HUKUM INTERNASIONALSEMESTER IV/3 SKSYANI BRILYANI TAVIPAH, S.H.,M.H.

• BUKU REFERENSI(Buku Wajib dan Buku Anjuran)

– Pengantar Hukum Internasional : Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes.

– Pengantar Hukum Internasional 1 dan 2 : J.G.Starke

Buku lain:- Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik: Setyo Widagdo

SH.,MH.- Hukum Organisasi Internasional: DW.Bowett Q.C.LLD.- Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional: Huala Adolf- Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus: Prof.Dr.Sumaryo Suryokusumo- Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional: I Wayan

Parthiana,SH.,MH.- Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analitis (1,2,3,4):

Syahmin AK.,SH.- Hukum Internasional Kontemporer: jawahir Thontowi,SH.,Ph.D;

Pranoto Iskandar,SH.- Pengantar Hukum Internasional (Cases & Materials dan lampiran-

lampiran): Mochtar Kusumaatmadja, Etty R.Agoes.- Dll.

SILABUS HUKUM INTERNASIONAL

I. Pendahuluan A. Pengertian/Definisi dan Peristilahan B. Bentuk Perwujudan Hukum Internasional C. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional (Masyarakat Internasional dalam masa transisi)II. Masyarakat Internasional A. Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional sebagai Sumber Material Hukum Internasional B. Masyarakat Internasional sebagai Landasan Sosiologis HI C. Kesatuan Asas Hukum sebagai Landasan Material bagi HI D. Hakekat dan Fungsi Kedaulatan Negara dalam Masyarakat Intnsl.III. Sumber-sumber Hukum Internasional A. Pengertian B. Jenis-jenis Sumber Hukum Internasional 1. Perjanjian Internasional 2. Kebiasaan Internasional 3. Prinsip-prinsip Umum Hukum 4. Putusan Pengadilan dan Doktrin sbg Sbr Hkm tambahan 5. Sumber Hukum Lainnya.

IV. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional. A. Tinjauan teoritis B. Hukum Nasional dalam Peradilan Internasional C. HI dan Hukum Nasional: Praktek Negara-negara V. Subyek Hukum Internasional A. Pengertian B. Jenis-jenis Subyek Hukum Internasional: 1. Negara 2. Tahta Suci 3. Organisasi Internasional 4. Individu 5. Pemberontak dan Belligerent 6. Perkembangan terakhir.VI. Pengakuan A. Pengertian B. Pengakuan de Jure dan de facto C. Akibat Hukum dari Pengakuan D. Pengakuan terhadap Insurgensi dan Beligerensi E. Pengakuan berkenaan dengan wilayah dan non pengakuan.

VII. Kedaulatan A. Kedaulatan atas wilayah daratan B. Kedaulatan atas wilayah perairan C. Kedaulatan atas ruang udara

VIII. Ujian Tengah Semester

IX. Yurisdiksi

A. Pengertian B. Beberapa prinsip yurisdiksi: teritorial, personal, perlindungan, universal C. Yurisdiksi pada jalur tambahan, pulau buatan, instalasi dan bangunan serta hak berdaulat.

X. Pertanggungjawaban Negara. A. Pengertian, Bentuk dan Jenis B. Tanggung Jawab Negara atas pelanggaran Perjanjian Internasional atau terhadap Kewajiban Kontraktual C. Upaya hukum untuk memperoleh kompensasi/pemulihan hak

XI. Suksesi Negara A. Pengertian B. Sebab-sebab terjadinya Suksesi Negara C. Akibat Hukum Suksesi Negara

XII. Sengketa-sengketa Internasional A. Cara Penyelesaian Damai B. Cara Penyelesaian Kekerasan XIII. Hukum Humaniter

A. Sumber-sumber Utama Hukum HumaniterB. Konflik Bersenjata dan Hubungan Permusuhan LainnyaC. Cara-cara Penyelesaian Paksa atau Kekerasan.

XIV . Hukum Udara /Ruang Angkasa

XV . Hukum Diplomatik

XVI. Ujian Akhir Semester

PENGERTIAN.

Prof.Dr.Mochtar K:

Hukum ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat meliputi lembaga dan proses untuk mewujudkan kaidah tersebut dalam kenyataan.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:1. Negara dengan negara2. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Lassa Oppenheim: “Law of national or International law is the name for the body of customary and treaty rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other.”Hukum nasional atau hukum internasional adalah nama dari suatu badan ketentuan atau peraturan kebiasaan yang dianggap mengikat negara hukum bagi negara-negara beradab dalam perhubungannya satu sama lain.

J.L.Brierly:Hukum bangsa-bangsa atau Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai badan hukum dan prinsip-prinsip yang mengikat negara beradab dalam hubungan negara yang satu dengan negara yang lain.

J.G. Starke: HI merupakan himpunan kaidah hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan

peraturan-peraturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka yang juga meliputi:

1. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan organisasi internasional dan hubungannya dengan organisasi internasional lainnya serta negara dan individu.

2. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan individu dan subyek-subyek hukum internasional bukan negara.

Perbedaan HI (publik) dengan Hk.Perdata Int.: Sifat hukum dari persoalannya atau obyeknya.

Istilah lain untuk HI:- Hukum Bangsa-bangsa- Hukum Antar bangsa/Hukum antar negara- Hukum Dunia- Hukum Internasional.

Pada dasarnya istilah-istilah tersebut maksudnya sama, tapi ada perbedaan berdasarkan tingkat perkembangan masyarakat internasional.

1. Hukum Bangsa-Bangsa. Istilah ini digunakan pada zaman kerajaan-kerajaan dahulu. Hubungan antar bangsa-bangsa saat itu sangat jarang dan masih sederhana.

2. Hukum antar Bangsa atau Hukum antar Negara. Istilah ini digunakan pada masyarakat negara-negara di Eropa ketika

muncul negara dalam pengertian modern yaitu negara kebangsaan (nation state).

Negara kebangsaan ini muncul sejak tahun 1648 yaitu saat lahirnya Konvensi Westphalia yang mengahiri perang 30 tahun di Eropa antara golongan Katholik dan Protestan.

3. Hukum Internasional

a. Istilah HI merupakan istilah yang lebih modern. Dalam istilah HI tidak hanya diatur hubungan negara dengan negara tapi mengatur juga hubungan antara negara dengan subyek HI bukan negara serta hubungan/ persoalan antara subyek HI bukan negara satu sama lain.

b. Istilah HI juga memberi peluang bagi individu sebagai subyek HI sekalipun dalam batas-batas tertentu.

c. Pada segi lain, HI mengakomodir persoalan-persoalan diantara organisasi internasional yang mana eksistensi organisasi internasional tersebut terlepas dari kemauan negara.

Perwujudan Hukum Internasional: 1) HI Umum/HI Global

yaitu HI yang berlaku diseluruh bagian dunia, akan tetapi tidak semua negara tunduk pada HI umum.Contoh: Universal Declaration of Human Rights (1948).

2) HI Regionalyaitu HI yang berlaku pada negara-negara di kawasan tertentu.HI ini lahir dalam praktek negara-negara melalui hukum kebiasaan.Contoh: ASEAN, BENELUX.

3) HI Khususyaitu HI yang berlaku terhadap negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada suatu kawasan tertentu.HI ini lahir melalui perjanjian internasional.Contoh: OPEC, Perjanjian antar negara2 Commonwealth.

4. Hukum Dunia/World Law a. Konsep Hkm Dunia mengemukakan dalilnya dengan menganalogikan

konsepnya pada pemikiran Hkm Ketatanegaraan. Negara-negara berdaulat ini dianalogikan sebagai negara bagian dan negara-negara bagian tersebut berada dibawah kekuasaan tunggal yang disebut “Negara Dunia”.

b. Negara dunia mengatur anggota-anggotanya berdasarkan tertib hukum yang subordinatif.

Sejarah Hukum Internasional dan Perkembangannya

A. Benih-benih Hukum Internasional di Berbagai Kebudayaan.

1. Kebudayaan Yunani Pada masa ini dikenal “hukum yang mengatur hubungan antar negara

kota”. Hukum ini disebut oleh Vinogradoff dengan istilah “intermunicipal law”. Municipal law = hukum negara/hukum nasional/hukum umum Intermunicipal law terdiri dari hukum-hukum kebiasaan yang berasal dari

kebiasaan yang telah dipraktekan dalam jangka waktu yang lama. Contoh: peraturan-peraturan mengenai peperangan, perwasitan/ arbitrase,

diplomasi dan konsul. Pada masa ini, hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius. 2. Kebudayaan Yahudi Pada masa ini telah dikenal “hukum yang mengatur hubungan antar bangsa- bangsa Yahudi berdasarkan hukum agama mereka”. Hukum ini mengatur ttg perjanjian orang asing dan peperangan. 3. Kebudayaan Islam. Pada masa ini telah dikenal “hubungan antar bangsa-bangsa Arab yang

diatur oleh kaidah hukum. Hukum tersebut banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan paling menonjol dalam hukum tersebut adalah “Hukum mengenai perang”.

4. Kebudayaan India Kuno.

Pada masa ini telah diatur “hubungan antara raja-raja di India berdasarkan

hukum kebiasaan” yang disebut “Desa Darma”.

5. Kebudayaan Bizantium

Pada masa ini telah dilakukan diplomasi thdp bangsa-bangsa tetangga, karena itu berkembanglah hukum antara bangsa-bangsa terutama ttg hkm diplomasi.

