adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;


• berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• tidak jujur dalam menentukan jasa medis;• tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat

bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

UU NO 36 TH 2014 Tentang tenaga kesehatan

KKI• bertanggung jawab kepada mentri• menerbitkan mencabut STR• menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan

dengan pelanggaran disiplin profesi• menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi


Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin berupa:a. pemberian peringatan tertulis;b. rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atauc. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan.


Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:• Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan

Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

• Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan (lihat manual PTKed KKI th 2006 utk format), permenkes 290/2008 tentang PTKed

Sanksi pidanaPasal 84(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.(2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.Lex spesialis KUHP pasal 359 & 360

Praktek tanpa STR/SIPPasal 85(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa

memiliki STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 86(3) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) (2) Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pernyataan 1Dokter yang sangat mungkin dituntut adalah:

• Dokter yang sangat sibuk• Dokter yang interpersonal-skillnya rendah• Dokter yang meremehkan pasien, dan

jarang bicara dg pasien• Dokter yang jarang meminta maaf• Dokter yang termasuk “high risk

speciality”, misalnya obs-gin dan bedah-saraf

Pernyataan 2• Pasien yang cenderung atau mungkin

menuntut dokternya adalah:

• Pasien yang senang menjelek-jelekkan orang lain

• Pasien miskin• Pasien yg terpelajar yang senang

berinternet• Doctor-shoppers• Pasien yang sudah pernah menuntut

dokter

NASEHAT etikolegal bagi anggota PROFESI

• Perform & write complete examination

• Tell all the known risks, side effects & complications, no matter how rare (informed consent)

• Tell frankly your qualifications

• When called about the problem, put the patients’s need first

• Do unto others as you would have them do unto you

Melindungi diri dari fraud

• Mengabdi sesuai perannya

• Memiliki Kompetensi meningkatkan kemapuan diri

• Disiplin dalam menjalankan profesi

• Patuh pd Etika, Hukum dan Sumpah

• Bekerja sesuai clinical privilege dan standar pelayanan

• Menghormati hak-hak pasien (HAM)

JIKA MENEMUI MASALAH

• Tetap jaga hubungan dokter pasien• Siapkan berkas-berkas yang diperlukan• Koordinasi dengan IDI• Koordinasi dengan pimpinan, komite medik,

komite etik & hukum RS• Jangan menghadapi keluarga pasien dan atau

pengacara secara sendiri• Alihkan resiko

Kesimpulan • Dokter walau mulia & terpandang merupakan

profesi yg dpt jatuh ke deprofesionalisme

• perlu etika sbg penyeimbang kemajuan iptek dan diterapkannya profesionalisme luhur via 3 strategi : bioetika, etika sosial dan role model utk menjadi dr YG BAIK

• IDI selayaknya diisi oleh fungsionaris dan negarawan yang memahami sistem etikolegal, mempersiapkan majelis Etika dan tim dr pembina di tingkat cabang

TERIMA KASIH DAN INGATLAH SELALU :

CIRI SIKAP PROFESIONAL• KEBEBASAN PROFESI• OBYEKTIF • ILMIAH• IMPARTIAL

Healthcare

Etika dan disiplin profesi dalam mencegah fraud