Sengketa Agraria

sengketa agraria

Diajukan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila

DISUSUN OLEH

Muhammad Sidiq Nur 11308502150046 Mutmainah 11308502150049 Rizqi Kholifasari 11308502150063 Rodi Radius 11308502150064 Venny Alvionita 11308502150081

Program Studi Pendidikan MatematikaKelas 1 A

TEMA : HUKUM

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Singkawang

P e n d i d i k a n P a n c a s i l a

Pembuka

A. Latar Belakang

Masalah sengketa lahan memang sering muncul di Indonesia. Seperti

masalah sengketa lahan yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat, yaitu

konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI. Konflik ini

disebabkan perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Tujuan dari

pengamatan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi

konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI, mengetahui upaya

penyelesaian konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan TNI di

kelurahan Roban dan Bukit Batu. Hasil dari pengamatan ini menunjukan

bahwa konflik antara masyarakat kelurahan Roban dan Bukit Batu dengan

TNI terjadi sejak tahun 1980-an. Faktor penyebab konflik; (1) faktor intern;

status kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas, Tanaman warga

masyarakat rusak akibat latihan militer serta lahan yang digunakan untuk

pertanian semakin sempit, perbedaan tujuan dalam pemanfaatan lahan, (2)

faktor ekstern adanya rencana tata ruang lahan TNI yang akan melakukan

pembangunan sarana fasilitas militer. Upaya penyelesaian melalui dialog

dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada kesepakatan. Konflik ini

telah mengakibatkan berbagai dampak dalam kehidupan, bukan hanya

dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dampak positif yaitu

bertambahnya solidaritas dari berbagai macam kalangan, membuat berbagai

pihak menyadari ada banyak masalah. Dampak negatif yaitu membawa

dampak psikologis itu sendiri, hubungan interaksi dan komunikasi antara

pihak masyarakat dan TNI menjadi terganggu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan bahwa faktor

dari permasalahan ini, yaitu : Ada salah satu kepala desa periode tertentu

dimana kepala desa setempat mengeluarkan Surat Kenyataan Tanah (SKT).

Pada tahun 80-an pihak TNI sudah memperingatkan masyarakat agar tidak

membangun sesuatu diatas tanak milik TNI secara permanen, namun setelah

tahun 90-an dari pihak TNI sudah tidak memperingatkan lagi kepada 1


masyarakat sehingga masyarakat lupa akan hak tanah itu milik siapa. Setelah

tanah tersebut dibangun rumah permanen, masyarakat pendatang yang tidak

mengetahui akar permasalahan itu pun membeli rumah yang berada di daerah

kelurahan Roban atau Bukit Batu itu, masyarakat yang ingin membangun

rumah meminta Surat Kenyataan Tanah (SKT) ke kepala desa setempat, salah

nya kepala desa tersebut menyetujui pengeluaran surat tersebut sehingga surat

tersebut di keluarkan oleh BPN dan pada tahun 2000-sampai sekarang pihak

TNI berencana untuk membangun fasilitas militer di lahan yang seluas 210

hektar tersebut. Dari tahun sebelumnya pihak TNI sudah memberi peringatan

bahwa rumah dan lahan-lahan perkebunan yang tidak ada surat-surat yang sah

yang berada di atas tanah milik TNI akan di ratakan, namun rencana tersebut

tertunda karena masyarakat tidak terima dengan penggusuran yang akan di

lakukan dengan pihak TNI, masyarakat yang tidak setuju dengan langkah

yang diambil oleh pihak TNI tersebut, melakukan demo di depan gedung

Wali Kota Singkawang dengan harapan mendapat keadilan atas hak milik

tanah dan rumah mereka agar tidak di ratakan. Tapi dari segi hukum,

masyarakat tidak memiliki hak yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut,

dikarenakan masyarakat pada awal mulanya sudah diperingatkan oleh pihak

TNI agar tidak membuat rumah yang permanen di atas lahan tanah milik TNI,

tapi masyarakat lupa akan hal itu mereka malah membangun rumah yang

sangat megah dan permanen, ketika sudah di keluarkan ultimatum untuk

meratakan tanah, pada awal tahun 2015 masyarakat malah tidak terima

kepada pihak TNI dan melakukan tindakan berdemo serta menuntut keadilan

kepada mereka.

C. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan pada pengamatan ini tidak terlalu luas, maka

pengamatan ini lebih memfokuskan pada aspek tentang Konflik Perebutan

Lahan antara Masyarakat dengan TNI di kelurahan Roban dan Bukit Batu,

Kecamatan Singkawang Tengah, Provinsi Kalimantan Barat.

D.


Argumen

A. Pengamatan melalui Masyarakat

Kami melakukan pengamatan dengan cara mengamati dari pihak

masyarakat yang terkait setiap peristiwa yang terjadi di sengketa lahan ini.

Dapat kami simpulkan bahwa :

1. Kenyataannya masyarakat memiliki dokumen yang sah dan tidak bisa di

ganggu gugat secara hukum, karena dokumen masyarakat itu, disahkan

oleh pemerintah sendiri (ulah kepala desa pada periode tertentu yang

menyetujui pembuatan Surat Keterangan Tanah)

2. Masyarakat mempertanyakan, apakah dokumen yang sah tersebut masih

berlaku atau peta bekas peninggalan belanda masih di akui, kalau peta

yang msih di pakai, lalu untuk apa sertifikat atau dokumen yang di

jadikan dasar UUD kepemilikan tanah.