B. Revolusi dan Masa Depan HI

1. Intermunicipal law (hukum yang mengatur antar negara kota). Hukum ini muncul pada zaman Yunani dan sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang hukum alam.

2. Ius Gentium adalah hukum yang mengatur bangsa Romawi dan bangsa non Romawi/bangsa lain.

Ius Gentium muncul pada masa Romawi sampai abad ke V setelah Masehi.

Pada masa Romawi dikenal juga Ius Civile yang mengatur hubungan antar orang Romawi satu sama lain.

3. Ius Gentium, Ius Intergentes, Law of nations. Ketiga istilah ini dikenal pada zaman Imperium Romawi (abad

10 s/d 17 M). Ketiga istilah ini mempunyai arti yang sama.

Pada masa Imperium Romawi, HI kurang berkembang, karena:a. Kekaisaran Romawi dengan sistem feodalnya menguasai kerajaan-

kerajaan disekitarnya hingga hubungan antar kerajaan banyak ditentukan oleh Kaisar.

b. Kekuasaan gereja yang dipimpin Paus memiliki pengaruh yang kuat terhadap hukum sehingga seringkali agama dicampuradukan dengan hukum.

Perkembangan selanjutnya:- 17 Juni 1617 Pangeran Ferdinand dari Hapsburg (berasal dari gol

Katolik) ditetapkan menjadi Kaisar Romawi.- Protestan ditindas -- perang Katolik dan Protestan (30

tahun/1618-1648).- Perang berakhir dengan ditandatanganinya “Perjanjian

Westphalia”

Dalam sejarah HI, perjj Westphalia merupakan peristiwa penting, karena:

a. Prjn Westphalia mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan telah

meneguhkan perubahan peta bumi politik karena perang tersebut.

b. Mengakhiri usaha Kaisar Romawi yang suci untuk menegakkan kembali

Imperium Romawi.

c. Hubungan antar negara dilepaskan dari persoalan kegerejaan dan kini

didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara.

d. Melalui perjanjian ini, kemerdekaan negara Nederlands, Swiss dan

negara-negara kecil di Eropa Jerman diakui).

Perjanjian Westphalia mrpkn titik awal lahirnya negara kebangsaan/nation state.

4. International Law dikenal beberapa istilah:

a. Law of Nations (Hukum Bangsa-Bangsa)

b. La among nation (Hukum antar bangsa)

c. Inter State Law (Hukum antar negara)

5. Transnational Law (Pertengahan abad XX)

6. World Law/Hukum Dunia

PERTEMUAN II

Masyarakat dan Hukum Internasional

Tempat berlakunya HI -- masyarakat internasional

1. Unsur-unsur masyarakat internasional:

a. Adanya subyek HI, a.l:

- Negara;- Organisasi Internasional; - Palang Merah Internasional - Tahta Suci Vatican- Kaum Belligerensi- Organisasi Pembebasan- Individu.

b. Adanya hubungan antar subyek-subyek HI.Latar belakang: karena adanya perbedaan kebutuhan subyek HI yang satu dengan subyek HI yang lain.

Hubungan antara masyarakat int dan hukum. Internasional: * ubi societas ibi ius * apabila benar hk.int itu ada, harus dibuktikan bahwa ada masyarakat

internasional tempat Hukum Internasional itu berlaku. Hubungan antar subyek HI, dibagi 2:1. Hub. resmi/hubungan tidak langsung. - Disebut hubungan tidak langsung, karena orang-orangnya tidak bertindak

atas nama sendiri tapi atas nama negaranya. - Hubungan ini umumnya dilakukan dalam bidang politik, meliputi: * hub. antar pejabat negara dengan pejabat neg. * hub. antar pejabat negara dengan pejabat organ internasional. 2. Hub. langsung / hubungan perorangan. Umumnya mencakup hubungan perdagangan, hubungan kemanusiaan, hubungan kebudayaan dsb.

Latar belakang adanya hubungan antar subyek HI: 1. Kenyataan fisik: perbedaan negara yang satu dengan negara yg lain. 2. Fakta pengikat non materiil: adanya asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang sama yang berlaku di seluruh dunia tanpa kecuali (hukum umum)

2. Kedaulatan Negara: hakekat dan fungsinya dalam masyarakat int.

* kedaulatan -- sovereignity -- superanus = yang teratas -- mempunyai kekuasaan tertinggi;

* berlakunya hukum internasional yang mengatur hub antar negara (khususnya) -- sebagai kekuasaan tertinggi --- tdk bertentangan dgn HI.

* ruang berlaku kekuasaan tertinggi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu.

* pembatasan terhadap kedaulatan sbg kekuasaan tertinggi 1. Kekuasaan terbatas di dalam wilayah negaranya. 2. Kekuasaan berakhir di mana kekuasaan negara lain mulai.

* kedaulatan negara tidak bertentangan dengan HI; * akibat faham kedaulatan dalam arti terbatas muncul faham kemerdekaan dan

faham persamaan derajat;

3. Masyarakat Internasional dalam peralihan: Terjadi perubahan2 dalam: a. Peta bumi politik b. Kemajuan teknologi c. Perubahan struktur organisasi masyarakat internasional.

Dasar Kekuatan Mengikatnya Hukum Internasional

John Austin: “the rules of positive morality” --- disangkal oleh Mochtar dengan memberi contoh hukum adat di Indonesia.

Domes Tones (ahli filsafat Yunani), ada 4 alasan:1. Karena hukum merupakan perintah Tuhan2. Karena merupakan tradisi3. Karena berasal dari kesusilaan4. Karena ada perjanjian masyarakat.

Beberapa teori:1. Teori Hukum Alam/Natural Law -- Grotius HI mengikat / ditaati karena HI merupakan hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakt bangsa-bangsa/masyarakat internasional..

2. Teori Voluntaris, ada 2:

a. T. Kedaulatan -- George Jellineck HI ditaati & mengikat negara2 karena HI merupakan kehendak sepihak dari negara yang bersangkutan atau dibuat atas kehendak negara ybs. b. Common Consent Theory (T.Kehendak Bersama) -- Triepel HI mengikat bukan karena kehendak sepihak negara akan tetapi karena kehendak bersama dari negara2.

3. T.Obyektivitas -- Madzhab Wiena -- Hans Kelsen HI mengikat/ditaati oleh negara2 didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang disebut Grundnorm -- Pacta Sunt Servanda.

4. Madzhab Perancis -- Fauchile, Scelle, Duguit. Faktor pengikat HI terletak pada faktor2 biologis, sosial & sejarah

kehidupan manusia itu sendiri.

PERTEMUAN III

SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

• Sumber Hukum: 1. Formal

- tempat menemukan hukum --- Bentuk hukum- unsur pembentuk hukum - cara/proses dlm membentuk/menciptakan hukum- dasar mengikat -- hukum mengikat apabila sudah

diberi bentuk

2. Material- sumber hukum untuk menentukan isi hukum- dasar mengikat

SUMBER-SUMBER HKM INTERNASIONAL

I Sumber hukum material (untuk menemukan isi hukum) dalam HI adalah etika moral universal.

II. Sumber HI dalam arti formal: Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional walaupun tidak secara eksplisit dicantumkan, menyatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional (ICJ) akan mempergunakan: - perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus ….……. - kebiasaan-kebiasaan internasional …… - prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa- bangsa beradab - keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan doktrin ……

• Menurut J.G. Starke: - kebiasaan - perjanjian-perjanjian - yurisprudensi - doktrin - keputusan-keputusan dari organ-organ internasional.

• Dari Pasal 38 (1) St MI dapat disimpulkan ada 2 kategori sumber HI dalam arti formal:

- Sumber hukum primer: * perjanjian internasional * kebiasaan internasional * prinsip-prinsip hukum umum - Sumber hukum skunder: * Yurisprudensi * doktrin.

• PERJANJIAN INTERNASIONAL.

adalah perjanjian yang diadakan antara anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

Perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa: - Negara vs Negara - Negara vs Organisasi Internasional (OI). - OI vs OI - Negara vs Takhta Suci - dllBukan perjanjian antara : Negara/OI vs Individu/perusahaan. Individu vs Individu. Perjanjian internasional antar negara diatur dalam Konvensi Wina 1969.Perjanjian internasional antara negara dengan OI diatur dalam Konvensi Wina 1986.

• Bentuk-bentuk perjanjian internasional:

- Treaty --- biasanya untuk perjanjian-perjanjian penting, baik perjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral. - Protocol ---biasanya untuk perjanjian yg melekat pada perjanjian lain (tambahan). - Arrangement & Memorandum of Understanding -- biasanya untuk perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. - Convention -- biasanya untuk perjanjian-perjanjian multilateral. - Pact -- biasanya untuk perjanjian-perjanjian multilateral. - Covenant, Charter, Statute --- biasanya digunakan sebagai anggaran dasar/hukum dasar dari suatu OI.

Macam-macam perjanjian internasional:

1. Dilihat dari segi jumlah pihak yang membuat perjanjian: a. Perjanjian internasional bilateral b. Perjanjian internasional multilateral.

2. Dilihat dari segi kaidah hukum yang lahir dari perjanjian internasional: a. Treaty contract (khusus/tertutup) b. Law making treaty (umum/terbuka)

3. Dilihat dari tahap/proses pembentukannya: a. Perjanjian internasional dua tahap: - tahap perundingan (negotiation) - tahap penandatanganan (signature) b. Perjanjian internasional tiga tahap: - tahap perundingan - tahap penandatanganan. - tahap pengesahan (ratification)

PROSES PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.

