Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pembinaan Hukum NasionalKementerian Hukum dan HAM

Lampung, 9 September 2016

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Perubahan

• Terdapat 10 RUU Tambahan yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 Perubahan.

• Salah satu Tambahan RUU tersebut adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

• Konsekuensinya RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan harus selesai pada tahun 2016.

UUD 1945

Pasal 23E

Pembentukan BPK

Wewenang BPK

Kewajiban BPK

Pasal 23F

Rekrutmen Anggota

BPK

Pemilihan Pimpinan

BPK

Pasal 23G

Kedudukan BPK

Perwakilan BPK

Amanat Membent

uk UU BPK

INDEPENDENSI INTEGRITAS PROFESIONALISME

KERANGKA PEMIKIRAN USULAN PERUBAHAN UU BPK

Pembentukan satu lembaga Pemeriksa Keuangan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang Bebas dan Mandiri

Pasal 23E UUD NRI 1945

Pembentukan BPKPasal 2

Wewenang BPK1. Pasal 62. Pasal 9 s/d Pasal 123. Pasal 23 s/d Pasal 31

KemandirianPasal 34 dan Pasal 35

UU No. 15 Tahun 2006Masalah Implementasi:

1. Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012, KPK tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan juga dapat berkoordinas dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK

2. Kurangnya kemandirian BPK karena harus berkonsultasi dengan pemerintah dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPK.

PASAL 23F UUD 19451. Pemilihan Keanggotaan BPK (Jumlah, Susunan, Masa Jabatan, Pemilihan,

dan Pemberhentian Anggota).2. Kepemimpinan BPK (Masa Jabatan dan Pemilihan Pimpinan).3. Pengisian Kekosongan Jabatan Anggota

UU Nomor 15 Tahun 2006 Keanggotaan Anggota BPK

1. Pasal 4 s.d. Pasal 52. Pasal 13 s.d. Pasal 143. Pasal 16 s.d. Pasal 21

Kepemimpinan BPKPasal 15

Pengisian Kekosongan Jabatan Anggota Pasal 22

Masalah Implementasi:

1. Tidak ada ketentuan mengenai persyaratan kualifikasi calon Anggota.

2. Belum ada rumusan mengenai kolektif kolegial di BPK.

3. Belum ada mekanisme checks and balances kepemimpinan BPK secara periodik.

3. Belum ada aturan mengenai pengisian kekosongan jabatan Anggota pasca Putusan MK 13/PUU-XI/2013.

PASAL 23G UUD 1945

UU No. 15 Tahun 2006 Kedudukan BPK

Pasal 3 ayat (1)

Perwakilan BPK1. Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)2. Pasal 34

Masalah Implementasi:

Belum ada dasar hukum pelimpahan wewenang atributif BPK kepada Perwakilan.

Hasil Pemeriksaan BPK dijadikan sebagai objek gugatan

1. Kedudukan di Ibukota Negara2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

oleh Perwakilan