MENJAGA INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME BPK MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN

2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

OlehHeryandi

Disampaikan pada Diskusi Publik Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 9 September 2016

INDEPENDENSI DAN PROFESIONALISME

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002: 26).

tiga aspek independensi seorang auditor:(1)   Independence in fact (independensi dalam fakta): auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.(2)   Independence in appearance (independensi dalam penampilan): pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.(3)   Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya): keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

INDEPENDENSI ANGGOTA BPK

BPK Menjunjung tinggi independensi (kelembagaan maupun individu) berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan atau organisasi.

BPK dilarang:(1)merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara, badan yang mengelola keuangan negara dan perusahaan swasta nasional dan asing.(2)Menjadi anggota dan partisipan parpol.(3)Dilarang menunjukkan sikap dan perilaku yang menyebabkan orang lain meragukan.

Profesionalisme yaitu bersifat profesi atau memiliki keahlian keterampilan karena pendidikan dan pelatihan (Badudu dan Sutan, 2002: 848)

Lima Dimensi:1. Pengabdian pada profesi: gunakan pengetahuan

dan kecakapan.2. Kewajiban sosial: pentingnya peranan profesi.3. Kemandirian: mampu membuat keputusan sendiri

tanpa tekanan.4. Keyakinan: berwenang menilai adalah rekan

seprofesi.5. Hubungan sesama profesi: menggunakan ikatan

profesi sebagai acuan.

PROFESIONALISME

BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK Wajib:1. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan

kecermatan2. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia

jabatan.3. Menghindari pemanfaatan rahasia negara untuk

kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain4. Menghindari perbuatan di luar tugas dan

kewenangannya.

PROFESIONALISME ANNGGOTA BPK

.

TUGAS DAN WEWENANG BPK

PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT,

PEMERINTAH DAERAH, LEMBAGA NEGARA LAINNYA, BANK INDONESIA, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN

LAYANAN UMUM, BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN LEMBAGA ATAU BADAN LAIN YANG MENGELOLA

KEUANGAN NEGARA

INDEPENDEN DAN PROFESIONAL

MENCARI ANGGOTA BPK(INDEPENDEN DAN PROFESIONAL)

ANGGOTA BPK

SYARAT

MEKANISME REKRUITMEN

PEPELAKSANAAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KODE ETIK

UNSUR SYARAT KEANGGOTAAN BPK

Pasal 13 UU BPK sebaiknya dirumuskan:Syarat Umum dan syarat khusus:

A. Syarat Umum: (Untuk syarat umum poin (f) (j), dan (i) sebaiknya dimasukan dalam syarat khusus)(1) WNI

(2) Beriman dan bertaqwa(3) dstnya

. Syarat Khusus (dimasudkan untuk memenuhi kriteria Independen dan profesional):(1) anggota BPK paling rendah berpendidikan S1 atau yang setara yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan.(2) berpengalaman di bidang pemeriksaan minimal 5 tahun(3) Paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lembaga negara, pemerintahan, badan dan atau pengurus/anggota salah satu partai politik.(5) Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun dan setinggi-tingginya 67 tahun.

Pasal 14 ayat (1): Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatian pertimbangan DPD (pengaturan ini perlu dipertegas dan diperjelas dasar pemilihan, asal calon yang akan dipilih, mekanisme penjaringan dan penjaringan)

Pasal 14 ayat (2) tata cara pemilihan anggota BPK diatur dalam peraturan tata tertib DPR....(seharusnya diatur dgn UU ini.

MEKANISME PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Untuk menjamin independensi dan profesionlisme anggota BPK pengaturan tentang syarat perlu disesuaikan bidang

pekerjaan BPK, sehingga dapat dihindari rekruitmen anggota yangtidakprofesional.

2. Mekanisme pemilihan anggota oleh DPR perlu dipertegas melalui mekanisme seleksi oleh panitia seleksi (contoh

Pengaturan tentang pemilihan KPK perlu dipertimbangkan).

3. Pengaturan pelaksanaan dan pelaksana pemeriksaan termasuk tentang penunjukkan auditor perlu diatur lebih

lengkap.

CATATAN UNTUK REVISI UNDANG-UNDANG CATATAN UNTUK REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BPKNOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BPK