Berdasarkan rumusan Konvensi Wina.

Full Powers (Pasal 7 ayat 1a): merupakan dokumen yg berisikan kuasa penuh dari penguasa yang berwenang (Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menlu) untuk:

- menunjuk siapa yang dikuasakan menghadiri perundingan. - batas-batas wewenangnya - berbicara mengenai apa.

Tingkat-tingkat pembentukan suatu perjanjian internasional:

- Adoption of the text (Pengadopsian naskah) ----Art 9 Pada tahap ini timbul akibat: Negara-negara terikat untuk tidak

mengubah:

* bentuk perjanjian yang disepakati * garis besar isi perjanjian.

- Authentication of the text (Pengesahan/pengotentikan naskah)---Art 10. Tahap ini para pihak memberikan persetujuan pada isi perjanjian. Apabila tidak diatur dalam naskah, dapat ditempuh melalui cara-cara: * penandatanganan * penandatanganan ad referendum * pemarafan.

Consent to be bound (Art 11 -17):Cara-cara sepakat utk terikat pd suatu perjanjian internasional: - penandatanganan - pertukaran instrument-instrumen yang melahirkan perjanjian itu - pengesahan/ratifikasi - penerimaan/akseptasi - persetujuan - penambahan/pelekatan - cara-cara lain yang disetujui para pihak.

Pensyaratan (reservation).

• Merupakan pernyataan sepihak/unilateral yang diajukan oleh suatu negara pada waktu menyatakan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional bahwa negara tersebut menyetujui untuk terikat pada perjanjian internasional tetapi tidak mau terikat pada pasal/pasal-pasal tertentu dari perjanjian internasional itu atau negara itu memberikan pengertian lain atas isi dari pasal atau pasal-pasal tertentu dari perjanjian tersebut.

• Dilakukan dengan 2 cara: - berdasarkan sistem suara bulat (unanimity system): pensyaratan dari suatu negara untuk dapat berlaku dan mengikat harus mendapat persetujuan dari semua negara peserta lainnya. - berdasarkan sistem Pan Amerika (diperkenalkan oleh negara-negara di kawasan benua Amerika). Menurut sistem ini tidak perlu harus mendapat persetujuan dari semua negara peserta. Pensyaratan sudah dapat dinyatakan berlaku asalkan ada negara peserta lain yang menyetujuinya.

* KEBIASAAN INTERNASIONAL.

- Dilihat dari sudut sejarah, kebiasaan interns mrpkn sumber hukum yang terpenting.- Tidak setiap kebiasaan internasional harus merupakan sumber hukum.- Untuk menjadi hukum kebiasaan internasional harus ada 2 unsur: 1. Harus ada kebiasaan yang bersifat umum (unsur materiil) 2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum (unsur psikologis).

Unsur materiil:a. harus ada suatu pola tindak yang berlangsung lama, yi berupa serangkaian

tindakan serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula.b. Pola tindak diatas harus bersifat umum dan berkaitan dengan hubungan

internasional.

Unsur psikologis:Dirasakan memenuhi kewajiban hukum “opinio juris sive necessitatis” (keyakinan bersama bahwa pengulangan tindakan itu….merupakan akibat dari suatu

kaidah yang memaksa).

Beberapa contoh ketentuan hk int yang terjadi melalui proses kebiasaan internasional a.l.- penggunaan bendera putih sebagai bendera parlementer.- hukum memperlakukan tawanan perang menurut perikemanusiaan.

Hubungan antara kebiasaan internasional dan perjanjian internasional.

1. Beberapa ketentuan hukum perang dan landas kontinen dalam hukum laut menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat menimbulkan kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional yang kemudian diteguhkan dalam konvensi- konvensi internasional.

2. Perjanjian internasional yang berulangkali diadakan mengenai hal yang sama dapat menimbulkan kebiasaan internasional , misalnya hubungan konsuler yang ditimbulkan melalui perjanjian bilateral menjadi kompleks kaidah hukum kebiasaan ttg hubungan konsuler.

• PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM.

- General principles of law recognized by civilized nations.- Asas-asas hukum umum adalah asas-asas yang mendasari sistem hukum modern -

yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Barat (Romawi).- Lembaga-lembaga hukum tersebut menyebar ke seluruh dunia.- Istilah “bangsa yang beradab = bangsa yang merdeka.- Yang menjadi hukum adalah prinsip2 hukum umum bukan hanya asas2 hukum

internasional.- “umum” - hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan bagian

dari keseluruhan sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.- Hukum internasional tidak berdiri sendiri dan ada hubungan dengan hukum

nasional.

- Asas-asas hukum umum bisa berasal dari hukum perdata, hukum acara, hukum pidana disamping yang berasal dari hukum internasional sendiri, mis asas non intervensi, asas mempertahankan kemerdekaan.

- Dengan adanya prinsip hukum umum sebagai sumber HI menjadikan Mahkamah Internasional tidak dapat menyatakan “non liquet” karena kedudukan Mahkamah diperkuat dengan prinsip hukum umum ini untuk dapat membentuk hukum baru.

Sumber Hukum Tambahan:

- Keputusan Pengadilan dan Pendapat para Sarjana terkemuka * Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana tersebut tidak dapat

menimbulkan kaidah hukum; * Tidak ada preseden dalam sistem peradilan menurut Makamah Internasional; * Keputusan pengadilan di sini adalah dalam arti luas - keputusan pengadilan

mana pun; * Keputusan pengadilan nasional mengenai persoalan HI juga penting. * Pendapat para sarjana berupa hasil penelitian dan tulisan2 penting sbg sbr HI

tambahan. * Pendapat para ahli hukum anggota panitia Hukum Internasional (Int Law

Commission) PBB.

- Keputusan Badan2 Perlengkapan Organisasi dan Lembaga2 Internasional. Beberapa keputusan tersebut adalah a.l.: - Resolusi Majelis Umum PBB: - Keputusan Majelis Umum PBB: = mengenai Hak Asasi Manusia; = mengenai Hak untuk menentukan nasib sendiri.

PERTEMUAN IV

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL

DAN HUKUM NASIONAL

Dari segi teori ada 2 aliran:

A. Voluntarisme: dipengaruhi pandangan positivisme. Mendasarkan berlakunya HI dan ada tidaknya HI pada kemauan negara ----aliran

dualisme Alasan: 1. Sistem HI dan HN mempunyai sumber yang berbeda. HI bersumber pada kemauan dari negara-negara/bersama. HN bersumber pada kemauan satu negara. 2. Subyek utama HI dan HN berbeda Subyek utama HI: negara Subyek utama HN: individu. 3. HI dan HN mempunyai perbedaan dalam struktur masyarakatnya sebagai wadah dari

hukum-hukum tersebut. 4. Perbedaan mutlak antara HI dan HN terletak pada daerah atau ruang lingkup

berlakunya.

Konsekuensi: a. Tidak ada persoalan hierarkhis antara HI dan HN. b. Tidak mungkin ada pertentangan, yang mungkin adalah persoalan renvoi. c. Apabila HI hendak diberlakukan dalam masy nasional/negara maka terlebih dahulu

harus ditransformasikan menjadi HN.

B. Aliran Obyektivitas. Dipengaruhi hukum alam. Aliran ini menganggap ada dan berlakunya HI terlepas dari kemauan negara --- melahirkan paham monisme.

Akibat: melahirkan masalah hierarkhis antara HI dan HN sehingga timbul: a. Monisme dengan primat HN b. Monisme dengan primat HI

1) Monisme dengan primat HN: HI merupakan lanjutan dari HN dengan kata lain HI merupakan HN untuk urusan luar negeri. Berkembang di Jerman (Mz Bonn).

Dasar pemikiran: a. Tidak ada satu organisasi diatas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-

negara di dunia ini. b. Dasar dari HI yang mengatur hub. Internasional terletak pada wewenang negara-

negara untuk mengadakan perjanjian internasional.

Kelemahan: a. Paham ini hanya memandang HI sebagai pelengkap dari HN yang hanya bersumber

pada perjanjian internasional. b. Paham ini pada kenyataannya merupakan penyangkalan terhadap berlakunya HI

yang mengikat.

2) Monisme dengan primat HI: bahwa HN bersumber pada HI yang secara hierarkhies lebih tinggi kedudukannya.

Menurut paham ini: HN tunduk pada HI dan kekuatan mengikat HI dr HN didasarkan atas suatu pendelegasian dari HI. Paham ini dikembangkan oleh Mazhab Wiena, tokohnya a.l: KUNZ, KELSEN, VERDROSS dan didukung o/ Mz Perancis dengan tokoh: DUGUIT, SCHELLE.

Kelemahan: a. Pandangan ini mendalilkan bhw HI telah ada terlebih dahulu dari HN. Hal ini bertentangan dengan kenyataan sejarah yang menunjukan bahwa HN ada terlebih dahulu dari HI. b. Pandangan bhw kekuatan mengikat HN diperoleh dari HI tidak dpt dipertahankan berdasarkan kenyataan wewenang suatu bangsa yang berhubungan dng kehidupan antar negara ada yg sepenuhnya masuk wewenang HN dalam hal ini HTN.

Kesimpulan umum: * Antara HI dan HN tidak perlu ada pertentangan yang prinsipil. * Perkembangan HI sangat lamban, karena ditentukan oleh HN atau kehendak negara dan belum kuatnya HI sebagai suatu sistem hukum.