3. Apabila peta memang di anggap lebih sah, kita juga harus ingat bahwa

dulu tanah itu juga milik rakyat sebelum dijajah belanda.

4. Dan memang apabila tanah tersebut digusur dan dibuat untuk

kepentingan umum tentunya ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dan dalam hal ini sebenarnya pemerintahlah yang harus menangani dan

memberi penanganan khusus karena menyangkut undang-undang dan

penegakan hukum di Republik Indonesia. Disatu sisi TNI merasa berhak atas

kepemilikan tanah tersebut dengan berdasarkan peta peninggala Belanda di

masa penjajahan, dan seperti yang di akui oleh pihak TNI yang di muat dalam

koran Pontianak Post bahwa pihak TNI mempunyai surat-surat yang lengkap

terhadap tanah seluas 210 hektar tersebut. Di lain pihak masyarakat juga

merasa berhak atas tanah tersebut di karenakan masyarakat memiliki surat

dan dokumen yang sah dan di akui oleh pemerintahan indonesia, namun di

sini lagi-lagi hukum menjadi undang-undang tertulis belaka karena tidak

adanya penerapan yang merata. Bagaimana tidak, tanpa adanya keputusan

dari pemerintah terkait, tanah tersebut telah diduduki secara paksa oleh salah

satu pihak yang bersengketa.


B. Pengamatan melalui TNI

Kami melakukan pengamatan dengan cara mengamati dari pihak TNI

yang terkait setiap peristiwa yang terjadi di sengketa lahan ini. Dapat kami

simpulkan bahwa : Menurut pendapat kami TNI melakukan penggusuran ini

sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa tanah tersebut milik TNI dan

berhenti menggunakan atau mengelola lahan milik TNI, yang mana

masyarakat dengan lacang membangun rumah secara permanen dengan

sengaja menggeser atau memindahkan batas tanah berupa patokan kayu milik

TNI.

C. Pengamatan melalui Pihak Netral

Dalam hal ini ada 3 pihak yang bersalah, yaitu : pihak pemerintaah, TNI,

dan masyarakat itu sendiri.

1. Dari pihak pemerintah harus lebih tegas dan sigap dalam menyelesaikan

masalah sengketa tanah antara pihak TNI-AD dan masyarakat.

2. Dari pihak TNI-AD tidak sepenuhnya salah mereka karena mereka hanya

melaksanakan tugas dari pemerintah, hanya saja cara penyampaiannya

terhadap masyarakat terlalu menggunakan emosi, sehingga kelihatan

masyarakatnya yang menjadi tertekan.

3. Dari pihak masyarakat, mereka salah dikarenakan kurangnya kesadaran

dari masyarakat akan tanah yang ditempatinya. Kenapa mereka tetap

membangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya tersebut dan malah

dengan seenaknya ada yang menggeser batas-batas tanah milik TNI.

D. Upaya Penyelesaian

Upaya penyelesaian masalah dalam konflik perebutan lahan antara

masyarakat dengan TNI selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkaitan

yaitu oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, pihak-pihak lainnya. Upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa dialog saja dengan

pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu yang pas untuk

menyelesaikan masalah ini. Masing-masing pihak mempertahankan aspirasi

atau pendapatnya bahwa tanah itu milik TNI maupun milik masyarakat.


Pemerintah tidak ada yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah

tersebut.

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering

terjadi di tengah masyarakat. Adanya konflik tersebut merupakan implikasi

dari tidak adanya UU yang mengatur secara jelas mengenai pertanahan.

Sengketa lahan antara masyarakat kelurahan Roban dan Bukit Batu dengan

TNI AD terjadi karena masing-masing saling mengklaim lahan yang ada di

sana. Masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut.

Tidak hanya itu saja, masalah ini timbul juga karena adanya Rencana Tata

Ruang Lahan oleh pihak TNI, yang menjadikan kawasan tersebut sebagai

kawasan Pertahanan dan sebagai kawasan untuk latihan militer.

Sampai sekarang masalah ini belum selesai, belum ada titik temu yang

tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Upaya dari pemerintah, maupun

dari masyarakat sendiri sudah dilakukan. Tetapi belum ada kesepakatan

diantara kedua belah pihak.

B. Solusi

Solusi atau upaya penyelesaian dalam menangani konflik perebutan

lahan antara masyarakat dengan TNI ini harus tepat. Kedua belah pihak harus

duduk bersama untuk membahas masalah ini dan mencari kata sepakat dalam

menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga dalam mengatasi masalah ini

juga harus netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Dan

dalam musyawarah tersebut sebaiknya tidak mempertahankan ego masing-

masing pihak yang terkait, serahkan semua permasalahan kepada undang-

undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah, TNI dan Masyarakat yang bersengketa sama-sama saling

membantu dan sadar akan kesalahan dari masing-masing pihak, karena

Pemerintah sebagai pemimpin yang memilki tugas untuk menjaga keutuhan

Negara dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam


menyelesaikan masalah ini, Pemerintah seharusnya melaksanakan hukum

dengan melakukannya secara seadil-adilnya agar tidak ada salah satu pihak

yang merasa ter-diskriminasi antara TNI maupun masyarakat itu sendiri, dan

dilakukan secara tegas. Untuk masyarakat yang bersengketa, disarankan

untuk sadar diri dan berfikir sebelum bertindak.

Law

Sengketa Agraria