21
Hukum Udara Perdata Internasional (2) Air and Space Law Air and Space Law Mariske Myeke Mariske Myeke Tampi Tampi

Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Air and Space LawAir and Space Law

Mariske Myeke TampiMariske Myeke Tampi

Page 2: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Risk in AviationRisk in Aviation

Source: ICAO Safety Report 2016

Page 3: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Risk in AviationRisk in Aviation

Page 4: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955

Diadakan untuk menampung kebutuhan udara Diadakan untuk menampung kebutuhan udara internasional.internasional.

Dalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikit Dalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikit perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 dengan perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 dengan

cara menyederhanakan dokumen pengangkutan udara cara menyederhanakan dokumen pengangkutan udara internasional dan meningkatkan besaran ganti rugi internasional dan meningkatkan besaran ganti rugi

dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.

Dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dalam Konferensi Diplomatikk di Den Internasional dalam Konferensi Diplomatikk di Den

Haag, Belanda, 1955.Haag, Belanda, 1955.

Page 5: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955

Diadakan untuk menampung kebutuhan udara Diadakan untuk menampung kebutuhan udara internasional.internasional.

Dalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikit Dalam Protokol Denhaag 1955 diadakan sedikit perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 dengan perubahan terhadap Konvensi Warsawa 1929 dengan

cara menyederhanakan dokumen pengangkutan udara cara menyederhanakan dokumen pengangkutan udara internasional dan meningkatkan besaran ganti rugi internasional dan meningkatkan besaran ganti rugi

dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.dari US$10,000.00 menjadi US$20,000.00.

Dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dalam Konferensi Diplomatikk di Den Internasional dalam Konferensi Diplomatikk di Den

Haag, Belanda, 1955.Haag, Belanda, 1955.

Page 6: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955Penyempurnaan Pengertian Pengangkutan Udara InternasionalPenyempurnaan Pengertian Pengangkutan Udara Internasional

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929““Pengangkutan udara internasional Pengangkutan udara internasional adalah setiap angkutan yang, adalah setiap angkutan yang, sesuai dengan persetujuan para sesuai dengan persetujuan para pihak, tempat keberangkatan dan pihak, tempat keberangkatan dan tempat tujuan, apakah angkutan tempat tujuan, apakah angkutan tersebut terputus atau tidak tersebut terputus atau tidak terputus berada dalam dua wilayah terputus berada dalam dua wilayah negara anggota atau dalam satu negara anggota atau dalam satu wilayah negara anggota dengan wilayah negara anggota dengan sebuah wilayah antara sebuah wilayah antara ((intermediate landingintermediate landing) yang ) yang disetujui berada di negara lain, disetujui berada di negara lain, walaupun tempat pendaratan walaupun tempat pendaratan tersebut angkutan udara tersebut angkutan udara internasional.”internasional.”

““...tempat pemberhentian yang ...tempat pemberhentian yang disetujui dalam satu wilayah disetujui dalam satu wilayah negara berdaulat, kekuasaan, negara berdaulat, kekuasaan, mandat atau penguasa lain mandat atau penguasa lain sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Konvensi Warsawa 1929“.Konvensi Warsawa 1929“.

Perubahan dilakukan karena Perubahan dilakukan karena semakin bertambahnya negara semakin bertambahnya negara berdaulat pasca Perang Dunia berdaulat pasca Perang Dunia kedua.kedua.

Page 7: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955Penyempurnaan Pengaturan Tiket Penumpang (Penyempurnaan Pengaturan Tiket Penumpang (Passanger’s TicketPassanger’s Ticket))

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929Tiket pesawat udara sepintas kilas Tiket pesawat udara sepintas kilas ((prima facieprima facie) merupakan bukti ) merupakan bukti yang kuat persyaratan yang kuat persyaratan pengangkutan udara. pengangkutan udara.

Dalam hal tidak adanya, Dalam hal tidak adanya, ketidakteraturan, atau hilangnya ketidakteraturan, atau hilangnya tiket penumpang pesawat, tidak tiket penumpang pesawat, tidak berpengaruh terhadap berlakunya berpengaruh terhadap berlakunya kontrak pengangkutan.kontrak pengangkutan.

Perubahan dilakukan untuk Perubahan dilakukan untuk menegaskan bahwa menegaskan bahwa prima facie prima facie tiket pesawat udara juga penting tiket pesawat udara juga penting dan tidak boleh dihilangkan.dan tidak boleh dihilangkan.

Page 8: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955Penyempurnaan Pengaturan Tiket Bagasi (Penyempurnaan Pengaturan Tiket Bagasi (Baggage TicketBaggage Ticket))

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929Tiket bagasi harus berisikan Tiket bagasi harus berisikan indikasi tempat keberangkatan, indikasi tempat keberangkatan, tempat tujuan dan tempat tempat tujuan dan tempat pemberhentian antara pemberhentian antara ((intermediate landingintermediate landing))

Hanya berisi tempat Hanya berisi tempat keberangkatan dan tujuan.keberangkatan dan tujuan.