Hukum positif beberapa negara:

1. Praktek Negara Inggris. a. Di bidang Hkm Kebiasaan Internasional. Di Inggris dikenal “doktrin incorporasi” a.l menyebutkan: “International law is the law of the land”. Dengan demikian Inggris memandang HI sebagai bagian dari HN nya dengan syarat-syarat: 1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Inggris. 2) Apabila suatu kaidah Hkm Kebiasaan Internasional telah diterima sbg bagian dr

Hk.Nasional Inggris maka pengadilan-pengadilan di Inggris harus mentaatinya. b. Di bidang Hkm Perjanjian Internasional/Traktat. Lembaga yang berwenang untuk mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain yang meliputi proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi, adalah badan eksekutif (PM dan Kabinet) dan badan Legislatif (Parlemen). Inggris membedakan 2 perjanjian/traktat internasional: 1) Traktat yg memerlukan persetujuan parlemen. 2) Traktat yg tidak memerlukan persetujuan parlemen.Hal-hal yg harus dapat persetujuan parlemen adalah traktat yang isinya menyangkut sbb: 1) Yg berpengaruh thdp hak-hak pribadi WN Inggris 2) Yg menyangkut soal-soal moneter/keuangan. 3) Yg mempengaruhi/mengubah isi peraturan per UU di Inggris. 4) Yg menyangkut garis batas wilayah negara.

2. Di Amerika Serikat Di bidang Hkm Perjanjian Int AS membagi 2: a. Self executing treaty Perjanjian internasional yang dianggap kurang penting dan bersifat teknis/ pelengkap. Perjanjian internasional demikian langsung berlaku setelah diratifikasi. b. Non self executing treaty Perjanjian internasional yang tidak langsung berlaku tetapi terlebih dahulu harus diundangkan dalam lembaran negara.

3. Di Indonesia Dalam bidang perjanjian internasional: dikenal surat Presiden RI No.2826/1960 tanggal 22 Agustus 1960 yang ditujukan pada DPRGR yang isinya: a. Tidak semua perjanjian yang diadakan pemerintah/presiden dengan negara lain harus diajukan pada DPR untuk mendapat persetujuan. b. Hanya perjanjian-perjanjian yg dianggap penting saja yang diminta persetujuan DPR. c. Perjanjian-perjanjian yang dianggap kurang penting disampaikan kepada DPR sekedar

untuk diketahui. d. Perjanjian-perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah perjanjian yang

menyangkut: - soal-soal politik yang mempengaruhi hubungan politik luar negeri - Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi politik LN - Hal-hal yang menurut UUD/sistem per UU an di Ind harus diatur dalam bentuk UU.

PERTEMUAN V

SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

Pengertian:

Subyek Hukum Internasional ialah

- pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional.contoh: negara

- Pemegang hak dan kewajiban yang terbatas (privilege).contoh: kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh HI dimuka pengadilan berdasarkan suatu konvensi.

- Pemilik kepentingan-kepentingan untuk mana HI dibuat.

1. Negara

JL Brierly: Negara ialah suatu lembaga (institution), yaitu suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of States of 1933: The state as a person of international law should posses the following qualification:

a) A permanent population; b) A defined territory c) A government d) A capacity to enter relations with other states

Negara sebagai subyek hukum Internasional harus memiliki:a. Penduduk tetapb. Wilayah tertentuc. Pemerintahand. Kemampuan (kapasitas) untuk melakukan hubungan dengan negara

lain.

Bentuk-bentuk Negara:

a. Negara Mikro. Ialah negara dengan penduduk dan wilayah yang kecil. Misalnya, San

Marino (penddk 20.000, luas 64km2), Monaco (penduduk 30.000, luas 22km2), Liehtenstein (penddk 20.000, luas 61 mil2).

b. Negara Kesatuan. Suatu negara yang memiliki suatu pemerintah yg bertanggung jawab

mengatur seluruh wilayahnya. c. Dependent states. Yaitu negara-negara yang bergantung kepada negara-negara lain baik

karena adanya pengawasan dari negara lainnya, adanya perjanjian, adanya persetujuan untuk menyerahkan hubungan luar negeri kepada negara lain atau karena adanya pendudukan sebagai akibat perang.

1) Negara protektorat (negara vasal) Yaitu negara yang kekuasaan luar negerinya sepenuhnya berada di

bawah kekuasaan negara lain. Contoh, the Ionian Islands bekas protektorat Inggris (dibawah Inggris,

Uni Soviet, Austria dan Prusia).

2) Wilayah Trust / Mandat (Wilayah Perwalian) Yaitu wilayah yang tidak mampu mengadakan hubungan dengan pihak

asing tanpa mendapat dukungan dari negara pendukungnya. Contoh, wilayah di pasifik di bawah perwalian AS (Marianas, Carolines,

Marshalls)

d. Negara Federal (Federasi). Bentuk dasar: wewenang terhadap urusan dalam negeri dibagi menurut

konstitusi antara pejabat-pejabat federal dan anggota-anggota federasi. Sedangkan urusan luar negeri dipegang oleh pemerintah federal (pusat).

e. Negara-negara anggota persemakmuran (commonwealth). Starke: negara-negara anggota CW kedudukannya sui generis, artinya

negara-negara tersebut berdiri sendiri, terlepas dari pengaturan/pengawasan Inggris, meskipun hub moral selalu ada.

f. Negara Netral. Starke: suatu negara yang kemerdekaan, politik dan wilayahnya dengan

kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara-negara besar (The Great Powers)

2. Takhta Suci. Lateran Treaty 1929.

3. Organisasi Internasional Organisasi Internasional : pola kerjasama yang melintasi batas-batas

negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda. (T.May Rudi).

Unsur-unsur OI:1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara;2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;3. Baik antar pemerintah maupun non-pemerintah;4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.

4. Palang Merah Internasional. Didirikan oleh Henry Dunant yang bergerak dibidang kemanusiaan. Keanggotaan dari PMI bukan negara-negara tapi Palang Merah dari negara-

negara.

5. Orang Perorangan Perjanjian Versailles……MI Permanen: dihadapkannya penjahat-penjahat

perang…-kejahatan perdamaian, kejahatan kemanusiaan.

6. Pemberontak dan kaum Belligerensi. - Ada pemimpin - Ada unform - Menguasai wilayah

7. Organisasi Pembebasan

• PERTEMUAN VIII

PENGAKUAN( RECOGNITION )

• Fungsi Pengakuan:1. Moore: ”menjamin suatu negara baru dapat menduduki

tempat yang layak sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa, dengan demikian negara tersebut dapat melakukan hub dengan negara-negara lain secara sempurna tanpa merasa kuatir bahwa kedudukannya sebagai suatu kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang sudah ada.”

2. De Visscher:a. Agar tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia/negara

dari hubungan-hubungan internasional.b. untuk menjamin kesinambungan hubungan-hubungan

internasional dengan jalan mencegah adanya suatu kekosongan hkm yang merugikan baik bagi kepentingan- kepentingan individu maupun bagi hubungan-hubungan antar negara.

Teori Pengakuan:

1. Constitutive Theory: “ walaupun suatu masyarakat politik telah memenuhi unsur-

unsur negara, namun tidak secara langsung dapat diterima sebagai negara dalam masyarakat internasional, terlebih dahulu harus ada pengakuan dari negara lain”.

Pendukung teori: Moore, Schuman, Lauterpacht, dll. Kelemahan teori: a. ada kemungkinan suatu negara diakui oleh negara yang satu,

tapi tidak diakui oleh negara yang lain, sehingga pada saat yang bersamaan negara itu merupakan pribadi internasional bagi negara yang mengakui tadi, tapi tidak bagi negara yang tidak mengakui.

b. negara yang tidak mengakui keberadaan negara baru tsb dapat melakukan intervensi kepada negara yang tidak diakuinya itu.

2. Evidentiary Theory/Declaratory TheoryMenurut Fischer Williams:“pengakuan tidak bersifat konstitutif tapi bersifat deklaratif, menerima tapi tidak menciptakannya. Penolakan untuk memberi pengakuan tidak dapat merubah adanya fakta-fakta.”

Pendukung teori: Brierly, Fischer Williams, Montevideo Conv.Menurut

Kelemahan teori: pd kenyatannya suatu negara pada saat memberikan pengakuan, hal tersebut merupakan suatu tindakan pernyataan belaka, tp pd saat pengakuan tersebut diberikan, maka pd saat itu jg menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.

• Macam-macam Pengakuan:1. Pengakuan kolektif: pemberian pengakuan yang

dilakukan bersama-sama secara kolektif melalui institusi internasional.Contoh:- abad 19 keberadaan negara-negara baru diakui secara kolektif oleh negara-negara yang tergabung dalam Conzert of Europe.- dewasa ini: pengakuan dalam piagam PBB Pasal 4 ayat (1).

2. Pengakuan terpisah: pengakuan yang dibedakan/dipisahkan antara pengakuan negara di satu pihak dan pengaturan pemerintah di pihak lain

PERTEMUAN 8PERTEMUAN 8

KEDAULATAN TERITORIAL

A. Kedaulatan atas wilayah daratanB. Kedaulatan atas wilayah perairanC. Kedaulatan atas ruang udara

• Pengertian Kedaulatan menurut HI ada 3 aspek:

1. Aspek eksternal atau independence aspect; yaitu untuk menunjukkan hak suatu negara dalam hal menentukan sendiri dengan

siapa (negara/entitas lain) akan mengadakan hubungan dan sekaligus menentukan sifat hubungan tersebut.

2. Aspek internal; yaitu hak eksklusif atau kompetensi negara untuk menentukan cara-cara

pengelolaan pemerintahnya, aturan perundang-undangan nasionalnya serta penegakan aturan tersebut.

3. Aspek teritorial, yaitu kekuasaan negara yang eksklusif dan sempurna untuk mengatur atau mengelola orang-orang dan benda-benda yang berada dalam ruang lingkup wilayah negara tsb.

Kedaulatan teritorial mempunyai hubungan yg erat dng kemerdekaan suatu negara. Hal ini dilukiskan oleh “Max Huber” (Arbitrator dalam Island of Palmas Arbitration) antara USA dan Belanda (Kasus Miangas):

”Kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang berkenaan dengan bagian di muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya tanpa campur tangan negara-negara lain, fungsi-fungsi suatu negara”.

I. Wilayah DaratanAda 2 hal penting: 1. Masalah perolehan dan pengalihan ataupun pengurangan wilayah daratan 2. Masalah perbatasan antar negara

5 cara klasik penambahan dan pengurangan wilayah negara dan 2 cara baru.

a. Akresi / Penambahan yaitu penambahan wilayah suatu negara karena adanya perubahan geofisik bumi yg dpt terjadi dengan:

1) Peristiwa alam itu sendiri, mis munculnya delta di muara sungai. 2) Krn perbuatan manusia membangun pulau di laut teritorial , mis Belanda. Tindakan atau pernyataan formal tidak diperlukan dengan syarat bahwa

penambahan itu melekat (embedded) dan bukan terjadi dalam suatu peristiwa yang dapat diidentifikasikan berasal dari lokasi lain.

b. Cessi / Penyerahan Peralihan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu dari suatu negara ke negara

lainnya scr sukarela (dapat juga terpaksa). Bentuk (seperti hibah, penjualan atau pembelian,sewa,tukar), contoh:

- Penyewaan Hongkong oleh Inggris dari RRC sampai tahun 1997 - Pembelian Alaska thn 1816 oleh AS dari Rusia.

c. Occupation / Okupasi Penguasaan terhadap wilayah terra nullius, syarat: 1) Adanya kehendak dari negara untuk memiliki wil tsb. 2) Diduduki/dikuasai secara efektif Contoh: Gastern Greenland Case tahun 1933 antara Denmark dan Swedia.

Ada 2 teori yang berkaitan dengan okupasi: - teori Kontinuitas, yi tindakan okupasi dilakukan sejauh diperlukan untuk menjamin keamanan atau pengembangan alam di wil terkait. - teori Kontiguitas, yi kedaulatan negara yg melakukan okupasi tsb. mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah terkait.

d. Prescription / Preskripsi Yaitu pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk jangka waktu tertentu, bukan thdp terra nullius melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain.

Mengenai jangka waktu yang pantas harus diputuskan oleh suatu pengadilan internasional.

e. Aneksasi Yaitu cara perolehan wilayah secara paksa. Ada 2 keadaan: 1)wilayah yang dianeksasi telah dikuasai oleh negara yang menganeksasi.

Cth: aneksasi jalur Gaza oleh Israel (1967) aneksasi Hawai oleh USA (1898) 2)pada waktu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi

wilayah yg dianeksasi kedudukannya sudah benar-benar berada di bawah penguasaannya. Contoh: aneksasi Korea oleh Jepang thn 1910.

Cara baru: a. Keputusan Konferensi Negara-negara/Deklarasi sepihak oleh negara b. Doktrin Soviet: cara Plebisit (penentuan kehendak rakyat).

• Cara hilangnya kedaulatan: ditinggalkan karena ada okupasi, penaklukan, kejadian alamiah, preskripsi dan revolusi yang diikuti dengan cara pemisahan.

2. Perbatasan (salah satu manifestasi dr Kedaulatan Teritorial)

- Alamiah: gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau-danau dan gurun.

- Buatan: garis imajiner (garis bujur atau lintang).

Perbatasan sungai:- Sungai yg tdk dpt dilayari: jika tdk ada traktat digunakan “garis tengah”

(median line)….yaitu ditarik di pertengahan sungai atau disepanjang cabang utama apabila sungai itu memiliki lebih dari satu cabang, dengan mengikuti semua kelokan kedua tepiannya.

- Sungai yg dapat dilayari: digunakan Thalweg, perbatasan ditentukan disepanjang garis tengah terusan yang dapat dilayari yang paling dalam.

3. Servitut (servitude)

Yaitu suatu pembatasan eksepsional yg dibebankan oleh traktat thdp kedaulatan teritorial neg ttt dimana wilayah neg tsb dibebani kewajiban-kewajiban atau restriksi-restriksi yg melayani kepentingan-kepentingan (hak kebendaan/in rem) dari negara lain atau kesatuan non-negara.

Misalnya:- hak-hak perikanan di jalur maritim- hak untuk membangun jalan kereta api melalui suatu wilayah- Penggunaan pelabuhan-pelabuhan, sungai-sungai, lapangan udara- dll

Servitut berasal dari hukum Romawi yang kemudian diambil alih oleh sarjana-sarjana hukum internasional, misalnya Hugo Grotius.

Lauterpacht: servitut merupakan hukum kebiasaan internasional, yaitu hak untuk melewati secara bebas dan damai wilayah negara lain untuk berlayar atau berdagang.

Oppenheim membagi servitut menjadi 4 bentuk, yaitu:1. Servitut positif, yaitu servitut yang memberikan hak kepada suatu negara untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu di wilayah negara lain.2. Servitut negatif, yaitu hak suatu negara untuk meminta negara lain agar tidak melakukan sesuatu di wilayahnya.3. Servitut militer, yaitu hak untuk tujuan-tujuan militer.4. Servitut ekonomi, yaitu hak untuk tujuan/kepentingan perniagaan, lalu lintas perdagangan dan hak-hak ekonomi lainnya.

4. Wilayah Laut Teritorial

Laut Teritorial ialah suatu jalur laut yang terletak antara laut lepas/ bebasdengan pantai dan atau perairan pedalaman negara pantai.Kedaulatan teritorial atas wilayah laut dibatasi oleh kepentingan pelayaran internasional

yang diwujudkan dalam Konsep hak lintas damai (the right of innocent passage)

Hak lintas damai adalah hak setiap kapal asing untuk berlayar di laut teritorial suatu negara dengan melintasi laut teritorial tersebut tanpa masuk ke perairan pedalaman/ berlabuh di pelabuhan/galangan yang berada di luar perairan pedalaman atau berlayar menuju dan keluar dari perairan pedalaman suatu

negara.

Cara pengukuran lebar laut teritorial:

Konven Hkm laut III (UNCLOS III) 1982: lebar laut teritorial diukur dari garis pantai (base lines) yang terdiri dari 3 garis pantai:1. Garis pangkal normal2. Garis pangkal lurus3. Garis pangkal kepulauan.

1. Garis pangkal normal, yaitu garis pangkal yang ditarik pada pantai ketika air laut surut dan mengikuti lekukan-lekukan pantai.

2. Garis pangkal lurus, yaitu garis yang ditarik dari pantai waktu air surut tidak mengikuti lekukan pantai tetapi dengan menghubungkan titik-titik/ujung-ujung terluar dari pantai pada waktu air surut.

3. Garis pangkal kepulauan, yaitu garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dan karang-karang terluar pulau-pulau

ANTARCTICA (KUTUB SELATAN)

Landasan pembenaran klaim atas Kutub Selatan:- pendudukan (occupation)- teori kontinuitas (continuity)- teori kontiguitas (contiguity)- teori sektor (sector principle)- penemuan (discovery)- berdasarkan hak-hak historis.

Teori kontinuitas -- suatu pendudukan di suatu wilayah dibenarkan guna memperluas kedaulatan negara yang mendudukinya sepanjang diperlukan untuk pengembangan alam dan keamanannya.

Teori kontiguitas - suatu kedaulatan negara dibenarkan untuk menduduki suatu wilayah karena negara tersebut adalah negara yang secara geografis berada paling dekat dengan wilayah yang diklaimnya.

Teori sektor - negara yang terletak dengan wilayah kutub memiliki hak mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut.

• Berdasarkan dasar-dasar pembenar tersebut, Arctic (Kutub Utara) diklaim oleh Uni Soviet (Rusia) dan Kanada. Antarctic (Kutub Selatan) diklaim oleh Argentina, Australia, Inggris, Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegia.

• Tahun 1959 dibuat perjanjian Antarctica, diratifikasi oleh seluruh negara yang berkepentingan langsung dengan Antarctica, yaitu Argentina, Australia, Inggris, Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegia, Belgia, Jepang, Afrika Selatan, Uni Soviet Argentina, Australia, Inggris, Chili, Perancis, Selandia Baru dan Norwegia dan Amerika Serikat. Mulai berlaku efektif tanggal 23 Juni 1961.

• Tiga prinsip yang mendasari perjanjian Antarctica, yaitu: 1. Bahwa segala kegiatan yang dilakukan di Antarctica hanya untuk maksud-

maksud damai saja; 2.Berlakunya kebebasan untuk melakukan penelitian dan kerjasama ilmiah di

Antarctica;3. Pemeliharaan lingkungan Antarctica.

Para pihak sepakat untuk kerjasama dan tidak menggunakan Antarctica untuk maksud-maksud militer

Perjanjian tersebut melarang segala percobaan peledakan bom nuklir dan pembuangan sampah-sampah radio aktif.

Perjanjian tidak mengakui klaim-klaim kedaulatan terhadap Antarctica.