Perubahan dilakukan agar tempat Perubahan dilakukan agar tempat pemberhentian antara pemberhentian antara (intermediate landing)(intermediate landing) dapat dapat terdeteksi melalui tiket bagasi.terdeteksi melalui tiket bagasi.

Page 9: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955Penyempurnaan Pengaturan Surat Muatan Udara (Penyempurnaan Pengaturan Surat Muatan Udara (Airway BillAirway Bill))

Protokol Denhaag 1955Protokol Denhaag 1955 Konvensi Warsawa 1929Konvensi Warsawa 1929Pengangkut harus menandatangani Pengangkut harus menandatangani sebelum pemuatan kargo ke dalam sebelum pemuatan kargo ke dalam pesawat udara.pesawat udara.

Pengirim bertanggung jawab atas Pengirim bertanggung jawab atas kebenaran keterangan barang kebenaran keterangan barang yang disebutkan dalam surat muat yang disebutkan dalam surat muat udara.udara.

Pengangkut harus menandatangani Pengangkut harus menandatangani pada saat penerimaan barang. pada saat penerimaan barang.

Pengirim bertanggung jawab atas Pengirim bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita oleh semua kerugian yang diderita oleh pengangkut atau setiap orang lain pengangkut atau setiap orang lain yang menjadi tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab pengangkut, disebabkan oleh pengangkut, disebabkan oleh ketidakbenaran isi barang dalam ketidakbenaran isi barang dalam surat muat udara.surat muat udara.

Perubahan dilakukan untuk Perubahan dilakukan untuk menyederhanakan konten dan menyederhanakan konten dan memastikan pengirim memastikan pengirim bertanggung jawab penuh atas bertanggung jawab penuh atas ketidakbenaran keterangan barang ketidakbenaran keterangan barang yang dimuat.yang dimuat.

Page 10: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Konvensi Guadalajara 1961Konvensi Guadalajara 1961

Diadakan karena Konvensi Warsawa 1929 dan Diadakan karena Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Den Haag 1955 tidak mengatur masalah Konvensi Den Haag 1955 tidak mengatur masalah

transportasi udara yang dilakukan oleh orang atau transportasi udara yang dilakukan oleh orang atau perusahaan yang benar-benar mengangkut (perusahaan yang benar-benar mengangkut (actual air actual air

carriercarrier). ). Actual air carrierActual air carrier yang dimaksud antarai lain yang dimaksud antarai lain pesawat udara sewaan, carter atau pertukaran pesawat udara sewaan, carter atau pertukaran

pesawat udara dalam pengoperasian secara pesawat udara dalam pengoperasian secara internasional. internasional.

Page 11: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Konvensi Guadalajara 1961Konvensi Guadalajara 1961Tanggung Jawab Tanggung Jawab Contracting CarrierContracting Carrier dan dan Actual CarrierActual Carrier

Dalam Pasal III paragraf 1 Konvensi Guadalajara 1961 Dalam Pasal III paragraf 1 Konvensi Guadalajara 1961 mengatur tindakan dan kealpaan mengatur tindakan dan kealpaan actual carrier actual carrier

termasuk agen atau karyawan yang bertindak dalam termasuk agen atau karyawan yang bertindak dalam rangka pekerjaan mereka, berkenaan dengan rangka pekerjaan mereka, berkenaan dengan

transportasi yang dilakukan oleh transportasi yang dilakukan oleh actual carrier actual carrier juga juga berlaku terhadap berlaku terhadap contracting carriercontracting carrier..

Tanggung jawab yang dilakukan jika keduanya terlibat Tanggung jawab yang dilakukan jika keduanya terlibat adalah tanggung jawab secara adalah tanggung jawab secara tanggung renteng tanggung renteng

((jointly and severally liabilityjointly and severally liability))

Page 12: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Montreal Agreement 1966Montreal Agreement 1966

AgreementAgreement ini hanya berlaku terhadap penerbangan ini hanya berlaku terhadap penerbangan yang berasal atau menuju atau melalui wilayah yang berasal atau menuju atau melalui wilayah

Amerika Serikat yang mengikat terhadap perusahaan Amerika Serikat yang mengikat terhadap perusahaan penerbangan asing.penerbangan asing.

Lebih dikenal sebagai hukum administrasi yang Lebih dikenal sebagai hukum administrasi yang merupakan persyaratan untuk melakukan merupakan persyaratan untuk melakukan

penerbangan dari, ke, atau melalui (penerbangan dari, ke, atau melalui (intermediate intermediate landinglanding) di Amerika Serikat.) di Amerika Serikat.

Page 13: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Protokol Guatemala City 1971Protokol Guatemala City 1971

Protokol ini bertujuan untuk memodernisasi Konvensi Protokol ini bertujuan untuk memodernisasi Konvensi Warsawa 1929 sebagaimana diubah oleh Protokol Den Warsawa 1929 sebagaimana diubah oleh Protokol Den

Haag 1955, meningkatkan besaran ganti rugi dari Haag 1955, meningkatkan besaran ganti rugi dari 250,000.00 250,000.00 gold francsgold francs menurut Protocol Den Haag menurut Protocol Den Haag

1955 menjadi 1,500,000.00 1955 menjadi 1,500,000.00 gold francs gold francs untuk untuk penumpang meninggal dunia, 250 penumpang meninggal dunia, 250 gold francs gold francs per kg per kg

untuk bagasi tercatat atau kargo dan 5,000.00 untuk bagasi tercatat atau kargo dan 5,000.00 gold gold francsfrancs setiap penumpang untuk barang-barang yang setiap penumpang untuk barang-barang yang

dibawa sendiri oleh penumpang.dibawa sendiri oleh penumpang.