YURISDIKSI

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).

Hans Kelsen: prinsip hukum par in parem non habet imperium mempunyai bbrp pengertian:1. Suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tsb menyetujuinya.2. Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasl tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yg bukan merupakan anggota atau peserta dr perjanjian internasional tersebut.3. Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yg dilaksanakan di dalam wilayahnya.

Yurisdiksi suatu negara dlm wilayahnya dapat dibagi ke dalam:• Legislative jurisdiction atau prescriptive jurisdiction.• Executive jurisdiction/enforcement jurisdiction.• Judicial jurisdiction/yurisdiksi pengadilan.

• Beberapa prinsip tentang yurisdiksi, yaitu:1. Yurisdiksi Teritorial. Intinya: bahwa setiap negara dapat melaksanakan/menerapkan

kompetensinya atas benda atau orang, tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam batas wilayahnya.

Wilayah suatu Negara termasuk juga:a. Laut wilayahb. Kapal Bendera Negarac. Pelabuhan.

• Secara teknis yurisdiksi teritorial diperluas dengan jalan menerapkan:a. Prinsip teritorial subyektif.Negara melaksanakan yurisdiksinya untuk menuntut dan menghukum

kejahatan-kejahatan yang dilakukan didalam wilayahnya akan tetapi diselesaikan atau menimbulkan akibat di negara lain.

b. Prinsip teritorial obyektif.Negara melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang dimulai di negara lain tetapi diselesaikan atau menimbulkan akibat di dalam wilayah yang akan melaksanakan yuridiksi atau menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merugikan tatanan sosial ekonomi di dalam wilayahnya itu.

2. Yurisdiksi Personal.Dalam kaitan ini dikenal 2 prinsip:a. Prinsip Nasionalitas Aktif.Yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap seorang warga negara yang melakukan suatu kejahatan di luar wilayahnya.b. Prinsip Nasionalitas Pasif.Negara melaksanakan yurisdiksi apabila ada warganegaranya mengalami kerugian akibat suatu perbuatan yang dilakukan di negara lain.

3. Menurut Prinsip Protektif.HI mengakui bahwa setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap

kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan dan integritasnya atau terhadap kepentingan-kepentingan vital ekonominya.

4. Yurisdiksi Universal.Suatu kejahatan tunduk pada yurisdiksi universal, apabila kejahatan tersebut

dapat ditundukkan pada yurisdiksi semua negara, dimanapun perbuatan itu dilakukan.

Kekecualian dari penerapan yurisdiksi teritorial walaupun sifatnya terbatas, yaitu:

a. Negara dan kepala negara asing.b. Utusan diplomatikc. Kapal perangd. Angkatan Bersenjata negara-negara asinge. Lembaga-lembaga Internasional.

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Charter PBB (Konfrns San Fransisco 25 April 1945)Lahir tanggal 24 Oktober 1945

Tujuan PBB:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan

2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat guna memperkokoh perdamaian dunia

3. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional yang bercorak ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan dan dalam memajukan dan mendorong penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dari dan bagi semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa atau agama.

4. Menjadi pusat untuk menyerasikan tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

Organ-organ pokok PBB (6 organ).

1. Majelis Umum Majelis umum adalah badan permusyawaratan yang paling utama. Terdiri dari semua anggota PBB, masing-masing anggota berhak menyuarakan satu suara.

2. Dewan Keamanan DK terdiri dari 15 anggota, lima diantaranya merupakan anggota “tetap” yaitu Cina, Perancis, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat. Ke 5 anggota tetap mempunyai hak “veto”, dasarnya (Jessup) “inescapable fact of powers differentials” ---- bahwa pada anggota-anggota inilah dibebankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

10 anggota tidak tetap dipilih untuk masa jabatan 2 tahun melalui MU. Kriteria: sumbangan terhadap “pemeliharaaan perdamaian dan keamanan internasional dan kepada tujuan-tujuan lain dari organisasi” dan “distribusi geografis yang adil”. Formasi: afro-asia (5), Eropa Timur (1), Amerika Latin (2), Eropa Barat dan lainnya (2).

Fungsi utama Dewan ialah memelihara perdamaian dan keamanan internsl,dilakukan dengan 2 cara:a. Penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dipandang

mengancam perdamaian dan keamanan internasional.b. Dengan tindakan pemaksaan.

DK dalam menjalankan fungsi perdamaian dan keamanan internaslnya, harus tetap menghormati persamaan, kedaulatan, hak negara utk mempertahankan kemerdekaan, politik dan keutuhan wilayah.

Pasal 27 Piagam: setiap anggota DK mempunyai satu suara dan keputusan- keputusan penting memerlukan persetujuan dari semua negara anggota tetap.

Kebulatan suara dari semua negara anggota tetap DK terhadap keputusan penting ini dinamakan “veto” (rule of unanimity), artinya jika salah satu negara anggota tetap menolak keputusan penting, maka keputusan tersebut tidak dapat diberlakukan.

Langkah-langkah DK berupa: sanksi ekonomi berupa pemutusan hubungan ekonomi dan semua sarana komunikasi yang vital baik sebagian maupun seluruhnya serta pemutusan hubungan diplomatik. Tindakan militer berupa, blokade dan operasi militer melalui darat, laut dan udara.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial. Dipilih oleh MU tiga tahun sekali, terdiri dari 54 anggota. Dewan ini bertanggung jawab atas upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan bidang lain yang berkaitan, khususnya untuk negara-negara anggota PBB dan negara-negara di dunia umumnya.

4. Dewan Perwalian. Terdiri dari anggota tetap DK PBB ditambah anggota tidak tetap yang dipilih oleh MU.

5. Mahkamah Internasional Adalah organ peradilan bangsa-bangsa dan berkedudukan di Den Haag Belanda. Setiap anggota PBB dengan sendirinya menjadi anggota MI. Tanggung jawab pokok MI: a. Harus melakukan peradilan atas kasus-kasus yang diajukan kepadanya oleh negara- negara anggota. b. Memberikan pendapat yang bersifat nasihat kepada Sidang Umum atau DK atas permintaan.

• Badan khusus

- International Monetary Fund (IMF) 15 Nopember 1947. IMF adalah “partner” Bank. Tujuan: * untuk mendorong kerjasama moneter melalui suatu lembaga tetap yang mengatur

machinery konsultasi dan kolaborasi mengenai masalah-masalah moneter; * mempermudah perluasan dan neraca pertumbuhan perdagangan inernasional; * meningkatkan stabilitas kurs dan menghapuskan penurunan nilai kurs yang

kompetitif; * membantu dan memperkuat sistem pembayaran multilateral; serta * mengurangi pembatasan-pembatasan kurs asing yang menghambat pertumbuhan

perdagangan dunia, dll.

- IAEA (International Atomic Energy Agency). Badan Energi Atom Internasional, sebuah badan otonom di bawah naungan PBB, setiap tahun melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Majelis Umum dan sebagai kelayakan kepada DK dan Dewan Ekonomi Sosial. Tujuan: mempromosikan penggunaan energi atom untuk keselamatan dan perdamaian.

Invasi Irak ke wilayah Kuwait.

• 2 Agustus 1990, pasukan Irak menginvasi wil.Kuwait. Empat jam kemudian, DK PBB mengeluarkan Resolusi No.660 yang mengutuk tindakan Irak dan meminta penarikan segera pasukannya tanpa syarat dari wilayah Kuwait.

• 6 Agustus 1990, DK melalui Resolusi No.661 thn 1990 mengenakan sanksi ekonomi kepada Irak dengan mengecualikan berlakunya terhadap penyediaan obat-obatan dan bahan makanan bagi rakyat Irak.

• Sanksi militer dijatuhkan melalui Resolusi DK No.678 tanggal 28 Nopember 1990. Resolusi memberikan kuasa untuk penggunaan militer terhadap Irak yang tidak menarik diri dari Kuwait pada tanggal 15 Januari 1991.

• 16 Januari 1991, pasukan Koalisi di bawah komando AS bekerjasama dengan Pemerintah Kuwait melakukan operasi militer yang ofensif.

• Setelah 6 minggu penyerangan darat, laut dan udara akhirnya Irak menyampaikan pernyataan kepada DK untuk mentaati Resolusi DK PBB.

• Sanksi ekonomi DK belum dicabut. Pemerintah Irak diperintahkan untuk menghancurkan senjata-senjata pemusnah masal: kimia, biologi dan balistik di bawah pengawasan PBB.

• PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

A. Penyelesaian Sengketa Secara Damai: 1. Penyelesaian melalui pengadilana. Arbitrase Internasionalb. Mahkamah Internasional 2. Penyelesaian di luar pengadilan a. Negosiasi b. Mediasic. Jasa baik d. Konsiliasie. Penyelidikan (enquiry)f. Penemuan fakta (fact finding)g. Penyelesaian regionalh. Penyelesaian di bawah naungan PBB.

B. Penyelesaian Sengketa dengan Kekerasan: a. Perang b. Tindakan bersenjata bukan perang c. Retorsi d. Reprisal e. Blokade damai f. Embargo g. Intervensi

1a. Arbitrase internasional. yaitu pengajuan sengketa internasional kepada arbiter yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus ketat memperhatikan pertimbangan hukum. Beberapa hal penting dalam arbitrase: 1. Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase. 2. Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum. Keputusan arbitrase biasanya didasarkan pada: keadilan, kesederajatan atau ex

aequo et bono dan penerapan hukum internasional. Arbitrase terdiri atas: a) Seorang arbitrator b) Komisi bersama antara para anggota yg ditunjuk oleh para pihak bersengketa. c) Komisi campuran yg terdiri atas orang-orang yg diajukan oleh pihak bersengketa

dan anggota tambahan yang dipilih dng cara lain. Beberapa arbitrase internasional: 1) Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) = Pengadilan

Arbitrase Kamar Dagang Internasional, didirikan di Paris. 2) Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) = Pusat

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional, berkedudukan di Washington DC.

3) Regional Centre for Commercial Arbitration = Pusat Arbitrase Dagang Regional di kuala Lumpur.

b. Mahkamah Internasional. Pengaturan MI terdapat di Statuta MI maupun Piagam PBB 1945.

MI mempunyai wewenang: 1. Melaksanakan Contentious jurisdiction, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa. 2. Memberikan advisory opinion, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasihat.

Putusan MI final tanpa banding, hanya mengikat para pihak. Keputusan diambil atas suara mayoritas. Advisory opinion ialah keputusan MI yang bersifat sebagai nasihat. Advisory opinion tidak mengikat meski bagi yang meminta.

Yang dapat dimintakan advisory opinion ialah: a) Sengketa antar negara yang sedang ditangani badan/organ PBB b) Sengketa yang terjadi dalam badan/organ PBB atau organisasi internasional lain. Advisory opinion dapat dimintakan oleh: 1) MU PBB atau DK PBB 2) Badan atau organ PBB selain MU dan DK atau organisasi internasional selain PBB dengan kuasa dari MU PBB.

2a. Negosiasi. Negosiasi berarti pertukaran pendapat dan usul antarpihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi bilateral dan negosiasi multilateral, dengan melalui saluran diplomatik atau pada konferensi diplomatik. Negosiasi biasanya dilakukan oleh kepala negara, perdana menteri, menteri luar negeri atau pejabat departemen luar negeri.

b. Mediasi Mediasi ialah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam

suatu sengketa internasional. Peran Mediator (Konv Den Haag 1899) ialah mendamaikan tuntutan yang saling

berlawanan serta meredakan rasa dendam yang mungkin timbul antarnegara yg bertengkar.

c. Jasa baik Jasa baik ialah tindakan pihak ketiga yang yang membawa kearah perundingan atau

yang memberi fasilitas kearah terselengaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan.

d. Konsiliasi Penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuat laporan

beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut.

e. Penyelidikan (Inquiry) Penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau badan untuk

mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan.

d. Penemuam fakta (fact finding) Pencarian fakta merupakan metode damai dalam menyelesaian sengketa

dengan tidak memihak.

e. Penyelesaian Regional Penyelesaian sengketa melalui organisasi regional.

f. Penyelesaian di bawah naungan PBB.

• HUKUM DIPLOMATIK

Wakil-wakil urusan internasional

“Konvensi Wina tentang hubungan-hubungan diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations) tanggal 18 April 1961.

Diplomasi:a. Politik luar negeri; b. Perundingan;c. Dinas luar negerid. Harold Nicholson: Oxford English Dictionary - the management of internal relations by means of negotiation; - the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; - the business or art of the diplomatist; - skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations.

Faktor penting dari diplomasi:- hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan;- hubungan tersebut dilakukan melalui misi diplomatik termasuk para pejabatnya;- pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik- dalam melakukan tugas-tugas diplomatiknya perlu diberi hak-hak istimewa dan kekebalan.

• Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik

A. Kongres Wina 1815.

Penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik:1. Duta-duta Besar dan para Utusan (Ambassadors and Legates): penggolongan pertama dalam wakil diplomatik, mereka adalah para wakil dari negara-negara yang sepenuhnya berdaulat2. Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary; merupakan wakil diplomatik tingkat dua3. Charge d’affaires (Kuasa Usaha); wakil dalam golongan ini tidak diangkat oleh Kepala Negara melainkan oleh menteri luar negeri.

B. Konvensi-Konvensi PBB mengenai Hukum Diplomatik.

1. Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik 2. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler 3. Konvensi New York 1969 mengenai Misi Khusus

• Kekebalan Diplomatik

Di dalam bahasa asing mencakup dua pengertian:1. Inviolability2. Immunity

Pengertian inviolable dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961: the person of diplomatic agents shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention”…..bahwa pejabat diplomatik adalah inviolable. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.Hal ini mengandung pengertian bahwa pejabat diplomatik kebal terhadap kekuasaan alat-alat negara di tempat ia bertugas.Immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Beberapa teori mengenai kekebalan diplomatik:

a. Teori Eksteritorialitas “Jika seorang pejabat diplomatik dianggap tidak berada di wilayah kedaulatan negara penerima, maka secara yuridis keberadaannya harus dianggap sebagai berada di wilayah pengirim.

2. Teori Representative Character Teori ini mendasarkan kekebalan diplomatik kepada alasan bahwa seorang

diplomat adalah wakil negara atau kepala negara di luar negeri.3. Teori Kebutuhan Fungsional. Seorang wakil diplomatik harus mempunyai kesempatan yang seluas-

luasnya untuk mengemban tugasnya dengan baik dan terhindar dari segala hambatan yang dapat ,menghalangi tugasnya

Berakhirnya misi diplomatik:1. Penarikan kembali (Recall)2. Pemberitahuan oleh negara pengirim kepada negara penerima bahwa

tugas perutusan itu telah berakhir.3. Permintaan dari negara penerima4. Penyerahan paspor-paspor kepada perutusan dan staf serta keluarganya5. Pernyataan persona non grata6. Tujuan misi telah berakhir.

Pasal 3 Konvensi Wina 1961 ttg hubungan diplomatik mengatur tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, yaitu sbb:a. Representing the sending State in the receiving State;b. Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its national within the permitted by international law;c. Negotiating with the Government of the receiving State;d. Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State and reporting there on the Government of the sending State;e. Promoting friendly relations between the sending State and the receiving and developing their economic, cultural and scientific relations.

Oppenheim: terdapat 3 tugas yang wajib dilakukan oleh perwakilan diplomatik, yaitu negotiation, observation and promotion.

Baharudin: perwakilan diplomatik mempunyai fungsi ganda, yaitu: 1. Menyalurkan kepada pemerintah negara penerima mengenai politik luar negeri

pemerintahnya serta penjelasan seperlunya ttg negaranya untuk memperoleh pengertian yang baik dan mendalam mengenai negaranya.

2. Menyalurkan kepada pemerintah negaranya perihal politik luar negeri negara penerima dan melaporkan kejadian-kejadian serta perkembangan setempat, penjelasan dan analisis yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan politik luar negerinya.

Suaka diplomatik dalam perspektif HISuaka (Asylum) merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warganegara lain yang terancam keselamatannya.Suaka:a. Suaka teritorial (territorial asylum), yaitu bentuk suaka yang diberikan kepada seseorang yang lari ke dalam wilayah suatu negara.b. Suaka diplomatik (diplomatic asylum atau extra territorial asylum), yaitu suaka yg diberikan kepada seseorang yang meminta perlindungan di wilayah perwakilan diplomatik negara asing.Starke: pada umumnya HI modern tidak mengakui hak kepala perwakilan untuk

memberikan suaka dalam gedung kedutaan. Pemberian tersebut agaknya dilarang oleh HI karena dapat membebaskan pelarian dari pelaksanaan hukum dan keadilan oleh negara teritorial.

Dlm keadaan luar biasa, suaka dpt diberikan di dlm gedung kedutaan (legation premises):- Sebagai tindakan yang bersifat sementara bagi individu yang secara fisik berada dalam

bahaya amukan massa, atau pelarian itu berada dalam bahaya karena terjadinya perubahan politik secara mendadak.

- Suaka diplomatik diperbolehkan bilamana terdapat kebiasaan setempat yang bersifat mengikat yang sudah lama diakui.

- Adanya suatu perjanjian khusus antara negara teritorial (penerima) dan negara pengirim.

HUKUM HUMANITER

1. Pengertian hukum humaniter.

2. Sumber-sumber utama hukum humaniter.

3. Perang, konflik dan hubungan permusuhan lainnya.

4. Cara-cara mengakhiri perang dan permusuhan lainnya.

• HUKUM HUMANITER - Perubahan istilah dari hukum perang ke hukum humaniter - Tidak mempersoalkan “mengapa” pecah perang. - Tidak memutuskan pihak yang salah atau yang benar; tidak memberikan

penilaian

• Hukum humaniter: a. Ius ad bellum, yaitu hukum tentang perang b. Ius in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.

Ius ad bellum membahas “kapan” dan dalam “keadaan bagaimana” negara itu dibenarkan untuk berperang, yaitu apabila dipenuhi syarat-syarat sbb:

a. Just cause; d. Proportionality; b. Right authority; e. Last resort c Right intent;

Ius in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang, yaitu:a. Konvensi-konvensi Den Haag-1907, disebut Hukum Den Haagb. Konvensi-konvensi Jenewa-1949, disebut Hukum Jenewac. Protokol-protokol tambahan-1977

Tujuan utama Hukum Humaniter ialah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (civilian population)

• Hukum humaniter berlaku pada saat timbulnya perang/konflik bersenjata.• Hukum humaniter mengatur konflik bersenjata baik yang bersifat

internasional maupun yang bersifat non internasional.• Hukum humaniter tidak melarang perang.

Definisi:Starke: hukum perang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh HI dalam

mana kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya perang dan konflik-konflik bersenjata.