Page 14: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Protokol Tambahan Montreal 1975Protokol Tambahan Montreal 1975

Konvensi ini bermaksud untuk menyeragamkan Konvensi ini bermaksud untuk menyeragamkan penghitungan nilai uang secara internasional, karena penghitungan nilai uang secara internasional, karena

itu nilai uang yang digunakan semula menggunakan itu nilai uang yang digunakan semula menggunakan gold francs gold francs pengadilan Amerika Serikat sejak tahun pengadilan Amerika Serikat sejak tahun

1968 menggunakan perhitungan dollar Amerika 1968 menggunakan perhitungan dollar Amerika Serikat.Serikat.

Tetapi dalam perkembangannya dollar Amerika Serikat Tetapi dalam perkembangannya dollar Amerika Serikat tidak bisa digunakan sebagai patokan karena adanya tidak bisa digunakan sebagai patokan karena adanya

perbedaan nilai dollar resmi dengan nilai dollar bebas perbedaan nilai dollar resmi dengan nilai dollar bebas (market)(market), sehingga dalam Protokol ini digunakan , sehingga dalam Protokol ini digunakan

Special Drawing Right (SDR)Special Drawing Right (SDR) yang digunakan oleh yang digunakan oleh International Monetary Fund (IMF)International Monetary Fund (IMF)..

Page 15: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016)Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines

• Sigit Nurcahyo melakukan penerbangan rute Jakarta – Singapura – Los Angeles –

Houston – Las Vegas – Singapore – Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2000

s.d 8 November 2007 mengalami kecelakaan di Taipei

• Kerugian (damages): Sigit menderita cedera, cacat fisik (karena luka bakar) dan mental

(trauma).• Kerugian materil: barang-barang pribadi

selama penerbangan US $ 23,535.90

Page 16: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines

• Gugatan diajukan di Pengadilan Negara Bagian California dengan nomor

registrasi BC 260883 dan CV 01-05096 GAF (RCx)

• Yurisdiksi Pengadilan (Saksi ahli Dr. K. Martono, SH., LLM: Kesalahan yang

disengaja (wilful misconduct), tanggung jawab tidak terbatas (unlimited liability)

Page 17: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines

• Mengapa gugatan diajukan ke negara bagian California?

• Bagaimana seharusnya pengaturan tentang pengajuan gugatan sengketa perdata penerbangan internasional?

• Bagaimana proses penyelesaian kasus Sigit Nurcahyo?

Page 18: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines

Page 19: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines

Menurut Pasal 28 (1) Konvensi Warsawa 1929, gugatan penumpang terhadap

perusahaan penerbangan diajukan pada pengadilan negara anggota Konvensi

Warsawa 1929 pada:1) Tempat kedudukan perusahaan penerbangan yang bersangkutan;

2) Tempat terjadinya kontrak bisnis (tempat pembelian tiket); dan

3) Tempat tujuan penerbangan.

Page 20: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

Pembahasan Kasus Minggu Lalu (3 Mei 2016) Kasus Sigit Nurcahyo vs Singapore Airlines

Negara pertama yang menjadi tempat pengajuan gugatan adalah Los Angeles, California sebagai tempat tujuan penerbangan (Pasal 28

ayat (1) Konvensi Warsawa).

Gugatan ditolak dengan alasan penggugat bukan warga negara AS, melainkan WNI.

Sigit mengajukan gugatan ke Singapura, namun kandas karena Sigit tidak datang untuk memberikan keterangan dan barang bukti.

Sigit mengajukan gugatan ke PN Jaksel pada Februari 2008, Sigit menang dan mendapat ganti rugi, SQ mengajukan banding, kasasi,

tetapi pengadilan memenangkan Sigit. Ganti rugi yang harus dibayar 1,5 M

-----

Pembahas: Andre, Sumber: www.hukum.online, “Singapore Airlines Harus Bayar Ganti Rugi Rp. 1,5 M”, 16 Maret 2009

Page 21: Air and Space Law: Hukum Udara Perdata Internasional (2)

TugasTugas

Carilah mengapa diadakan konvensi-Carilah mengapa diadakan konvensi-konvensi di bawah ini dan konten apa konvensi di bawah ini dan konten apa yang diubah dalam konvensi-konvensi yang diubah dalam konvensi-konvensi

tersebut:tersebut:

Konvensi Montreal 1999,Konvensi Montreal 1999,Konvensi Montreal 1999 & Sistem “Warsawa” B,Konvensi Montreal 1999 & Sistem “Warsawa” B,

dan Evaluasi Konvensi Montreal 1999.dan Evaluasi Konvensi Montreal 1999.