Sumber hukum perang:1. Konvensi-konvensi den Haag 1909 = hukum den HaagTerutama mengatur alat dan cara berperang2. Konvensi-konvensi Jenewa = hukum Jenewa 1949Disebut juga konvensi Palang Merah, terdiri dari 4 buku:- Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit

di medan pertempuran;- Mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka,

sakit dan korban karam;- Mengenai perlakuan tawanan perang;- Mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.

3. Protokol Tambahan 1977 --- penyempurnaan dari konvensi Jenewa, terdiri dari 2 buku:

a. Protokol I, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antarnegara.

b. Protokol II, yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya noninternasional, yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi di wilayah salah satu pihak.

Beberapa ketentuan baru dalam protokol:a. Memuat pengertian:- Kombat- Penduduk sipil (civilian population)- Sasaran militer (militery objects)- Sasaran sipil (civilian objects)b. Memuat hak baru seperti:- definisi/pengertian civil defence;- Definisi/pengertian mercenaires (tentara bayaran)- War of national liberation (perang pembebasan nasional);- Ketentuan mengenai tugas komandan.

• Konvensi Chicago 1944: wilayah negara itu berbentuk tiga dimensi, yaitu wilayah daratan, perairan teritorial dan ruang udara di atas wilayahnya.

• Pasal 1 KC 1944: negara-negara yang mengadakan perjanjian mengakui bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang lengkap dan eksklusip atas ruang udara diatas teritorialnya

• Batas antara ruang udara dan ruang angkasa:KC 1944: ruang udara ialah suatu ruang di angkasa yang terdekat

dengan bumi kita, dimana didapati unsur-unsur gas yang disebut udara.

Bin Cheng: ruang udara ialah ruang dimana dalam keadaan normal kita dapati udara; ruang angkasa ialah ruang diantara sedemikian banyaknya planet dan bintang yang keadaannya hampa udara.

Dari segi hukum hanya terdapat 2 jalur:1. Ruang udara yang status hukumnya ditentukan oleh KC 19442. Ruang angkasa yang belum ada aturannya kecuali oleh Space Treaty

1967.

• Batas antara ruang udara dan ruang angkasa:- Manfred Lacks: terdapat 2 jenis perbatasan, yaitu perbatasan

luar dan perbatasan dalam;- Batas tertinggi yang dapat dicapai sebuah pesawat udara dapat

ditentukan, demikian pula jarak jangkauan satelit;- Menurut pengawasan (kontrol) yang ketat;- E.Suherman, ada 3 kemungkinan, yaitu:a. Penetapan batas antara ruang udara dan ruang angkasa tidak

diperlukan;b. Tidak perlu segera ditetapkan batas; danc. Perlu segera menetapkan batas.- Terletak antara ketinggian maksimum di mana masih bisa

beroperasi pesawat udara biasa;

Pengaturan pokok berkenaan dengan ruang udara:

1. Konvensi Paris 1919 tentang Pengaturan Navigasi Udara; “negara mempunyai kedaulatan penuh atas ruang udara di

atas wilayah daratan dan laut teritorialnya sampai ketinggian terbatas”.

2. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional;“ negara mempunyai kedaulatan sempurna dan eksklusif atas ruang udaranya (tidak berlaku bagi pesawat terbang negara)”.

3. Persetujuan Chicago 1944 tentang Transit Udara Internasional;“negara peserta mengakui hak istimewa penerbangan internasional berjadual untuk terbang melintasi wilayah udara negara peserta tanpa mendarat atau untuk mendarat bukan dengan maksud trafik”.

4. Persetujuan Bermuda I tahun 1946 dan Bermuda II tahun 1977;“harus ada kesepakatan yang adil dan sama bagi pengangkut dari dua negara untuk beroperasi pada rute antara kedua wilayah negara yang bersangkutan, dengan memperhatikan pengangkut negara lain”.

1. Konvensi Warsawa 1929 -- diamandemen Den Haag 1955 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Sipil atas Kematian dan Luka yang Diderita Penumpang;

2. Persetujuan Montreal 1966.

3. Konvensi Roma 1952 tentang Kerugian yang Disebabkan Pesawat Terbang Asing terhadap Pihak Ketiga di Permukaan bumi dan Protokol Montreal 1978;

4. Konvensi Den Haag 1970 tentang Penumpasan terhadap Perampasan Pesawat Terbang secara Tidak Sah;

5. Konvensi Tokyo 1963 tentang Penguasaan Secara Tidak Sah terhadap Pesawat Terbang Sipil;

6. Konvensi Montreal 1971 tentang Penumpasan Tindaka Melawan Hukum terhadap Keselamata Pesawat terbang Sipil.

Organisai Internas yg berurusan dengan ruang udara ialah:

- Organisasi Penerbangan Sipil (ICAO/international Civil Aviation Organization);

- Asosiasi Transport Udara Internasional (IATA/International Air Transport Association)

Dalam hukum romawi ada adagium: Cujus est solum, ejus est usque ad coelum, artinya barangsiapa yang memiliki sebidang tanah maka ia juga memiliki segala-galanya yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah.

Ketentuan khusus: udara sebagai res communis

1913 muncul 2 teori:- The Air Freedom Theory

- The Air Sovereignity Theory

The Air Freedom Theory: udara dapat menjadi bebas karena sifat yang dimilikinya (by its nature is free).

Dikelompokkan menjadi:a. Kebebasan ruang udara tanpa batas;b. Kebebasan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus

negara kolong;c. Kebebasan ruang udara tetapi diadakan semacam wilayah

teritorial di daerah mana hak-hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan.

• The Air Sovereignity Theory: udara itu tidak bebas sehingga negara berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya.

Dikelompokkan menjadi:a.Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap suatu

ketinggian tertentu di ruang udara;b.Negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak

lintas damai bagi navigasi-navigasi pesawat-pesawat udara asing;

c. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

Hak Lintas Damai (Overfly Rights)Pasal 5 Konvensi Chicago 1944 a.l menyatakan sbb:

“semua pesawat terbang (all aircraft) negara peserta yang bukan penerbangan berjadwal (non scheduled) mempunyai hak untuk melewati wilayah udara negara peserta lainnya (in transit non stop across…) dan untuk turun (berhenti) bukan untuk maksud mengadakan angkutan (non traffic) dengan suatu notifikasi.

Pasal 5 ayat 2:“apabila pesawat terbang tersebut membawa penumpang, barang pos atau muatan yang dipungut bayaran selain daripada penerbangan berjadwal mempunyai hak untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan sebagainya, akan tetapi harus menaati peraturan-peraturan, syarat-syarat atau pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh negara setempat”.

Pasal 6: pesawat asing yang melakukan penerbangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada negara kolong atau negara mana tempat ia terbang.

International Air Services Transit Agreement 1944 (Two Freedoms Agreement).

a. Hak istimewa (privilege) untuk terbang lewat di negara peserta yang satu ke wilayah negara peserta yang lain;

b. Hak istimewa untuk mendarat tetapi tidak bermaksud untuk lalu lintas (non traffic purposes), artinya tidak boleh mengambil atau menurunkan penumpang, benda pos atau barang, melainkan hanya untuk keperluan teknis. Hak-hak tersebut tidak berlaku untuk tujuan militer, kecuali dalam keadaan perang.

International Air Transport Agreement ( Five Freedoms Agreement) --- mengatur bhw masing-masing negara peserta memberikan kebebasan-kebebasan udara kepada negara lain, terutama yang berhubungan dengan:

a. Hak istimewa untuk terbang melintasi suatu wilayah tanpa mendarat;

b. Hak untuk mendarat tanpa maksud untuk mengadakan traffic;c. Hak untuk menurunkan penumpang, barang-barang pos dan

barang muatan yang berasal dari negara kebangsaan pesawat (flag state)

d. Hak untuk mengambil penumpang, barang-barang pos dan muatan dengan tujuan ke wilayah negara kebangsaan pesawat;

e. Hak untuk terbang mengangkut traffic diantara dua negara asing

Konsep Kerugian (Damage)

The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention) 1972( Konvensi ttg tanggung jawab internasional untuk

kerugian yang disebabkan oleh benda-benda angkasa)Diatur antara lain:- Pembebasan dari tanggung jawab mutlak bagi negara

peluncur;- Tanggung jawab organisasi internasional yang ikut serta

dalam peluncuran benda-benda angkasa;- Masalah kerugian yang bisa diberikan;- Uang santunan kepada pihak yang menderita kerugian, dllPengertian negara peluncur.Pasal 1 Liability Convention 1972: istilah negara peluncur

dapat berarti:a. Suatu negara yang meluncurkan atau turut serta

meluncurkan benda-benda angkasa;b. Dapat juga berarti suatu negara yang wilayahnya atau

fasilitasnya dipergunakan untuk meluncurkan benda angkasa.

Suatu negara merupakan negara peluncur yang bertanggung jawab atas kerugian, jika:

a.Dia meluncurkan sebuah benda angkasa dari wilayahnya dengan menggunakan fasilitasnya sendiri;

b.Dia meluncurkan dari wilayah negara lain dengan membuat persetujuan dengan negara tersebut dan dengan menggunakan fasilitasnya sendiri atau fasilitas setempat;

c. Mengatur peluncuran benda angkasa di dalam wilayahnya sendiri oleh negara lain atau lembaga non pemerintah;

d.Memberikan suatu fasilitas peluncuran kepada negara lain untuk digunakan dalam wilayah negara tersebut.

* Benda angkasa (Space Object)/ Pasal 1d LC 1972: mencakup